JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan, Multi-Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran non-tunai nirsentuh tidak menjadi program prioritas.

Bahkan, kata Dody, sistem ini pun tak masuk dalam program "Quick Wins" yang digarap Kementerian PU.

"Ya tadi itu, kita sesuaikan semua dengan Asta Cita-nya Pak Prabowo," tegas Dody usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dody menjelaskan, Asta Cita yang digagas Prabowo adalah ketahanan pangan, air, maupun energi.

"Kita akan bahas, cuma mungkin tidak hari ini kira-kira begitu," jawab Dody singkat.

Saat ditanya kapan pembahasan mengenai MLFF tersebut digelar, Dody mengungkapkan secepat mungkin.

Sebab, masih ada program strategis Prabowo yang harus dikejar, salah satunya Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

"Enggak, enggak, kalau itu enggak (dilupakan uji coba). Kita kan sudah signing (penandatanganan) sesuatu dengan mereka (RITS). Jadi tetap, tetap, tetap," tegas Dody.

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Lilla Karsay mengatakan, MLFF di Indonesia sepenuhnya didanai pakai pajak warga negara (WN) Hongaria.

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Alokasi tersebut diberikan dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), sehingga tidak menggunakan APBN sepeser pun.

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024. Namun, hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut baru sebesar 57,8 persen.

“Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8 persen dari alokasi anggaran 2024,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024

Dody merinci, anggaran tersebut sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,45 triliun. Bagian ini juga digunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir di Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Seluang, dan lain sebagainya. “Pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan,” ujar Dody.

Selain itu, untuk pembangunan di bidang Bina Marga telah menyerap anggaran sebesar Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, serta jalan tol akses Bandara VVIP. “Untuk pembuatan jalan tol, duplikasi jembatan, dan seterusnya,” imbuhnya.

Kemudian, Kementerian PU juga telah menggunakan anggaran tersebut untuk infrastruktur permukiman sebanyak Rp 12,93 triliun. Dody mengatakan pada bidang ini terdapat pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Gedung Kementerian, dan juga jaringan perpipaan.

Terakhir, anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. Bidang ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 8,37 triliun. “Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah menteri, hunian Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), ASN (Aparatur Sipil Negara), dan juga untuk Paspampres,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024. Namun, hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut baru sebesar 57,8 persen.

“Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8 persen dari alokasi anggaran 2024,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024

Dody merinci, anggaran tersebut sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,45 triliun. Bagian ini juga digunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir di Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Seluang, dan lain sebagainya. “Pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan,” ujar Dody.

Selain itu, untuk pembangunan di bidang Bina Marga telah menyerap anggaran sebesar Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, serta jalan tol akses Bandara VVIP. “Untuk pembuatan jalan tol, duplikasi jembatan, dan seterusnya,” imbuhnya.

Kemudian, Kementerian PU juga telah menggunakan anggaran tersebut untuk infrastruktur permukiman sebanyak Rp 12,93 triliun. Dody mengatakan pada bidang ini terdapat pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Gedung Kementerian, dan juga jaringan perpipaan.

Terakhir, anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. Bidang ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 8,37 triliun. “Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah menteri, hunian Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), ASN (Aparatur Sipil Negara), dan juga untuk Paspampres,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Prabowo Pilih Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Masih soal IKN, Basuki Hadimuljono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala Badan Otorita IKN di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Ketika ditanya soal Wakil Kepala Otorita juga Prasetyo enggan menjawab. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Saat era Jokowi, Basuki rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Basuki Ngaku Jadi Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif baru. Jabatan ini disebut-sebut setara dengan Menteri.

Menurut Hashim, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Basuki Hadimuljono menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 10 tahun alias selama 2 periode Pemerintahan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi). Selama menjabat Menteri PUPR, penampilan Basuki terkenal nyentrik alias mengundang perhatian lantaran punya ciri khas.

Salah satunya sering menggunakan topi berlogo Kementerian PUPR. Topi ini menjadi ciri khas Basuki, selalu melekat dan tak lepas dari kepalanya saat kunjungan kerja ke lapangan.

Kini, topi legendaris itu masuk museum.

"Topi saya kalau ditanyakan sekarang ada di Galeri Bendungan jadi masuk museum," kata Basuki dalam unggahan video di Instagram resmi @kemenpupr, Sabtu (19/10/2024).

Topi Legendaris Basuki Hadimuljono selama 10 tahun jadi Menteri PUPR Foto: Dok. Instagram Kementerian PUPR

Basuki mengatakan dia memiliki dua topi yang digunakan selama dua periode menjadi Menteri PUPR era Jokowi.

"Ada dua topi yang seperti itu, yang periode pertama dan periode kedua. Ada di Galeri Bendungan di Gedung SDA," terangnya.

Topi Basuki berlogo Kementerian PUPR itu sering kali digunakan pada setiap kesempatan, seperti bekerja, meninjau atau meresmikan proyek. Bahkan pernah digunakan saat dirinya ikut menjadi fotografer saat perhelatan KTT G20 di Bali.

Topi Legendaris Basuki Hadimuljono selama 10 tahun jadi Menteri PUPR Foto: Dok. Instagram Kementerian PUPR

Topi itu juga sering ia gunakan saat meninjau atau meresmikan proyek bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena sering kalinya digunakan, topi itu jika dilihat lebih dekat tidak sempurna lagi warnanya.

[Gambas:Instagram]

Lahir di Surakarta, 5 November 1954, Basuki Hadimuljono telah berusia hampir 70 tahun. Selama 10 tahun terakhir, Basuki sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia sudah pamit dari jabatannya seiring dengan proses transisi pemerintah hari Minggu besok.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Basuki jadi salah satu menteri yang banyak menarik perhatian. Dengan tingkahnya yang kocak, Basuki sering mengundang gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Lebih dari itu, ia dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur.

Maklum, kementerian yang dipimpinnya merupakan salah satu ujung tombak pencapaian program strategis yang dicanangkan Kabinet Kerja Jokowi. Tak heran, sejumlah sebutan melekat pada Basuki. Ada yang menyebut Bapak Infrastruktur, ada juga yang menyebutnya Bapak Daendels Indonesia.

Basuki sendiri merupakan alumnus Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada angkatan 1979. Dia juga menyelesaikan pendidikan Master of Science di Civil Engineering Colorado State University, AS, 1989 dan Doctor of Philosophy, Civil Engineering di universitas yang sama pada 1992.

Sepulangnya ke Tanah Air, Basuki kala itu merupakan satu-satunya pegawai Kementerian PU lulusan S3. Pada 2004 hingga 2005, ia pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD.

Lalu, di tahun berikutnya ia juga pernah menjadi Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi dan anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo-Papua. Tak lupa, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari 2006-2007.

Karier Basuki terus menanjak, hingga di usianya yang ke-49 tahun ia berhasil menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA). Lalu, ia berganti jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU. Pada 2007 hingga 2013, Basuki dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.

Setelah itu, ia berganti jabatan sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU selama satu tahun, yakni sampai 2014. Hingga akhirnya, di periode pertama Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR, mulai dari 2014 hingga 2019. Jokowi lalu mempertahankan Basuki di periode selanjutnya, 2019 sampai 2024. Genap 10 tahun.

Rumah Digusur Pembangunan Tol

Basuki dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berhati besar. Bahkan, rumah pribadinya pernah digusur karena terdampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Hal ini terungkap dari cuitan Twitter Mahfud MD. Mahfud yang memuji Basuki karena keikhlasannya mengorbankan rumahnya untuk proyek jalan tol.

Basuki sendiri sempat membeberkan hal ini pada Desember 2018. Saat bicara soal penyediaan rumah untuk generasi milenial, Basuki mengaku rumahnya terkena dampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Basuki juga mengatakan pertama kalinya dalam sejarah rumah menteri akan digusur.

"Baru kali ini dalam sejarah rumah menteri mau digusur, tapi saya bilang (jalur tolnya) jangan dibelokkan, biar saja. Biar saya tunggu ganti ruginya," katanya waktu itu.

Rumah Basuki sendiri diketahui berlokasi di Perumahan Pengairan Rawa Semut, Bekasi Timur. Rumah tersebut kemungkinan dilalui proyek tol Becakayu yang diperpanjang hingga ke Tambun Selatan, Bekasi.

Rumah Basuki Hadimuljono Foto: Isal Mawardi/detikcom

Identik Pakai HP Jadul

Basuki sempat dikenal sebagai satu-satunya menteri yang tak memiliki akun Whatsapp karena menggunakan ponsel jadul. Dalam berbagai kesempatan, dia sering terlihat menggunakan HP jadul dan masih memakai pesan singkat SMS untuk berkomunikasi. detikcom sendiri beberapa kali melakukan komunikasi dengan Basuki lewat SMS, dan selalu dibalas. Dia pernah bilang pada 14 November 2023, ponselnya adalah Nokia lawas.

Namun belakangan, Basuki mengaku sudah memiliki HP yang lebih canggih keluaran baru. Hal itu terungkap saat ada kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ke Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, awal tahun ini.

Pada saat menteri-menteri lain mengobrol, Basuki justru memotret wartawan yang hadir di lokasi menggunakan ponsel pintar (smartphone). Saat kegiatan kunjungan tersebut, para menteri tampak mengobrol santai sebelum Jokowi dan Xanana keluar. Termasuk Basuki yang ikut dalam obrolan itu.

Namun Basuki tiba-tiba menyapa wartawan di lokasi sambil melambaikan tangan. Tidak lama Basuki pun mengeluarkan HP dari kantongnya dan memotret wartawan. Yang menarik, Basuki kini menggunakan smartphone lengkap dengan fitur kamera.

"HP baru, Pak?" tanya seorang wartawan. Namun Basuki tidak menjawab.

Tidak jelas betul ponsel pintar apa yang dipakai Basuki. Yang jelas, bentuknya tidak mirip dengan ponsel jenis iPhone keluaran Apple. Sisi ponsel bagian belakang terdapat dua kamera berukuran besar. Warna asli ponsel tidak terlihat karena menggunakan pelindung ponsel (case).

Jadi Fotografer Dadakan

Selain jadi menteri, Basuki juga sering terlihat beraksi jadi fotografer. Basuki sering terlihat jadi fotografer dadakan di berbagai acara, mulai dari acara domestik hingga acara berskala internasional. Saat Indonesia jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 misalnya.

Ketika Jokowi beserta para tamu meninjau hutan konservasi mangrove di Bali, Basuki malah berpenampilan ala fotografer. Momen pergerakan Basuki bergaya ala fotografer terlihat dari awal pintu masuk menuju wilayah taman Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Basuki tampak menggunakan kaos polo berwarna putih lengan pendek, dengan topi sengaja dipakai terbalik. Gaya Basuki sangat jauh dari tampilan sebagai menteri dengan kameranya yang tampak sibuk mendokumentasikan berbagai momen Jokowi. Basuki bahkan sesekali tertangkap berbaur dengan fotografer luar negeri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ngemper di Aspal Foto: Dok. Kementerian PUPR

Menangis Saat Pamit dari Kementerian PUPR

Jumat kemarin, Basuki pamit ke pegawai Kementerian PUPR. Basuki mengatakan, momen tersebut merupakan momen yang berat. Apalagi mengingat dia telah bekerja di Kementerian PUPR hampir separuh umurnya.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," kata Basuki.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para media sekaligus pegawai PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Saat hendak pulang dari kantornya di malam hari kemarin, Basuki akhirnya menangis. Malam itu adalah malam terakhirnya menghabiskan waktu di tempat yang disebutnya sebagai rumah. "PU ini rumah saya, bukan kantor. Saya jadi, saya meninggalkan rumah," kata Basuki, saat berpamitan.

Jajaran eselon I Kementerian PUPR, sejumlah pegawai PUPR, dan awak media berkumpul di lobby untuk melepas kepergiannya. Basuki menyempatkan diri menyalami dan memeluk mereka satu per satu. Tangisnya mulai pecah saat ia menuju pintu lobby.

Basuki melambaikan tangan ke para anak buahnya. Ia juga menyempatkan diri untuk menundukkan badan dan memberikan penghormatan. Kepergiannya menuju mobil diiringi tepuk tangan dan kalimat 'we love you'. Tangisnya semakin pecah saat dia mulai memasuki mobil. Mukanya semakin memerah, diiringi dengan suara isak tangis.

"I love you semua," ujar Basuki memberi kecup perpisahan.