JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku siap jika Pilkada 2024 Jakarta harus melewati dua putaran.

Politikus PDI-P itu menyebut bakal berusaha maksimal hingga akhir masa kampanye pada 23 November 2024.

"Ya mau satu putaran, mau dua putaran, saya sih siap. Tetapi pokoknya saya sampai dengan tanggal 27 (November), 23 (November) adalah sudah terakhir untuk sosialisasi. Saya akan fight," tegas Pramono Anung, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, mantan sekretaris kabinet itu juga menyebut hanya bakal berfokus pada apa yang telah menjadi tujuan tim mereka.

Bahkan, ketika mengetahui pasangannya mendapatkan angka survei yang sedikit lebih tinggi ketimbang RK-Suswono dan Dharma-Kun dalam survei Litbang Kompas, Pramono menyebut bakal tetap bekerja keras untuk memenangkan Pilkada.

"Ya yang pertama saya udah membaca tadi pagi (hasil survei). Tidak akan mengubah apa pun yang akan saya lakukan. Saya tetap fight, saya tetap akan konsolidasi ke bawah. Jadwal saya tidak akan berkurang, karena saya tahu ini masih 22 hari," kata Pramono Anung.

Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno yang secara angka lebih tinggi daripada elektabilitasnya berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas.

Ridwan menilai, dinamika naik turunnya elektabilitas survei adalah hal yang biasa terjadi karena angkanya berbeda-beda setiap minggu.

“Survei itu dinamikanya minggu per minggu ya. Yang saya tahu, data Kompas itu kan diambil sebelum debat kedua. Ada survei-survei pascadebat yang sudah dirilis angkanya kan juga meningkat ya,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ridwan menilai, survei itu bukan penentu takdir di masa kampanye. Namun, lebih seperti pembaca mood harian dari para pemilih.

“Survei itu pembaca mood hari ini, bukan penentu takdir. Takdir itu dijemput dengan kita kerja-kerja maksimal,” imbuh dia.

Ridwan menilai perpindahan suara pemilih PKB, Nasdem, dan Demokrat dari Ridwan-Suswono ke Pram-Rano yang disebutkan Litbang Kompas sebagai sesuatu yang lazim terjadi.

“Namanya pemilih tidak ada namanya jaminan 100 persen akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Itu aja jawaban saya,” kata mantan gubernur Jawa Barat ini.

Ridwan mengungkap, sekitar 25-30 persen dari pemilih PDI Perjuangan juga memilih dirinya, bukan Pramono-Rano.

Elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Diketahui, menurut survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab, margin of error survei lebih kurang 3,46 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, pemilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono didominasi generasi Z dan generasi Y atau milenial.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 40,6 persen responden generasi Z atau anak muda di bawah usia 28 tahun memilih Ridwan Kamil-Suswono.

Jumlah itu lebih banyak dibanding generasi Z yang memilih pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,2 persen dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno 31,3 persen.

Ada juga generasi Z yang belum menentukan pilihannya sebesar 23,9 persen.

"Semakin muda pemilih cenderung memilih Ridwan Kamil-Suswono, semakin dewasa pemilih cenderung memilih Pramono-Rano," demikian hasil survei Litbang Kompas, dikutip Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono-Rano bersaing ketat pada pemilih dari kalangan generasi milenial atau pemilih yang berusia 28-35 tahun.

Sebanyak 40,1 persen generasi milenial memilih Ridwan Kamil-Suswono. Keduanya unggul tipis dari Pramono-Rano yang berada di angka 36,7 persen. Sementara Dharma-Kun 2,7 persen, dan generasi milenial yang belum menentukan pilihannya sebesar 20,5 persen.

Pada generasi milenial madya atau pemilih yang berusia 36-43 tahun, Pramono-Rano unggul cukup signifikan dengan perolehan di angka 45,1 persen.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono berada di angka 27,5 persen, Dharma-Kun 5,9 persen, dan generasi milenial madya yang belum menentukan pilihannya sebanyak 21,5 persen.

Pramono-Rano bersaing ketat dengan Ridwan Kamil-Suswono pada klaster generasi X atau pemilih yang berusia 44-57 tahun.

Hasilnya, Pramono-Rano 41,1 persen, Ridwan-Kamil 33,1 persen, Dharma-Kun 2,1 persen, dan generasi X yang belum menentukan pilihannya sebesar 23,7 persen

Pemilih generasi Baby Boomers atau pemilih yang berusia 58-76 tahun juga cenderung memilih Pramono-Rano dengan perolehan sekitar 36,5 persen.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono sekitar 25,7 persen, Dharma-Kun 0 persen, dan yang belum menentukan pilihannya sebesar 37,8 persen.

Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.

Jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan kemacetan dan pengangguran di Jakarta dianggap menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) ke depannya.

Hal itu terungkap di hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024, yang dirilis hari ini, Selasa (5/11/2024).

Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan, "menurut Anda, persoalan apa yang paling penting untuk segera diselesaikan di Provinsi Jakarta?'.

Sebesar 21,7 persen responden yang merupakan warga Jakarta ingin cagub-cawagub terpilih dapat mengatasi persoalan kemacetan atau ketertiban jalan umum.

Kemudian, 21,7 persen responden berharap cagub-cawagub terpilih dapat mengatasi pengangguran di Jakarta dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Lalu 13,9 persen berharap cagub-cawagub terpilih bisa mengatasi persoalan banjir, 12,9 persen berharap stabilitas harga sembako, dan 7,1 persen berharap pemimpin Jakarta bisa mengentaskan kemiskinan.

Untuk diketahui, survei yang diselenggarakan Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024 ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Sementara margin of error-nya adalah 3,46 persen dalam kondisi penarikan sample sederhana dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dari survei ini adalah wawancara tatap muka dan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebesar 56 persen responden yang merupakan warga Jakarta sudah mantap menentukan pilihan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub), menurut survei yang Litbang Kompas.

Sementara 39 persen responden mengaku pilihannya masih bisa berubah atau belum pasti. Lalu, 5 persennya mengaku tidak tahu.

Ketika ditanya "sejak kapan Anda menentukan pilihan?", 27 persen responden menjawab di minggu ini.

Sebanyak 33,9 persen responden akan menentukan pilihan dalam sebulan terakhir, dan 26 persen sudah menentukan pilihan sejak beberapa bulan lalu.

Ada juga yang sudah menentukan pilihan dalam satu tahun terakhir, tetapi angkanya tidak signifikan, hanya 5,4 persen.

Di samping itu, ada beberapa faktor yang membuat warga Jakarta belum menentukan pilihannya.

Sekitar 36,5 persen masih menunggu proses kampanye dan debat selesai, 19,3 persen belum menentukan pilihan karena tak ada cagub yang sesuai dengan keinginannya.

Serta 11,0 persen masih menunggu rekomendasi atau saran dari orang yang dipercaya.

Kemudian, 72 persen responden belum menentukan pilihan karena mengaku tidak percaya dengan cagub-cawagub saat ini.

Sekitar 4,7 persen warga juga mengaku belum mengetahui visi dan misi para cagub-cawagub sehingga belum menentukan pilihan.

Untuk diketahui, survei yang diselenggarakan Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024 ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Sementara margin of error-nya adalah 3,46 persen dalam kondisi penarikan sample sederhana dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dari survei ini adalah wawancara tatap muka dan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, pemilih tiga partai politik pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, suaranya tidak solid memilih paslon tersebut.

Ketiga partai politik tersebut yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Ketiganya merupakan partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada 2024 Jakarta.

Berdasarkan survei, responden pendukung tiga partai tersebut juga memilih cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, dengan angka yang cukup menonjol.

Selain ketiga partai politik tersebut, pemilih PDI Perjuangan (PDI-P) juga cenderung solid memilih Pramono-Rano.

Sementara, pemilih Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menentukan pilihannya ke Ridwan Kamil-Suswono.

"Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono," demikian hasil survei Litbang Kompas, dikutip Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Beberapa pemilih partai politik juga terlihat menentukan pilihannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Berikut rincian persentasenya:

Pemilih PKB

• Ridwan Kamil-Suswono: 11,6 persen
• Dharma-Kun: 4,7 Persen
• Pramono-Rano: 60,5 persen
• Belum tentukan: 23,2 persen

Pemilih Gerindra:

• Ridwan Kamil-Suswono: 44,8 persen
• Dharma-Kun: 1,4 persen
• Pramono-Rano: 37,2 persen
• Belum tentukan: 16,6 persen

Pemilih PDI-P

• Ridwan Kamil-Suswono: 13,6 persen
• Dharma-Kun: 6,4 persen
• Pramono-Rano: 66,4 persen
• Belum tentukan: 13,6 persen

Pemilih Golkar

• Ridwan Kamil-Suswono: 45,8 persen
• Dharma-Kun: 2,8 persen
• Pramono-Rano: 29,2 persen
• Belum tentukan: 22,2 persen

Pemilih Nasdem

• Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
• Dharma-Kun: 0 persen
• Pramono-Rano: 45,5 persen
• Belum tentukan: 27,2 persen

Pemilih PKS

• Ridwan Kamil-Suswono: 36,9 persen
• Dharma-Kun: 4,5 persen
• Pramono-Rano: 30,6 persen
• Belum tentukan: 30,9 persen

Pemilih Demokrat

• Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
• Dharma-Kun: 2,4 persen
• Pramono-Rano: 40,5 persen
• Belum tentukan: 30,9 persen

Tidak jawab/rahasia

• Ridwan Kamil-Suswono: 46,2 persen
• Dharma-Kun: 3,8 persen
• Pramono-Rano: 15,4 persen
• Belum tentukan: 34,6 persen

Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.

Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, 30,7 persen responden memilih calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta berdasarkan pengalamannya.

Survei tersebut dirilis hari ini, Selasa (5/11/2024).

Sementara 20,4 persen responden memilih cagub-cawagub berdasarkan visi misi dan program kerjanya.

Sebanyak 17,6 persen memilih karena kualitas cagub-cawagubnya, yang dianggap pintar, berpendidikan, dan lain sebagainya.

Responden yang memilih cagub-cawagubnya karena merupakan putra daerah, angkanya tidak terlalu besar, yakni 4,5 persen.

Tampilan fisik cagub-cawagub juga tidak terlalu menjadi pertimbangan banyak orang, yang dipilih 4,3 persen responden.

Diketahui, elektabilitas cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Adapun unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab, margin of error survei lebih kurang 3,46 persen.

Untuk diketahui, survei yang diselenggarakan Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024 ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Sementara margin of error-nya adalah 3,46 persen dalam kondisi penarikan sample sederhana dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dari survei ini adalah wawancara tatap muka dan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, pemilih bimbang atau yang belum menentukan pilihan (undecided voters) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) masih besar, jumlahnya mencapai 43,1 persen.

Karena jumlah pemilih bimbang tersebut, angka elektabilitas antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin relatif masih ketat.

Berdasarkan survei Pilkada Jateng yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 15-20 Oktober 2024, elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mencapai 28,8 persen, sedangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin mencapai 28,1 persen.

"Sebelumnya, pada Pilpres 2019, tingkat partisipasi pemilih pun relatif tinggi dengan angka 80 persen. Artinya, jika antusiasme pemilih Jateng dalam mencoblos terjaga tinggi dalam pilkada nanti, peluang kandidat untuk mendapatkan suara dari ceruk pemilih bimbang masih terbuka lebar," tulis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Senin (4/11/2024).

Berdasarkan survei yang sama, ada sejumlah alasan yang membuat responden belum memilih salah satu dari dua pasangan calon.

Alasan yang paling besar adalah menunggu proses kampanye atau debat, dengan presentase mencapai 42,9 persen dari jumlah responden.

Alasan kedua adalah menunggu saran dari orang yang dipercaya dengan persentase 11,6 persen.

Adapun alasan lainnya, yakni belum mengetahui latar belakang (4,1 persen), belum kenal (3,6 persen), calon tidak sesuai keinginan (2,6 persen), masih bingung (2,2 persen, belum mengetahui visi dan misi (2,1 persen), dan lainnya (5,3 persen).

Sedangkan 25,6 persen lainnya mengaku tidak tahu.

Kemudian, berdasarkan rentang usia, kalangan yang belum menentukan pilihan ini banyak berasal dari baby boomers dengan usia 58-76 tahun.

Di kalangan ini, jumlah pemilih bimbang mencapai 54,6 persen, sementara 45,4 persen sudah menentukan pilihan.

Sedangkan jumlah pemilih bimbang paling rendah berasal dari kalangan generasi Z dengan usia kurang dari 28 tahun. P

emilih bimbang di usia ini mencapai 38,3 persen, sedangkan yang sudah menentukan pilihan mencapai 61,7 persen.

Pemilih bimbang kedua terbanyak berada di kalangan generasi X dengan usia 44-57 tahun dengan jumlah 44,5 persen, diikuti oleh generasi Y-madya 36-43 tahun dengan jumlah 44,4 persen, dan generasi Y-muda berusia 28-53 tahun dengan jumlah 40,7 persen.

Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.

Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 3,1 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

JAKARTA, investor.id - Berdasarkan hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei ternama, termasuk Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menunjukkan tren yang positif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prabu Revolusi mengatakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia dalam tiga bulan terakhir dinilai sebagai faktor utama mengapa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi. 

“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan hanya menjadi 30 menit dan transformasi digital yang luar biasa di era Jokowi. “Ini semua adalah capaian luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keberhasilan ini juga tak lepas dari gaya kepemimpinan Jokowi yang berkesan dan membekas di hati masyarakat. Ini menjadi faktor yang menambah kepuasan publik terhadap Jokowi selalu tinggi.

“Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan sangat dekat dengan masyarakat, hal ini meninggalkan kesan mendalam di hati rakyat,” tambahnya.

Dengan kebijakan ekonomi yang terjaga dan gaya kepemimpinan tersebut, Presiden Jokowi berhasil mencatatkan pencapaian yang signifikan hingga akhir masa jabatannya. Kepuasan publik yang masih tinggi ini menunjukkan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

Tak hanya itu, tren positif kepuasan publik terhadap Jokowi juga tak lepas dari kenyataan masyarakat kelas menengah tak terpengaruh signifikan terhadap kehebohan di dunia maya. Prabu menilai terjadi disparitas yang tinggi antara kepuasan masyarakat di dunia maya dan dunia nyata sehari-hari. 

Lebih dari itu, Prabu juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi oleh pemerintah terkait media sosial bukanlah upaya untuk membatasi masyarakat untuk berekspresi. Tetapi lebih kepada untuk menangkal berita-berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial.

“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” tegasnya.

Masyarakat Kelas Bawah

General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, berdasarkan survei terbaru pihaknya, sebanyak 75,6 persen responden menyatakan puas yang didasarkan pada puluhan pertanyaan terkait dengan kinerja Jokowi. Jika dikerucutkan pada pertanyaan seputar “puas atau tidak puas,” jumlah responden yang menjawab puas bahkan mencapai lebih dari 70 persen.

“Jika dikelompokkan dalam empat kategori politik-keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum tiga sektor pertama menunjukkan tren positif,” ujar Ignatius Kristanto dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10/2024).

Ia menyebut, sektor politik-keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi​ menjadi faktor kunci kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi. Misalnya politik dan keamanan tingkat kepuasan mencapai 85%, sementara kesejahteraan sosial angkanya 82%.

Lebih lanjut Ignatius Kristanto mengungkapkan masyarakat kelas bawah, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, cenderung memiliki pandangan positif terhadap kinerja Jokowi. Hal ini kontras dengan respons dari masyarakat kelas menengah atas yang lebih aktif menyuarakan pendapat di media sosial.

“Ada disparitas antara kenyataan di lapangan dengan apa yang berkembang di media sosial. Kelas bawah memiliki keterbatasan akses internet dan media sosial, sehingga mereka lebih banyak menilai dari pengalaman langsung yang mereka rasakan,” katanya.

Perbedaan ini mencerminkan adanya jarak antara opini publik yang terbentuk di dunia maya dengan realitas yang masyarakat sehari-hari. Menurut Ignatius Kristanto, sentimen negatif terhadap Jokowi lebih banyak muncul dari kalangan menengah atas yang aktif di platform seperti X (dulu Twitter).

“Namun, basis pengguna X ini relatif kecil dibandingkan platform lain seperti Facebook, yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Di Facebook, nada positif terhadap Jokowi justru lebih tinggi,” jelasnya.

Struktur demografi pengguna media sosial di Indonesia juga mempengaruhi sentimen yang berkembang. Setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Masyarakat kelas bawah, yang cenderung tidak memiliki akses luas ke platform seperti X, lebih banyak terpapar informasi dari pengalaman nyata dibandingkan opini yang berkembang di media sosial.

“Ini membuat persepsi yang berkembang di media sosial tidak bisa dijadikan tolak ukur mutlak tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian di bidang ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi faktor yang paling diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah. 

“Dalam tiga tahun terakhir, jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak nyata bagi kalangan menengah bawah,” tambahnya.

Sekali lagi Kristanto menegaskan bahwa publik perlu memahami bahwa yang terjadi di media sosial tidak selalu mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Sentimen yang berkembang di media sosial tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari di masyarakat, karena setiap platform punya basis audiensnya masing-masing sehingga bukan merepresentasikan suara rakyat sesungguhnya.

“Ini membuat persepsi di dunia maya seringkali berbeda dari apa yang terjadi di lapangan,” tutupnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 50,7 persen responden ingin kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduduki aktivis antikorupsi.

Jajak pendapat ini dilakukan untuk memotret harapan publik terkait proses seleksi calon pimpinan (Capim) KPK yang saat ini tengah bergulir.

“Separuh responden mengharapkan pimpinan KPK yang kelak terpilih berlatar belakang dari aktivis antikorupsi,” kata peneliti Litbang Kompas, MB Dewi Pancawati, sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Senin (29/7/2024).

Dewi melanjutkan, 11,4 persen responden menginginkan pimpinan KPK diisi akademisi; hakim 10,9 persen; TNI/Polri sekitar 7 persen; dan 5 persen lainnya berharap jaksa dan pengacara.

Pada pekan lalu, Pansel mengumumkan, sebanyak 236 dari 318 pendaftar capim KPK lolos seleksi administrasi.

Dari ratusan peserta itu, 50 di antaranya merupakan akademisi, 39 auditor, 36 praktisi, 26 pegawai negeri sipil, 17 hakim, 16 polisi, 12 orang dari swasta, dan 11 jaksa.

Kemudian, delapan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), enam anggota BUMN, dan tiga anggota TNI, dan empat dari lembaga negara lain.

Ingin Sosok Baru

Temuan Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden ingin semua kursi pimpinan KPK diisi orang baru dibanding petahana atau yang telah menjabat di tahun 2019-2024.

Berdasarkan data Pansel, terdapat dua pimpinan petahana yang kembali maju yakni, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

“Publik cenderung menginginkan komposisi pimpinan KPK mendatang diisi semuanya oleh orang baru,” tutur Dewi.

Sementara, 46,7 responden lainnya berharap tetap ada orang dari pimpinan yang kama selain yang baru dan 1,9 persen responden menyatakan tidak tahu.

Adapun survei ini digelar pada 22-24 Juli 2024 melalui sambungan telepon terhadap 530 responden dari 38 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai jumlah penduduk setiap provinsi.

Tingkat kepercayaan penelitian ini 95 persen dengan margin of error sekitar 4,32 persen. Survei sepenuhnya dibiayai Harian Kompas.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh mengumumkan, sebanyak 236 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi capim KPK.

Peserta yang lolos didominasi kalangan akademisi.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada Rabu (24/7/2024) melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan KPK (www.kpk.go.id).

Pada 31 Juli atau lusa, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebulan menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pemilikan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sejumlah nama kian mengemuka.

Tiga nama eks gubernur yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil (RK) disebut-sebut menjadi kandidat potensial untuk menjadi bakal calon orang nomor satu di Jakarta.

Litbang Kompas telah merilis survei elektabilitas terbaru untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa (16/7/2024). Jajak pendapat dilakukan pada 15-20 Juni 2024.

Survei periodik dengan metode wawancara tatap muka ini melibatkan 400 responden. Pada metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 4,9 persen.

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak 39 persen responden pasti akan memilih Anies jika dicalonkan menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Di urutan kedua, ada nama Ahok dengan keterpilihan 34,5 persen, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan 24 persen.

Namun, survei yang sama juga memperlihatkan pilihan responden masih bisa berubah karena melihat dari persentase yang mempertimbangkan akan memilih.

Sejumlah 52,5 persen responden tercatat mempertimbangkan akan memilih Ridwan Kamil. Sedangkan yang mempertimbangkan memilih Anies Baswedan sebesar 36,3 persen dan responden yang mempertimbangkan akan memilih Ahok 39,5 persen.

Versi indikator politik

Selain Litbang Kompas, hasil survei Indikator Politik juga memperlihatkan posisi Anies Baswedan pada peringkat teratas dalam simulasi terbuka atau top of mind.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, simulasi top of mind dilakukan dengan cara bertanya kepada responden tanpa memberikan informasi atau pilihan yang disodorkan.

“Top of mind ini artinya kami tidak memberikan informasi apapun. Jadi mereka bebas memilih siapa nama yang akan disodorkan,” ujar dia saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan hasil survei dengan simulasi terbuka atau top of mind, mayoritas responden ternyata memilih Anies Baswedan.

Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2024 itu menduduki peringkat teratas dengan elektabilitas 39,7 persen.

“Tanpa kami menyebutkan nama atau tokoh, responden paling banyak menuliskan nama Anies Baswedan. Hampir 40 persen yang menyebut nama Anies,” ucap dia.

Kemudian, peringkat kedua dan ketiga disusul dengan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil. Ahok menempel Anies dengan perolehan 23,8 persen. Sementara itu, Ridwan Kamil berada di peringkat ketiga dengan perolehan 13,1 persen.

“Jadi tiga teratas itu ada Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil ya. Selain tiga nama ini, perolehannya relatif kecil. Misal Tri Rismaharini 1,4 persen dan Erick Thohir 1,1 persen,” ungkap dia.

Penantang berat Anies

Dengan demikian, Ridwan Kamil dan Ahok bisa disebut masih menjadi kuda masih menjadi sosok yang potensial untuk penantang Anies menjadi sebagai bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada periode 2024-2029.

Ridwan Kamil akan menjadi penantang terberat Anies yang terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia terhadap ratusan orang mengenai sosok yang dinilai paling kompeten untuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.

“Berdasarkan hasil survei kami, Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang paling kompetitif untuk Anies Baswedan ketimbang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, Ridwan Kamil menjadi lawan yang kompetitif karena sosoknya bisa menarik basis pendukung lain.

Jika Pilkada Jakarta hanya mempertemukan Anies melawan Ridwan Kamil, basis pendukung Ahok kemungkinan besar akan berpindah. Umumnya kepada Ridawan Kamil.

“Kalau Ahok tidak masuk dalam simulasi dan kita asumsikan Pilkada Jakarta itu Anies versus Ridwan Kamil, maka pemilih Ahok cenderung lari ke Ridwan Kamil,” tutur dia.

(Reporter : Dzkay Nurcahyo | Editor : Akhdi Martin Pratama, Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Litbang Kompas Yulius Brahmantya Priambada menyebutkan, masyarakat Jakarta berpandangan karier politik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak lepas dari bantuan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yulius mengatakan, publik menilai Kaesang dianggap sebagai pemain baru di dunia politik yang belum punya pengalaman sehingga elektabilitasnya berada di bawah dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kaesang kan pemain baru. Dia belum punya track record eksekutif. Orang juga melihat karier politiknya banyak dibantu efek Jokowi," ujar Yulius kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Yulius menjelaskan, ikatan-ikatan emosional belum bisa mengimbangi pertimbangan rasional warga Jakarta dalam memilih pemimpin mereka.

Ia menuturkan, warga Jakarta memang cenderung kokoh dan selektif dalam menentukan kepala daerah, sehingga Anies dan Ahok mendapatkan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024 lalu.

Sedangkan, hasil survei yang sama menunjukkan tingkat keterpilihan Kaesang di Jakarta ada di angka 1 persen, bahkan 33,8 persen repsonden menyatakan tidak akan memilih Kaesang.

"Kiprah mereka berdua sebagai kepala daerah dengan seluruh program dan capaiannya mungkin masih membekas dan menarik minat warga Jakarta dibanding figur-figur lainnya," ujar Yulius.

Yulius pun menyebutkan, kultur politik di Jakarta kini lebih banyak terfokus pada isu persoalan di masyarakat serta solusi dan kinerja yang diberikan oleh kepala daerahnya.

Contohnya, ketika Jakarta dilanda banjir atau macet parah, kepala daerah yang sedang menjabat atau pernah menjabat pasti langsung dihujani dengan kritik dari segala penjuru.

"Ini menandakan masyarakat Jakarta sangat aware dengan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya dan menuntut supaya selalu diberikan yang terbaik," kata dia.

Menurut Yulius, situasi tersebut berbeda dengan karakteristik pemilih di Jawa Tengah. Tak heran, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Kaesang di provinsi Jawa Tengah berada di peringkat teratas.