JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang aman dan lancar juga menjadi salah satu program prioritas jangka pendek.

Hal itu disampaikan Meutya saat memaparkan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama Kemenkomdigi di bawah kepemimpinannya di hadapan Komisi I DPR RI.

“Komdigi telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendukung kampanye pilkada damai. Tidak hanya berupa SMS blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi imbauan pilkada damai,” ujar Meutya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, lanjut Meutya, Kemenkomdigi juga meningkatkan pengamanan dan pengawasan ruang digital dengan melakukan patroli siber.

Hal ini dilakukan untuk menangani konten negatif, misalnya misinformasi, hoaks dan ujaran kebencian selama Pilkada.

“Komdigi juga melakukan dukungan terhadap pengawasan komunikasi publik saat kampanye dengan memantau sentimen media. Terutama di beberapa provinsi yang kita anggap berpotensi untuk pelaksanaan pilkada yang cukup hangat,” ungkap Meutya.

Politikus Golkar itu menambahkan, Kemenkomdigi juga memonitor, mengawasi dan mengendalikan spektrum frekuensi radio, agar layanan telekomunikasi dapat berjalan baik selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Termasuk koordinasi dengan aparat seperti tni polri, sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan,” kata Meutya.

Di samping itu, lanjut Meutya, dukungan terhadap distribusi logistik Pilkada serentak 2024 juga dilakukan melalui kolaborasi dengan PT POS Indonesia.

Salah satunya menyediakan sistem pelacakan dalam proses distribusi logistik.

“Jadi sistem tracking yang terhubung ke sistem KPU. Platform pengiriman logistik Pemilu dan dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan monitoring distribusi logistik Pemilu secara real time,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dilaksanakan hari ini, Selasa (5/11/2024).

Pilpres AS dinilai begitu penting karena dapat mempengaruhi keadaan di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini, Pilpres AS menjadi ajang pertempuran bagi dua kandidat kuat yakni Donald Trump vs Kamala Harris.

Donald Trump merupakan mantan presiden AS yang telah menjabat selama 2 periode. Ia berasal dari Partai Republik yang menjadi pesaing Partai Demokrat.

Adapun Partai Demokrat kini memajukan Kamala Harris untuk menggantikan Joe Biden yang memilih mundur sebagai capres.

Dilakukan pada 5 November 2024, kapan pengumuman hasil disiarkan secara resmi?

Mengutip Telegraph, hasil Pilpres AS tak langsung bisa disiarkan meski pemungutan suara sudah dilakukan.

Biasanya hasilnya baru bisa diketahui dan diumumkan setelah beberapa hari. Namun hasilnya hampir bisa terlihat sebelum suara final dihitung.

Setelah pemungutan suara dilakukan, perhitungan suara biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga minggu.

Perhitungan tersebut tak bisa dilakukan dengan cepat lantaran terdapat beberapa daerah yang memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Misalna Alaska dan Hawaii yang mungkin akan tertinggal dalam perhitungan suara.

Pada 2020 lalu, kemenangan Joe Biden sebagai presiden AS diumumkan setelah empat hari dilakukan pemungutan suara.

Kandidat Pemenang Pilpres AS 2024

Berdasarkan survei yang dilakukan di AS per 3 November 2024, rata-rata mengklaim Harris akan keluar sebagai pemenang.

Suara Harris dinilai lebih unggul tipis dibandingkan Trump. Melansir New York Times, Harris mendapat suara 49 persen, sedangkan Trump 48 persen.

Namun dalam survei yang sama, Trump cenderung unggul di sejumlah negara yang belum jelas pemenangnya.

Kemudian staf editor survei The New York Times, Ruth Igelnik, mengatakan bahwa ada tujuh negara bagian yang kemungkinan menentukan hasil Pemilu AS 2024.

Ketujuh negara bagian itu adalah Pesylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Nevada, dan Arizona.

Adapun berdasarkan hasil survei sementara, Trump unggul di sebagian besar negara-negara tersebut.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp 2,7 triliun per kuartal III 2024.

Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi mengatakan, raihan tersebut masih jauh dari target marketing sales perseroan di tahun 2024, yaitu Rp 5 triliun.

Target dan raihan marketing sales SMRA cenderung konservatif di tahun 2024. Hal tersebut mengingat banyak sentimen global dan domestik yang membuat pasar volatil di sepanjang tahun ini, khususnya rangkaian hajatan politik Pemilu 2024.

“Tahun ini kami memang konservatif, karena ini tahun politik dan masyarakat yang masih wait and see. Namun, setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, kami optimistis kinerja bisa semakin baik,” ujarnya saat ditemui Kontan di Tangerang, Rabu (30/10).

Akibat pasar yang masih wait and see, sejumlah jadwal rilis produk baru SMRA juga diundur di paruh kedua tahun 2024.

Di kuartal III 2024 saja, SMRA telah merilis dua produk baru. Yaitu, Cluster Louise di Kawasan Summarecon Serpong dan Kawasan Summarecon Tangerang.

Adrianto menuturkan, SMRA masih akan meluncurkan beberapa produk lagi hingga akhir Desember 2024. Bentuk aset yang akan dirilis adalah produk hunian, karena SMRA masih menjagokan aset ini untuk menopang kinerja di tahun 2024.

Porsi kontribusi aset hunian alias property development ke pendapatan SMRA di tahun 2024 sebesar sekitar 70%. Sementara, sisanya 30% berasal dari pendapatan berulang alias recurring income.

“Permintaan masyarakat untuk aset hunian masih sangat tinggi. Dengan sejumlah rilis itu, kami optimistis target marketing sales Rp 5 triliun di tahun ini bisa tercapai,” tuturnya.

Geliat usaha pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kian lesu meski pada 2024 ini pemerintah menyelenggarakan pemilihan unum (pemilu) serentak. Bahkan kondisi ini membuat sejumlah pedagang di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye Pilpres, Pileg, maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin kemarin.

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Ia berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Minggu (20/10/2024), total harta kekayaan Prabowo mencapai Rp 2,04 triliun. Ia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2024 sebagai Menteri Pertahanan.

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari delapan bidang tanah dan dua bangunan dengan total Rp 275.320.450.000. Aset itu tersebar di kabupaten/kota Jakarta Selatan dan Bogor.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 841 m2/580 m2 di Jakarta Selatan Rp 32.666.905.000, tanah seluas 48.970 m2 di BOGOR Rp 9.794.000.000, tanah seluas 8.905 m2 di Bogor Rp 5.467.670.000, serta tanah dan bangunan seluas 8.365 m2/2175 m2 di Jakarta Selatan Rp 158.491.875.000.

Selanjutnya ada bangunan seluas 760 m2 di Bogor Rp 5 miliar, tanah seluas 2.100 m2 di Bogor Rp 45 miliar, tanah dan bangunan seluas 1 m2/180.000 m2 di Bogor Rp 15 miliar, tanah dan bangunan seluas 1 m2/61 m2 di Bogor Rp 400 juta, tanah dan bangunan seluas 10.000 m2/800 m2 di Bogor Rp. 3 miliar, serta bangunan seluas 500 m2 di Bogor Rp 500 juta.

Kemudian, Prabowo memiliki delapan kendaraan dengan nilai Rp 1,25 miliar. Rinciannya Mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 Rp 400 juta, Mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 Rp 130 juta, Mobil Land Rover Jeep tahun 1994 Rp 50 juta, Mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 Rp 50 juta, Mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 Rp 175 juta, Sepeda Motor Suzuki tahun 2002 Rp 3,5 juta, Mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 Rp 400 juta, serta Mobil Land Rover Jeep tahun 1992 Rp
50 juta.

Berikutnya, Prabowo tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 16,41 miliar, surat berharga dengan total Rp 1,70 triliun, serta kas dan setara kas Rp 47,8 miliar. Dengan demikian, total hartanya mencapai Rp 2,04 triliun tanpa utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024, akan mengundang banyak tokoh penting.

Di antara yang diundang adalah pasangan calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami akan mengundang kandidat presiden dan kandidat wakil presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 kemarin," kata Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Meskipun demikian, MPR RI belum dapat memastikan kehadiran dua pasangan calon tersebut.

Undangan resmi baru akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan, dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau," tutur dia.

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.

Selain itu, tokoh lain yang diundang termasuk Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, serta para mantan presiden dan wakil presiden lainnya, hingga para ketua umum partai politik.

"Tentu saja Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan," ujarnya.

Muzani juga menambahkan bahwa para kepala negara sahabat akan diundang, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar proses pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti dapat berjalan lancar.

"Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi, meskipun dalam suasana perbedaan perasaan pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas KPPS 2024

KPPS memiliki sejumlah tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas KPSS diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Tugas Utama anggota KPSS yakni menyelenggarakan pemungutan suara.

Berikut tugas dan tanggung jawab petugas KPPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS
• Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus

Masa Kerja Petugas KPPS 2024

Masa kerja petugas KPPU yakni selama ditetapkan menjadi anggota KPPS hingga Pilkada selesai. Biasanya petugas KPPS Pilkada memiliki masa kerja selama 1 bulan penuh.

Untuk petugas KPPS pada pelaksaan Pilkada 2024, mereka akan bertugas mulai dari tanggal 7 November 2024 hingga 8 Desember 2024.

Rinciannya terdapat pada jadwal berikut ini:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024: 7 November-8 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok menuju level 7.592,64 pada penutupan sesi I perdagangan hari ini, Senin (30/9/2024). Meski begitu, saham BRMS, BUMI & PTRO terpantau menghijau siang ini.

Data RTI Business menunjukkan IHSG terkoreksi sebesar 1,35% atau 104,27 poin ke posisi 7.592,64 pada sesi I perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 7.579 hingga 7.696.

Total perdagangan saham mencapai 14,61 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp7,68 triliun dan frekuensi sebanyak 838.950 kali. Tercatat 186 saham menguat, 398 saham melemah, dan 208 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa tercatat mencapai Rp12.728 triliun.

Meski indeks komposit terkoreksi lebih dari 1%, sejumlah emiten terpantau masih mampu parkir di zona hijau, seperti BRMS milik Grup Bakrie yang melesat 12% atau 24 poin ke level Rp224 per lembar. Ada pula BUMI yang naik 2,46% atau 3 poin ke posisi Rp125 per lembar, tak ketinggalan saham PTRO milik Prajogo Pangestu juga menguat 3,16% menuju level Rp13.875 per lembar.

Sementara itu, saham-saham big caps yang parkir di zona merah di antaranya BBRI yang turun 2,55% ke posisi Rp4.970, disusul saham AMMN yang terkoreksi 1,31% ke posisi Rp9.400 per lembar, dan saham BREN yang turun 4,88% ke level Rp6.825 per lembar.

Dalam jajaran saham top losers, saham MEJA masuk deretan saham terboncos dengan penurunan 7,41% ke posisi Rp175 per saham, sementara saham yang melonjak tinggi dan masuk daftar top gainers di antaranya adalah BOBA dengan kenaikan 22,47% ke Rp218 per saham.

Sebelumnya, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memproyeksikan IHSG akan melakukan rebound pada perdagangan hari ini.

"IHSG berpotensi sedikit teknikal rebound di tengah data PCE US yang menurun yang memvalidasi potensi The Fed kembali cut rate," kata Fanny, Senin (30/9/2024).

Dia menyebut support IHSG berada pada level 7.630-7.660 dan resistance pada level 7.750-7.800 hari ini.

Adapun saham-saham yang menjadi top picks dari BNI Sekuritas hari ini adalah MEDC, PGAS, PTRO, INCO, BBNI, dan FILM.

Terpisah, analis teknikal Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tasrul Tanur mengatakan IHSG akan konsolidasi pada perdagangan hari ini dengan rentang pergerakan 7.657–7.739 dan critical level di 7.600.

Tiga saham bank besar BBCA, BBRI, dan BBNI mendapat rekomendasibuy on weakness pada perdagangan hari ini.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Upah minimum akan diumumkan pada 21 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Wakil Ketua Depenas Agus Dermawan mengatakan, pembahasan upah minimum sudah berjalan dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembahasan penetapan upah minimum sudah masuk pada Sidang Pleno ke-4 dan diharapkan rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Pokoknya Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Adapun, upah minimum 2024 juga ditetapkan dengan menggunakan formulasi PP No.51/2023. Formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2024 tertinggi:

3. DKI Jakarta Rp5.067.381,00

4. Papua Rp4.024.270,00

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00

6. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00

7. Aceh Rp3.460.672,00

8. Sumatra Selatan Rp3.456.874,00

9. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00

10. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00

11. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00

12. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga yang ingin menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). Berikut ini tahapan lengkap rekrutmen Petugas KPPS pada Pilkada Serentak 2024.

Bagi pendaftar yang lolos menjadi anggota KPPS, akan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Honor yang akan diterima oleh anggota KPPS selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tercantum dalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor 647 terkait KPU.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengemukakan bahwa honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp900.000, sementara untuk anggotanya sebesar Rp850.000 untuk bekerja selama satu bulan.

"Untuk Ketua KPPS Rp900.000 dan untuk anggota KPPS Rp850.000," tuturnya di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9).

Adapun masa kerja petugas KPPU yakni selama ditetapkan menjadi anggota KPPS hingga Pilkada selesai. Biasanya petugas KPPS Pilkada memiliki masa kerja selama 1 bulan penuh.

Untuk petugas KPPS pada pelaksaan Pilkada 2024, mereka akan bertugas mulai dari tanggal 7 November 2024 hingga 8 Desember 2024.

Rinciannya terdapat pada jadwal berikut ini:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024: 7 November-8 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

KPU sendiri mempriotitaskan petugas KPPS yang masih berusia muda mengingat beban kerjanya cukup berat selama satu bulan di Pilkada Serentak 2024.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengakui syarat untuk menjadi petugas KPPS harus berusia 17-50 tahun.

Kendati demikian, dia mengusulkan kepada seluruh KPUD agar mempriotitaskan untuk anggota yang berusia di bawah 50 tahun.

"Kita mengarahkan kepada teman-teman KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi lebih mengutamakan calon anggota KPPS di bawah 50 tahun," tutur Parsadaan di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Syarat Lengkap Daftar KPPS di Pilkada 2024

Syarat pendaftaran anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain merupakan WNI, berusia 17 tahun paling rendah dan paling tinggi 55 tahun, memiliki integritas jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik minimal lima tahun.

Tidak hanya itu, calon pendaftar mampu dan sehat secara jasmani rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Adapun dokumen pendukung yakni fotokopi KTP elektronik.

“Kita spesifik memperhatikan tiga hal, gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat,” lanjut Parsadaan Harahap.

Berikut syarat lengkap anggota KPPS

• Warga negara Indonesia (WNI);
• Berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun;
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Cara Daftar Menjadi Pertugas KPPS

Cara mendaftar untuk menjadi petugas KPSS yakni harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian mulai mempersiapkan berkas seperti berikut ini:

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

Setelah itu, masyarakat yang ingin menjadi petugas KPSS bisa mendatangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga yang ingin menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). Berikut ini tahapan lengkap rekrutmen Petugas KPPS pada Pilkada Serentak 2024.

Jadwal Rekrutmen Petugas KPPS di Pilkada 2024

• 17 – 21 September 2024: Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
• 17 – 28 September 2024: Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
• 18 – 29 September 2024: Penelitian administrasi calon anggota KPPS
• 30 September – 2 Oktober 2024: Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KKPS
• 30 September – 5 Oktober 2024: Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS
• 5 – 7 Oktober 2024: Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS
• 7 November 2024: Penetapan dan pelantikan anggota KPPS
• 7 November 2024 – 8 Desember 2024: Masa kerja KPPS

Syarat Daftar KPPS di Pilkada 2024

Syarat pendaftaran anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain merupakan WNI, berusia 17 tahun paling rendah dan paling tinggi 55 tahun, memiliki integritas jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik minimal lima tahun.

Tidak hanya itu, calon pendaftar mampu dan sehat secara jasmani rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Adapun dokumen pendukung yakni fotokopi KTP elektronik.

“Kita spesifik memperhatikan tiga hal, gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat,” kata Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap pada Selasa (17/8/2024).

Berikut syarat lengkap mendaftar menjadi anggota KPPS:

• Warga negara Indonesia (WNI);
• Berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun;
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.