IDXChannel - Tarif listrik kuartal IV-2024 atau periode Oktober-Desember 2024 diputuskan tetap atau tidak mengalami perubahan. Tarif listrik ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan non subsidi PLN.

"Demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu dalam keterangan resminya, Senin (30/9).

Meski demikian, Jisman mengaku, jika dilihat dari empat parameter yang memengaruhi tarif listrik, seharusnya tarif listrik pada kuartal IV ini mengalami kenaikan.

Empat parameter tersebut adalah kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA) dengan menggunakan realisasi Mei hingga Juli 2024, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut, seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III-2024," kata Jisman.

Jisman menuturkan, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga," kata Jisman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik kuartal IV-2024 atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan non subsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro kuartal IV-2024 menggunakan realisasi pada Mei hingga Juli ini, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III-2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu dalam keterangan resminya, Senin (30/9).

Jisman menuturkan, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" kata Jisman.

(Fiki Ariyanti)

Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) memberikan dukungan penuh pada pemerintah dan PT PLN (Persero) yang mengeluarkan regulasi untuk melakukan pelebaran batas daya pada beberapa golongan (stratifikasi) tarif listrik PT PLN (Persero).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik.

Kehadiran beleid ini diyakini bakal memberikan dampak positif dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Kita sangat mengapresiasi, ini adalah ikhtiar dari Kementerian ESDM berkolaborasi dengan PLN. Soal tarif sudah terbantu dan soal infrastruktur itu adalah bagian kami, perlu diketahui pelaku usaha di asosiasi kami sangat menghargai ini," ujar Rian, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8).

Rian menjelaskan, terbitnya beleid ini menuai tanggapan positif pelaku usaha yang tergabung dalam AEML. Infrastruktur Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk roda dua diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar 50 persen dari rencana awal pasca hadirnya aturan stratifikasi tarif listrik ini.

Selain itu, infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga diproyeksikan bakal semakin masif.

"Kami berharap ini semua menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada kendaraan listrik dan ini akan mendorong pemerataan infrastruktur kendaraan listrik ke depannya," ujarnya.

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menegaskan, PLN senantiasa berkomitmen mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui penguatan pasokan listrik, dan pengembangan infrastruktur.

Tak hanya itu PLN juga menghadirkan program diskon interaktif seperti diskon tarif charging hingga 30 persen pada pukul 22.00 sd 05.00, diskon tambah daya dan pasang baru bagi penyedia Infrastruktur EV Charging serta pemilik kendaraan listrik.

Sejak 2021 hingga saat ini PLN sukses meningkatkan lebih dari 5 kali lipat jumlah SPKLU menjadi 1.615 unit, kemudian jumlah home charging services meningkat 142 kali lipat menjadi 15.869.

Selanjutnya, PLN juga berhasil meningkatkan 1,2 kali lipat jumlah SPLU menjadi 9.956, dan 8 kali lipat SPBKLU atau sebanyak 2.200.

Untuk keberadaan 1.615 SPKLU merupakan kolaborasi PLN bersama 28 mitra yang tersebar di 1.154 lokasi seluruh Indonesia. Dengan rincian, 1023 SPKLU milik PLN dan 592 SPKLU milik mitra.

"PLN terus berkomitmen mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air, baik itu melalui Kecukupan pasokan listrik yang andal, pengembangan infrastruktur pendukung serta berbagai program insentif," kata Edi.