Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan 700.000 ton berasimpor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Ini merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton beras impor tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu mengungkapkan, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi hingga Oktober 2024. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada Februari 2024 resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. Dengan begitu, harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga.

JAKARTA - Realisasi beras impor Perum Bulog menyentuh 2,75 juta ton dari target pemerintah sebesar 3,6 juta ton hingga akhir 2024. Dari jumlah itu, 850.000 ton masih dalam proses pengiriman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut, beras yang didatangkan dari negara mitra bukanlah impor beras baru, melainkan realisasi penugasan sebelumnya. Dia pun memastikan Bulog tak lagi mengambil beras dari negara lain, selama serapan dalam negeri bisa terpenuhi.

?Gak ada (impor baru), jadi ini bukan impor beras baru, tolong teman-teman ya, nanti saya dimarahi sama publik, 'wah ini Menteri gitu',? ujar Menko Zulhas saat ditemui di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, pemerintah mendorong agar Bulog segera mempercepat proses pengiriman sisa beras impor sebesar 850.000 di tahun ini. ?850.000 ton yang belum ya, jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850.000 itu bisa masuk semua,? paparnya.

?Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat, dan saya kira di bawah pak Dirut inilah stok yang terkuat selama ini, yang terbaik, terbagus,? beber dia.

Untuk diketahui, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diamankan Bulog mencapai 1,6 juta ton. Bahkan, diproyeksi menyentuh 2 juta ton pada Desember 2024.

?Kita memang kerja harus detail kan, nah kita kesini (gudang Bulog), teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,? ucap Zulhas.

Jakarta -

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan stok tersebut aman sampai akhir tahun.

Untuk stok beras di Jakarta saja mencapai 140 ribu ton. Zulhas juga meyakini pasokan beras akan meningkat seiring dengan program cetak sawah yang digenjot pemerintah.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup. Apalagi nanti tahun depan dengan program sawah baru, intensifikasi, dan lain-lain sudah juga berjalan dengan baik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Bulog agar stok pada akhir tahun mencapai 2 juta ton. Zulhas menyebut masih ada beras impor yang akan masuk 850 ribu ton lagi dari kuota 3,6 juta ton tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta (ton) (stok Bulog), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat," terangnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono juga memastikan stok Bulog saat ini 1,6 juta ton cukup untuk sampai akhir tahun. Namun, masih akan proses masuk beras impor 850 ribu ton.

"Hari ini 1,6 juta ton. (Stok) Sangat lebih dari cukup. Masih proses (beras impor masuk) kan biasa, akan ada di pelabuhan di 33 wilayah (beras impor yang masuk)," jelasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Perum Bulog menargetkan sebanyak 340 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari 3,6 juta ton impor beras penugasan di tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam proses tender untuk bisa impor 340 ribu ton beras tersebut. Tender telah berlangsung sejak satu bulan lalu.

"Kami menargetkan selesai pertengahan Desember, harus selesai," kata Wahyu, ditemui di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini proses tender tersebut tengah memasuki tahap Aanwijzing, di mana calon peserta lelang mendapatkan penjelasan secara langsung tentang objek maupun pelaksanaan lelang.

"Aanwijzing itu penjelasan nanti kontraknya bunyinya kayak apa. Ada harga, ada termin penyerahan, pelabuhan mana, itu yang kita serahkan. Kita kan nanti tidak semuanya jatuh di Jakarta, ada yang langsung ke Cilacap, ada yang langsung ke Kupang, ada yang langsung ke pelabuhan dimana ada Perum Bulog," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut negara asal impor, Wahyu belum dapat memastikannya. Lingkupnya sendiri antara Thailand, India, ataupun Myanmar.

Sedangkan saat ditanya terkait rencana impor di tahun 2025 mendatang, Wahyu mengaku belum ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, ke depan Indonesia perlu berubah dan mengurangi impor beras.

"Tidak, belum ada. Kita harus berubah ya, penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita, semangat dalam negeri," ujar dia.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini Bulog sendiri mengelola setidaknya kebutuhan untuk bantuan makan setiap bulan sebanyak 220 ribu ton. Itu berarti kebutuhan beras Indonesia sekitar 2,64 juta ton per tahun.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Opsi pemerintah impor 1 juta ton beras ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Impor beras itu untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa kemarin.

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

(shc/fdl)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) meminta pemerintah untuk tidak melakukan operasi pasar beras impor pada saat petani melakukan panen raya.

Pasalnya, operasi pasar sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tersebut berdampak pada penurunan harga beras di tingkat pedagang yang akhirnya berdampak pada harga padi di tingkat petani.

Ketua Umum Perpadi Soetarto Ali Moeso berharap pemerintah melakukan buka tutup operasi pasar beras impor di waktu yang tepat. "Harus buka tutup seperti keran gitu agar semuanya jadi lancar," katanya saat dihubungi KONTAN, Selasa (29/10/2024).

Menurut Soetarto, pedagang beras cukup kesulitan menjual beras pada saat pemerintah melakukan stabilisasi harga namun waktunya bersamaan dengan masa panen raya.

"Harga beras jadi terus, sehingga pedagang kesulitan menjual karena pasokan melimpah. Kalau harga beras di pedagang turun akan berdampak pada harga gabah di petani," ungkapnya.

Atas dasar itu, pemerintah menyetop distribusi beras impor dan menyerap gabah dari petani untuk kebutuhan stok. Agar petani terus bersemangat menanam, maka pemerintah harus membeli gabah dari petani tidak di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Mengenai perkembangan harga beras saat ini, Soetarto bilang, dalam kondisi stabil, yakni tidak terjadi lonjakan harga atau penurunan harga yang signifikan. "Harga beras secara umum saat ini sedang adem karena usai panen raya. Tapi jeda panen ini pendek, sehingga perubahan harga beras juga berlangsung cepat," imbuhnya.

Perpadi melaporkan, harga beras di Sulawesi terjadi mengalami sedikit penurunan lantaran panen masih berlangsung yang juga berbarengan dengan operasi stabilitas harga. "Di Sulawesi, harga beras medium di tingkat penggilingan berkisar Rp 11.000-an, karena harga gabah di petani Rp 6.000-an," sebut Soetarto.

Adapun harga beras medium di Pulau Jawa biasanya lebih tinggi dari luar Jawa, yakni berkisar Rp 11.500-Rp 11.800 per kg, karena harga padi di tingkat penggilingan sekitar Rp 6.200-Rp 6.300 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal untuk membuka opsi impor beras satu juta ton, bila stok beras di dalam negeri tak mencukupi kebutuhan.

Bila mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras Indonesia ditargetkan mencapai 30,34 juta ton, sementara konsumsi beras Indonesia diprediksi sebesar 30,92 juta ton. Sehingga tercatat ada selisih 0,59 juta ton.

Namun, di tahun 2024 ini pemerintah punya kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton, di mana berdasarkan data neraca pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) realisasi impor Januari – Agustus 2024 telah mencapai 2,93 juta ton di mana ini diakumulasi juga dengan realisasi impor tahun 2023 yang masuk di tahun 2024.

Sementara itu rencana impor beras Indonesia di bulan September – Desember 2024 masih sebesar 1,55 juta ton.

“Memang kita terutang, harusnya kita impor 1 juta (ton) lagi, tapi tadi baru dapat laporan prosesnya harus business to business (B2B),” ujar Zulhas saat ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10).

Zulhas mengungkapkan, opsi impor 1 juta ton beras itu bakal didatangkan dari India. Namun sekali lagi dia menegaskan opsi impor ini bilamana stok beras di Tanah Air tidak mencukupi.

“Mungkin kalau kurang kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit bisa juga tidak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyampaikan, BPS meminta untuk menyiapkan cadangan pangan ke depan seraya terus memperkuat produk dalam negeri.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton, dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” tandasnya.

JAKARTA - Studi Demokrasi Rakyat atau SDR menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. SDR melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta Kamis (17/10/2024).

"SDR menagih janji KPK terkait dugaan korupsi demurrage atau denda impor beras," ujar Direktur Eksekutif Studi Demorkasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Dia mengungkapkan, aksi dari SDR di depan gedung KPK RI juga bertujuan untuk menagih janji dan mempertanyakan tindaklanjut KPK soal penanganan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

"Kehadiran SDR menagih janji KPK yang pernah disampaikan oleh Juru bicara KPK dan tindaklanjut laporan SDR yang diterima KPK," ujar Hari.

Dia berharap agar presiden terpilih Prabowo Subianto dapat segera mengganti Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Bapanas. Hal itu sesuai janji presiden terpilih yang berkomitmen memberantas korupsi.

"Jangan sampai program prioritas makan gratis yang di mana Bapanas menjadi salah satu badan strategis," ujar dia.

Sebelumnya, KPK memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp294,5 miliar bisa dilanjut ke penyidikan. Laporan terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar dilaporkan oleh SDR pada tanggal 3 Juli 2024.

Lembaga antirasuah tersebut dikabarkan mulai melakukan pemanggilan kepada saksi dari Perum Bulog terkait dengan kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar, Rabu,(21/8/2024). Saksi-saksi tersebut merupakan bawahan yang bekerja di Perum Bulog.

Selaras dengan KPK, Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

Sementara, KPK dan SDR telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp294,5 miliar. Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam persoalan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perum Bulog memastikan bahwa pelonggaran ekspor beras India yang menyebabkan penurunan harga beras di pasar Asia pekan lalu tidak akan berdampak pada pasar beras di Indonesia.

Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa Bulog membeli beras dari negara lain sesuai dengan perkembangan harga beras dunia. Menurutnya, pembukaan kembali ekspor beras India telah menurunkan harga beras di negara-negara lain.

"Beras yang diimpor oleh Bulog adalah untuk cadangan beras pemerintah, dan penggunaannya telah diatur oleh pemerintah, antara lain untuk stabilisasi harga beras konsumen, bantuan pangan, dan bencana alam," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Suyamto juga menegaskan bahwa Bulog akan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga harga gabah petani. Saat ini, harga gabah masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.000 per kilogram (Kg). "Alhamdulillah, saat ini harga gabah di atas HPP, artinya petani mendapatkan harga yang menguntungkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Suyamto menambahkan bahwa selama ini Bulog tidak mengandalkan suplai beras dari India. Alternatif suplai beras Indonesia berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja.

Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa Indonesia selama ini belum mengimpor beras non-basmati dari India. Beras yang diimpor dari India adalah beras pecah dan beras khusus, terutama jenis Basmati.

"Sinyal pasar yang diakibatkan oleh pembukaan ekspor beras India memang membuat harga beras internasional cenderung turun, karena ekspor beras India menambah suplai di pasar dunia," tambahnya.

Bayu, yang juga mantan Direktur Utama Bulog, menuturkan bahwa faktor utama penentu harga beras di Indonesia adalah kondisi produksi dalam negeri. Pengaruh harga beras impor sangat tergantung pada kebijakan impor pemerintah.

"Meskipun keterbukaan informasi harga internasional tentu turut diperhatikan oleh penjual dan pembeli, namun kuncinya tetap ada pada suplai dan permintaan dalam negeri," ujarnya.

Sebagai informasi, harga beras di pasar ekspor Asia anjlok pekan ini akibat pelonggaran ekspor India, yang merupakan eksportir beras terbesar di dunia dengan pangsa hampir 40% perdagangan beras global.

Pekan lalu, India mengizinkan ekspor beras putih non-basmati. Sebelumnya, pada Juli 2023, India melarang ekspor beras non-basmati setelah negara tersebut mengalami lonjakan inflasi dan kenaikan harga pangan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga beras di pasar ekspor Asia anjlok pekan ini, penyebabnya, India yang merupakan eksportir beras terbesar di dunia dan menguasai hampir 40% perdagangan beras, melonggarkan pembatasan ekspor yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu.

Peneliti sekaligus Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian mengatakan, pelonggaran ekspor beras yang dilakukan India kurang berdampak terhadap pasar dalam negeri.

Eliza menyebutkan, proporsi impor beras Indonesia dari India tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 53% dan 42% dari total impor beras Tanah Air. Namun, tahun 2023 relatif kecil hanya 2% dari total impor.

“Karena India membatasi ekspornya akibat el nino dan kepentingan menjaga stabilitas politik dalam negeri karena sedang pemilu juga,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Eliza mengungkapkan, mengingat pemerintah tengah aktif menawarkan kerjasama government to government (G2G), maka kemungkinan impor beras dari India bakal terjadi.

“Kemungkinan kita akan mengimpor beras dari India ketika ada pelonggaran ekspor dan harganya turun. Apalagi pemerintah hingga akhir tahun akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin,” ungkapnya.

Selain itu, kata Eliza, faktor pendorong kemungkinan impor beras dari India karena adanya Pilkada, di mana akan mendukung kampanye untuk membagikan sembako pada masyarakat.

Menurutnya, menjelang Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada bulan November 2024 mendatang, diperkikaran permintaan beras bakal meningkat.

“Permintaan beras ini akan meningkat mengingat Pilkada serentak dilakukan di 548 daerah yang mana share perekonomian semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada setara 78% PDB Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara di Asean. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.

Jokowi menjelaskan bahwa harga beras yang diimpor dengan skema Free On Board atau FOB sudah berada di kisaran US$530 sampai dengan US$600, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta dengan kurs jisdor BI Rp15.171 per dolar Amerika Serikat (AS) 26 September 2024.

Itu belum termasuk biaya logistik sebesar US$40 dalam bentuk biaya pengapalan atau freight cost. Biaya itu setara dengan lebih dari Rp600.000 per ton beras.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira US$530 - US$600 ditambah cost freight kira kira U$40, coba dihitung berapa," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Kepala Negara pun meminta agar perbandingan harga beras yang dilakukan seharusnya dilihat di tingkat konsumen. Dia lalu menyebut harga beras yang tinggi seharusnya juga sejalan dengan harga gabah petani yang tinggi.

"Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000. itu gabah ya bukan beras? Dari situ keliatan NTP [nilai tukar petani] juga dicek di lapangan," ujarnya.

Adapun, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Nusa Dua -

Indonesia telah memiliki sumber pasokan beras impor jika nanti sangat dibutuhkan. Sumber pasokan tersebut berasal dari dua negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam.

Pasokan dari Thailand sebesar 1 juta ton dan Vietnanm 1,5 juta ton per tahun. Asal tahu saja, Kedua tetangga itu adalah langganan Indonesia saat butuh beras impor.

Kerja sama urusan beras antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam ini ini dibutuhkan untuk jaga-jaga ketika terjadi situasi mendesak.

"Kerja sama bilateral untuk memastikan pasokan beras, kalau produsen beras fokus untuk diversifikasi, ini perjanjian jangka panjang. Kemitraan ini untuk ketahanan pangan Indonesia yang juga secara aktif bilateral dengan Thailand, Vietnam, Myanmar, terutama untuk potensi kekurangan terutama krisis," ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Dandy Satria Iswara dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Menurut Dandy perjanjian itu dilakukan antar negara sebagai bentuk langkah Indonesia untuk stabilisasi pasokan tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri.

"MoU GtoG (Government-to-Government) itu saya paparkan mengenai kerja sama ini untuk bagaimana (Indonesia) menjaga rice stability ini, (dengan) melakukan kerja sama bilateral dan regional," ungkapnya.

Dikutip dari Bangkok Post pada pemberitaan 2021, menurut Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, ada penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand pengadaan beras 1 juta ton beras putih 15% hingga 25% per tahun selama empat tahun.

Pada 2021 juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa ada kerja sama dengan Thailand dan Vietnam untuk pengadaan beras dari kedua negara itu ke Indonesia.

Kala itu, Jokowi mengakui pemerintah memang punya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Thailand dan Vietnam soal impor beras. Namun itu hanya untuk berjaga-jaga.

"Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras dan saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

(ada/hns)