JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan skema subsidi Elpiji 3 Kg tidak berubah.

Hal ini diputuskan pemerintah dalam rapat yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (4/11/2024) dan dihadiri di antaranya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bahlil menjelaskan, dengan ini artinya pemerintah masih menggunakan skema subsidi Elpiji berbasis barang atau subsidi terbuka.

Namun, subsidi akan tetap disalurkan menggunakan pendaftaran berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Adapun pendaftaran subsidi Elpiji 3 Kg menggunakan NIK telah dimulai sejak 1 Januari 2024 untuk mendata penerima subsidi Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran.

Bahlil menargetkan pendataan ini akan selesai paling lambat Kuartal I 2025. “Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin.

Namun, kata Bahlil, keputusan skema subsidi Elpiji 3 Kg ini masih perlu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk diterapkan tahun depan.

“Yang jelas kami sudah memutuskan untuk Elpiji, untuk Elpiji kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa,” kata Bahlil.

Dia mengungkapkan alasan pemerintah tidak mengubah skema subsidi Elpiji 3 Kg karena banyak digunakan oleh UMKM dan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

“Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat,” jelasnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyaluran subsidi yang lebih tepat.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem blending atau pencampuran kedua skema tersebut.

Bahlil menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tuturnya.

KARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan subsidi elpiji 3 kg, solar, minyak tanah, listrik hingga subsidi bunga untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilanjutkan di 2025.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menetapkan subsidi dan kompensasi 2025 sebesar Rp 525 triliun untuk menjaga stabilitas harga, daya beli dan mendukung UMKM.

Dia menjelaskan, subsidi dan kompensasi energi ditetapkan Rp 394,3 triliun.

"Subsidi tetap LPG tabung 3 kg, solar dan minyak tanah, subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan, dan transisi energi dilanjutkan dengan anggaran ketahanan energi ini, subsidi energi ini juga diberikan untuk masyarakat pendapatan rendah terutama untuk pembelian rumah kemarin salah satu isu mengakselerasi 1 juta rumah MBR," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani juga mengatakan, subsidi dan kompensasi non energi ditetapkan Rp 131,3 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 35,5 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 96,9 triliun.

Ia mengungkapkan, kenaikan anggaran tersebut lantaran pemerintah menaikkan subsidi pupuk menjadi 9 juta ton.

"Karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi, ini kenaikan dari yang tadinya angkanya di 6 hingga 7 juta ton. Ini tentu perlu tetap dijaga dari sisi ketepatan sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga melanjutkan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, petani, dan nelayan serta memberikan insentif pajak kepada sektor usaha.

"Insentif pajak ditanggung pemerintah kepada sektor usaha pilihan, dulu kan ada otomotif, itu nanti presiden terpilih yang akan menentukan sektor pilihannya," ucap dia.