KONAWE SELATAN, iNews.id - Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri, Amriel dijadwalkan menjadi saksi ahli dalam sidang perkara guru honorerSupriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keduanya diagendakan menjadi ahli pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin (4/11/2024) mendatang.

Kuasa Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan, Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

"Pak Susno kami harap bisa menjadi saksi ahli, apalagi sebagai mantan Kabareskrim yang tentu paham soal penyelidikan. Ahli ini kami hadirkan karena kami menilai banyak penyelidikan melanggar prosedur," ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Selain itu Reza Indragiri diharapkan bisa hadir untuk memberikan keilmuan tentang forensik sekaligus menepis dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Pak Reza ini ahli psikologi forensik tentunya dapat memberikan keilmuan tentang keterangan anak atau saksi yang tidak berkesesuaian, khususnya dari sisi psikolog atas kejadian ini," katanya.

Menurutnya, Susno Duadji dan Reza Indragiri akan menjadi saksi ahli dengan memberikan keterangan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Diketahui, Supriyani guru honorer di Konawe Selatan didakwa menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Persidangan ini telah menghadirkan delapan saksi, yakni korban anak polisi Aipda Wibowo Hasyim serta dua rekan sekelasnya berinisial I dan A.

Kemudia lima saksi lain kedua orang tua korban, Aipda Wibowo Hasyim dan istrinya Nurfitriana serta dua guru SD Negeri 4 Baito yakni Lilis dan Siti Nur Aisyah juga Sanaali, kepala sekolah.

Editor: Donald Karouw

CIREBON, iNews.id - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji hadir dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) enam terpidana pembunuhan Vina dan Eky. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu (18/9/2024).

Susno Duadji dihadirkan tim kuasa hukum enam terpidana kasus Vina Cirebon sebagai saksi ahli. Sebelum memulai kesaksian, purnawirawan jenderal bintang tiga ini diminta majelis hakim untuk diambil sumpahnya.

Setelah itu, Susno Duadji dicecar sejumlah pertanyaan oleh tim kuasa hukum untuk menjelaskan tentang keahlian di bidang penyelidikan dan penyedikan di institusi Polri.

"Bisa jelaskan apa arti penyelidikan dan arti penyidikan?," kata perwakilan tim kuasa hukum dalam sidang PK, Rabu (18/9/2024).

Susno Duadji lalu menjelaskan  penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, Dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana.

"Kalau penyidikan itu sama dengan rumusan di dalam Undang-Undang yang pada intinya upaya membuat terang suatu peristiwa menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHAP untuk membuat terangnya," kata Susno Duadji.

"Kemudian guna menentukan peristiwa itu dan menentukan siapa pelakunya dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang itu. Jadi penyelidikan awal daripada penyidikan," ucapnya lagi.

Kemudian tim kuasa hukum meminta Susno Duadji menjelaskan terkait dengan tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan dalam suatu peristiwa pidana.

"Bisakah ahli sampaikan yang dimaksud dengan tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan dalam suatu peristiwa pidana?," kata tim kuasa hukum.

Susno Duadji menjawab, tertangkap tangan merupakan tindakan penangkapan secara langsung terhadap pelaku kejahatan. 

"Itu sudah jelas sekali dalam Undang-Undang ya, tertangkap tangan itu definisinya kan sedang melakukan peristiwa tidak antara lama dia melakukan itu diteriaki oleh orang banyak, pada dirinya ditemukan alat bukti terhadap peristiwa itu," ucapnya.

"Itu saya kira pelajaran kelas Bintara sudah dimulai," ujarnya lagi.

Tim kuasa hukum kemudian bertanya terkait pihak mana yang boleh mengamankan seorang pelaku tertangkap tangan.

"Kalau yang boleh mengamankan yang tertangkap tangan menurut ahli siapa di dalam ilmu kepolisian?," kata tim kuasa hukum.

Susno Duadji menyebut siapa pun berhak menangkap pelaku yang sedang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Asalkan nantinya pelaku tersebut langsung diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Siapa pun boleh menangkapnya, tapi diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dia tidak boleh memeriksa, tidak boleh apa-apa, apalagi memukuli ya, ga boleh itu," katanya.

Menurutnya, jika proses pelaporan tersebut baru dilaporkan kepada polisi beberapa hari setelah penangkapan, itu bukan lagi kasus tertangkap tangan.

"Menurut ahli, kalau ada satu peristiwa pidana sudah berlangsung 4-5 hari baru ada laporan polisi masuk ke satu kepolisian dan dicatatkan menjadi laporan polisi, apakah itu kategori tertangkap tangan atau bukan?" ujar tim kuasa hukum.

"Ya bukan. Tiga jam setelah peristiwa kalau tahu langsung, ga melihat langsung aja bukan, apalagi sudah berhari-hari. Sudah jelas tidak tertangkap tangan," kata Susno.

Editor: Donald Karouw

Relawan Jagat Besemah yang ada di Palembang mendeklarasikan dukungan ke bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) untuk Pilkada Palembang 2024. Tokoh Besemah Susno Duadji menyebutkan meski dirinya sebagai warga perantau di Palembang tetapi ia bangga dengan Bumi Sriwijaya. Dengan begitu, eks Kabareskrim Polri itu tidak ingin Palembang kalah dengan Jakarta 38 ibu kota di Provinsi yang ada di Indonesia karena memilih pemimpin yang salah. "Supaya Palembang tetap maju harus dipimpin oleh orang profesional, punya integritas dan punya landasan agama yang bagus dan pilihan hanya Ratu Dewa Prima Salam, " kata dia saat menghadiri deklarasi Relawan Jagat Besemah untuk RDPS, Ahad 15 September 2024. Susno pun mengaku jika dirinya tidak kenal secara pribadi dengan Ratu Dewa. Bahkan jarang bertatap muka bersama eks Sekda Palembang tersebut. "Padahal saya tidak kenal sama ratu dewa sampai sekarang saya dapat dihitung dengan jari kalau ketemu dia baru dua kali, " kata dia. Namun ketika ia melihat track record Ratu Dewa saat menjalankan roda pemerintahan di Palembang yang membuatnya menaruh harapan penuh untuk kemajuan ibu kota Sumsel. "Saya pun mengamati perjalanan karier beliau (Ratu Dewa) mulai 2019 jadi Sekda Pemkot Palembang, hingga 2023 Pj Wali Kota Palembang itu tidak perlu diragukan lagi. Dengan sistem kerjanya clear the table tidak ada kertas di atas meja one day satu hari selesai. Itu alasan mendasar saya, "kata dia. Bahkan mundurnya Ratu Dewa dari jabatan tertinggi selama kariernya yakni Sekda untuk maju di Pilkada Palembang 2024, membuat Susno mengapresiasi hal tersebut karena tidak jarang ASN yang memiliki keberanian itu. "Mundur bukan hanya di Pj Wali Kota tapi juga sebagai ASN pensiun mudah jarang memiliki keberanian begitu, padahal Sekda jabatan tertinggi beliau yang dipertaruhkan mundur, " kata dia. Selain itu, Susno juga telah membaca 19 belas janji poltik RDPS yang seluruhnya mengutamakan pelayanan publik untuk warga Palembang . "Ada sembilan belas janji politik termasuk membebaskan PBB untuk 500 ribu ke bawah, selain itu dia juga menyiapkan TPU di 18 kecamatan. Artinya dia tidak memikirkan orang hidup saja orang meninggal juga, " kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji mengatakan bahwa bukti-bukti terkait kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 masih belum cukup kuat untuk menunjukkan adanya unsur pembunuhan. Susno pada Rabu (31/7/2024), menjadi salah satu ahli dalam sidang peninjauan kembali (PK) Saka Tatal di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon.

“Sekarang kalau pembunuhan tempat kejadian perkara (TKP) di mana? Kemudian buktinya apa? Bukti ahli, berupa visum tidak menunjukkan secara langsung. Kamera CCTV, sidik jari dan lainnya tidak ada,” ujar Susno usai memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada persidangan Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu.

Susno menyampaikan unsur pembunuhan dalam kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, dianggap belum cukup kuat khususnya soal lokasi kejadian pada peristiwa tersebut. Selain itu, ia menyebutkan proses penyelidikan oleh Polres Kabupaten Cirebon (sekarang Polresta Cirebon) sudah konsisten menyimpulkan bahwa insiden yang menimpa korban Vina dan Eky pada 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas.

"Sampai sekarang tidak pernah dihentikan kecelakaan lalu lintas itu dan tidak pernah ditarik juga kecelakaan lalu lintas itu, dan tidak pernah dilimpahkan ke Polres Cirebon Kota,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan novum yang diajukan oleh pihak pemohon dalam sidang PK terdiri dari 10 bukti baru, akan tetapi sebagiannya telah ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku termohon. Susno menekankan bahwa hal tersebut sangat wajar terjadi di dalam persidangan, namun yang paling penting yaitu bagaimana Mahkamah Agung (MA) menyikapi upaya PK dari pihak Saka Tatal.

"Jika novum diterima, maka sidang ini bisa selesai. Tapi keputusan ada di tangan Majelis Hakim di MA nantinya," tuturnya.

Menurutnya upaya PK atas kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, merupakan hak dari pemohon yakni Saka Tatal meski pemuda itu telah dinyatakan bebas. Adanya upaya PK ini, kata dia, harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa keadilan adalah kebutuhan hakiki untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial maupun kekayaannya.

Ia menyampaikan kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, khususnya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Aparat penegak hukum, tambah dia, harus memastikan setiap langkah dalam proses hukum dalam kasus ini didasarkan pada bukti yang valid dan jelas, bukan sekadar dugaan.

“Keadilan dan kebenaran itu adalah kebutuhan hakiki. Tidak melihat orang itu harus darah biru, harus pejabat atau orang kaya,” ucap dia.

CIREBON, iNews.id – Sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) kasus Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu (31/7/2024) sore. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, dihadirkan sebagai saksi ahli.

Dalam kesaksiannya, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Susno berpendapat, berdasarkan bukti-bukti yang ada, kejadian tersebut lebih mengarah pada kecelakaan sesuai dengan kesimpulan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Polres Kabupaten Cirebon ditemukannya Vina dan Eky.

"Saya melihat dari bukti-bukti yang ada, kesimpulan awal lebih mengarah pada kecelakaan," ujar Susno. 

Dia juga menekankan pentingnya pembuktian yang kuat untuk kasus pembunuhan. Pembuktian itu, kata dia mulai dari tempat kejadian perkara (TKP), alat bukti hingga keterangan saksi-saksi.

Pada kesempatan itu, dia beberapa kali dicecar pertanyaan oleh pemohon dan termohon. Dia tetap konsisten dengan pendapatnya bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menyimpulkan adanya tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini.

Selain Susno Duadji, sidang juga menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, yaitu ahli psikologi forensik, ahli hukum dan ahli forensik. Mereka memberikan keterangan yang beragam terkait kasus ini, semakin memperkaya perdebatan hukum yang terjadi di persidangan.

Editor: Kurnia Illahi

CIREBON, iNews.id - Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Saka Tatal di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). 

Dalam kesaksiannya, Susno Duadji mengungkapkan alasannya menggelar sayembara berhadiah Rp10 juta bagi yang bisa membuktikan jika kasus Vina dan Eky adalah pembunuhan dan pemerkosaan.

Pernyataan itu diungkapkan Susno Duadji menjawab pertanyaan kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas. Saat itu, Farhat bertanya terkait sayembara yang digelar Susno untuk membuktikan terkait kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Bapak melakukan sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu, bapak akan kasih hadiah 10 juta, apa alasannya?" tanya Farhat Abbas.

Susno mengaku, sayembara itu dilakukan karena geregetan tidak adanya kejelasan di kasus tersebut. Sebab menurutnya, peristiwa itu telah diputuskan sebagai kecelakaan lalu lintas oleh Polres Cirebon Kabupaten.

"Saya gemas. Karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten sudah dilaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan penyidikan yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu pidana atau bukan, dia simpulkan itu pidana, tapi kecelakaan lalu lintas," katanya.

Susno mengatakan, bahwa hingga saat ini putusan dari Polres Cirebon Kabupaten tersebut masih belum dicabut.

"TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah polres yang sudah memutus demikian. Sampai dengan sekarang keputusan Polres (Cirebon) Kabupaten ini belum pernah dicabut sehingga tahu-tahu di Polres Cirebon kota ada pembunuhan," tuturnya.

"Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum ada peristiwanya atau tidak, saya tanya locus delictinya dan tempus delictinya," ujarnya.

Susno menyebut, jika tempat yang diduga menjadi lokasi pembunuhan tersebut adalah jembatan atau flyover maka itu masuk kewenangan Polres Cirebon Kabupaten bukan kota.

"Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delectinya, tempatnya di mana, kalau tempatnya di jembatan flyover setahu saya, karena saya Kapolda Jawa Barat itu masuk yuridiksi Polres Cirebon Kabupaten dan itu sudah diproses mereka tentukan kecelakaan lalu lintas dan tidak berat berat amat untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas," bebernya.

Oleh karena itu, kata Susno, Sayembara itu digelar bagi semua pihak yang bisa membuktikan terkait kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Makanya saya ajak daripada kita ribut-ribut di tv, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurudiksi Cirebon kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi insyaallah halal," katanya.

Susno pun menegaskan bahwa tidak semua anggota polisi atau Polri berhak untuk melakukan proses penangkapan.

Saat itu, Susno ditanya oleh salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas terkait tindakan Iptu Rudianan yang melakukan penangkapan, membuat laporan hingga penyiksaan terhadap para pelaku pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku?" tanya Farhat Abbas.

Menjawab pertanyaan tersebut, Susno mengatakan bahwa tidak semua anggota polisi atau Polri memiliki kewenangan untuk melakukan proses penangkapan.

"Saya kira kemarin sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk perbuatan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, itu hal yang sangat sangat simpel, tidak semua polisi atau polri berwenang menangkap," jelas Susno.

"Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah terkecuali tertangkap tangan," katanya.

Susno pun meminta, tim kuasa hukum Saka Tatal untuk menilai sendiri apakah peristiwa tersebut merupakan operasi tangkap tangan atau bukan.

"Silakan dinilai sendiri, apakah peristiwanya tertangkap tangan atau tidak, apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah atau tidak saya belum pernah menanyakan itu," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

CIREBON, iNews.id - Sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). Agenda persidangan ini mendengarkan keterangan saksi fakta dan ahli.

Tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan tiga saksi ahli di antaranya Susno Duadji dan Reza Indragiri Amriel. Keterangan dari saksi ahli ini diyakini mampu memberikan gambaran peristiwa kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu.

Dalam sidang PK keempat ini, Saka Tatal sebagai pemohon tiba bersama kuasa hukum serta sejumlah saksi fakta di antaranya Dedi Mulyadi, Teguh dan Marwan. Ketiganya memberikan keterangannya di hadapan hakim yang diketuai Rizqa Yunia dan dua hakim anggota Yustisia Permatasari dan Galuh Rahma Esti.

Selain tiga saksi fakta, kuasa hukum juga mendatangkan tiga saksi ahli di antaranya mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Reza Indragiri dan Dokter Budi.

Kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti dan Farhat Abbas yakin jika peristiwa kematian Vina dan Eky pada Agustus 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga

2 Sahabat Vina Bersaksi di Sidang Lanjutan PK Saka Tatal, Bawa Harapan Titik Terang Kasus

Itu dibuktikan dari hasil olah TKP yang dilakukan polisi dari Polresta Cirebon. Farhat pun menekankan tidak menggeser peristiwa pembunuhan menjadi lakalantas, melainkan temuan dan olah TKP yang dilakukan oleh polisi sendiri.

"Jadi hari ini ada tiga saksi ahli yang kami hadirkan untuk memberikan keterangan. Kami akan tuntaskan secepat mungkin, kami sudah tidak sabar," ujar Farhat, Rabu (31/7/2024).

Saat ini sidang masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi ahli Reza Indragiri.

Editor: Donald Karouw

Sidang putusan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (Tol MBZ) yang dijadwalkan pada Jumat (26/07), dinyatakan ditunda oleh Hakim Kepala Fazhal Hendri dengan alasan berkas putusan belum selesai. Sidang putusan akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 30 Juli 2024.

Menanggapi rangkaian persidangan ini, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji menilai kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ, tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara.

"Ada ketentuan bahwa BUMN harus saling bersinergi satu sama lain. Dalam kasus ini, uang Jasa Marga melalui anak usaha PT JJC dibayarkan ke Waskita, itu kan sama-sama BUMN. Bajanya pun dibeli dari Krakatau Steel, dan itu juga BUMN. Siapa yang diuntungkan? Ya BUMN,” ujar Susno.

“Jadi tidak ada kerugian keuangan negara. Jika seandainya pun ini keuangan milik negara, justru tidak terbukti merugikan, namun malah menguntungkan negara karena yang terima keuntungan tersebut adalah BUMN,” tambahnya.

Susno menegaskan bahwa Jaksa telah keliru memahami dan menerapkan hukum di dalam persidangan ini.

Tuduhan dugaan merugikan keuangan negara ini juga pernah ditepis dalam fakta persidangan sebelumnya. Sebelumnya, Saksi Ahli Bidang Hukum Keuangan Negara Dian Puji N. Simatupang menegaskan dalam perkara korupsi Tol MBZ ini tidak merugikan keuangan negara.

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu juga menyatakan bahwa PT JJC bukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia memaparkan pembangunan jalan tol MBZ tidak menggunakan uang negara, melainkan uang milik PT JCC.

Maka, jika ada pelanggaran keuangan, PT JCC tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi melainkan dengan pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) karena pendanaan proyek jalan tol itu berasal dari pinjaman dan dari kas perusahaan.

“Tidak ada pendanaan dari pemerintah," kata Dian Puji saat menjadi saksi di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/06).

Menyikapi penundaan putusan hakim, Penasihat Hukum Eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono (DD) dan Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin (YM), Adi Supriyadi dan Raden Aria Riefaldhy mengatakan, penundaan ini merupakan keputusan Majelis Hakim.

"Tadi disampaikan Majelis Hakim keputusan belum siap. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang mau dimasukkan," kata Aria kepada media.

Dari sisi penasihat hukum, ia menyatakan tetap berharap keputusan yang digelar hakim pada Selasa mendatang akan memberikan kebebasan bagi YM dan DD.

Dasar permohonan kebebasan bagi YM dan DD, lanjut Aria, adalah karena dalam fakta persidangan yang disajikan Jaksa Penutut Umum (JPU) terbukti tidak ada keterkaitan langsung.

"Jadi dari DD maupun YM tidak terbukti unsur melakukan perbuatan melawan hukum, menerima uang dan/atau menjanjikan sesuatu, dan jelas yang merugikan negara itu bukan PT JJC-nya atau Jasa Marga, karena hanya bertugas menjalankan lelangnya saja," ucapnya lagi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa YM mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik dan sudah menahun.

"Ini sudah kami sampaikan kepada Majelis dan JPU bahwa YM memiliki track record penyakit bawaan. Diabetes, ginjal yang hanya 20 persen, dan gangguan jantung. Tapi beliau tetap hadir sebagai bentuk pertanggungjawabannya," kata Aria.

Terkait akan melakukan banding terhadap putusan hakim, pihaknya menyatakan mempertimbangkan kembali, dengan dilandasi pada nilai kebaikan hukum. "Intinya, yang kita inginkan adalah kebebasan bagi YM dan DD," tandasnya.

Hal senada dikatakan Penasihat Hukum DD, Adhi Supriyadi, penundaan ini karena keputusan belum siap.

"Kalau dari kami, sudah disampaikan, bahwa tidak ada fakta-fakta hukum yang memenuhi syarat dari dakwaan JPU itu. Baik pasal 2 maupun pasal 3. Tidak ditemukan perbuatan melawan hukumnya," kata Supriyadi.

Ia juga meyakini bahwa posisi kliennya, DD, kuat secara hukum. "Kalau keputusannya nanti berbeda, kami minta ada pihak lain yang ditarik. Karena ada pihak yang di dalam persidangan dinyatakan terlibat persekongkolan, tapi tidak ditindaklanjuti," tutup Supriyadi.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio