Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengkritik kemauan pemerintah dalam memerangi rasuah di Indonesia. Menurutnya, political will di Tanah Air sangat kurang.

"Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri," kata Alex melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Alex menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia baru maksimal jika KPK dijadikan lembaga yang bisa mensupervisi semua kasus korupsi. Penegak hukum baru bisa tangani perkara rasuah jika surat tugasnya dari KPK.
"Jadikan KPK sebagai lembaga yang mensupervisi penanganan perkara korupsi. Semua sprindik perkara korupsi harus diterbitkan KPK meskipun pelaksanaan penyidikannya bisa dibantu penyidik Polri maupun kejaksaan," ujar Alex.

Baca juga: Pihak Tak Mendaftar Capim KPK Dinilai Lebih Serius Berantas Korupsi

Fungsi KPK juga harus dimaksimalkan dalam memantau kerja instansi lain yang menangani kasus lain. Penegak hukum lainnya harus melapor perkembangan jika tangani perkara rasuah.

"Tapi mereka harus melaporkan hasil penyidikannya ke KPK," ucap Alex.

(ABK)

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak percaya dengan klaim tak adanya surat tugas atas penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Penyidik Rossa Purbo Bekti diyakini tidak sembarangan saat bekerja.

“Tidak mungkin juga Rossa menggeledah tidak mempunyai atau membawa surat perintah penggeledahan, dan ketika selesai penggeledahan pun pasti pemilik rumah akan diberikan berita acara penggeledahan yang ditandatangani masing masing pihak baik penyidik maupun pihak yang digeledah maupun saksi-saksi penggeledahan,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi menegaskan profesionalitas Rossa karena pernah bekerja bersama. Menurutnya, rekannya itu merupakan penyidik senior yang sudah sering menangani kasus besar.
“Rossa kan bukan penyidik kemarin sore juga, dia menjadi kasatgas tentu selain karena senioritas tetapi juga pengalaman dan keilmuan yang mumpuni,” ucap Yudi.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Penyitaan ponsel yang diklaim tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret buronan Harun Masiku juga dinilai tidak masuk akal untuk Yudi. Sebab, penyidik diyakini meyakini ada informasi penanganan kasus dari barang yang disita.

“Penggeledahan ataupun penyitaan yang dilakukan Rossa merupakan hal biasa. Oleh karena itu marilah kita dukung upaya dari KPK untuk mencari, menemukan dan menangkap Harun Masiku,” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donni itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donni pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik Donni.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donni, Pak Donni ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

(ABK)