Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan ikut menjadi punggawa di BP Danantara bersama Rosan P Roeslani dan Muliaman D Hadad.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Rabu (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Belakangan beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat ketemu Prabowo di Istana.

Pandu juga sempat rapat bareng Rosan Roeslani dan Muliaman Hadad di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram Roslan Roeslani.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan BPI Danantara pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, peluncuran BP Danantara bentrok dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujar Muliaman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Selain lawatan ke luar negeri, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chairman BP Danantara dan Muliaman D. Hadad sebagai CEO. Duet petinggi badan investasi itu bakal mengelola 7 BUMN kelas jumbo dengan dana kelolaan awal US$600 miliar.

Menurut sumber Bisnis, bakal BP Danantara akan mengelola BUMN bluechips agar dapat menjadi underlying investasi jangka panjang, seperti Temasek Group milik pemerintah Singapura.

“Ada 7 BUMN, ada Pertamina, ⁠BRI, BNI, Bank Mandiri, ⁠⁠PLN, ⁠⁠Telkom dan ⁠⁠Mind ID,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal dipercepat. Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan embrio superholding BUMN ini pada Kamis, 7 November 2024. Lebih cepat dari informasi sebelumnya yang menyebutkan pada 8 November.

“Tadi arahan terkait persiapan peluncuran tanggal 7 [November],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa BP Danantara nantinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi mencatatkan dana kelolaan Rp160 triliun. Dana itu mendukung berbagai agenda pembangunan melalui investasi berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Ridha Wirakusumah dalam media visit ke redaksi Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024). Ridha didampingi oleh Chief Risk Officer INA Thomas Sugiarto Oentoro, Chief Investment Officer INA Stefanus Ade Hadiwidjaja, dan Chief Legal Counsel INA Arisia Pusponegoro.

Ridha menjabarkan bahwa pihaknya mendapatkan suntikan modal Rp75 triliun, yakni Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham. Melalui performanya, INA mampu meningkatkan dana kelolaan dengan optimal.

"Saat ini, AUM [asset under management] kami lebih dari US$10 miliar, tanpa injeksi tambahan, betul-betul dari performance kami," ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Apabila mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini yakni Rp15.963 per dolar AS, maka dana kelolaan INA berkisar Rp160 triliun.

Adapun, dalam situs resmi INA tercantum bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun. Jumlahnya meningkat dari posisi 2022 saat menyentuh Rp100 triliun dan akhir 2023 senilai Rp147,7 triliun.

Ridha menjelaskan bahwa INA telah mendapatkan peringkat kredit yang baik dari Fitch, yakni BBB untuk international credit dan AAA_(idn) untuk national credit.

"Rating kami sama dengan Republik Indonesia. Karena kekuatan financial statement kami, utang kami kecil sekali, financial baik, performance baik [sehingga mendapatkan peringkat yang baik dari Fitch]," ujar Ridha.

Ridha juga INA menjelaskan bahwa pengelolaan dana mendukung ekonomi Indonesia untuk lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, INA selalu memilih investasi yang berdampak positif pada pembangunan sekaligus memberikan keuntungan.

"Membangun kadang enggak minta return, kalau return belum tentu bisa membangun. Di kami membuat ini menjadi keharusan kedua-duanya," ujarnya.

INA berdiri pada awal 2021, berlandaskan pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Setahun berselang, INA menjadi anggota penuh dari International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF), yang mengokohkan komitmennya dalam tata kelola, juga penerapan standar tinggi dalam pengelolaan investasi.

INA diyakini akan menjadi ujung tombak masuknya investasi ke Tanah Air. Lembaga tersebut bertugas untuk menghubungkan investor potensial dengan proyek potensial, juga turut berperan mengelola investasi pemerintah pusat.

Hal itu sejalan dengan visi INA untuk membantu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi mencatatkan dana kelolaan Rp160 triliun. Dana itu mendukung berbagai agenda pembangunan melalui investasi berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Ridha Wirakusumah dalam media visit ke redaksi Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024). Ridha didampingi oleh Chief Risk Officer INA Thomas Sugiarto Oentoro, Chief Investment Officer INA Stefanus Ade Hadiwidjaja, dan Chief Legal Counsel INA Arisia Pusponegoro.

Ridha menjabarkan bahwa pihaknya mendapatkan suntikan modal Rp75 triliun, yakni Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham. Melalui performanya, INA mampu meningkatkan dana kelolaan dengan optimal.

"Saat ini, AUM [asset under management] kami lebih dari US$10 miliar, tanpa injeksi tambahan, betul-betul dari performance kami," ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Apabila mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini yakni Rp15.963 per dolar AS, maka dana kelolaan INA berkisar Rp160 triliun.

Adapun, dalam situs resmi INA tercantum bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun. Jumlahnya meningkat dari posisi 2022 saat menyentuh Rp100 triliun dan akhir 2023 senilai Rp147,7 triliun.

Ridha menjelaskan bahwa INA telah mendapatkan peringkat kredit yang baik dari Fitch, yakni BBB untuk international credit dan AAA_(idn) untuk national credit.

"Rating kami sama dengan Republik Indonesia. Karena kekuatan financial statement kami, utang kami kecil sekali, financial baik, performance baik [sehingga mendapatkan peringkat yang baik dari Fitch]," ujar Ridha.

Ridha juga INA menjelaskan bahwa pengelolaan dana mendukung ekonomi Indonesia untuk lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, INA selalu memilih investasi yang berdampak positif pada pembangunan sekaligus memberikan keuntungan.

"Membangun kadang enggak minta return, kalau return belum tentu bisa membangun. Di kami membuat ini menjadi keharusan kedua-duanya," ujarnya.

INA berdiri pada awal 2021, berlandaskan pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Setahun berselang, INA menjadi anggota penuh dari International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF), yang mengokohkan komitmennya dalam tata kelola, juga penerapan standar tinggi dalam pengelolaan investasi.

INA diyakini akan menjadi ujung tombak masuknya investasi ke Tanah Air. Lembaga tersebut bertugas untuk menghubungkan investor potensial dengan proyek potensial, juga turut berperan mengelola investasi pemerintah pusat.

Hal itu sejalan dengan visi INA untuk membantu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. (Surya Dua Artha Simanjuntak)