Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin.

Hal ini merespons laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ESDM pun akan melaksanakan rekomendasi BPK.

"Secara umum dalam hal terdapat adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, KESDM akan terus bekerja sama dengan pihak terkait lainnya [APH dan Pemerintah Daerah] untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Siti kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Dia pun mengingatkan pemegang IUP yang terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi itu bisa berupa sanksi administratif, peringatan, sampai dengan pencabutan IUP.

BPK sebelumnya menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang IUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan masalah pada pengelolaan izin pertambangan.

Menurut BPK, proses penerbitan perizinan atas IUP mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK menyebut ada dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," tulis BPK.

Selain itu, kata BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP mineral logam yang kurang lengkap.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bahlil melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki," sambung BPK.

KOLAKA - Industri nikel di Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transisi energi guna mencapai target Net Zero Emmission (NZE) 2060. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi komoditas yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto .

Sebagai Proyek Strategis Nasonal (PSN) di hilirisasi nikel, PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) yang sedang dalam tahap akhir pembangunan smelter Merah Putih berkomitmen dan mendukung penuh program pemerintah tersebut. Karena itu, Ceria Group telah menetapkan pengggunaan energi hijau di seluruh rantai industrinya.

Salah satu sumber energi hijau yang siap menyuplai smelter Merah Putih Ceria Group dipasok dari Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II-60 MW. Di mana salah satu kapal pembangkit tersebut telah bersandar di Terminal Khusus (Tersus) Wolo milik Ceria Group di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak Minggu (20/10/2024). Sedangkan BMPP kedua akan menyusul kemudian.

BMPP Nusantara II-60MW merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tercakup dalam 1 rangkaian BMPP yang terdiri dari 2 unit BMPP 60 MW.

BMPP Nusantara II ini menggunakan 100% bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW, memiliki panjang 72 meter, lebar 27,4 meter dan tinggi 6,5 meter yang dikembangkan oleh PT PAL Indonesia dan PT Indonesia Power. Dirancang dengan desain yang efisien dan kompleksitas teknologi yang canggih, ditunjang dengan 6 x Dual Fuel Engine 20V34DF, yang dapat beroperasi dengan diesel dan LNG sehingga sejalan dengan komitmen Ceria terhadap transisi menuju energi bersih.

CEO Ceria Group Derian Sakmiwata mengatakan, kedatangan BMPP yang akan dioperasikan di area Terminal Khusus (Tersus) Wolo, semakin memperkuat ketahanan pasokan energi untuk pengoperasian Smelter Merah Putih yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

?Kedatangan BMPP ini merupakan langkah strategis Ceria Group dalam memastikan bahwa Smelter Merah Putih dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dengan sumber energi yang andal dan ramah lingkungan,? katanya, Selasa (22/10/2024).

Menurut Derian, fasilitas pembangkit listrik terapung ini didukung dengan infrastruktur Jetty Wolo dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun oleh PT PLN Indonesia Power (IP). Fasilitas ini dirancang untuk berfungsi maksimal dalam memenuhi kebutuhan listrik saat ini, sehingga mendukung operasional smelter di masa depan.

?BMPP ini akan terhubung langsung dengan Gardu Induk Smelter PLN Kolaka sehingga keandalan pasokan listrik ke Smelter Ceria dapat terus terjaga,? tambahnya.

Sejak 2018, PT PLN (Persero) telah menjadi mitra strategis Ceria Group dalam penyediaan pasokan energi bersih dan ramah lingkungan bagi Smelter Merah Putih. Hingga saat ini, PLN berhasil memasok listrik sebesar 100 MVA, dengan target peningkatan kapasitas hingga 414 MVA atau 352 MW dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Dukungan PLN juga mencakup penyediaan layanan Renewable Energy Certificate (REC), yang memungkinkan Ceria mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedatangan BMPP ini kata Derian, menjadi bukti konkret bahwa Ceria Group terus bergerak maju dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau.

?Sumber energi utama yang digunakan oleh Ceria Group berasal dari pembangkit listrik tenaga air, angin, dan mesin gas, yang sejalan dengan visi perusahaan untuk mengutamakan keberlanjutan serta energi bersih dalam setiap operasionalnya,? tandasnya.

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini karena Indonesia merupakan produsen terbesar sekaligus pemilik cadangan utama nikel dunia .

Wakil Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eddy Soeparno mengungkapkan, dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, sebanyak 55 juta ton atau setara 42% tersimpan di Indonesia. Secara perhitungan ekonomi, ekspor nikel pada 2023, Indonesia mendapat Rp106,59 triliun.

?Hilirisasi nikel secara berkelanjutan jadi salah satu fokus utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangannya, bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,? ucap Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Seiring dengan larangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020, industri pengolahan hasil tambang atau smelter nikel bermunculan di Indonesia. Tim Prabowo-Gibran juga mengklaim bahwa peningkatan kapasitas smelter berdampak signifikan bagi peningkatan produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global.

Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55% pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64% sepanjang 2024. Berdasarkan riset Katadata Insight Center, dalam 5-10 tahun ke depan, pasokan nikel dari Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan mendominasi.

Menurut Eddy, hilirisasi mineral, terutama nikel, bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik.

?Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, termasuk baterai untuk kendaraan listrik. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik,? ucap Eddy.

Namun Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Plt. Direktur Program Koaksi Indra Sari Wardhani sebagai perwakilan dari Koalisi Transisi Bersih menyampaikan, perlu ada tindak lanjut revisi Perpres 112/2022 dengan merumuskan draft peta jalan pensiun dini batu bara termasuk safeguard.

"Termasuk menjadikan ESG sebagai persyaratan mendapatkan izin investasi, pemenuhan biofuel dan tidak boleh dengan deforestasi,? kata Indra.

Menanggapi kekhawatiran soal deforestasi, Dewan Pakar dan Penasihat Kebijakan Iklim TKN Prabowo-Gibran Ferry Latuhihin menyebutkan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nilai karbonnya bisa mencapai Rp3.000-4.000 triliun.

Ferry menilai, upaya hilirisasi yang berkelanjutan dan juga upaya dekarbonisasi bukan hanya karena tuntutan global, namun juga manfaat nasional. ?Ekonomi hijau ini bukan hanya untuk memenuhi Paris Agreement, tapi jadi sources of income negara kita, kita harus kembali ke mother nature,? pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memberikan penghargaan pratama kepada PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria). Perusahaan pertambangan nikel nasional ini beroperasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi Good Mining Practice PT Ceria dalam pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara untuk kelompok pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri komoditas mineral logam. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Good Mining Practice (GMP) Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

GMP Award adalah ajang tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang terbaik di Indonesia yang berhasil menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan.

Direktur Operasional PT Ceria Nugraha Indotama, Yusram Rantesalu mengatakan, perusahaan bangga atas penghargaan ini. ?Ceria selama ini konsisten menerapkan Good Mining Practice dan prinsip Environment, Social, dan Governance ( ESG ),? katanya.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di hilirisasi nikel, Ceria telah menetapkan rodmap untuk menghasilkan green nickel product dan menjadi pemain yang kompetitif di pasar nikel dan industri baterai Electric Vehicle (EV) global. Karena itu, penerapan ESG di seluruh kegiatan Ceria menjadi hal yang fundamental.

?Penghargaan ini sangat berarti bagi Ceria yang saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian proyek smelter. Penghargaan ini adalah bentuk nyata dari kerja keras tim kami dan mitra-mitra kami, serta masyarakat yang mendukung operasional kami. Ini memotivasi kami untuk terus mengutamakan standar ESG sebagai inti dari setiap keputusan operasional kami,? ujarnya.

"Perusahaan optimistis, dengan dukungan pemerintah dan Team, Ceria akan mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional sekaligus menjadi salah satu barometer dalam hilirisasi nikel di Indonesia,? tambahya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya penerapan prinsip ESG pada subsektor pertambangan minerba untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Termasuk memberikan kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu aspek fundamental yang diperlukan dalam masa transisi energi dan ramah lingkungan.

?Konsensus global, khususnya terkait isu-isu penting seperti perubahan iklim dan target Net Zero Emission (NZE) harus diimbangi pengembangan metode pertambangan yang ramah Lingkungan serta pengurangan emisi dengan pemanfaatan energi terbarukan pada kegiatan pertambangan,? katanya.

Menteri Bahlil melaporkan pada September 2024, Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara dari subsektor minerba sebesar Rp99,34 triliun rupiah (87,49%) dari target tahun ini. Menurutnya nilai tersebut merupakan pembuktian bahwa subsektor mineral dan Batubara merupakan pilar utama bagi perekonomian Indonesia.

Karena itu, perlu bagi para badan usaha untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam menjawab tantangan dengan sikap positif dan optimisme. Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan tambang lokal dengan investor asing dalam pengelolaan smelter. "Smelter-smelter yang ada, baik dari Eropa, Korea, Jepang, maupun China, harus mampu berkolaborasi dengan pemilik IUP di Indonesia," ujarnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pengelolaan pascatambang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Pascatambang itu penting, rakyat juga harus diperhatikan. Untung besar itu penting, tapi rakyat juga harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat tambang itu susah," tandasnya.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno menyebutkan penghargaan GMP untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan pertambangan pemegang KK, PKP2B, IUP, IUPK maupun perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang berprestasi dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik. Penghargaan ini menjadi parameter keberhasilan bagi pemerintah dalam pembinaan aspek teknis pertambangan.

Diharapkan kegiatan ini dapat menambah motivasi kepada seluruh pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk tetap melaksanakan operasional pertambangan sesuai prinsip-prinsip penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik. Juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah atas keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,? jelasnya.

Penilaian prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi sejumlah aspek. Pertama, pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara. Kedua, pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara. Keempat, penerapan konservasi mineral dan batubara. Kelima, serta pengelolaan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.

JAKARTA - Terdapat empat negara yang memiliki smelter nikel terbesar di dunia selain Indonesia. Menjamurnya produksi kendaraan listrik membuat permintaan akan nikel sebagai bahan baku baterai meningkat pesat.

Hal itu seakan menjadi masa depan yang cerah bagi negara-negara penghasil tambang nikel. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang memiliki smelter nikel terbesar di dunia.

Menurut situs Statista, produksi nikel Indonesia bisa mencapai 1,8 juta metrik ton pada tahun 2023. Tanah Air juga disebut memiliki cadangan nikel sebesar 55 juta metrik ton.

Selain Indonesia, ada beberapa negara lain yang juga memiliki smelter nikel yang cukup besar meskipun secara angka akan sangat jauh dibandingkan Tanah Air.

4 Negara yang Memiliki Smelter Nikel Terbesar

1. Filipina

Negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara ini telah menjadi salah satu negara penghasil nikel teratas, sekaligus pengekspor bijih nikel selama beberapa waktu.

Pada tahun 2017 dan 2018, produksi nikel Filipina sempat mengalami penurunan dari 366.000 MT menjadi 340.000 MT. Di tahun 2019, negara tersebut berhasil meningkatkan angka produksinya hingga menyentuh 420.000 MT.

Sayangnya di tahun 2022, Filipina mengalami penurunan produksi nikel menjadi 345.000 MT. Hal itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang telah membanjiri operasi penambangan.

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan yang besar karena tambang nikel di negara tersebut berhasil meningkatkan produksinya hingga 400.000 metrik ton.

Kebangkitan itu dapat berlanjut karena dua produsen nikel terbesar di Filipina, Nickel Asia dan Global Ferronickel, berencana untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar untuk membangun pabrik pemrosesan nikel baru.

2. Kaledonia Baru

Negara Prancis di lepas pantai Australia ini sangat bergantung pada harga nikel untuk menunjang perekonomiannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaledonia Baru telah beberapa kali mengalami gejolak produksi nikel.

Dimulai dari tahun 2019 yang sebesar 220.000 MT, lalu di tahun 2022 produksi mereka sempat menurun ke angka 190.000 MT, dan di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga 230.000 metrik ton.

Baru-baru ini, industri nikel Kaledonia Baru diganggu oleh kenaikan biaya energi dan keresahan sosial politik. Hal tersebut diperburuk dengan penambang besar Glencore yang memutuskan untuk menutup tambang nikel Koniambo dan menjualnya.

Mengingat situasi ini, pemerintah Prancis telah menawarkan paket talangan sebesar 200 juta euro untuk industri nikel Kaledonia Baru. Sayangnya, langkah tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

3. Rusia

Rusia telah mengalami penurunan produksi nikel dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, produksi nikel negara tersebut mencapai 272.000 MT, tetapi pada tahun 2023 produksinya hanya sekitar 220.000 MT.

Salah satu produsen nikel asal Rusia, Norilsk Nickel mengalami penurunan produksi sebesar 5 persen pada tahun 2023, dan memperkirakan penurunan lebih lanjut pada tahun 2024.

Perusahaan asal Rusia tersebut diketahui memiliki cadangan nikel di Semenanjung Taymyr di Siberia dan Semenanjung Kola di Rusia Barat Laut.

4. Kanada

Produksi nikel Kanada sempat menurun dari 180.000 MT pada tahun 2019 menjadi 143.000 MT pada tahun 2022. Namun di tahun 2023, negara tersebut berhasil meningkatkan produksinya ke angka 180.000 metrik ton.

Cekungan Sudbury di negara tersebut merupakan pemasok bijih nikel terbesar kedua di dunia. Produsen nikel utama lainnya di Kanada adalah Glencore, yang memiliki tambang Raglan di Qu�bec dan Sudbury Integrated Nickel Operations di Ontario.

Pada bulan Februari, Canada Nickel Company mengatakan pihaknya berencana untuk mengembangkan pabrik pengolahan nikel senilai US$1 miliar di Ontario, yang setelah selesai akan menjadi yang terbesar di Amerika Utara.

Itulah beberapa negara yang memiliki smelter nikel terbesar di dunia selain Indonesia. Selain mereka berempat, masih ada Australia yang memproduksi 160 ribu MT, dan Cina yang punya 110 ribu MT di tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah reli harga emas dan tembaga, prospek pembalikan rugi menjadi untung semakin santer bagi emiten tambang Grup Saratoga PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).

Pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) sebesar 50 basis poin memberi tenaga di pasar logam. Emas naik mendekati rekor, perak menguat, dan tembaga juga terangkat ke level tertinggi sejak pertengahan Juli 2024.

JAKARTA - Indonesia dinilai memiliki peran sentral dalam menjamin ketersediaan pasokan nikel dunia, yang menjadi kunci untuk merealisasikan masa depan kendaraan listrik dan mendukung transisi energi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Hal itu diungkapkan Presiden Direktur Eramet Indonesia Jerome Baudelet dalam forum International Critical Minerals and Metals Summit 2024.

"Ada landasan yang kuat untuk membangun seluruh rantai pasokan baterai di sini. Kami yakin akan hal ini karena menurut kami produksi nikel Indonesia adalah yang paling kompetitif," ujar Jerome dalam keterangannya kepada media, Jumat (20/9/2024).

Jerome menjelaskan, dalam lanskap industri mineral global yang terus berubah, surplus pasokan nikel terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persediaan LME (London Metal Exchange) yang meningkat dari 50.000 ton menjadi 120.000 ton sejak awal tahun 2024. "Pergeseran surplus tersebut terjadi dari nikel kelas II (nickel-pig iron) menjadi kelas I (nickel metal)," ujarnya.

Jerome juga menyinggung masuknya investasi China yang dinilai telah menjadi katalisator utama dalam mentransformasi industri nikel di Indonesia. "Meski demikian, hal ini dapat juga memunculkan kekhawatiran terjadinya potensi ketergantungan ekonomi pada negara tersebut," imbuhnya.

Terkait kesadaran penggunaan energi bersih, Jerome melihat tren tersebut semakin hari terus meningkat kesadarannya. Meski saat ini, ia mengatakan pasar masih belum sepenuhnya siap membayar lebih tinggi untuk produksi nikel rendah karbon. "Tapi kami melihat adanya tren positif. Minat terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan semakin meningkat, termasuk industri nikel," tuturnya.

Mengenai lanskap geopolitik, termasuk perang Ukraina dan Rusia, Jerome mengatakan kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan nikel. Namun, dia mengatakan bahwa Eramet tetap optimis dengan prospek permintaan nikel jangka panjang, yang didorong oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan pertumbuhan stabil untuk pasar stainless steel.

"Di Eramet, prioritas kami ada pada pengolahan sumber daya mineral yang bertanggung jawab, sembari menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah dan mitra industri lainnya. Kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia dengan mengembangkan ekosistem pertambangan yang berkelanjutan," kata Jerome.

Diamenambahkan, sebagai pemasok utama nikel, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan regulasi internasional seperti Inflation Reduction Act (IRA) untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pasar di negara-negara Barat. "Selain itu, mengembangkan produk nikel yang kompetitif dan menerapkan praktik-praktik ESG yang kuat akan menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan mitra global," ujarnya.

Demi memastikan produksi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, lanjut dia, Eramet dan beberapa perusahaan tambang di Indonesia telah mengadopsi standar IRMA yang sangat ketat. Sebagai sebuah inisiatif multi-pemangku kepentingan yang melibatkan lebih dari 100 entitas, IRMA telah menjadi tolok ukur global untuk praktik pertambangan yang berkelanjutan.

"Dengan mengadopsi standar IRMA, kami tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melacak asal usul nikel mereka, tetapi juga membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menempatkan posisi yang strategis di pasar nikel," tegas Jerome.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten holding BUMN pertambangan MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menggandeng dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membentuk perusahaan patungan dalam rangka pengembangan tambang nikel di Blok Pongkeru, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dua BUMD tersebut, yaitu PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (SCI) dan PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda) (LTG). Perusahaan patungan akan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Pongkeru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri ESDM No. T-304/MB.04/MEM.B/2024.

Direktur Utama Antam Nico Kanter menjelaskan bahwa pembentukan perusahaan patungan ini merupakan wujud sinergi antara BUMN dan BUMD untuk mengoptimalkan potensi nikel di Blok Pongkeru yang mampu menciptakan dampak positif buat perekonomian skala lokal dan nasional.

"Kami yakin bahwa dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan ini akan mampu berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat," ujar Nico dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Perusahaan ini diharapkan menjadi pemain kunci dalam rantai bisnis nikel di Indonesia, dengan kontribusi optimal bagi sektor pertambangan nasional.

Selain itu, proyek ini akan berfokus pada praktik pertambangan berkelanjutan atau green mining, yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi industri nikel di Indonesia.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, ditemani oleh Direktur LTG Iwan Usman, dan Plt. Direktur Utama SCI Machmud Achmad.

Zudan menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan langkah penting bagi perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama melalui peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Kerja sama ini adalah sebuah tonggak sejarah bagi provinsi dan Kabupaten Luwu Timur. Kami berharap proyek ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal, khususnya melalui pengembangan UMKM," ujar Zudan.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur Budiman menambahkan Luwu Timur pun berpengalaman dalam mengelola tambang, terutama dengan keberadaan PT Vale yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, akan sangat membantu pengembangan tambang nikel ini.

Budiman pun optimistis sumber daya manusia lokal siap terlibat dalam pengembangan tambang nikel ini.

"Kami berharap, dengan adanya tiga blok tambang yang dikembangkan, Pendapatan Asli Daerah [PAD] bisa mencapai Rp3 triliun sampai Rp4 triliun," kata Budiman.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah redupnya harga komoditas logam termasuk nikel, emiten tambang nikel pelat merah PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengantongi peluang jangka panjang bagi pertumbuhan kinerjanya.

Harga saham INCO sejak awal tahun masih menunjukkan tren menurun. Hingga perdagangan Kamis (12/9/2024), INCO ditutup menguat 1,65% ke level Rp3.690 per lembar. Secara year-to-date (YtD), banderol tersebut mewakili koreksi 15,32%.

Bisnis.com, JAKARTA - Nikel merupakan salah satu komoditas tambang yang memiliki peran penting dalam industri global, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai. Dengan permintaan yang terus meningkat, banyak negara berlomba menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Artikel ini akan membahas 10 negara penghasil nikel terbesar di dunia, yang menyumbang sebagian besar dari total produksi nikel global setiap tahunnya.

Nikel merupakan mineral logam yang memiliki peranan strategis dalam mendukung transisi energi. Nikel banyak digunakan untuk keperluan produksi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi terbarukan. International Energy Agency (IEA) pun memproyeksikan permintaan nikel akan meningkat hampir 30 kali lipat pada 2040 seiring berkembangnya industri baterai dan kendaraan listrik.

Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) 2024, sumber daya nikel di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta ton. Sementara itu, cadangan nikel yang tersebar di seluruh dunia diperkirakan mencapai lebih dari 130 juta ton.

Produksi tambang nikel diperkirakan meningkat secara global dari 3,27 juta ton pada 2022 menjadi 3,6 juta ton pada 2023.

Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia

Berikut daftar 10 negara produsen nikel terbesar di dunia:

1. Indonesia

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, cadangan dan produksi nikel Indonesia berada di peringkat ke-1 di dunia atau setara dengan 23% cadangan dunia dan produksi 29% dari cadangan dunia.

Indonesia memiliki total sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam.

Indonesia juga masih menyimpan beberapa potensi nikel yang belum dieksplorasi (greenfield) yang dapat dikembangkan, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

USGS memperkirakan produksi nikel Indonesia pada 2023 mencapai 1,8 juta ton, hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia.

2. Filipina

Filipina adalah salah satu produsen nikel terbesar di Asia dan dunia. Dengan tambang utama di pulau-pulau seperti Palawan dan Mindanao, Filipina memiliki cadangan nikel yang melimpah dan berperan penting dalam pasar global.

Berdasarkan data USGS, negara tetangga Indonesia ini diperkirakan memiliki cadangan nikel 4,8 juta ton. Produksi nikel Filipina pada 2023 berada di peringkat kedua terbesar di dunia sebanyak 400.000 ton.

3. Kaledonia Baru

Kaledonia Baru menduduki peringkat ketiga produsen nikel terbesar secara global dengan volume 230.000 ton pada 2023. Posisi negara teritori Prancis dengan otonomi khusus ini menyalip Rusia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga pada 2022.

USGS mencatat cadangan nikel Kaledonia Baru diestimasi mencapai 7,1 juta ton.

4. Rusia

Produksi nikel Rusia mengalami penurunan dari 222.000 ton pada 2022 menjadi 200.000 ton pada 2023. Penurunan produksi ini membuat Rusia tergeser ke posisi keempat produsen nikel terbesar di dunia.

USGS mengestimasi cadangan nikel Rusia mencapai 8,3 juta ton.

5. Kanada

Posisi kelima produsen nikel terbesar di dunia ditempati oleh Kanada dengan produksi mencapai 180.000 ton pada 2023. Produksi tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan produksi 2022 yang mencapai 143.000 ton.

Sementara itu, potensi cadangan nikel Kanada diperkirakan mencapai 2,2 juta ton.

6. Australia

Australia, negara penghasil nikel terbesar lainnya, mencatatkan produksi nikel 160.000 ton pada 2023. Produksi ini naik tipis dibandingkan produksi pada 2022 yang mencapai 155.000 ton.

Adapun, Negeri Kangguru ini diestimasikan memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, yakni sebesar 14 juta ton.

7. China

China menjadi salah satu pemain kunci dalam industri nikel. China merupakan produsen terkemuka di dunia untuk olahan nikel kelas dua nickel pig iron.

Menurut USGS, produksi nikel China pada 2023 mencapai 110.000 ton, turun dibandingkan produksi 2022 yang mencapai 114.000 ton. Produksi nikel China ini menempati posisi ketujuh terbesar di dunia.

Meski begitu, banyak perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi membangun smelter nikel di Indonesia, seperti Tsingshan Group milik konglomerat Xiang Guangda di Morowali, Sulawesi Tengah dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co milik taipan Dai Guofang di Morowali dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Adapun, cadangan nikel yang dimiliki China diperkirakan mencapai 4,2 juta ton.

8. Brasil

Brasil merupakan salah satu negara yang memiliki potensi cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data USGS, potensi cadangannya diperkirakan mencapai 16 juta ton atau nomor tiga setelah Indonesia dan Australia.

Namun, dari sisi produksi, posisi Brasil sangat jauh dibandingkan Indonesia. Produksi nikel Brasil hanya sebesar 89.000 ton pada 2023.

9. Kuba

Mengutip Mining Technology, produksi nikel di Kuba turun 2,5% menjadi 45.200 ton pada 2023 dari 46.400 ton pada 2022. Estimasi GlobalData menunjukkan produksi nikel Kuba diperkirakan akan meningkat menjadi 45.900 ton pada 2024 dan 46.100 ton pada 2025.

10. Negara lain

USGS mencatat produksi nikel dari berbagai negara lain secara total mencapai 380.000 ton. Sementara itu, cadangan nikel dari negara-negara lain secara total mencapai 9,1 juta ton.

Demikian informasi lengkap mengenai daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga nikel yang lebih rendah telah menekan rapor emiten tambang logam PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) semester I/2024. Akankah berlanjut hingga sisa tahun ini?

Tren harga nikel terus menunjukkan penurunan. Menurut data Bloomberg hingga Kamis (105/8/2024) pukul 17:21 WIB, nikel di London Metal Exchange (LME) ditransaksikan di harga US$16.276 per ton, melemah 0,28%. Secara year-to-date (YtD) banderol tersebut telah terkoreksi 1,97%.