Bisnis.com, SERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan optimistis pihaknya akan mencapai target penerimaan pajak yang senilai Rp1.921,9 triliun meski di tengah moderasi harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau CPO.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin mengungkapkan proyeksi atau outlook penerimaan pajak tersebut akan sesuai sebagaimana disampaikan dalam Laporan Semester (Lapsem) pada Juli lalu.

“Kami masih optimis, kemungkinan Rp1.921,9 triliun akan tercapai. Pak Dirjen [Suryo Utomo] selalu menyampaikan bahwa kalau bisa mencapai di atas Lapsem yang sudah disampaikan dengan DPR,” tuturnya Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Arifin memaparkan bahwa penerimaan pajak kumulatif neto sampai dengan Agustus 2024 yang senilai Rp1.196,54 triliun masih mengalami kontraksi sebesar 4,04% (YoY), terutama akibat penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dan peningkatan restitusi.

Kontraksi tersebut terus mengalami perbaikan atau dengan nominal yang lebih kecil, sejak Mei 2024. Meski demikian, penerimaan pajak secara bruto masih berada pada zona positif.

Adapun, outlook Rp1.921,9 triliun nyatanya lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Arifin menjelaskan, pencapaian penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas pada tahun lalu, yang menyebabkan PPh Nonmigas dan PPh Migas pada outlook lebih rendah dari target APBN.

Di mana PPh Nonmigas yang pada awalnya ditargetkan senilai Rp1.063,4 triliun, proyeksi pemerintah hanya akan mencapai Rp1.000,4 triliun. Sementara PPh Migas yang awalnya dipatok senilai Rp76,4 triliun, turun menjadi Rp61,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyadari hal ini dan telah memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tidak akan mencapai target awal APBN.

Di mana komoditas unggulan Indonesia yang menjadi penopang sumber penerimaan, seperti batu bara dan CPO.

Tercatat harga batu bara per 20 September 2024 di angka US$137,3 per MT atau terkontaski secara tahunan (year on year/YoY) sebesar 28,8%. Sementara harga CPO di angka US$954,4 per ton atau terkontraksi 0,3%.

“Makanya banyak perusahaan Wajib Pajak Badan, mengalami kontraksi dari sisi pembayaran pajak,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Adapun, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024 tersebut, HBA ditetapkan untuk komoditas batu bara 6.322 kcal/kg GAR dengan total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 pada angka US$125,15/ton pada September 2024.

Sementara untuk harga sawit, Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1204/2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-30 September 2024.

Di mana harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar US$680 per metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menekankan bahwa kinerja industri manufaktur dan perdagangan harus membaik beberapa bulan ke depan agar pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun sesuai target APBN 2024.

Wahyu menjelaskan, jika dibagi secara porsi maka belakangan industri manufaktur dan perdagangan yang paling mengalami kontraksi. Padahal, dua sektor tersebut kerap menjadi penyetor pajak terbesar.

Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila realisasi pajak sebesar Rp1.196,54 triliun per akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Menurutnya, pemerintah harus segera menggenjot kinerja sektor manufaktur dan perdagangan sehingga turut akan berkontribusi positif kepada penerimaan pajak.

"Semoga menjelang akhir tahun, konsumsi masyarakat membaik sehingga berdampak pada kinerja pajak di dua sektor tersebut [manufaktur dan perdagangan]," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pada Agustus 2021 realisasi penerimaan pajak juga sebesar 60,29%. Namun, ternyata realisasinya bisa 103,9% dari target pada akhir tahun.

Oleh sebab itu, Wahyu meyakini masih ada peluang bagi pemerintah meski tidak mudah. Apalagi, sambungnya, konteks 2021 dengan sekarang sangat berbeda.

Pada akhir 2021, ekonomi Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara itu, kini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Penurunan konsumsi berdampak pada kinerja PPN [pajak pertambahan nilai] di sepanjang tahun ini. Karenanya, saya mengingatkan pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi terjaga baik dan daya beli masyarakat terjaga," ujar Wahyu.

Prospek Penerimaan Pajak 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sudah menyatakan bahwa kinerja penerimaan negara pada akhir tahun tidak akan mencapai target APBN 2024. Menurutnya, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year on year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [YoY]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menunjukkan, proyeksi penerimaan pajak pada akhir 2204 hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa penerimaan pajak jenis badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebaliknya, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku bahwa jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.