Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih dikenal dunia.

Caranya dengan mengikuti banyak kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

"Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan adalah presiden kebijakan luar negeri. Dia telah aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia karena Indonesia ingin lebih dikenal di dunia," ujar Rosan dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyebut Indonesia telah banyak terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP), hingga kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dalam target penyelesaian perundingan.

"Banyak keterlibatan bilateral dan juga multilateral. Jadi pastinya kita menjadi negara yang lebih terbuka," ucapnya.

Keinginan agar Indonesia bisa lebih dikenal dunia sangat mungkin karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

"40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Hampir 40% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia dan juga daratannya sekitar 40% daratan ASEAN adalah Indonesia," beber Rosan.

Rosan juga menyampaikan rencana membawa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai itu, ia mengajak para 75 duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami tahu bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami perlu bekerja sama. Meskipun saat ini ada banyak tantangan, ketegangan dalam geopolitik dan geoekonomi. Jika kita bekerja sama, kita pasti dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi," harap Rosan.

(aid/hns)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengkritik kemauan pemerintah dalam memerangi rasuah di Indonesia. Menurutnya, political will di Tanah Air sangat kurang.

"Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri," kata Alex melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Alex menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia baru maksimal jika KPK dijadikan lembaga yang bisa mensupervisi semua kasus korupsi. Penegak hukum baru bisa tangani perkara rasuah jika surat tugasnya dari KPK.
"Jadikan KPK sebagai lembaga yang mensupervisi penanganan perkara korupsi. Semua sprindik perkara korupsi harus diterbitkan KPK meskipun pelaksanaan penyidikannya bisa dibantu penyidik Polri maupun kejaksaan," ujar Alex.

Baca juga: Pihak Tak Mendaftar Capim KPK Dinilai Lebih Serius Berantas Korupsi

Fungsi KPK juga harus dimaksimalkan dalam memantau kerja instansi lain yang menangani kasus lain. Penegak hukum lainnya harus melapor perkembangan jika tangani perkara rasuah.

"Tapi mereka harus melaporkan hasil penyidikannya ke KPK," ucap Alex.

(ABK)

Jakarta: Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta Penyidik kasus suap buronan Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti, menghadapnya dinilai tidak berdasar. Ucapan itu disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

“ICW beranggapan permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk bertemu Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, terlalu berlebihan dan tak berdasar,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut ICW, Megawati harusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Serangkaian kerja penyidik di kasus Harun Masiku dinilai tidak pantas dikaitkan dengan urusan politik.
“Mestinya, sebagai tokoh publik, Megawati bisa memahami bahwa penanganan perkara Harun Masiku murni mengenai penegakan hukum, bukan atas dasar sentimen politik tertentu,” ucap Kurnia.

Baca juga: Dianggap Ganggu, Pimpinan KPK Minta Rossa Abaikan Permintaan Menghadap Megawati

Lebih lanjut, ICW mendorong KPK berani mengembangkan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Harun. Orang yang mendanai transaksi itu diminta diungkap dan diproses hukum.

“Upaya membongkar kejahatan ini tentu tak cukup sekadar menangkap Harun, melainkan juga mengusut siapa aktor pendana di balik uang ratusan juta rupiah dalam mengupayakan pergantian antar waktu tersebut. Kami yakin sepenuhnya bahwa Harun tak bekerja sendiri, namun ada aktor di balik layar yang mensponsorinya,” ucap Kurnia.

ICW juga mendorong KPK membuka kasus perintangan penyidikan dalam perkara ini. Kurnia tidak percaya Harun bisa kabur dengan mulus tanpa dibantu pihak-pihak tertentu.

“Tak cukup itu, KPK juga harus mengusut oknum yang mengetahui keberadaan Harun namun mendiamkannya serta juga mendanai pelarian Harun selama ini,” ujar Kurnia.

Dalam perkembangan kasus Harun. KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah, beberapa waktu lalu.

Sebanyak empat ponsel diambil penyidik dari kediaman Donny. Lembaga Antirasuah menyebut mau mencari jejak digital terkait kasus suap buronan Harun Masiku dari alat komunikasi itu.

“Nanti kita kan liat di dalamnya kan ada berisi chat, gambar, dan lain-lain dan ada yang berisi hubungan telpon dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Asep enggan memerinci informasi digital yang dicari penyidik dari ponsel yang sudah disita itu. Tapi, kata dia, pemiliknya akan dipanggil untuk diklarifikasi.

“Misalnya HP (handphone) kan di sini sebutnya HP itu akan kita sita dan kami tentunya akan liat, karena isinya itu bb (barang bukti) elektronik, sehingga kita lihat dan nanti akan ditanyakan, jadi tidak bisa mengklaim oh ini tidak ada hubungannya,” ucap Asep.

(ABK)