Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengisyaratkan bakal ada menteri pada pemerintahan mendatang yang berasal dari PDI Perjuangan.

Meskipun mengisyaratkan ada menteri dari PDI-P, Muzani meminta publik menunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengumumkan susunan kabinet.

“Tunggu-tunggu, insya Allah ada (menteri dari PDI-P),” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Hal ini disampaikan Muzani saat dikonfirmasi wartawan soal isu yang menyebut akan ada tiga menteri dari PDI-P yang masuk kabinet Prabowo kelak.

Adapun PDI-P belum menentukan sikap untuk bergabung atau berada di luar barisan pemerintahan Prabowo Subianto.

PDI-P juga belum membahas soal peluang partainya mendapatkan jatah kursi menteri.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku belum mendapatkan informasi apapun, soal pembagian kursi menteri pada masa pemerintahan Prabowo.

“Kurang tahu, kurang tahu, saya enggak tahu,” ucap Puan usai rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI, Kamis (3/10/2024).

Adapun tiga tokoh PDI-P yang disebut-sebut bakal masuk kabinet Prabowo adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Menteri Prabowo dari PDI-P, Muzani: Insya Allah Ada", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/14181251/soal-menteri-prabowo-dari-pdi-p-muzani-insya-allah-ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kabinet yang gemuk akan lebih sulit bergerak maju dengan cepat.

Hal itu dikatakan Yunarto saat ditanya tanggapannya mengenai kabar bahwa bakal ada 44 menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

“Kalau kemudian tujuannya adalah untuk menampung jumlah menteri yang berasal dari kader partai politik, ya berarti betul-betul ya kita bicara mengenai politik akomodatif. Apa pun yang terlalu akomodatif dan gemuk, bukan sehat ya, itu pasti akan sulit untuk bergerak maju,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (13/9/2024).

Dia pun menyayangkan jika benar jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo bakal bertambah. Sebab, kabinet yang gemuk bakal kontraproduktif dengan target yang dicanangkan.

“Kita tahu Pak Prabowo ini ambisinya luar biasa ketika berbicara pertumbuhan ekonomi delapan persen, termasuk beberapa program populis lain. Itu catatan kritis yang saya sih berharap Pak Prabowo ini jauh lebih berani dibandingkan Pak Jokowi yang awal dikatakan akan jauh lebih berani membangun kabinet ramping,” ujarnya.

Selain itu, Yunarto menyebut, penambahan jumlah kementerian bakal berdampak pada anggaran. Dalam pandangannya, anggaran kementerian yang sudah ada bakal dikurangi karena harus dibagi dengan kementerian yang baru.

Menurut Yunarto, hal tersebut juga bakal berdampak pada capaian dari pemerintahan yang akan sulit dicapai karena keterbatasan anggaran.

“Kalau kita bicara jumlahnya (kementerian) dinaikkan 10, andaikata betul, kementerian-kementerian yang eksisting itu jatah anggarannya akan dkiurangi lho. Artinya kan mencapai targetnya lebih susah secara kuantitatif,” katanya.

Namun, berbicara mengenai politik akomodatif, Yunarto mengakui bahwa susunan kabinet pasti mengakomodasi partai politik sejak era reformasi.

Stabilitas pemerintahan

Hanya saja, dia mengatakan bahwa menjaga stabilitas atau program pemerintahan bisa berjalan, tidak melulu dengan politik akomodatif. Sebab, hanya membutuhkan dukungan 50 persen ditambah satu di DPR RI.

Yunarto mencontohkan di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama saat menjabat berhasil menggolkan program Obama Care padahal hanya didukung minoritas partai di parlemen.

Menurut dia, partai politik di parlemen tidak akan berani melawan rakyat jika memang program yang digulirkan pemerintah memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kita tahu kalau niatnya adalah membangun atau merangkul sebesar-besarnya koalisi atas nama seakan-akan nilai luhur persatuan nasional padahal nyatanya itu cuma bagi-bagi kursi menteri akhirnya berakibat pada jumlah kursi menteri yang diperbanyak, anggaran sulit untuk dibagi, ya buat saya yang nanti akan jadi korban pertama ya Pak prabowo sendiri,” ujarnya.

“Sulit untuk kemudian mencapai program-program apalagi program populis yang kita tahu targetnya lumayan ambisius kalau kita lihat pada masa kampanye kemarin,” kata Yunarto lagi.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa kuncinya kini berada di tangan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih terkait pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri.

Hanya saja, dia berharap agar Prabowo bisa lebih berani ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan kabinet yang ramping.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih dari 34.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu.

"Ya mungkin sekitar itu (44),” katanya melanjutkan.

Rumor penambahan jumlah menteri sebelumnya berawal dari politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Pria yang karib disapa Bamsoet itu mendengar bahwa kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.

Hal itu diungkapkan Bamsoet saat menanggapi revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang bakal menghapus batasan jumlah kementerian.

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024.

Revisi UU Kementerian

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar Baleg DPR bersama Pemerintah pada Senin, 9 September 2024.

Sebanyak sembilan fraksi menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Paripurna untuk disahkan.

Diberitakan sebelumnya, draf RUU Kementerian disebut mengubah Pasal 15 yang sebelumnya mengatur tentang keseluruhan jumlah kementerian, yaitu 34. Lalu, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangannya saat rapat pleno, anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka sempat mengemukakan perihal jumlah kementerian tersebut.

Dia mengatakan, presiden tetap harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, meski memiliki keleluasan untuk membentuk kementerian tanpa batasan jumlah.

“Fraksi PDI-P berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah kementerian negeri harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, baik itu good governance ataupun good government,” kata Diah.