TERNATE, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan NegeriTernate, Maluku, menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba. Selain itu, Abdul Gani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 100 miliar rupiah dan 90.000 dolar AS.

Sidang perkara yang melibatkan mantan Gubernur Malut itu dipimpin oleh lima majelis hakim yang dipimpin oleh Kadar Nooh. Sidang digelar dibuka untuk umum.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Abdul Gani Kasuba dinyatakan secara sah bersalah dan divonis 8 tahun penjara serta pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan. 

Selain itu, Abdul Gani Kasuba juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian sebesar lebih dari 109 miliar rupiah serta 90.000 dolar AS.

"Menetapkan terdakwa Abdul Gani Kasuba untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp109.056 miliar dan 90.000 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan jika Terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap," ujar Ketua Majelis Hakim, Kadar Nooh ketika membacakan putusan tersebut di PN Ternate, Kamis (26/9/2024).

Vonis majelis hakim ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut 9 tahun penjara. Vonis 8 tahun penjara ini disambut dengan isak tangis anak dan kerabat Abdul Gani Kasuba yang turut hadir dalam persidangan.

Usai menyelesaikan sidang suap dan gratifikasi, Abdul Gani Kasuba akan kembali menjadi terdakwa pada sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate. 

Selain itu, Abdul Gani Kasuba juga akan menjadi saksi dalam kasus terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan, Imran Yakub yang sudah masuk pada dakwaan jaksa.

Sementara itu, keluarga dan kuasa hukum Abdul Gani Kasuba menyatakan keberatan dengan vonis 8 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 

Mereka menilai, pembelaan yang disampaikan dalam pleidoi tidak terakomodir dalam putusan hakim, sehingga sangat memberatkan klien mereka yang sudah lanjut usia dan dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Sebelumnya, ajudan Abdul Gani Kasuba, Ramadhan Ibrahim juga divonis 4 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan tuntutan JPU KPK.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat mempercepat pengusutan perkara pencucian uang, yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Salah satu cara, dengan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO), mengingat aksi itu sudah mangkir lebih dari dua kali dari panggilan penyidik.

"Sesuai dengan KUHAP, apabila tiga kali mangkir bisa dilakukan jemput paksa. Di mana, tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime," kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago melalui keterangan tertulis, Minggu, 15 September 2024.

Jemput paksa menjadi salah satu opsi, karena keterangan David Glen dinilai dibutuhkan. Namun, Glen terus mangkir.
Senada, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengamini opsi itu. Karena, saksi mangkir lebih dari dua kali.

“Ya KPK sudah bisa menjemput paksa pihak-pihak yang terlibat, tetapi tidak datang 2 kali panggilan," ucap Fickar.

KPK mempertimbangkan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO) dalam kasus dugaan pencucian uang Abdul Gani Kasuba. Opsi itu mau dipanggil karena saksi itu mangkir dua kali saat dipanggil penyidik.

“(Saksi DGO) sedang dipertimbangkan (penjemputan paksa),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 9 September 2024.

David sebelumnya mangkir dengan dalih sakit saat keterangannya dibutuhkan KPK sebagai saksi dalam kasus pencucian uang ini, beberapa waktu lalu. Penyidik sudah memanggilnya lagi, namun, bos Mineral Trobos itu tetap tidak mau hadir.

“Sudah pernah dijadwalkan lagi, tapi tidak hadir,” ucap Tessa.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta periksa semua orang yang terindikasi terlibat dalam dugaan rasuah, termasuk putri dan menantu Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu serta Bobby Nasution. Nama keduanya muncul di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, 31 Juli 2024.

“Pertama prinsip dasarnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, ketika nama mereka disebut di dalam persidangan, wajib bagi KPK melakukan pendalaman apa peran dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution,” ujar Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Pada persidangan terungkap Kahiyang dan Bobby memiliki peran dalam pengurusan tambang di Maluku Utara. Menurut dia, Bobby dan Kahiyang juga perlu mengklarifikasi fakta persidangan ini agar menjadi jelas dan terang benderang.
“Untuk menjamin hak asasi dari Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu agar tidak terjadi pembunuhan karakter, itu akan terungkap secara jelas,” ujar Zaenur.

Menurut dia, KPK juga dapat melakukan pengumpulan dan investigasi tambahan agar kasus yang menyeret anak Presiden ini menjadi terang benderang.

“Kalau tidak ada relevansinya, Majelis Hakim bisa memberi petunjuk kepada KPK untuk mendalaminya di luar persidangan gitu, dan di luar persidangan kan bisa dilakukan pengumpulan data dan investigasi lebih lanjut sehingga terang semuanya” ungkap Zaenur.

Dia pun percaya pimpinan KPK saat ini bisa menjaga independensinya dalam menangani perkara. Apalagi, KPK tengah berbenah diri setelah diterpa berbagai masalah internal.

"Menurut saya ini momentum bagi pimpinan KPK periode saat ini untuk menunjukkan kepada publik mereka bebas dari campur tanpa kekuasaan mana pun, termasuk dari campur tangan kekuasaan Presiden,” tegas Zaenur.

Baca Juga: Disebut soal Blok Medan di Sidang Suap Mantan Gubernur Malut, Ini Respons Bobby Nasution

Sebelumnya, nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam persidangan dugaan suap yang menjerat Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, 31 Juli 2024. Dalam persidangan itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili, sebagai saksi.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak ragu mendukung Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 meski nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terseret dalam kasus dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

"Saya belum mendengar kasus apa ya. Tapi, setidaknya usulan kepada Mas Bobby yang muncul di DPW PKB Sumut sudah kami godok," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Jazilul enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menyeret nama Bobby.

"Kalau kasus berikutnya belum tahu apa itu masalahnya. Nanti ada keterangan yang lebih jelas," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, perkara dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) menyeret nama menantu berikut putri Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

Nama mereka disebut-sebut dalam sidang dugaan suap AGK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7/2024) pekan lalu.

Dalam persidangan itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili sebagai saksi.

Jaksa mencecar Suryanto menyangkut keterlibatan Muhaimin Syarif alias Ucu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Sebelum dicopot, Muhaimin merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut.

Jaksa kemudian menggali keterangan dari Suryanto dengan menanyakan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin tambang.

Di antara izin yang dikeluarkan disebut dengan istilah “Blok Medan”. Informasi itu lebih dulu keluar dari mulut Muhaimin Syarif yang sudah diperiksa pada kesempatan sebelumnya.

"Kemarin kan kita sudah periksa Pak Muhaimin Syarif, ada istilah Medan. Medan? Kenapa ada istilah Medan? Bukannya Ternate atau Obi? Kenapa Pak?” tanya Jaksa KPK.

Namun, Suryanto tidak mau menjawab dengan jelas. Jaksa pun membujuk anak buah Abdul Gani itu agar berterus terang.

"Saya ingin keterusterangan Bapak. Apa yang dimaksud Medan? Blok itu milik Medan? Apa Pak?” cecar Jaksa.

“Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby,” jawab Suryanto.

Jaksa KPK pun meminta Suryanto memperjelas siapa Bobby yang dimaksud terkait tambang di Malut.

“Bobby Nasution,” ujar Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?” tanya Jaksa memastikan.

"Iya,” jawab Suryanto.

Bisnis.com, JAKARTA --Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru dirilis kemarin mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 10,76% year on year pada kuartal 2/2024.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal 1/2024, produk domestik regional bruto alias PDRB Maluku Utara tumbuh sebesar 6,89%.

Meski tercatat lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah di Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tersebut mengalami pelambatan dibandingkan dengan kuartal 2/2023 yang mencapai 21,91%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu terjadi di tengah terungkapnya skandal suap yang menjerat Gubernurnya, Abdul Ghani Kasuba.

Adapun industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Maluku Utara. Nilainya mencapai 32,94% dari total produk domestik regional bruto.

Besarnya kontribusi sektor manufaktur ke PDRB Maluku Utara itu terkait dengan keberadaan smelter nikel.

Sementara kontributor ekonomi terbesar kedua di Maluku Utara adalah sektor pertambangan yang besarannya mencapai 18% dari PDRB. Sektor perdagangan yang terkait dengan aktivitas ekspor dan impor berkontribusi sebesar 10,56%.

Tren positif ekonomi Maluku Utara tidak lepas dari statusnya yang menjadi sebagai salah satu lokasi industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia.

Data Kementerian ESDM setidaknya dalam brosur yang diproduksi tahun 2020, cadangan nikel di kawasan ini mencapai 1,4 miliar ton. Cadangan yang besar kemudian memikat banyak perusahaan tambang berbondong-bondong masuk ke Maluku Utara.

Dalam catatan Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belakangan berubah menjadi Kementerian Investasi, tren investasi ke Maluku Utara terus mengalami kenaikan selama 6 tahun terakhir.

Pada tahun 2019, misalnya, investasi di Maluku Utara hanya sebesar US$1 miliar, naik secara eksponensial pada tahun 2020 menjadi sebanyak US$2,4 miliar.

Angka itu terus melonjak pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebanyak US$2,8 miliar (2021), US$4,48 miliar (2022), hingga US$4,99 miliar (2023). Adapun untuk tahun 2024, sampai dengan semester 1/2024 realisasi investasi di Maluku Utara mencapai US$2,8 miliar.

Tren investasi yang cenderung naik di Maluku Utara tersebut menjadikannya sebagai daerah dengan realisasi pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia.

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 5 Agustus 2024. Mulai dari pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, yang tengah hamil hingga Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk menggali sosok T.

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. Pemilik Daycare Tersangka Penganiaya Balita Sedang Hamil, Dirawat di RS Polri

Pemilik daycare Wensen School atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat, Meita Irianty, diketahui tengah hamil. Tersangka penganiayaan balita itu dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Minggu, 4 Agustus 2024.

"Masih dirawat di RS Polri karena keluhan kesehatan yang berhubungan karena kehamilannya," kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati (Karumkit) Brigjen Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: 6 Guru Diperiksa Kasus Penganiayaan Balita oleh Pemilik Daycare di Depok

Hariyanto tak menyebut usia kehamilan Meita. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, usia kehamilan Meita menginjak empat bulan.

Selengkapnya baca di sini

2. Pencucian Uang Eks Gubernur Malut, KPK Panggil Pejabat Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM Tri Winarno dipanggil hari ini, 5 Agustus 2024.
“(Saksi) TW pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Tri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Tessa, ada empat orang lain yang juga dipanggil penyidik hari ini, yakni DL, FJR, RMM, dan IG.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BP2MI Diperiksa Kembali soal Inisial T

Bareskrim Polri kembali memanggil terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani hari ini, 5 Agustus 2024. Polri masih menggali sosok T, pengendali judi online yang diungkap Benny.

"Iya, tanggal 5 direncanakan (klarifikasi lanjutan Benny Rhamdani)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca Juga: Kepala BP2MI: Sosok T Kebal Hukum karena Belum Tertangkap

Trunoyudo tak memerinci waktu klarifikasi lanjutan terhadap Benny. Sementara itu, Benny belum merespons pertanyaan soal agenda klarifikasi lanjutan hari ini. Agenda pemeriksaan hari ini merupakan permintaan Benny.

Selengkapnya baca di sini

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif. Upaya paksa itu berlaku sampai pertengahan September 2024.

“Iya betul hari ini diperpanjang terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Tessa menjelaskan perpanjangan penahanan itu diperlukan untuk menyelesaikan kasus suap di Malut. Upaya paksa itu bisa diperpanjang penyidik sampai persidangan digelar.

Baca juga: KPK Sebut Ada Kemiripan Atas Pemerasan dan Penerimaan Gratifikasi di Pemkot Semarang

Sebelumnya, Muhaimin Syarif diduga memberikan sejumlah uang ke pejabat di Kementerian ESDM. Penyidik menggeledah Kantor Ditjen Minerba, kemarin, 24 Juli 2024.

“Yang pemberi suap kepada saudara AGK (Abdul Gani Kasuba) (Muhaimin) ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Ghufron enggan memerinci sosok penerima uang dari Muhaimin. KPK kini mendalami dugaan tersebut.?

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM Tri Winarno dipanggil hari ini, 5 Agustus 2024.

“(Saksi) TW pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Tri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Tessa, ada empat orang lain yang juga dipanggil penyidik hari ini, yakni DL, FJR, RMM, dan IG.
Tessa hanya mau memerinci inisial mereka. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, empat saksi itu ialah Direktur PT Tugu Utama Sejati David Liangcy, Branch Manager PT BFI Finance cabang Ternate Fajaruddin, BM BSI KCP Jailolo Rima Melati Mansyur, dan Data Request Officer Bank BSI Indra Grafika.

Baca juga: KPK Periksa Hasbi Hasan Terkait Pencucian Uang

KPK belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik. Mereka semua diharap kooperatif memenuhi panggilan ini.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Kementerian ESDM. Penyidik menggeledah Kantor Ditjen Minerba pada 24 Juli 2024.

“Yang pemberi suap kepada saudara AGK (Abdul Gani Kasuba) (Muhaimin) ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Ghufron enggan memerinci sosok penerima uang dari Muhaimin. KPK kini mendalami dugaan tersebut.

(END)

Jakarta: Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK). Bobby dikaitkan dengan dugaan kepemilikan tambang di Malut yang disebut 'Blok Medan'.

Bobby enggan menanggapi serius penyebutan nama dirinya dalam persidangan. Ia merasa tidak etis untuk ikut mengomentari hal tersebut.

"Itu hasil sidang ya, hasil sidang. Saya rasa walaupun pun dikomentari dalam hal seperti ini, saya (merasa) nggak etis," kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu 3 Agustus 2024.
Bobby mempersilakan namanya disebut dalam persidangan. Ia siap mengikuti apa yang menjadi putusan persidangan.

Baca juga: PKS Resmi Usung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut

"Silakan saja di persidangan, apapun yang disebutkan saya ikut saja yang di persidangan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Ternate menghadirkan Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili dalam kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat AGK, Rabu 31 Juli 2024. Dalam persidangan, Suryanto mengungkap istilah 'Blok Medan'.

Istilah ini sering diungkap AGK dan disampaikan Suryanto dalam persidangan. Suryanto menjelaskan Blok Medan itu merujuk pada Bobby.

"Kalau tidak salah itu (istilah Blok Medan) Bobby Nasution," ujar Suryanto.

Di sisi lain, AGK menjelaskan Blok Medan itu merujuk pada istri Bobby yang juga putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu. AGK menyebut Blok Medan digunakan saat pengurusan izin tambang di Halmahera.

"Itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” kata AGK.

(DHI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Putri Indonesia tahun 2022 asal Maluku Utara (Malut) Gusti Chairunnysa Kusumayuda. Ia pun mengakui menerima uang Rp200 juta dari terdakwa mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK).

"Saya menerima uang dari terdakwa AGK sebanyak 10 kali dikirimkan AGK melalui ajudan Ramadhan Ibrahim untuk biaya pendidikan untuk ikut ajang putri Indonesia tahun 2022 sebesar Rp200 juta," kata Gusti Chairunnysa Kusumayuda saat menyampaikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ternate, Rabu (31/7/2024).

Di hadapan Majelis Hakim PN Ternate dipimpin ketua Majelis Hakim Rommel Franciskus Tampubolon didampingi empat hakim anggota masing-masing, Haryanta, Kadar Nooh, Moh. Yakob Widodo dan Samhadi itu, saksi Gusti mengaku, uang diberikan waktu proses pemilihan putri Indonesia mewakili Provinsi Malut dan mengenal AGK, kemudian saat audensi dan memberi nomor rekening ke AGK untuk mendukungnya di ajang pemilihan putri Indonesia.

Perempuan asal Kabupaten Halmahera Utara ini bersaksi untuk terdakwa AGK secara virtual dari gedung KPK dan mengaku dari 10 kali menerima uang itu dengan total di atas Rp200 juta. Dikirim melalui ajudannya Ramadhan Ibrahim.

Menurutnya, uang yang dikirim AGK itu untuk membantu biaya kuliah dan saksi mulai mengenal AGK saat mengikuti ajang Putri Indonesia mewakili Malut. Majelis hakim juta pertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dari penyidik KPK, di mana menurut pengakuan Gusti jika ditotalkan uang yang diterimanya dari AGK mencapai Rp200 juta, namun bersangkutan membantah pertanyaan itu.

Gusti Chairunnysa Kusumayuda saat memberikan kesaksiannya tetap membantah menerima uang sebesar Rp200 juta dan bantahan tersebut, majelis hakim menyatakan akan membuka bukti transaksi elektonik. Menurut dia, setiap kali AGK mengirimkan uang, AGK selalu menelepon saksi untuk memberitahukan jika uang telah ditransfer ajudannya.

Mendengar kesaksian saksi Gusti Chairunnysa Kusumayuda, terdakwa AGK menyatakan tidak masalah memberikan uang untuk saksi yang saat itu mewakili Malut di ajang Putri Indonesia, karena sebagai warga Halmahera Utara, bersangkutan wajar diberikan uang untuk membantu biaya kuliah karena telah mewakili Malut di ajang tersebut.

Seperti diketahui, selain saksi Gusti Chairunnysa Kusumayuda, JPU juga hadirkan sejumlah pihak rekanan diantaranya Budi Liem, Reni Laos, Said Banyo, Sukardi Marsaoly, Jerfis, Hamrin Mustari, Imelda, Simon Suyanto, Kamarudin, Muhammad Assagaf, Indra Grafika, Hairuddin

Untuk saksi lain Imelda misalnya dihubungi AGK untuk kegiatan bansos dan diminta uang 220 juta diserahkan secara tunai lewat karyawannya. Meskipun diberikan uang tidak diberi proyek Beri uang 300 juta ke Daud Ismail uang proyek Rp11 miliar selesai bulan Oktober tahun 2023

Begitu pula, Silvana Bachmid mengatakan, saat mengajukan izin tambang dengan perusahan PT Feni Perkasa dan mendapat rekomendasi dari Gubernur AGK dan selama 3 tahun pengurusan tidak pernah keluarkan uang karena tidak mendapat IUP Berikan uang Rp200 juta ke hotel Bidakara, tetapi uang sebesar Rp200 juta belum dikembalikan oleh AGK.

Kesaksian lainnya, Reni Laos mengakui mendapat proyek jalan hotmix di Matutin Kabupaten Halmahera Selatan mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 berikan uang lewat Kristian Wuisan Rp50 juta untuk membantu biaya pengobatan ke gubernur AGK. Sedangkan, kontraktor lainnya, Silvester Andreas di hadapan Majelis Hakim mengakui, dapat proyek tahun 2023 untuk infrastruktur jalan di Capalulu Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai Rp15 miliar dan berikan uang Rp205 juta ke Daud Ismail mantan Kadis PUPR Malut untuk uang biaya perjalanan ke Jakarta.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, dan mantan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif.

"Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan pada tiga kantor milik swasta yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan video, Senin, 29 Juli 2024.

Penggeledahan dilakukan pada 25-26 Juli 2024. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait pengajuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Malut.

"Penyidik mendapatkan beberapa dokumen surat dan catatan, serta barang bukti elektronik dan print out. Barang bukti elektronik yang menurut penyidik ada kaitan dengan dugaan pengurusan WIUP di Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka," jelas Tessa.
KPK akan mendalami temuan tersebut. Lalu, mengklarifikasi ke pihak terkait. Abdul Gani menjadi tersangka atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga kantor milik perusahaan swasta hingga dua rumah di kawasan Jakarta dan Tangerang.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa itu dilakukan terkait penyidikan dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) dan pengusaha tambang Muhaimin Syarif (MS).

“Penggeledahan pada tiga kantor milik swasta yang berlokasi di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara serta dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Tessa mengatakan, penggeledahan digelar pada 25 Juli sampai 26 Juli 2024. Menurut dia, operasi penggeledahan telah selesai.

Tim penyidik menyita sejumlah dokumen surat, beberapa catatan, barang bukti elektronik, dan print out barang bukti elektronik.

Penyidik menilai, barang-barang itu terkait dengan dugaan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

“Diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS,” tutur Tessa.

Menurut Tessa, penyidik akan mendalami sejumlah dokumen dan barang bukti itu.

“Akan mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait,” ujar Tessa.

Penyidik sebelumnya juga menyita dokumen terkait pengaturan izin tambang di Malut setelah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Batubara), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Penyidik menyita dokumen dan print out barang bukti elektronik. Saat ini, tim KPK masih mendalami hasil operasi senyap tersebut.

“Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya,” ujar dia.

Dalam perkara ini, KPK menduga Muhaimin menyuap Abdul Gani Rp 7 miliar terkait pengurusan izin tambang, proyek, hingga pengurusan WIUP ke Kementerian ESDM.

Abdul Gani disebut menerima suap dari sejumlah pihak, termasuk terkait perizinan tambang.

Abdul Gani saat ini sedang menjalani sidang atas dakwaan dugaan menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 109,7 miliar.

Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur, suap jual beli jabatan, dan uang dari pengusaha tambang.

KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Gani dan menetapkan sejumlah tersangka pemberi suap. Saat ini, perkara tersebut masih bergulir di tahap penyidikan.