Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menggeber penerimaan pajak menjelang tutup tahun. Catatan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024. Angka ini setara 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Cuma, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 0,40% year on year (YoY), dibandingkan realisasi Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan penerimaan pajak terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga Oktober 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87%.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas. Tercatat, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81%.

Hanya saja, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 0,34% akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas tercatat Rp 53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Penerimaan ini mengalami kontraksi 8,97% yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga didalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," imbuhnya.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar mencari sumber-sumber baru penerimaan negara. Dalam hal ini, DJP melakukan perluasan basis pajak dengan potensi penerimaan pajak yang optimal.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya memperluas basis perpajakan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terutama dari data basis pajak yang telah dimiliki sebelumnya.

“Kami mencoba untuk terus mencari sumber baru penerimaan melalui ekstensifikasi dan juga intensifikasi terhadap sesuatu yang sudah terlaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kami melakukan pengawasan dan intensifikasi dinamisasi,” terang Suryo dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Suryo mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Dalam hal ini aparat pajak berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang sangat diperlukan pada waktu melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pada tahun 2025 nanti, DJP akan menerapkan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax System Administration/CTAS).

“Apalagi pada waktu implementasi core tax ke depan, data dan informasi baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, lalu ikut core tax ke depan,” terang Suryo.

Saat ini DJP sudah sampai di penghujung pengembangan core tax, dimana pada 28 Oktober 2024 sudah sampai tahap operational acceptance test. DJP berharap agar pelaksanaan operational acceptance test selesai pada Desember 2024 dan core tax bisa dijalankan pada awal tahun 2025. Dengan adanya core tax, DJP bisa meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Di sisa waktu sampai dengan akhir tahun ini, masa bagi kami untuk terus mendesiminasi. Tidak hanya kepada kami yang ada di dalam, di internal direktur dan internal pajak, tapi kepada para pihak wajib pajak dan juga stakeholder yang lainnya,” terang Suryo.

Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini telah 76,3% dari target penerimaan pajak 2024, namun nilainya terkontraksi 0,41% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%.

Keempat, yaitu realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah terbaru 'baru' mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Meski realisasinya belum memuaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan angka tersebut patut disyukuri mengingatkan kondisi awal dan pertengahan tahun.

"Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," ujar Anggito dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas sebesar Rp810,76 triliun atau baru setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%.

Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

"Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan di dalam PPN," ujar Anggito.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024. Angka ini setara 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 0,40% year on year (YoY), dibandingkan realisasi Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan penerimaan pajak terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga Oktober 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87%.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas. Tercatat, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81%.

Hanya saja, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 0,34% akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas tercatat Rp 53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Penerimaan ini mengalami kontraksi 8,97% yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga didalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," imbuhnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat melaporkan kinerja penerimaan pajak hingga 30 September 2024.

Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp47,14 triliun atau mencapai 70,65% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp66,72 triliun.

Pencapaian ini mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan total 361.380 SPT telah diterima, atau 87,59% dari target 412.582 SPT.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar, menyampaikan apresiasi dan harapan untuk dukungan dari semua pihak.

"Kami mohon doa, dukungan, dan kerja sama dari Bapak/Ibu agar dapat selalu menjalin sinergi dan kolaborasi terbaik untuk mencapai target kinerja," ujar Farid dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Realisasi Penerimaan Pajak Nasional

Secara nasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp1.196,54 triliun, atau 60,16% dari target APBN 2024.

Capaian ini terbilang lebih rendah dibandingkan periode yang sama dalam empat tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, penerimaan pajak hingga Agustus tercatat sebesar 60,29%, sementara pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 92,63% dan 72,58%.

Pada tiga tahun sebelumnya, pemerintah berhasil mencapai target penerimaan pajak secara berturut-turut, namun tantangan penerimaan pajak pada 2024 memerlukan strategi dan kolaborasi yang lebih intensif untuk memastikan target APBN dapat tercapai.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa prinsip pajak harus berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dari kalangan manapun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

"Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun," ujar Thomas.

Thomas menyebut, masyarakat yang lebih kaya, selain diharuskan membayar pajak juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak melalui masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

Dalam prinsip-prinsip Islam, pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau seperti pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial.

"Terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan," katanya.

Untuk diketahui, hingga Agustus 2024, penerimaan pajak mengalami kontraksi 4,04% yoy, atau lebih baik dari periode bulan sebelumnya yang kontraksi 5,75%.

Secara total, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun, setara dengan 60,16% dari target. Perlambatan kinerja penerimaan pajak ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam realisasi PPh Badan, baik dari realisasi pajak tahunan maupun angsuran.

Selain itu, peningkatan restitusi terutama PPh Badan dan PPN Dalam Negeri juga turut mempengaruhi kondisi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menekankan bahwa kinerja industri manufaktur dan perdagangan harus membaik beberapa bulan ke depan agar pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun sesuai target APBN 2024.

Wahyu menjelaskan, jika dibagi secara porsi maka belakangan industri manufaktur dan perdagangan yang paling mengalami kontraksi. Padahal, dua sektor tersebut kerap menjadi penyetor pajak terbesar.

Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila realisasi pajak sebesar Rp1.196,54 triliun per akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Menurutnya, pemerintah harus segera menggenjot kinerja sektor manufaktur dan perdagangan sehingga turut akan berkontribusi positif kepada penerimaan pajak.

"Semoga menjelang akhir tahun, konsumsi masyarakat membaik sehingga berdampak pada kinerja pajak di dua sektor tersebut [manufaktur dan perdagangan]," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pada Agustus 2021 realisasi penerimaan pajak juga sebesar 60,29%. Namun, ternyata realisasinya bisa 103,9% dari target pada akhir tahun.

Oleh sebab itu, Wahyu meyakini masih ada peluang bagi pemerintah meski tidak mudah. Apalagi, sambungnya, konteks 2021 dengan sekarang sangat berbeda.

Pada akhir 2021, ekonomi Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara itu, kini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Penurunan konsumsi berdampak pada kinerja PPN [pajak pertambahan nilai] di sepanjang tahun ini. Karenanya, saya mengingatkan pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi terjaga baik dan daya beli masyarakat terjaga," ujar Wahyu.

Prospek Penerimaan Pajak 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sudah menyatakan bahwa kinerja penerimaan negara pada akhir tahun tidak akan mencapai target APBN 2024. Menurutnya, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year on year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [YoY]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menunjukkan, proyeksi penerimaan pajak pada akhir 2204 hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa penerimaan pajak jenis badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebaliknya, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku bahwa jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB).

“Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganSri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah pernah mengumpulkan penerimaan pajak hanya sebesar Rp13 triliun, yaitu pada 1983.

Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp1.988,9 triliun atau hampir mencapai Rp2.000 triliun.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).“Jika dilihat lini masa penerimaan pajak, pada 1983 itu penerimaan pajak masih Rp13 triliun,” katanya.

Tren penerimaan pajak, kata Sri Mulyani terus mengalami peningkatan hingga pada masa reformasi yang mencapai Rp400 triliun.

“Dan sekarang teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab di Undang-Undang APBN untuk mencapai target Rp1.988,9 triliun,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, perjalanan dalam mengumpulkan pajak yang meningkat hingga saat ini juga tidak mudah. Pada 1983 atau pertengahan 1980-an misalnya, Indonesia pernah mengalami boom harga minyak, yang saat itu adalah sebesar US$12 per barel, naik menjadi US$24 per barel.

Kemudian, pada periode 2000-an Indonesia sempat mengalami berbagai bencana, termasuk gempa bumi hingga tsunami di Aceh, yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Kemudian, pada periode 2020, perekonomian Indonesia juga diguncang oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan kondisi penerimaan pajak terpukul.

Adapun, sepanjang semester I/2024, realisasi penerimaan pajak telah terkumpul sebesar Rp893,84 atau mencapai 44,9% dari target APBN 2024.

Sri Mulyani dalam penyampaian kinerja APBN semester I/2024 di Badan Anggaran DPR RI, mengatakan bahwa penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.921,9 triliun pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 sebesar Rp893,8 triliun, turun 7,9% secara tahunan (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membeberkan faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

“Penurunan pajak disebabkan terutama PPh badan yang berbasis komoditas mengalami penurunan yang sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan ini masih profitable, tetapi profitnya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” katanya, dikutip Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak yang turun juga disebabkan oleh kenaikan restitusi, baik PPh maupun PPN, yang mencapai 70,3%.

Dia merincikan, pada realisasi penerimaan PPh badan, terjadi penurunan hingga Rp91 triliun menjadi Rp172,7 triliun pada semester pertama 2024, dari semester pertama 2023 yang mencapai Rp263,7 triliun.

Penerimaan pada sektor pertambangan misalnya, hanya mencapai Rp31,9 triliun pada semester I/2024 dari Rp90,5 triliun pada semester I/2023.

Penurunan yang cukup besar juga tercatat pada sektor industri pengolahan, yang terealisasi sebesar Rp43 triliun pada semester I/2024, dari Rp62,6 triliun pada semester I/2023.

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, penurunan terbesar tercatat pada penerimaan terkait batu bara, dengan realisasi pada semester I/2024 sebesar Rp14,2 triliun, dari Rp68,1 triliun pada semester I/2023.

Di sisi lain, restitusi PPN dalam negeri mengalami kenaikan hingga Rp51,3 triliun menjadi Rp132,2 triliun pada semester I/2024, dari semester I/2023 sebesar Rp80,9 triliun.“Kenaikan restitusi sebesar Rp51,3 triliun ini semakin menekan penerimaan negara,” tutur Sri Mulyani.

Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan sejumlah restitusi dalam rangka pengendalian terhadap penerimaan pajak yang berpotensi turun.

“Kita akan memberlakukan beberapa measures. Terutama kita akan memeriksa untuk beberapa restitusi supaya untuk bisa dikendalikan,” katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani masih optimistis momentum dari capaian penerimaan pajak hingga akhir tahun akan terjaga, mengingat harga beberapa komoditas yang diperkirakan masih akan mengalami kenaikan, misalnya CPO yang masih mencatatkan tren kenaikan tipis.

“Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua pada kuartal ketiga, kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi,” kata dia.

JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun pada semester I-2024. Angka ini terkontraksi 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Penerimaan pajak turun 7,9% dengan kontributor terbesar dari pajak penghasilan (PPh) badan yang turun 34,5% dan restitusi PPh serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik 70,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan pajak terutama disebabkan penurunan PPh badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan pada tahun sebelumnya sebagai dampak moderasi harga komoditas pada 2023.

Realisasi penerimaan pajak juga terkontraksi karena berasal dari penerimaan berbasis komoditas yang mengalami penurunan sangat tajam dari harga minyak kelapa sawit, batu bara, dan harga komoditas lainnya. Penerimaan pajak juga dikontribusi oleh kenaikan restitusi, khususnya dalam PPh badan.

“Artinya perusahaan masih profitable, tetapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak badan juga mengalami penurunan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bila diidentifikasi lebih dalam, tekanan dari penerimaan pajak berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun, pemerintah juga harus tetap waspada karena dampak yang cukup dalam dari penerimaan harga komoditas terhadap profitabilitas dari badan dan hal ini terlihat dari setoran pajak.

Realisasi PPh badan sebesar Rp 172,66 triliun atau mengalami penurunan secara bruto 25,7% dan secara neto 34,5%. PPh badan memberikan kontribusi 19,32%terhadap total penerimaan pajak. Terjadinya penurunan PPh badan hingga 34,5% karena profitabilitas turun terutama commodity based dan restitusi tentu ini menyebabkan tekanan pada penerimaan negara.

Selanjutnya, realisasi PPN dalam negeri sebesar Rp 193,06 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,2% secara bruto, tetapi secara neto terjadi kontraksi 11%. PPN dalam negeri memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,06% terhadap total penerimaan pajak.

“Yang juga mengalami penurunan adalah PPN, meskipun dari sisi bruto berarti aktivitas ekonominya masih positif, growth-nya masih 9,2%. Namun, dilakukan restitusi sehingga terjadi penerimaan neto pajak kita mengalami kontraksi 11%," terang Sri Mulyani.

Realisasi PPh 

Sementara itu, realisasi PPh 21 sebesar Rp 138,4 triliun atau tumbuh 28,5% secara bruto dan tumbuh 28,5% secara neto. Jenis pajak ini memberikan kontribusi 15,48% terhadap total penerimaan pajak. PPh 21, yang merupakan pajak dipungut dari gaji dan upah tenaga kerja. Kontribusinya cukup besar dalam penerimaan pajak sebesar 15,48% dan terjadi kenaikan yang tinggi karena jenis pajak ini tidak terjadi restitusi.

“Untuk penerimaan pajak karyawan terjadi kenaikan karena mereka terjadi penciptaan kesempatan kerja atau dari gaji mereka yang membaik, sehingga penyetoran pajak menjadi baik,” tutur Sri Mulyani.

Realisasi PPh orang pribadi mencapai Rp 10,34 triliun atau tumbuh 12% secara bruto dan tumbuh 11,8% secara neto. PPh orang pribadi memberikan kontribusi 1,16% terhadap total penerimaan pajak

“Meskipun kontribusinya masih kecil 1,16%, tetapi penerimaannya mengalami kenaikan double digit 12% atau ,8% untuk penerimaan neto yaitu sebesar Rp 10,3 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Adapun realisasi PPh final sebesar Rp 65,03 triliun atau tumbuh 11,5% secara bruto dan tumbuh 13,8% secara neto. Terjadi pertumbuhan pesat sebab pada periode semester I-2023 terjadi kontraksi 45,8% secara bruto dan kontraksi 47% secara neto. PPh final memberikan kontribusi 7,28% terhadap total penerimaan pajak.

“PPh final ini menunjukkan adanya kegiatan baik deposito, konstruksi, sewa tanah bangunan yang menunjukkan bahwa ada aktivitas yang pulih, terutama di konstruksi dan sewa tanah bangunan yang menghasilkan penerimaan PPh final tumbuh double digit 13,8%,“ ucap Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi PPN impor sebesar Rp 125,89 triliun atau tumbuh 1,8% secara bruto dan tumbuh 1,7 % secara neto. PPN impor berkontribusi 14,08% terhadap penerimaan pajak. Realisasi PPh 26 sebesar Rp 47,90 triliun atau tumbuh 6,2% secara bruto dan tumbuh 4,8 % secara neto.

“Untuk PPN impor masih tumbuh, tetapi tipis. Sedangkan PPh 26 dalam hal ini juga mengalami pertumbuhan 4,8% secara neto,” ujar dia.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News