JAKARTA, KOMPAS.com – Perjalanan di jalan tol tentu menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara yang ingin mencapai tujuan dengan cepat dan efisien.

Namun, terkadang hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Semisal mobil mogok, kecelakaan, atau masalah teknis lainnya yang menghambat perjalanan.

Saat situasi darurat seperti ini terjadi di jalan tol, layanan derek mobil menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

Mulai Tanggal 10 Oktober 2024, bagi pengguna jalan Khusus di ruas tol Jagorawi mengalami gangguan dalam perjalanan juga bisa memesan derek secara online Melalui aplikasi Travoy dan Pastikan saldo uang elektronik tercukupi. pic.twitter.com/SkFHIZBciB

— PT. JASAMARGA (@PTJASAMARGA) November 9, 2024

Layanan derek mobil di jalan tol tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengendara yang mengalami masalah di tengah perjalanan, tetapi juga memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

Untuk memudahkan para pengendara, Jasa Marga mulai hari Minggu (10/11/2024), telah menyediakan layanan derek mobil yang bisa dipesan secara online.

“Mulai Tanggal 10 Oktober 2024, bagi pengguna jalan Khusus di ruas tol Jagorawi mengalami gangguan dalam perjalanan juga bisa memesan derek secara online Melalui aplikasi Travoy dan Pastikan saldo uang elektronik tercukupi,” tulis akun resmi X @PTJASAMARGA (10/11/2024).

Meski begitu, layanan ini belum tersedia di seluruh jaringan Tol Jasa Marga, melainkan hanya di Tol Jagorawi saja.

Namun demikian, adanya layanan ini tentu bakal membantu pengendara yang mobilnya bermasalah. Sebab mobil derek bisa dipantau keberadaannya lewat aplikasi.

Berikut ini cara melakukan permintaan derek di aplikasi Travoy:

1. Pastikan kawan JM sudah memiliki Mobile Apps Travoy 4.4.0 di smartphone iOS atau Android
2. Bila sudah melakukan login, pilih menu lainnya kemudian pilih fitur ‘Derek Online’
3. Isi form yang tersedia meliputi lokasi penjemputan, tujuan, pelat nomor kendaraan. Pastikan kawan JM sudah mengaktifkan GPS/Navigasi
4. Bila seluruh form sudah terisi, tekan ‘Pesan Derek’ hingga petugas Jasa Marga datang menuju lokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono atau yang karib disapa Yongki membocorkan beberapa jalan tol yang akan dilelang pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jalan tol yang dimaksud adalah Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Bogor-Serpong via Parung, dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) sedang dilelang.

Sementara Tol Puncak telah masuk dalam tahapan pra-kualifikasi.

"Ada beberapa yang lagi kita kaji FS-nya. Nanti kalau sudah selesai, sudah siap tahun depan," ungkap Yongki usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

"Kita tunggu hasilnya dulu ya. Ada beberapa (proyek tol baru) di Jawa," lanjut Yongki.

Adapun lelang ulang Tol Getaci yang dilakukan pada awal tahun 2024 ini nihil pemenang.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk Tol Getaci, panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen pq perusahaan atau konsorsium.

Rencana awalnya, Tol Getaci sepanjang 206,65 kilometer membentang sampai Cilacap dan akan mulai dibangun pada akhir tahun 2022.

Hal serupa juga dialami oleh Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Padahal, pengumuman penetapan hasil pelelangan pengusahaan jalan tol ini terjadi pada 22 Mei 2024.

Hasilnya, setelah panitia pelelangan pengusahaan jalan tol selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium, ditetapkan bahwa PT Bangun Sarana Agung tidak lolos prakualifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mempersiapkan proses lelang proyek Jalan Tol Puncak. Di mana, saat ini tengah dilakukan pematangan studi kelayakan atau feasibility study.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono (Yongki) mengungkap bahwa proses pengembangan studi kelayakan itu ditargetkan dapat rampung pada 2025.

“Lagi kajian feasibility study, kajiannya selesai tahun depan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Apabila proses tersebut telah rampung dan dinilai memenuhi prasyarat, maka proyek tersebut bakal mulai langsung dilelang.

"Setelah itu [feasibility study selesai] dilelang,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang telah sejak lama mencanangkan pembangunan Tol Puncak. Di mana, jalan tol tersebut diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi.

Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. Sedangkan, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) secara resmi memberlakukan penerapan tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten , pada Jumat (8/11/2024) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah menjelaskan, sejak diresmikan dan beroperasi lebih dari satu bulan tanpa tarif dalam tahap sosialisasi yang optimal kepada masyarakat, pemberlakuan tarif menjadi tahap penting bagi pengelolaan jalan tol sekaligus mendukung stabilitas iklim investasi jalan tol di Indonesia.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," ujar Rudy dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sebagai simulasi untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif sebesar Rp42.500.

Sementara, untuk jarak terdekat, pengendara yang masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif sebesar Rp21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup guna memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke ruas Tol Trans Jawa, baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya.

PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Berikut rincian tarif Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten:

1. Kartasura ke Banyudono:
Golongan I: Rp3.500
Golongan II-III: Rp5.500
Golongan IV-V: Rp7.500

2. Kartasura ke Polanharjo:
Golongan I: Rp24.500
Golongan II-III: Rp37.500
Golongan IV-V: Rp49.000

3. Kartasura ke Klaten:
Golongan I: Rp42.500
Golongan II-III: Rp63.500
Golongan IV-V: Rp84.500

4. Banyudono ke Polanharjo:
Golongan I: Rp21.000
Golongan II-III: Rp31.500
Golongan IV-V: Rp42.000

5. Banyudono ke Klaten:
Golongan I: Rp38.500
Golongan II-III: Rp58.000
Golongan IV-V: Rp77.500

6. Banyudono ke Kartasura:
Golongan I: Rp3.500
Golongan II-III: Rp5.500
Golongan IV-V: Rp7.500

7. Polanharjo ke Klaten:
Golongan I: Rp17.500
Golongan II-III: Rp26.500
Golongan IV-V: Rp35.500

8. Polanharjo ke Banyudono:
Golongan I: Rp21.000
Golongan II-III: Rp31.500
Golongan IV-V: Rp42.000

9. Polanharjo ke Kartasura:
Golongan I: Rp24.500
Golongan II-III: Rp37.000
Golongan IV-V: Rp49.000

10. Klaten ke Polanharjo:
Golongan I: Rp17.500
Golongan II-III: Rp26.500
Golongan IV-V: Rp35.500

11. Klaten ke Banyudono:
Golongan I: Rp38.500
Golongan II-III: Rp58.000
Golongan IV-V: Rp77.500

12. Klaten ke Kartasura:
Golongan I: Rp42.500
Golongan II-III: Rp63.500
Golongan IV-V: Rp84.500

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengumumkan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) segmen Kartasura-Klaten akan diberlakukan tarif. Hal itu berlaku terhitung mulai Jumat (8/11) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," kata Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Akses masuk Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono. Jalan tol ini menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di jalur nasional seperti di Tugu Kartasura, Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

"Dengan melewati jalan tol ini, waktu tempuh dari Klaten ke GT Banyudono bisa dipangkas menjadi hanya 15 menit," tutur Rudy.

Sebagai simulasi, untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 42.500. Sementara untuk jarak terdekat, masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup, dalam memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke Ruas Tol Trans Jawa baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya. PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Rudy menyebut pemberlakuan tarif ini tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara. Sampai saat ini Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten dilengkapi 67 titik Closed-Circuit Television (CCTV), serta 5 titik Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas, tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Jalan tol Jogja-Solo memiliki total panjang 96,57 km dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, selain untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.

Besaran tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km:

Kartasura - Banyudono
Golongan I Rp 3.500
Golongan II 5.500
Golongan III 5.500
Golongan IV Rp 7.500
Golongan V Rp 7.500

Kartasura - Polanharjo
Golongan I Rp 24.500
Golongan II Rp 37.000
Golongan III Rp 37.000
Golongan IV Rp 49.000
Golongan V Rp 49.000

Kartasura - Klaten
Golongan I Rp 42.500
Golongan II Rp 63.500
Golongan III Rp 63.500
Golongan IV Rp 84.500
Golongan V Rp 84.500

Banyudono - Polanharjo
Golongan I Rp 21.000
Golongan II Rp 31.500
Golongan III Rp 31.500
Golongan IV Rp 42.000
Golongan V Rp 42.000

Banyudono - Klaten
Golongan I Rp 38.500
Golongan II Rp 58.000
Golongan III Rp 58.000
Golongan IV Rp 77.500
Golongan V Rp 77.500

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat terjadi kekeliruan beberapa waktu lalu, akhirnya tarifJalan Tol Jogja-Solo segmen Kartasura-Klaten yang dikelola PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), resmi diberlakukan mulai hari ini, Jumat (8/11/2024).

Penetapan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 pada 18 Oktober 2024, tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten.

Tarif berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan rincian jarak terjauh dari Kartasura - Klaten sebagai berikut :

• Kendaraan golongan 1 Rp. 42.500
• Kendaraan golongan 2&3 Rp. 63.500
• Kendaraan golongan 4&5 Rp. 84.500

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah menjelaskan, sejak diresmikan dan beroperasi lebih dari satu bulan tanpa tarif, pemberlakuan tarif ini jadi tahap penting bagi pengelolaan jalan tol sekaligus mendukung stabilitas iklim investasi jalan tol di Indonesia.

"Langkah ini, sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sesuai business plan, membangun dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of service bagi para pengguna jalan tol," kata Rudy, dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Akses masuk Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan nasional dapat melalui Gerbang Tol (GT) Banyudono. Jalan tol ini juga jadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di jalur nasional, seperti di Tugu Kartasura, Delanggu, dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

Waktu tempuh dari Klaten ke GT Banyudono melalui jalan tol ini diklaim hanya 15 menit. Sebagai simulasi, untuk kendaraan golongan I atau pribadi, tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan sebesar Rp 42.500.

Sementara untuk jarak terdekat, yakni masuk dari GT Banyundono dan keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 21.000.

Jalan Tol Jogja-Solo segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans-Jawa dengan sistem transaksi tertutup.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PT JasaMarga Jogja Solo (@jasamargajogjasolo_official)

PT JMJ mengimbau untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Saat ini, progres Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo per 1 November 2024 untuk paket 1.2 Klaten-Purwomartani sudah mencapai 69,57 persen, sedangkan progres konstruksi dan pembebasan lahan 95,12 persen.

Paket 2.1A Purwomartani-Maguwoharjo, progres konstruksi 1,40 persen dan progres pembebasan lahan 64,89 persen serta Paket 2.2B JC Sleman-Trihanggo, untuk konstruksi 38,22 persen dan 74,00 persen untuk progres pembebasan lahan.

Bila terhubung secara penuh, jalan tol ini akan terintegrasi serta mempermudah akses menuju Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Ngawi-Kertasono dan Kota Yogyakarta.

Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), menambah daya saing investasi serta menjadi pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Lilla Karsay mengatakan bahwa Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia sepenuhnya didanai pakai pajak warga negara (WN) Hongaria.

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Alokasi tersebut diberikan dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepeser pun.

Penerapan sistem pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh tanpa setop ini terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini masih belum terlaksana.

“Ini juga berdampak pada hubungan bilateral, hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan, karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek," lanjut Lilla.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo mengatakan bahwa pengembangan sistem MLFF sudah menelan separuh lebih investasi, atau sekitar Rp 2 triliun.

Aldi juga menegaskan bahwa teknologi MLFF siap bila mau diterapkan saat ini dan RITS menunggu arahan pemerintah untuk menerapkannya.

"Dari sistem teknologi enggak ada masalah, yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah," ucap Aldi.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), MLFF digadang menjadi solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di Play Store maupun App Store.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay memastikan implementasi sistem bayar tol nirsentuh dan nirhenti (MLFF) bakal mendorong suksesi program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lilla menyebut, sistem MLFF bakal mendorong efektivitas laju logistik RI. Dengan demikian, dirinya menyebut pemerintah Indonesia perlu segera berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan implementasi MLFF.

“Sejalan dengan program makan bergizi gratis, ini [sistem MLFF] adalah sesuatu yang kami yakini perlu dimiliki Indonesia untuk meningkatkan produksi industri makanan,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Seiring dengan hal itu, badan usaha pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengaku bakal segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan kembali mengenai urgensi implementasi MLFF. Pasaknya, kerja sama investasi MLFF antara Hungaria dan Indonesia sendiri dilakukan lewat koneksi bilateral pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur RITS, Renaldi Utomo menyebut saat ini pihaknya telah mengirimkan konfirmasi mengenai permohonan pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Kalau mengenai pemerintah yang baru, kami masih menunggu konfirmasi komunikasi. Sudah kami coba lakukan, Insya Allah kami akan support dan mendukung kebijakan yang ada pada saat ini,” tambahnya.

Adapun dalam rencananya, RITS menargetkan bahwa implementasi komersial sistem MLFF bakal mulai efektif dilaksanakan pada kuartal I/2025. Padahal semula rencananya sistem ini bakal mulai diterapkan pada akhir 2024.

Akan tetapi, proses implementasinya tertunda usai uji coba perdana sistem pada 12 Desember 2023 disebut perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan budaya berkendara masyarakat Indonesia.

Di mana, pemerintah meminta RITS untuk dapat meningkatkan keamanan sistem berupa penambahan barrier guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Interchange (IC) Ness mendapatkan protes warga akibat debu yang berasal dari kendaraan proyek tersebut.

Junior Project Director Tol Tempino-IC Ness Ahmadi menjelaskan, keluhan ini berasal dari
warga Sungai Duren yang wilayahnya dilalui kendaraan material.

Namun, untuk hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI selaku kontraktor untuk mengakomodasi penyiraman secara berkala.

“Kami mengapresiasi masukan dari masyarakat atau perwakilan selama proses pekerjaan berlangsung, dan kami akan lebih banyak mendengarkan," ungkap Ahmadi dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Selama ini, sebagian besar koordinasi dilakukan dengan Rukun Tetangga (RT) setempat.

"Kami akui belum maksimal, tetapi segera kami realisasikan,” lanjutnya lagi.

Ahmadi menekankan pentingnya memastikan pembangunan jalan tol sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Menurut dia, Hutama Karya bersama kontraktor bekerja sama dengan sejumlah vendor material melalui tahapan pengujian baik dari segi kualitas, mutu, serta izin, peninjauan ulang terhadap keterlibatan sub-kontraktor.

Ini dilakukan untuk memastikan prosedur kerja aman dan dampak terhadap masyarakat dapat diminimalisasi.

Menurut Ahmadi, eselamatan dan keamanan adalah prioritas utama Hutama Karya dalam setiap tahap pembangunan.

Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

"Setiap keluhan dan masukan dari masyarakat akan ditanggapi dengan serius dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Multi Lane Free Flow (MLFF) menargetkan proyek tersebut mulai diterapkan pada kuartal I-2025.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Kami menargetkan MLFF bisa diterapkan pada Kuartal I-2025," ujar Attila.

Namun, RITS menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap bila hendak diterapkan sekarang. Mereka saat ini tengah menunggu arahan pemerintah.

"Semua teknologi MLFF siap untuk dikerahkan, kami siap untuk berkolaborasi," lanjut Attila.

Kolaborasi yang dimaksud adalah penerapan MLFF yang mana ekosistemnya menyangkut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo menegaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongaria yang dimulai pada Maret 2021.

Pengembangan MLFF menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) Pemerintah Hongaria sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau dengan kurs saat ini setara dengan Rp 4,7 triliun.

Untuk pengembangan teknologi hingga uji coba MLFF secara internal, separuh anggaran FDI tersebut atau sekitar 150 juta dolar AS sudah diserap.

"Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit yang sudah terpakai," tutur Aldi.

Aldi juga menegaskan, teknologi MLFF siap dan saat ini RITS menunggu pemerintah untuk menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJT, MLFF dirancang sebagai solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di PlayStore maupun AppStore.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Ada pun penerapan MLFF terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini ditargetkan bisa diuji coba pada Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Multi Lane Free Flow (MLFF) menargetkan proyek tersebut mulai diterapkan pada kuartal I-2025.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Kami menargetkan MLFF bisa diterapkan pada Kuartal I-2025," ujar Attila.

Namun, RITS menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap bila hendak diterapkan sekarang. Mereka saat ini tengah menunggu arahan pemerintah.

"Semua teknologi MLFF siap untuk dikerahkan, kami siap untuk berkolaborasi," lanjut Attila.

Kolaborasi yang dimaksud adalah penerapan MLFF yang mana ekosistemnya menyangkut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo menegaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongaria yang dimulai pada Maret 2021.

Pengembangan MLFF menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) Pemerintah Hongaria sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau dengan kurs saat ini setara dengan Rp 4,7 triliun.

Untuk pengembangan teknologi hingga uji coba MLFF secara internal, separuh anggaran FDI tersebut atau sekitar 150 juta dolar AS sudah diserap.

"Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit yang sudah terpakai," tutur Aldi.

Aldi juga menegaskan, teknologi MLFF siap dan saat ini RITS menunggu pemerintah untuk menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJT, MLFF dirancang sebagai solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di PlayStore maupun AppStore.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Ada pun penerapan MLFF terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini ditargetkan bisa diuji coba pada Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.