Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyoroti ihwal demmurage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

Khudori menjelaskan denda bongkar muat merupakan hal biasa dalam kegiatan ekspor impor. Menurutnya, importir yang membuka tender dalam hal ini Bulog, tentu telah mengantisipasi hal tersebut.

“Perkiraan saya, dalam kontrak Bulog menetapkan beras itu sampai di gudang Bulog. Risiko keterlambatan bongkar muat menjadi tanggung jawab importir. Jadi, kalaupun ada denda akibat keterlambatan bongkar muat itu, dugaan saya, itu tanggung jawab pemenang tender,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (6/8).

Khudori mengungkapkan, hingga akhir Juli 2024 Bulog telah mengimpor 2,5 juta ton beras dari kuota yang telah diterbitkan sebanyak 3,6 juta ton. Menurutnya, impor tambahan sangat bergantung pada seberapa besar Bulog bisa menyerap beras dalam negeri hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Bulog saat ini total total stok beras di gudang tercatat 1.612.602 ton, yang terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 1.533.594 ton dan stok komersial 78.467 ton. Di mana, hingga 5 Agustus 2024, Bulog telah menyerap 777.683 ton beras.

“Dugaan saya, sampai akhir tahun penyerapan Bulog mencapai 900.000 ton,” ungkap Khudori.

Sementara itu, hingga 5 Agustus 2024 Bulog telah menyalurkan beras untuk operasi pasar bernama stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebesar 941.980 ton dan penyaluran untuk bantuan pangan beras sebesar 1.311.270 ton.

“Sampai akhir tahun, jika penyaluran SPHP mencapai 1,2 juta ton sesuai target berarti Bulog masih harus mengimpor beras sekitar 829.542 ton lagi. Itu dengan asumsi stok beras akhir tahun 1,2 juta ton,” kata Khudori.

Lebih lanjut, Khudori menambahkan, kuota impor beras tahun ini yang sebesar 3,4 juta ton lebih besar dari tahun lalu yang mencapai 3,06 juta ton. Menurutnya, ini disebabkan produksi tahun ini diprediksi lebih rendah.

Untuk itu, kata Khudori, kunci untuk mengentaskan besarnya impor beras tersebut adalah menambah produksi, di mana terdapat dua cara untuk jangka pendek.

Pertama, menaikkan produktivitas dengan menanam padi varietas unggul dengan menerapkan kultur teknis yang benar dan tepat. Kedua, menaikkan indeks pertanaman dari 1,4 menjadi setidaknya 2.

“Tapi langkah kedua ini harus dipastikan ihwal ketersediaan air dengan memastikan jaringan irigasi,” tandasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog sudah mengimpor 2,5 juta ton beras. Importasi komoditas pangan ini didominasi dari Thailand dan Vietnam.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Selain melalui pengadaan impor, pemerintah juga ikut menyerap gabah dari panen lokal untuk mengisi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tercatat Bulog sudah menyerap 768.716 ton beras.

“Realisasi pengadaan dalam negeri sampai 27 Juli 2024 sebesar 768.716 ton yang terdiri dari realisasi CBP sebesar 613.724 ton dan realisasi beras komersial sebanyak 154.992 ton. Kemudian untuk realisasi impor per hari ini sudah masuk sebanyak 2.565.596 ton,” ujar Epi.

Beras-beras tersebut pun sudah disalurkan untuk upaya stabilitas harga lewat program beras SPHP dan penyaluran Bantuan Pangan.

Dengan begitu lanjut Epi, total stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini ada 1.612.602 ton yang terdiri dari stok CBP 1.533.594 ton dan stok komersial 78.467 ton.

Khusus untuk program bantuan pangan tahap III, pihaknya menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan pada tanggal 1 Agustus 2024 ke 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal itu menyusul sudah diterbitkannya surat Kepala Bapanas Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 gar penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan mendatang yakni Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Dengan penugasan kepala Bapanas ini kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga untuk okasi Agustus, Oktober, dan Desember agar mulai 1 Agustus 2024 ini ditargetkan bisa disalurkan,” kata Epi.

Dengan begitu akan ada sebanyak 22 juta KPM yang akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan. Untuk diketahui, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bulog Sudah Impor 2,5 Juta Ton Beras"