Para pengguna Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) perlu bersiap-siap untuk menyiapkan saldo e-toll lebih banyak. Sebab, tarif jalan tol ini akan mengalami penyesuaian alias naik per 30 Oktober pukul 00.00 WIB.

Langkah ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024 tertanggal 15 Oktober 2024.

"Kami secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas layanan lalu lintas untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan," kata Direktur Astra Tol Cipali Rinaldi, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Dalam 2 tahun terakhir, Astra Tol Cipali telah melakukan peningkatan kapasitas jalan melalui penambahan lajur ketiga sepanjang 18,2 KM yang telah dirampungkan pada 2023 lalu, dilanjutkan dengan penambahan 23 KM berikutnya di tahun 2024.

Selain itu, operator tol juga melakukan pemeliharaan kondisi jalan melalui pekerjaan scrapping filling overlay, pemeliharaan rambu dan fasilitas keselamatan, hingga peningkatan kualitas serta peremajaan rest area.

Tak hanya itu, pada momen mudik Lebaran tahun ini, bersinergi dengan pihak kepolisian, Astra Tol Cipali meresmikan command center di KM 188 untuk meningkatkan layanan pemantauan lalu lintas selama mudik Lebaran.

Pihaknya juga melengkapi layanan dengan penyediaan 12 unit armada derek, 10 unit armada patroli, 5 unit ambulance, 2 unit armada rescue, 6 unit armada PJR, serta 295 unit CCTV.

Berbagai fasilitas keselamatan seperti wire rope, rumble dot, speed reducer, hingga lampu strobo juga telah dipasang, dibarengi dengan program edukasi dan penegakan hukum (enforcement) untuk menekan angka kecelakaan.

"Kami akan terus melakukan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas dan layanan, untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Rinaldi.

Penyesuaian tarif tol ini didasari oleh Undang-Undang (UU) No. 02 Tahun 2022 yang mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali. Hal ini mengacu pada pengaruh lajur inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp 3.000 s.d 6.500 jarak terdekat. Sedangkan untuk jarak terjauh kenaikannya berada di kisaran sebesar Rp 13.000 s.d 27.000.

Berikut rangkuman tarif Tol Cipali yang akan berlaku:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 30.500
Gol ll & III: Rp 50.500
Gol IV & V: Rp 63.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 132.000
Gol ll & III: Rp 217.500
Gol IV & V: Rp 273.000

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah melakukan sebuah tindakan besar dalam 4 tahun terakhir posisinya di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, tindakannya ini termasuk ke dalam pelanggaran undang-undang (UU).

Tindakan tersebut ialah terkait kenaikan tarif jalan tol. Basuki mengakui bahwa dirinya kerap kali terlambat menerapkan kenaikan tarif jalan tol. Padahal penyesuaian tarif jalan tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"Kalau 4 tahun terakhir ada pandemi kan? Kalau pandemi, ya saya bertanggung jawab untuk melanggar Undang-undang (menunda kenaikan). Menurut saya ya kalau itu dianggap melanggar Undang-undang," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat(4/10/2024).

PUPR punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Di sisi lain, Basuki menekankan bahwa dirinya bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Keputusan ini nekat dilakukan didasari atas pertimbangan beban masyarakat saat itu. Menurutnya kurang pas jika di tengah kondisi tersebut tarif tol justru malah naik.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik nggak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp 5 juta kasih subsidi, masa tol dinaikkan?," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, menurutnya di pemerintahan berikutnya seharusnya sudah tidak ada keterlambatan lagi untuk kenaikan tarif tol ini. Namun memang hal ini juga tetap akan bergantung pada situasi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Harusnya, ya. Tergantung situasi. Itu pun keterlambatan (kenaikan tarif) itu bukan karena semata-mata kesalahan dari pemerintah. Ada juga yang karena SPM-nya nggak terpenuhi," terang Basuki.

"Jadi dia memenuhi SPM dulu, dimonitor, setelah Bina Marga centang-centang oke, baru naik. Jadi tidak semata-mata kesalahan dari regulator, tapi juga bisa pemenuhan SPM yang terlambat dipenuhi," sambungnya.