Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap berharap hakim yang memutus peninjauan kembali Mardani H Maming bersikap independen.

"Harus bisa tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak meringankan hukuman. Hal ini penting agar PK tidak dijadikan solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai ajang coba coba mendapatkan keringanan hukuman,” kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Yudi optimistis para Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming ini masih independen.

“Kita lihat saja, karena kan ada musyawarah diantara hakim PK mereka independen dalam memutuskan. Tapi sekali lagi saya berharap Mahkamah Agung atau MA menolak PK (Mardani H Maming),” ungkap Yudi.

Yudi menyayangkan proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi tidak dapat memperberat hukuman.

Yudi mengaskan proses peninjauan kembali atau PK hanya akan menghasilkan keputusan hukuman yang sama, ringan atau bahkan vonis bebas.

“Cuma kalau PK tidak mungkin berat, PK itu hukumannya sama atau lebih ringan. Bahkan bisa bebas,” tandasnya.

PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024. Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. PRIM Haryadi, S, M.H.

Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024.

Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Divonis 12 Tahun Penjara

Sekadar mengingatkan, Mardani awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023 terkait perkara suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanahbumbu.

Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Heru Kuntjoro juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Tidak hanya itu, terdakwa Mardani H Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752 (Rp 110,6 M).

Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun.

Tak terima atas putusan tersebut, Mardani pun mengajukkan banding, dan Jaksa KPK pun tak mau kalah, karena juga ikut mengajukkan banding ke PT Banjarmasin.

Oleh PT Banjarmasin, hukuman Mardani pun justru diperberat melalui putusan dengan nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh PT Banjarmasin.

Mardani pun melalui penasihat hukumnya mengajukkan kasasi, dan dalam putusannya MA menolaknya.

Masih tidak puas atas putusan tersebut, Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukkan PK.

Adapun permohonan PK diajukkan karena pemohon menilai adanya kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Majelis Hakim.

Jaksa KPK Greafik Lioserte sebelumnya meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak PK tersebut.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Banjarmasin Post.

Demikian pula adanya pertentangan PKPU yang diajukan sebagai dalil lain, menurut Greafik sangat lemah. Karena, majelis hakim tidak terikat dengan perkara sebelumnya.

Selanjutnya, Greafik meyakini bahwa keterangan ahli yang dihadirkan pemohon tidak cukup membuktikan kekhilafan yang nyata dalam putusan korupsi Mardani H Maming.

Sehingga, pihaknya meminta agar putusan PK yang diajukan Mardani H Maming justru menguatkan putusan sebelumnya yaitu penjara 12 tahun, serta uang pengganti kerugian negara Rp110 miliar.

“Kami meminta Mahkamah Agung RI yang memeriksanya dan mengadili perkara PK untuk menguatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dan menolak permohonan PK yang diajukan oleh pemohon,” kata Greafik.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mantan Penyidik KPK Minta Hakim Agung Bersikap Tegas Terhadap PK Mardani Maming", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/09/21/mantan-penyidik-kpk-minta-hakim-agung-bersikap-tegas-terhadap-pk-mardani-maming

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, dengan adanya tokoh nasional seperti Sudirman Said yang ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029, membuat persaingan semakin ketat. Menurut dia, proses seleksi juga bakal menarik untuk diikuti.

"Sehingga capim yang ikut bukan dia lagi dia lagi atau sosok yang belum dikenal publik," kata Yudi kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Mantan ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menyatakan, latar belakang Sudirman yang pernah menjadi menteri ESDM dan aktivis antikorupsi, akan menambah pengalaman ketika menjawab pertanyaan tentang dalam seleksi capim KPK. Dia juga menilai, memiliki nilai tambah dalam rekam jejak membongkar kasus 'Papa Minta Saham' yang menjerat mantan ketua DPR RI Setya Novanto.

"Sosok Sudirman Said tidak asing dalam konstelasi pemberantasan korupsi pada awal reformasi dimana dia terlibat di masyarakat transparansi Indonesia bersama tokoh tokoh antikorupsi saat itu," ujar Yudi.

Atas dasar itu, Yudi memandang positif Sudirman Said yang akhirnya turun gunung terlibat dalam seleksi capim KPK. Pasalnya, hal itu akan meningkatkan level kompetensi, kualitas, dan integritas mereka yang ingin menjadi komisioner KPK.

"Namun sekali lagi, ini adalah seleksi bukan pengangkatan dimana tentu pansel yang turut menentukan, bahkan nanti ketika 10 besarpun masih ada DPR yang akan memilih. Kita lihat saja sejauh mana Sudirman Said melangkah dalam seleksi

Capim 2024-2029," ujar Yudi.

Sebelumnya, mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akhirnya memutuskan mendaftarkan diri seleksi capim periode 2024-2029. Sudirman menyatakan opsi itu diambilnya sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat.

"Bila Tuhan membuka jalan bagi pengabdian saya di KPK, semoga bisa menjadi bagian dari membayar 'utang' pada rakyat, yang sesungguhnya tak akan pernah lunas," kata Sudirman kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) diminta tegas dalam melakukan seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberanian dibutuhkan agar muruah dan citra KPK dapat lebih baik ke depan.

“Jadi tugas Pansel benar-benar menyeleksi, bukan hanya administrasi. Kalau tugas Pansel selangkah lebih jauh dengan berani mencoret calon yang bermasalah,” kata Yudi dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Juni 2024.

Yudi menyebut Pansel harus lebih berani dalam melakukan seleksi. Jika ada calon yang ditolak publik, rekam jejaknya buruk, bahkan pernah terlibat dalam pelanggaran etik, Pansel tidak perlu ragu untuk mencoret nama calon tersebut.

Baca juga: Nawawi Pomolango Ogah Nyalon Capim KPK

“Kalau misalnya nanti saat pengunguman masih ada yang bermasalah, tentu reputasi Pansel akan diragukan oleh publik, dan trauma kita terhadap Pansel yang lalu bisa jadi akan berulang kembali,” ucap Yudi.
Yudi mengatakan, Pansel harus menunjukan bahwa mereka independen dalam melakukan proses seleksi. Meski Pansel diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi, namun hal itu dinilai belum menjamin.

“Orang-orangnya sama (dengan Pansel sebelumnya), kualitasnya ada, tapi saat ini kita belum bisa menilai Pansel kali ini, karena dalam tanda kutip mereka belum bekerja dan belum melakukan suatu hal yang menurut kita signifikan,” ujar Yudi.

Pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 telah dibuka sejak 26 Juni 2024 dan akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Nantinya Pansel akan menyeleksi setiap pendaftar hingga tersisa 10 nama, barulah akan diserahkan kepada Presiden kemudian diteruskan kepada DPR.

(ABK)

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak percaya dengan klaim tak adanya surat tugas atas penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Penyidik Rossa Purbo Bekti diyakini tidak sembarangan saat bekerja.

“Tidak mungkin juga Rossa menggeledah tidak mempunyai atau membawa surat perintah penggeledahan, dan ketika selesai penggeledahan pun pasti pemilik rumah akan diberikan berita acara penggeledahan yang ditandatangani masing masing pihak baik penyidik maupun pihak yang digeledah maupun saksi-saksi penggeledahan,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi menegaskan profesionalitas Rossa karena pernah bekerja bersama. Menurutnya, rekannya itu merupakan penyidik senior yang sudah sering menangani kasus besar.
“Rossa kan bukan penyidik kemarin sore juga, dia menjadi kasatgas tentu selain karena senioritas tetapi juga pengalaman dan keilmuan yang mumpuni,” ucap Yudi.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Penyitaan ponsel yang diklaim tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret buronan Harun Masiku juga dinilai tidak masuk akal untuk Yudi. Sebab, penyidik diyakini meyakini ada informasi penanganan kasus dari barang yang disita.

“Penggeledahan ataupun penyitaan yang dilakukan Rossa merupakan hal biasa. Oleh karena itu marilah kita dukung upaya dari KPK untuk mencari, menemukan dan menangkap Harun Masiku,” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donni itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donni pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik Donni.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donni, Pak Donni ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

(ABK)