Bisnis.com, SERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan optimistis pihaknya akan mencapai target penerimaan pajak yang senilai Rp1.921,9 triliun meski di tengah moderasi harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau CPO.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin mengungkapkan proyeksi atau outlook penerimaan pajak tersebut akan sesuai sebagaimana disampaikan dalam Laporan Semester (Lapsem) pada Juli lalu.

“Kami masih optimis, kemungkinan Rp1.921,9 triliun akan tercapai. Pak Dirjen [Suryo Utomo] selalu menyampaikan bahwa kalau bisa mencapai di atas Lapsem yang sudah disampaikan dengan DPR,” tuturnya Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Arifin memaparkan bahwa penerimaan pajak kumulatif neto sampai dengan Agustus 2024 yang senilai Rp1.196,54 triliun masih mengalami kontraksi sebesar 4,04% (YoY), terutama akibat penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dan peningkatan restitusi.

Kontraksi tersebut terus mengalami perbaikan atau dengan nominal yang lebih kecil, sejak Mei 2024. Meski demikian, penerimaan pajak secara bruto masih berada pada zona positif.

Adapun, outlook Rp1.921,9 triliun nyatanya lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Arifin menjelaskan, pencapaian penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas pada tahun lalu, yang menyebabkan PPh Nonmigas dan PPh Migas pada outlook lebih rendah dari target APBN.

Di mana PPh Nonmigas yang pada awalnya ditargetkan senilai Rp1.063,4 triliun, proyeksi pemerintah hanya akan mencapai Rp1.000,4 triliun. Sementara PPh Migas yang awalnya dipatok senilai Rp76,4 triliun, turun menjadi Rp61,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyadari hal ini dan telah memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tidak akan mencapai target awal APBN.

Di mana komoditas unggulan Indonesia yang menjadi penopang sumber penerimaan, seperti batu bara dan CPO.

Tercatat harga batu bara per 20 September 2024 di angka US$137,3 per MT atau terkontaski secara tahunan (year on year/YoY) sebesar 28,8%. Sementara harga CPO di angka US$954,4 per ton atau terkontraksi 0,3%.

“Makanya banyak perusahaan Wajib Pajak Badan, mengalami kontraksi dari sisi pembayaran pajak,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Adapun, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024 tersebut, HBA ditetapkan untuk komoditas batu bara 6.322 kcal/kg GAR dengan total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 pada angka US$125,15/ton pada September 2024.

Sementara untuk harga sawit, Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1204/2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-30 September 2024.

Di mana harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar US$680 per metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menekankan bahwa kinerja industri manufaktur dan perdagangan harus membaik beberapa bulan ke depan agar pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun sesuai target APBN 2024.

Wahyu menjelaskan, jika dibagi secara porsi maka belakangan industri manufaktur dan perdagangan yang paling mengalami kontraksi. Padahal, dua sektor tersebut kerap menjadi penyetor pajak terbesar.

Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila realisasi pajak sebesar Rp1.196,54 triliun per akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Menurutnya, pemerintah harus segera menggenjot kinerja sektor manufaktur dan perdagangan sehingga turut akan berkontribusi positif kepada penerimaan pajak.

"Semoga menjelang akhir tahun, konsumsi masyarakat membaik sehingga berdampak pada kinerja pajak di dua sektor tersebut [manufaktur dan perdagangan]," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pada Agustus 2021 realisasi penerimaan pajak juga sebesar 60,29%. Namun, ternyata realisasinya bisa 103,9% dari target pada akhir tahun.

Oleh sebab itu, Wahyu meyakini masih ada peluang bagi pemerintah meski tidak mudah. Apalagi, sambungnya, konteks 2021 dengan sekarang sangat berbeda.

Pada akhir 2021, ekonomi Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara itu, kini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Penurunan konsumsi berdampak pada kinerja PPN [pajak pertambahan nilai] di sepanjang tahun ini. Karenanya, saya mengingatkan pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi terjaga baik dan daya beli masyarakat terjaga," ujar Wahyu.

Prospek Penerimaan Pajak 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sudah menyatakan bahwa kinerja penerimaan negara pada akhir tahun tidak akan mencapai target APBN 2024. Menurutnya, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year on year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [YoY]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menunjukkan, proyeksi penerimaan pajak pada akhir 2204 hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa penerimaan pajak jenis badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebaliknya, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku bahwa jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun di 2025. Target itu telah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 2.189,3 triliun (di 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut," kata Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Thomas mengatakan strategi dan rencana aksi pertama yang akan dilakukan yakni penguatan implementasi coretax system. Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu menyebut ada alokasi Rp 549,39 miliar untuk implementasinya.

"Seiring dengan deployment coretax system tersebut, diperlukan penguatan SDM melalui pengangkatan dan pelatihan jafung, penguatan IT support dan maintenance, perbaikan proses bisnis dan penguatan regulasi dengan alokasi sebesar Rp 549,39 miliar," jelas Thomas.

Strategi dan rencana aksi kedua yakni kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif. Ketiga, penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) misalnya melalui fungsionalisasi pegawai dan peningkatan kompetensi SDM.

Keempat, perbaikan proses bisnis misalnya melalui prioritas pengawasan atas wajib pajak strategis. Kelima, penguatan IT dan data misalnya melalui pengumpulan data dan keenam, penguatan regulasi di bidang ekonomi, penerimaan dan kemudahan investasi.

"Untuk tahun anggaran 2025 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, perlu dilakukan strategi optimalisasi," ucap Thomas.

Tren realisasi penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023 realisasinya mencapai Rp 1.867 triliun atau 102,73% dari target dan tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.988,88 triliun.

Sampai saat ini kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak yakni melalui edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif, hingga pengawasan pembayaran wajib pajak.

"Adapun juga penguatan di bidang IT dan data, regulasi organisasi dan SDM, pengawasan dan pengendalian internal, serta kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif berupa joint program antara DJP dan DJBC," jelas Thomas.

Sri Mulyani Indrawati memamerkan kinerja positif atas penerimaan pajak Indonesia. Dalam hal ini, terjadi peningkatan signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Ia pun membandingkan target penerimaan pajak saat ini dengan tahun 1983 silam, dj mana pada tahun tersebut Indonesia hanya berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 13 triliun. Menurutnya, angka tersebut terlampau kecil untuk penerimaan pajak nasional.

"Kita juga lihat ini ada lini masa penerimaan pajak. Kalau pada tahun berapa itu? 1983, itu masih penerimaan pajak Rp 13 triliun," kata Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

"Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Bahkan lebih kecil, betul nggak?," sambungnya.

Angka tersebut pun berangsur naik dari tahun ke tahun, di mana pada Zaman Reformasi 1998 hingga menjelang 2000, penerimaan pajak RI berada di posisi Rp 400 triliun. Kalau dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2024 ini, angkanya telah naik hampir 5 kali lipatnya.

"Dan sekarang teman-teman Direktorat Jendral Pajak bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp 1.988,9 triliun," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan terus membersamai dan turut bertanggung jawab terhadap kondisi perekonomian RI, baik saat kondisi naik ataupun turun. Ia pun bercerita, pada pada tahun 1983 terjadi banjir minyak atau booming minyak, hingga harganya naik dari US$ 12 menjadi US$ 24. Pada kala itu, Indonesia juga melakukan apa yang disebut liberalisasi di sektor keuangan.

Selain itu, posisi Indonesia yang secara geografis terletak di ring of fire membuat potensi bencana alam terjadi cukup tinggi. Sri Mulyani menambahkan, dengan adanya perubahan iklim seperti saat ini juga mempengaruhi perekonomian.

Berikutnya mulai tahun 2000 ditandai dengan perubahan digital technology yang makin cepat hingga mengubah seluruh gaya hidup serta cara hidup dan ekonomi bekerja. Masih di abad ke-20, dunia juga dilanda pandemi COVID-19 sebagai badai besar yang membuat ekonomi dunia terguncang. Hal ini pun berdampak pada penurunan penerimaan negara.

"Teman-teman pajak semuanya mengikuti sebuah episode di dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Di setiap naik, turun, gejolak atau sedang terjadi boom kita semua bertanggung jawab. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dalam susah, dalam senang, dalam ups and downs, anda adalah institusi yang diandalkan," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, tanpa penerimaan pajak Indonesia tidak akan dapat mencapai target sebagai negara maju. Menurutnya, pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang sangat penting bagi bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita tersebut.

"Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara ini, dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai ingin menjadi negara maju yang sejahtera dan adil tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara," ujar Sri Mulyani.

"Jadi pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya (jadi negara maju)," sambungnya.