JAKARTA - PT. Hero Supermarket Tbk membeberkan kinerja keuangan sembilan bulan, per 30 September 2024. Hasilnya, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3.380 miliar untuk sembilan bulan pertama, meningkat 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Presiden Direktur Hero Supermarket (HERO), Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, laba dari operasi yang dilanjutkan mencapai Rp24 miliar, membalikkan kerugian Rp261 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini didorong oleh pertumbuhan laba di bisnis Guardian Health and Beauty serta penghematan biaya yang berhasil dilakukan di IKEA.

"Total laba yang dibukukan untuk periode tersebut termasuk dari keuntungan divestasi operasi Hero Supermarket dan penjualan properti non-inti yang mencapai Rp184 miliar, naik dari Rp19 miliar pada tahun sebelumnya," kata Hadrianus Wahyu, Kamis (31/10).

Hadrianus Wahyu melanjutkan, Guardian Health and Beauty terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan dua digit dalam penjualan yang sebanding dan peningkatan laba yang solid selama periode ini.

"Peningkatan kunjungan di mal premium dan lokasi wisata serta optimasi rentang produk, menjadi kunci keberhasilan segmen ini. Selain itu, Guardian juga memperluas kehadiran omnichannel untuk meningkatkan aksesibilitas pelanggan," tandanya.

Meskipun penjualan IKEA, lanjut dia, mengalami penurunan akibat penurunan kunjungan ke toko, namun perseroan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu melalui berbagai inisiatif penghematan biaya yang efektif.

Untuk ke depan, IKEA terus fokus pada peningkatan daya tarik toko, optimalisasi tata letak, dan perbaikan alat belanja.

"Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan produk mencakup peninjauan model impor, peningkatan sumber daya lokal, dan penyesuaian rantai pasokan, didukung oleh strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan relevansi lokal," ungkapnya.

Hadrianus Wahyu mengaku optimistis perseroan akan bertumbuh semakin baik. "Perseroan optimis bahwa segmen Kesehatan dan Kecantikan akan terus tumbuh positif, didukung oleh tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, IKEA akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja di tengah persaingan yang semakin ketat. "Dengan fokus bisnis yang lebih tajam dan strategi yang tepat, Perseroan yakin dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang," tutupnya.

Jakarta -

Tak jarang ada kasus penipuan yang menyedot dana dari rekening hingga jutaan. Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan fitur baru di Super Apps BRImo yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.

Kali ini, BRI hadir dengan fitur untuk mengatur transaksi limit di BRImo yang bisa membantu nasabah mengatur keuangan mereka, sekaligus menjaga dana yang ada di rekening.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Andrijanto menambahkan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Sebagai informasi, fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Cara untuk mengaktifkan fitur ini juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,

2. Masukkan username dan password akun Anda,

3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,

4. Klik menu Atur Limit Debit,

5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,

6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,

7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Ada berbagai Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI berdasarkan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

• Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
• Transfer antar bank: Rp250.000.000

(akn/ega)

Jakarta -

Nasabah BRI kini tidak perlu khawatir tentang pengelolaan keuangan, karena semuanya menjadi lebih mudah dengan hadirnya Super Apps BRImo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk fitur baru untuk mengatur limit transaksi yang akan membantu dalam mengelola keuangan.

Fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menuturkan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur limit transaksi kartu debit di BRImo pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,
2. Masukkan username dan password akun Anda,
3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,
4. Klik menu Atur Limit Debit,
5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,
6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,
7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI juga beragam, tergantung jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

1. Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
2. Transfer antar bank: Rp250.000.000

Andrijanto menjelaskan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

(akn/ega)

Jakarta -

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI berhasil menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu bank syariah ini juga berhasil masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar.

"Alhamdulillah hampir 4 tahun, jadi 1 Februari 2025 nanti kami akan berulang tahun keempat dan bank ini kita bersyukur perkembangannya sangat baik. Hari ini BSI ada di posisi the best mid-size bank yang ada di Indonesia," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam sambutan peluncuran superapp BYOND by BSI, Sabtu (9/11/2024).

Tak hanya menjadi salah satu bank terbesar dan terpercaya di RI, BSI juga berhasil jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Di mana BSI berada di posisi ke-9 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Kemudian Alhamdulillah dengan pergerakan harga saham yang terus meningkat, hari ini BSI adalah bank syariah terbesar nomor 9 di dunia berdasarkan market capitalisation," ucapnya.

Lebih lanjut ia juga memaparkan sejumlah kinerja positif BSI, yang mana perbankan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 21%. Kemudian angka Non Perfoming Financing (NPF) perusahaan yang masih sangat rendah yakni di bawah 2%.

"Kita di posisi September yang lalu, a
Alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Mungkin BSI adalah bank dengan profit, pertumbuhan profit tertinggi di atas 21% di September tahun lalu," terangnya.

"Kita juga bisa menjaga kualitas pembiayaan kita, NPF di bawah 2%, cost of credit di bawah 1%. Ini adalah bagian persembahan dari kita untuk bagaimana membantu, mendukung, dan juga menjadi energi baru penggerak ekonomi syariah di Indonesia," ucap Hery lagi.

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Jakarta -

Ada sejumlah merek air minum dalam kemasan ternama di Indonesia, salah satunya Pristine yang menawarkan pH tinggi mencapai 8,6. Air minum ini populer karena diyakini dapat menetralkan makanan dan minuman yang cenderung asam.

Pristine merupakan produk dari PT Super Wahana Tehno. Meski merek ini populer, tahukah detikers siapa pemilik Pristine? Simak artikel ini untuk mengetahui siapa pemegang saham Pristine, sosok pendiri Pristine, serta sejarahnya.

Siapa Pemilik Pristine?

Pristine adalah milik PT Super Wahana Tehno yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Nihon Trim dan perusahaan raksasa Indonesia Sinar Mas. Sahamnya saat ini dimiliki oleh dua perusahaan tersebut yang sama-sama memiliki 50% saham.

Nihon Trim Co, Ltd adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak dalam teknologi elektrolisasi air yang dapat mengubah pH-nya menjadi basa. Pristine 8.6+ diproduksi dengan sistem air antioksidan Nihon Trim.

Sedangkan Sinar Mas adalah perusahaan yang didirikan mendiang Eka Tjipta Widjaja. Sinar Mas yang kini dikelola keluarga Widjaja telah mengembangkan sayap di berbagai bidang, mulai dari properti, makanan, minuman, pertanian, hingga keuangan.

Dalam perusahaan produsen Pristine ini, Sinar Mas mengakuisisi kepemilikan lewat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang bergerak di bidang pertanian. Selain Pristine, beberapa produknya seperti minyak goreng Kunci Mas, Filma, dan sejumlah minuman ringan.

Sosok di Balik Pristine

Sebelum beralih ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, saham PT Super Wahana Tehno dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA). Bersama Nihon Trim, kedua perusahaan ini mulai meluncurkan Pristine pada 2006.

Salah satu nama yang ada di balik Pristine adalah Fuganto Widjaja. Berdasarkan biografi singkatnya di situs Sinarmas Multiartha, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Super Wahana Tehno selama 2005-2006.

Fuganto adalah cucu dari Eka Tjipta Widjaja. Ayahnya adalah Indra Widjaja yang menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan di Sinar Mas Group, seperti PT Sinar Mas Multifinance, PT Sinartama Gunita, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Asuransi Sinarmas.

Sebelumnya dia berpengalaman sebagai Investment Analyst UBS Bank Singapura (2003), kemudian dia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Borneo Indobara (2006-2011), dan Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (2016-2022). Fuganto juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Multiartha periode 2021-2024.

Sejarah Pemilik Pristine

Seperti dijelaskan di atas, Pristine adalah produk dari PT Super Wahana Tehno. Berdasarkan artikel SMILE Magazine milik Sinar Mas (terbit 6 Agustus 2016), Pristine diperkenalkan ke publik sejak 22 November 2006. Sebelumnya, perusahaan ini terlebih dahulu memperkenalkan mesin ionisasi air Simbio TI-9000.

Saat itu, saham perusahaan masih dimiliki oleh Nihon Trim sebesar 50% dan PT Sinarmas Multiartha sebesar 35,19%. Pada Juni 2013, saham PT Sinarmas Multiartha dilepas, kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk mengakuisisi saham perusahaan sebesar 50%.

Di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, terdapat beberapa nama keluarga Widjaja, yakni Franky Oesman Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Muktar Widjaja sebagai Wakil Komisaris Utama.

Nah, itulah tadi informasi mengenai pemilik Pristine. Produsen air minum kemasan ini dimiliki oleh perusahaan Nihon Trim asal Jepang dan Sinar Mas Group yang dimiliki oleh keluarga konglomerat Eka Tjipta Widjaja.

(bai/row)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Penundaan peluncuran BP Danantara yang sedianya berlangsung 7 November 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Setelah rencana pembentukan superholding BUMN ini diumumkan, beberapa waktu lalu, antusiasme mengalir dari berbagai pihak yang berharap kehadiran Danantara bisa menjadi solusi atas banyak masalah dalam pengelolaan perusahaan negara.

Namun, penundaan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang terjadi dan kapan superholding ini akhirnya akan diperkenalkan secara resmi?

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad memang telah menjelaskan bahwa peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada 8 November 2024.

Alasan mundurnya peluncuran BP Danantara juga disampaikan lebih karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin, sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga ditegaskan tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan superholding BUMN telah menjadi topik hangat di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis.

Ini adalah gagasan besar untuk menyatukan pengelolaan BUMN di bawah satu badan pengelola yang independen, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta mengurangi ketergantungan BUMN pada intervensi pemerintah.

Di balik penundaan ini, terdapat keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa BP Danantara akan muncul dengan kesiapan optimal untuk mengelola tanggung jawab besar yang akan diembannya.

Ketika BP Danantara akhirnya diluncurkan, banyak yang berharap akan muncul sejumlah program prioritas untuk memberikan dampak nyata pada sektor BUMN.

Salah satu yang paling dinantikan adalah konsolidasi berbagai perusahaan negara ke dalam struktur yang lebih ramping dan efisien.

Dengan pengelompokan berdasarkan sektor dan fungsi yang lebih jelas, setiap BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan fokus yang lebih terarah.

Selain itu, konsolidasi ini diyakini akan menghilangkan tumpang tindih dalam pengelolaan, yang selama ini sering kali menyebabkan duplikasi tugas dan sumber daya yang tidak perlu.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah aspek fundamental yang akan mendapat perhatian utama dari BP Danantara.

Sebagai superholding yang memayungi berbagai perusahaan pelat merah dengan nilai aset triliunan rupiah, BP Danantara harus mampu menunjukkan transparansi dan tata kelola yang profesional.

Momentum GCG

Danantara di Indonesia akan menjadi embrio superholding BUMN yang menaungi beberapa BUMN besar dengan dana kelolaan mencapai hampir Rp9.000 triliun.

Bahkan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara siap bersaing dengan lembaga investasi global untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan target investasi Indonesia senilai Rp1.905 triliun pada tahun 2025.

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya, kehadiran superholding ini bisa menjadi momentum untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang selama ini menjadi standar bagi perusahaan multinasional.

Harapannya, dengan mengadopsi GCG, Danantara mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di antara BUMN.

Selain tata kelola dan konsolidasi, program prioritas BP Danantara tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada BUMN adalah kurang maksimalnya pengembangan SDM, yang berdampak pada rendahnya daya saing di tengah persaingan global.

Dengan struktur superholding, pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan berkesinambungan.

Inilah kesempatan untuk membekali SDM BUMN dengan kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan tenaga kerja di perusahaan internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi BUMN di tingkat global.

Tidak kalah penting, BP Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek operasionalnya.

Transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor harus menjadi bagian dari program prioritas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan menerapkan teknologi, seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan sistem manajemen yang terotomatisasi, BP Danantara bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit usaha di bawahnya.

Seiring berjalannya waktu, BP Danantara diharapkan mampu menavigasi tantangan besar lainnya, yaitu pengelolaan investasi dan aset yang lebih strategis.

Sebagai superholding yang mengelola berbagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, BP Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN.

Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang lebih fleksibel, superholding ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan daya saing global BUMN.

Di tengah semua harapan dan antusiasme ini, BP Danantara tentu akan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian dan pengaruh pemerintah.

Selama ini, BUMN seringkali menjadi alat intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi. Agar BP Danantara benar-benar mampu bergerak dengan profesional, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi superholding ini untuk mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu banyak campur tangan politik.

Hanya dengan independensi yang kuat, BP Danantara dapat berfungsi secara optimal, sesuai visi awalnya.

Secara keseluruhan, penundaan peluncuran BP Danantara bukanlah akhir dari antusiasme publik terhadap inisiatif ini.

Justru, penundaan ini harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan semua aspek persiapan, agar BP Danantara dapat hadir dengan pondasi yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan BUMN.

Semua pihak harus menyadari bahwa pembentukan superholding ini adalah upaya besar yang tidak hanya akan mengubah wajah BUMN, tetapi juga memberi dampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Masa depan BP Danantara penuh dengan tantangan, namun juga diwarnai dengan harapan besar.

Apabila program prioritasnya terlaksana dengan baik, BP Danantara berpotensi menjadi kekuatan baru yang membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang gerak, regulasi yang tepat, dan tentu saja, dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu saat yang tepat bagi peluncuran BP Danantara yang telah lama dinanti-nantikan sebagai bagian dari transformasi besar BUMN di Tanah Air.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya.

Melalui aturan tersebut, kredit macet para pelaku UMKM akan dihapuskan, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

Dengan adanya kebijakan ini, dia menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut menyasar sektor-sektor strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif .

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," kata Teuku kepada detikcom.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (4/11). Dalam publikasi tersebut, bahwa bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, terlihat dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

"Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

"Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuhnya.

Supari menjelaskan sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Sedangkan kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian pun mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktivitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

"Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," papar Supari.

Informasi Tentang Survei

Sebagai informasi, Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.084 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha.

Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini, responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.

Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200.

Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.

(ega/ega)

Jakarta -

Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon. Selain itu, salon ini juga menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Ia memilih usaha di bidang kecantikan karena permintaan terus meningkat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit.

"Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapat tambahan keuntungan dari fee transaksi dan bertambahnya pelanggan yang menggunakan layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis.

"Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.

(akn/ega)