JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyatakan, proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah sejak awal.

Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dengan putusan MK itu, maka proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan serahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu, yakni agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK pun menulis dalam putusannya itu bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK itu, Boyamin menilai proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 ( Prabowo Subianto). Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya.

Boyamin mengatakan, MAKI akan mengajukan surat somasi atau teguran kepada Presiden Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR.

Apabila somasi/teguran ini diabaikan, MAKI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR.

"Sisi lain kami juga akan berkirim surat untuk menolak surat presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Pansel KPK telah menyeleksi ratusan nama dan mengumumkan 10 nama calon pimpinan dan calon dewas KPK.

Adapun 10 nama itu telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024) siang.

"Sekitar pukul 12.30 tadi (kami) diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Nantinya, Jokowi bakal menyerahkan 10 nama itu kepada DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Berikut ini 10 nama calon pimpinan yang bakal diserahkan ke DPR RI

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitnah Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berdatangan ke Kantor Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Mereka datang untuk mengikuti tahapan seleksi tes tertulis sebagai Capim KPK Periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB.

Pengamatan Kompas.com, tampak hadir sejumlah tokoh yang mendaftar Capim KPK, di antaranya Eks Mantan Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said.

Selain itu, terlihat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, serta para calon dari internal KPK misalnya Nurul Ghufron, Johanis Tanak, Pahala Nainggolan dan Wawan Wardiana.

Hadir pula Komisioner Kompolnas Poengky Indrarti, Eks Juru Bicara KPK Johan Budi dan mantan pegawai KPK Giri Suprapdiono, serta para Capim lainnya.

Setelah itu, para peserta seleksi kemudian arahkan untuk masuk ke ruang tes tertulis di dalam Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg.

Para Capim KPK Periode 2024-2029 baru diperkenankan memberikan keterangan pers kepada awak media setelah menjalani tes tertulis.

Sebagai informasi, para capim dan calon dewan pengawas KPK bakal menjalani tahapan tes tertulis pada Rabu (31/7/2024).

Tes ini diikuti oleh 236 capim KPK dan 146 calon Dewas KPK yang telah dinyatakan lolos tahapan administrasi oleh panitia seleksi (Pansel).

Ketua Pansel KPK Periode 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, sebanyak 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri dari 221 laki-laki dan 15 perempuan.

Sedangkan untuk 140 calon Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, terdiri dari 16 orang perempuan dan 130 orang laki-laki.

"Yang dinyatakan lulus sebanyak 236 orang (74 persen dari total pendaftar), untuk capim KPK dan sebanyak 146 orang (71 persen dari total yang mendaftar) untuk calon Dewas KPK," ujar Ateh di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2024).

Adapun mayoritas Capim maupun calon Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi berasal dari kalangan akademisi.

Selebihnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga, Pegawai BUMN, Hakim, Jaksa dan pihak swasta.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada hari ini melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan website Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani tahapan tes tertulis pada Rabu (31/7/2024).

Tes ini diikuti oleh 236 capim KPK dan 146 calon Dewas KPK yang telah dinyatakan lolos tahapan administrasi oleh panitia seleksi (Pansel).

Tahapan tes tertulis ini berlangsung di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua Pansel KPK Periode 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, sebanyak 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri dari 221 laki-laki dan 15 perempuan.

Sedangkan untuk 140 calon Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, terdiri dari 16 orang perempuan dan 130 orang laki-laki.

"Yang dinyatakan lulus sebanyak 236 orang (74 persen dari total pendaftar), untuk capim KPK dan sebanyak 146 orang (71 persen dari total yang mendaftar) untuk calon Dewas KPK," ujar Ateh di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2024).

Adapun mayoritas Capim maupun calon Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi berasal dari kalangan akademisi.

Selebihnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga, Pegawai BUMN, Hakim, Jaksa dan pihak swasta.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada hari ini melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan website Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 50,7 persen responden ingin kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduduki aktivis antikorupsi.

Jajak pendapat ini dilakukan untuk memotret harapan publik terkait proses seleksi calon pimpinan (Capim) KPK yang saat ini tengah bergulir.

“Separuh responden mengharapkan pimpinan KPK yang kelak terpilih berlatar belakang dari aktivis antikorupsi,” kata peneliti Litbang Kompas, MB Dewi Pancawati, sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Senin (29/7/2024).

Dewi melanjutkan, 11,4 persen responden menginginkan pimpinan KPK diisi akademisi; hakim 10,9 persen; TNI/Polri sekitar 7 persen; dan 5 persen lainnya berharap jaksa dan pengacara.

Pada pekan lalu, Pansel mengumumkan, sebanyak 236 dari 318 pendaftar capim KPK lolos seleksi administrasi.

Dari ratusan peserta itu, 50 di antaranya merupakan akademisi, 39 auditor, 36 praktisi, 26 pegawai negeri sipil, 17 hakim, 16 polisi, 12 orang dari swasta, dan 11 jaksa.

Kemudian, delapan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), enam anggota BUMN, dan tiga anggota TNI, dan empat dari lembaga negara lain.

Ingin Sosok Baru

Temuan Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden ingin semua kursi pimpinan KPK diisi orang baru dibanding petahana atau yang telah menjabat di tahun 2019-2024.

Berdasarkan data Pansel, terdapat dua pimpinan petahana yang kembali maju yakni, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

“Publik cenderung menginginkan komposisi pimpinan KPK mendatang diisi semuanya oleh orang baru,” tutur Dewi.

Sementara, 46,7 responden lainnya berharap tetap ada orang dari pimpinan yang kama selain yang baru dan 1,9 persen responden menyatakan tidak tahu.

Adapun survei ini digelar pada 22-24 Juli 2024 melalui sambungan telepon terhadap 530 responden dari 38 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai jumlah penduduk setiap provinsi.

Tingkat kepercayaan penelitian ini 95 persen dengan margin of error sekitar 4,32 persen. Survei sepenuhnya dibiayai Harian Kompas.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh mengumumkan, sebanyak 236 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi capim KPK.

Peserta yang lolos didominasi kalangan akademisi.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada Rabu (24/7/2024) melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan KPK (www.kpk.go.id).

Pada 31 Juli atau lusa, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 Arief Satria mengatakan, jumlah pelamar Capim dan calon Dewas KPK terus mengalami penambahan.

Pihaknya pun berharap terjadi lonjakan jumlah pelamar jelang penutupan pendaftaran pada Senin, 15 Juli 2024 atau tiga hari akhir pendaftaran.

"Hari Senin depan, tanggal 15 Juli kita harapkan terjadi lonjakan (jumlah pelamar)," ujar Arief saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Arief menjelaskan, hingga Jumat malam, sudah ada 121 pelamar Capim KPK. Selain itu ada 93 pelamar calon Dewas KPK.

Kemudian jumlah yang teregister membuat akun pendaftaran sebanyak 707 orang.

"Artinya Ada 707 orang yang berpotensi mendaftar. Karena syarat mendaftar harus punya akun dulu," tutur Arief.

Arief mengingatkan, pendaftaran akan ditutup pada 15 Juli 2024 atau Senin pekan depan.

Sehingga ia mengajak warga Indonesia yang berkeinginan mengikuti seleksi Capim dan Calon Dewas untuk segera mendaftarkan diri secara resmi.

"Di penghujung waktu pendaftaran ini kami ingin mengajak putra-putri terbaik, yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi, di Indonesia untuk segera mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut," tutur Arief dalam keterangan resminya pada Jumat sore.

"Semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menyongsong Indonesia bebas korupsi," tambahnya.

Diketahui, pendaftaran seleksi Capim dan Dewas KPK dibuka selama 20 hari, yakni sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024.

Setelah masa pendaftaran Capim dan Dewas ditutup pada 15 Juli, pansel akan melalukan seleksi administrasi pada 16-22 Juli 2024.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 24 Juli 2024.