Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang perdana kasus Tia Rahmania melawan Bonnie Triyana dan PDIP dalam sengketa terkait dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Kamis (10/10/2024).

Selain Bonnie dan Mahkamah PDIP, Tia juga menggugat Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu Banten.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdata itu digelar di ruangan Soebekti 2 yang dimulai 11.00 WIB.

"Agenda sidang pertama [penggugat Tia Rahmania]," dalam SIPP dikutip Kamis (10/10/2024).

Adapun dalam petitumnya, Tia meminta PN Jakpus agar mengabulkan semua gugatannya yakni, menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana putusan Mahkamah PDIP tertanggal (14/8/2024).

"Menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2024," dalam petitum yang diajukan Tia.

Tia Gugat KPU ke PTUN

Selain itu, Tia juga telah mengajukan gugatannya terhadap KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu didaftarkan ke PTUN pada (7/10/2024) dan teregister dalam nomor perkara 363/G/2024/PTUN.JKT.

"Perkara 363/G/2024/PTUN.JKT [tergugat KPU RI]," dalam SIPP PTUN.

Hanya saja, untuk poin gugatan Tia Rahmania terhadap KPU RI ke PTUN itu belum ditampilkan di SIPP.

Sekadar informasi, Ria Rahmania adalah bekas kader PDIP. Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I. Namun demikian, statusnya sebagai caleg terpilih dipersoalkan oleh Bonnie Triyana.

Bonnie kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu. Di sisi lain, Mahkamah PDIP kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian karena Tia dianggap menggelembungkan suara. PDIP lalu mengajukan Bonnie untuk menggantikan Tia sebagai caleg terpilih yang kemudian dilantik sebagai anggota DPR pada pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania berencana untuk membuat laporan polisi usai pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) melalui Mahkamah Partai. Laporan itu akan dilakukan setelah terbitnya putusan atas gugatan yang dilayangkan Tia kepada PDIP.

Penasihat hukum Tia, Jupriyanto Purba, mengatakan pihaknya mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi terkait dengan upaya hukum yang ingin dilakukan. Namun, terangnya, pihak kepolisian meminta agar pihak Tia menunggu sampai gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memeroleh putusan hakim.

"Jadi kita diminta menunggu untuk sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeroleh keputusan. Itulah yang jadi konsultasi, karena ini menyangkut tentang Undang-undang Partai Politik," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, Tia berencana melapor ke polisi karena keberatan atas putusan Mahkamah Partai PDIP. Putusan itu menyatakan bahwa Tia terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadinya pada Pileg 2024 lalu.

Putusan Mahkamah Partai PDIP itu disebut berbeda dengan putusan Bawaslu Banten soal delapan PPK di dapil tersebut, yang terbukti bersalah melakukan penggelembungan suara. Jupryanto menilai putusan mahkamah merupakan tuduhan kepada kliennya.

Di sisi lain, Tia disebut belum menerima salinan putusan Mahkamah Partai PDIP yang menjatuhkannya sanksi pemecatan. Adapun pemberitahuan yang sudah diterima olehnya berupa surat pemecatan sebagai anggota partai.

"Jadi kita belum dapat sampai dengan saat ini. Baru yang kita dapatkan surat pemecatan sebagai anggota partai, itupun kemarin bukan pada saat [keputusan batal jadi anggota DPR terpilih, red] dikeluarkan KPU," papar Jupryanto.

Adapun Mahkamah Partai PDIP dinilai tidak berwenang memutuskan bahwa Tia melakukan kejahatan UU Pemilu berupa penggelembungan suara. Jupryanto mengatakan apabila adanya dugaan kejahatan pidana dimaksud, harus ditangani oleh penegak hukum terlebih dahulu.

Sementara itu, Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024. Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

Dia menyampaikan bahwa upaya konsultasi yang dilakukan olehnya ke Bareskrim Polri untuk membersihkan namanya.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Adapun gugatan yang dilayangkan oleh pihak Tia di PN Jakarta Pusat terdaftar kemarin, Kamis (26/9/2024), dengan nomor perkara 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst. Perkara itu sudah masuk ke tahap persidangan.

Ada tiga pihak tergugat, salah satunya yakni Mahkamah Partai PDIP. Kemudian, ada Bonnie Triyana selaku caleg DPR terpilih yang menggantikan Tia.

Pihak tergugat lainnya yaitu Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Dalam putusan Mahkamah Partai, Tia disebut memindahkan sebanyak 251 suara milik Hasbi. Kemudian, terdapat tiga turut pihak tergugat yaitu DPP PDIP, KPU serta Bawaslu Banten.

Dalam petitum gugatan, Tia meminta Majelis Hakim menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah PDIP No.009/240514/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024.

Majelis Hakim juga diminta untuk menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029.

Tia mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024), didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Jupriyanto Purba. Tia Rahmania adalah caleg DPR Dapil Banten 1 itu menyebut kedatangannya ke kepolisian hari untuk berkonsultasi ihwal langkah hukum yang akan dilakukan.

Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024.

Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya kepada wartawan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Perempuan yang juga berkarier sebagai dosen itu mengeklaim hanya ingin membersihkan namanya, tanpa keinginan untuk bisa terpilih lagi sebagai legislator Senayan. Dia membantah putusan internal PDIP bahwa dia mencuri suara rekannya sesama caleg.

Tia menuturkan, dia berani untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai itu karena bimbingan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati berencana untuk menempuh proses hukum, dia menyatakan tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP.

"Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit," ujarnya.

Adapun KPU menerbitkan keputusan bahwa Tia tidak lagi menjadi anggota DPR terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU No.1368/2024. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara. Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Nama Tia menjadi sorotan belakangan ini usai menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di tengah pemaparan materi antikorupsi bagi caleg DPR terpilih, Senin (23/9/2024). Kritik itu disampaikan Tia ke Ghufron pada acara yang diselenggarakan Lemhannas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh antara PDI Perjuangan alias PDIP dengan Tia Rahmania akhirnya berlanjut ke ranah pidana. Kubu Tia akan melaporkan semua pengurus partai berlambang banteng tersebut ke Polri.

Penasihat hukum Tia Rahmania, Jupryanto Purba menegaskan bahwa tuduhan PDIP terhadap kliennya tidak benar dan fitnah serta tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dia mengakui bahwa kliennya sudah pernah dilaporkan Bonnie Triyana ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Namun, menurutnya, putusan menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti melakukan pelanggaran adninistrasi seperti yang telah dituduhkan Bonnie Triyana.

"Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut tertuang di dalam no putusan nomor:002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024," tuturnya dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, dia juga mengemukakan kliennya juga sempat dilaporkan atas dugaan tindak pidana. Namun hasilnya, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Putusan laporan tindak pidana pemilu dengan nomor laporan : 005/REG/LP/PL/11.00/IV/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan tercantum pada Formulir Model B.18 Bawaslu Provinsi Banten," katanya.

Dia juga menilai bahwa tindakan mahkamah PDIP merupakan fitnah dan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang.

"Fitnah itu, itu mau kita clearkan, kejahatan itu terhadap kehormatan seseorang. Besok kemungkinan laporannya," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kliennya baru tahu soal perubahan namanya di KPU pada hari Senin 23 September 2024 malam, hari yang sama ketika ia mengkritik keras Wakil KPK Nurul Ghufron.

"Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumah Tia pada hari ini yaitu Kamis 26 September 2024. Padahal surat itu telah ditanda tangani 13 September dan tidak pernah disampaikan ke Tia Rahmania, sehingga muncul dugaan adanya kelompok kejahatan yang sengaja ingin menjatuhkan Tia Rahmania menjelang pelantikannya," tuturnya.

PDIP Jelaskan Perkara

Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap alasan di balik pemecatan kadernya yang juga merupakan anggota DPR terpilih 2024–2029 dari Dapil Banten 1, Tia Rahmania.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Artinya, kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

Untuk itu, Chico pun memastikan tidak ada kaitan antara kritik terbuka Tia di acara tersebut ke Ghufron dengan pemecatannya.

"Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," lanjut Chico.

Sebagai informasi, lanjutnya, Mahkamah Partai menyidangkan total 180 kasus perselisihan perolehan suara dan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.

Kasus yang disidangkan terjadi di level DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI.

"Dari 180 kasus, ada 11 perkara yang dikabulkan, antara lain untuk DPR RI Bonnie Triyana di Dapil Banten I dan Didik Hariyadi di Dapil V Jateng," pungkas Chico.

Bisnis.com, JAKARTA--PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap kronologi temuan penggelembungan suara yang telah dilakukan kadernya bernama Tia Rahmania pada Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024 hingga batal dilantik.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy menjelaskan perkara yang melibatkan Tia Rahmania itu berawal adanya permohonan pengajuan sengketa di internal partai oleh Bonny Triyana yang sudah dimulai 5 bulan lalu.

Bonny mengajukan permohonan tersebut karena ada putusan dari Bawaslu Provinsi Banten yang memutus 8 PPK di Kecamatan di Dapil Banten I, pada 13 Mei 2024.

"Jadi mereka terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Tia Rahmania dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Partai PDIP pada 14 Agustus 2024 lalu langsung menyidangkan perkara yang melibatkan Tia Rahmania.

"Mahkamah Partai memutus Tia Rahmania terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai," katanya.

Kemudian, pada 30 Agustus 2024, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU, lalu pada 3 September 2024, Mahkamah Etik atau Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus Tia bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," katanya.

Selanjutnya, pada 13 September 2024, DPP PDIP telah mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania kepada KPU dan pada 23 September 2024, KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI

"Jadi, kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhamnas kemudian Partai memecat Saudara Tia Rahmania ini. Tidak benar. Jadi, ini prosesnya sudah panjang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Tia Rahmania tidak terima PDI Perjuangan (PDIP) memfitnahnya telah menggelembungkan suara di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I pada saat Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024.

Penasihat hukum Tia Rahmania, Jupryanto Purba menegaskan bahwa tuduhan PDIP terhadap kliennya tidak benar dan fitnah serta tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dia mengakui bahwa kliennya sudah pernah dilaporkan Bonnie Triyana ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Namun, menurutnya, putusan menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti melakukan pelanggaran adninistrasi seperti yang telah dituduhkan Bonnie Triyana.

"Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut tertuang di dalam no putusan nomor:002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (26/9).

Selain itu, dia juga mengemukakan kliennya juga sempat dilaporkan atas dugaan tindak pidana. Namun hasilnya, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Putusan laporan tindak pidana pemilu dengan nomor laporan : 005/REG/LP/PL/11.00/IV/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan tercantum pada Formulir Model B.18 Bawaslu Provinsi Banten," katanya.

Dia juga menilai bahwa tindakan mahkamah PDIP merupakan fitnah dan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang.

"Fitnah itu, itu mau kita clearkan, kejahatan itu terhadap kehormatan seseorang. Besok kemungkinan laporannya," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kliennya baru tahu soal perubahan namanya di KPU pada hari Senin 23 September 2024 malam, hari yang sama ketika ia mengkritik keras Wakil KPK Nurul Ghufron.

"Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumah Tia pada hari ini yaitu Kamis 26 September 2024. Padahal surat itu telah ditanda tangani 13 September dan tidak pernah disampaikan ke Tia Rahmania, sehingga muncul dugaan adanya kelompok kejahatan yang sengaja ingin menjatuhkan Tia Rahmania menjelang pelantikannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA-- PDI Perjuangan (PDIP) memastikan telah menemukan bukti yang cukup untuk memecat kadernya yang bernama Tia Rahmania. Caleg terpilih PDI-P karena terbukti menggelembungkan suara di Pileg 2024.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDI-Perjuangan, Ronny Talapessy menyebut bahwa keputusan memecat Tia Rahmania itu sudah sesuai dengan undang-undang partai politik.

Menurut Ronny, dalam undang-undang itu telah dijelaskan bahwa sengketa internal partai harus diselesaikan oleh mahkamah partai, maka dari itu PDI-Perjuangan telah menuntaskan sengketa terkait Tia Rahmania itu.

"Jadi, proses dari saudari Tia ini bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Ronny mengemukakan proses penyidangan tersebut dilakukan secara profesional dan di setiap pemeriksaan perkara ada terkait pengaduan dengan sengketa legislatif.

Menurut Ronny, ada 135 kasus yang telah diperiksa dari tingkatan DPRD hingga DPR. Kemudian, dari 135 kasus tersebut, sekitar 11 permohonan telah dikabulkan, di mana salah satunya gugatan Bonnie Triyana terhadap Tia.

"Terkait dengan saudari Tia ini, didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis, bahwa pada 13 Mei 2024, seluruh provinsi Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di Dapil Banten I, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania," kata Ronny.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara tentang pemecatan terhadap Tia Rahmania, anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan alias dapil Banten I.

Pemecatan Tia Rahmania tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keptusan KPU No 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024.

Adapun, Puan tak banyak bicara soal alasan dua kadernya dipecat, dia hanya menyebut bahwa PDIP memiliki mahkamah partai yang bisa memutuskan caleg bisa dilantik atau tidak.

“Memang di internal kita memiliki mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait salah satu caleg dari internal bisa dilantik atau tidak dilantik. Bagaimana detailnya, silakan ditanyakan ke DPP partai,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa pemecatan kadernya ini bukan berkaitan dengan Tia Rahmania yang menyindir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat sesi pembekalan yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (23/9/2024).

Putri Megawati Soekarnoputri tersebut menjelaskan bahwa surat pemberitahuan sudah dilayangkan kepada KPU sebelum acara Lemhannas diadakan.

“Soal mengkritik Pimpinan KPK tidak ada hubungannya, karena memang acara di Lemhannas dilaksanakan setelah surat pemberitahuan dilayangkan kepada KPU, jadi tidak ada hubungannya. Ini jangan salah pengertian sepertinya adanya ketidaksukaan parpol dengan KPK, tuturnya.

Sebelumnya, Tia mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam acara Lemhannas tersebut.

Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

Pegawai Kementan dimaksud merupakan keluarga dari salah satu kerabat Ghufron.

Atas perbuatannya, pimpinan KPK 2019-2024 itu dijatuhi sanksi etik berupa teguran tertulis.

“Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos Dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimmana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos? Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak,” ujar Tia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara tentang pemecatan terhadap Tia Rahmania, anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan alias dapil Banten I.

Pemecatan Tia Rahmania tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keptusan KPU No 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024.

Adapun, Puan tak banyak bicara soal alasan dua kadernya dipecat, dia hanya menyebut bahwa PDIP memiliki mahkamah partai yang bisa memutuskan caleg bisa dilantik atau tidak.

“Memang di internal kita memiliki mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait salah satu caleg dari internal bisa dilantik atau tidak dilantik. Bagaimana detailnya, silakan ditanyakan ke DPP partai,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa pemecatan kadernya ini bukan berkaitan dengan Tia Rahmania yang menyindir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat sesi pembekalan yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (23/9/2024).

Putri Megawati Soekarnoputri tersebut menjelaskan bahwa surat pemberitahuan sudah dilayangkan kepada KPU sebelum acara Lemhannas diadakan.

“Soal mengkritik Pimpinan KPK tidak ada hubungannya, karena memang acara di Lemhannas dilaksanakan setelah surat pemberitahuan dilayangkan kepada KPU, jadi tidak ada hubungannya. Ini jangan salah pengertian sepertinya adanya ketidaksukaan parpol dengan KPK, tuturnya.

Sebelumnya, Tia mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam acara Lemhannas tersebut.

Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

Pegawai Kementan dimaksud merupakan keluarga dari salah satu kerabat Ghufron.

Atas perbuatannya, pimpinan KPK 2019-2024 itu dijatuhi sanksi etik berupa teguran tertulis.

“Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos Dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimmana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos? Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak,” ujar Tia.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan telah memecat calon anggota DPR terpilih, Tia Rahmania. Tia adalah caleg terpilih dari daerah pemilihan alias Dapil Banten 1.

Informasi pemecatan atau pemberhentian terhadap Tia tertuang dalam KPU No.1.368/2024 tentang Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2024.

Adapun beleid itu menunjuk Bonnie Triyana menggantikan Tia sebagai anggota DPR terpilih. Bonnie dalam pengumuman itu tercatat memperoleh suara sebanyak 36.516.

"[Bonnie Triyana] menggantikan calon
terpilih atas nama Tia Rahmania," demikian dikutip dari Keputusan KPU.

Adapun, tulis keputusan tersebut, Tia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat
menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai.

Dalam catatan Bisnis, perolehan suara Tia memang sempat dipersoalkan oleh Bonnie Triyana. Bonnie adalah politikus PDIP nomor urut 1 di Dapil Banten 1. Sengketa suara antara Bonnie dan Tia bahkan telah sampai di Bawaslu Banten.

Bisnis mencatat salah satu putusan yang diajukan oleh salah satu tim pemenangan Bonnie Triyana ke Bawaslu Banten.

Semprot Nurul Ghufron

Tia beberapa hali belakangan viral di berbagai media karena aksinya menginterupsi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat sesi pembekalan yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (23/9/2024).

Pada saat interupsi disampaikan ke forum, Ghufron sebagai pemateri tengah menjelaskan soal jenis-jenis korupsi. Dia menyebut tiga jenis korupsi yaitu petty corruption, grand corruption serta political corruption atau state capture corruption.

Ghufron pun mempersilahkan Tia untuk menyampaikan pendapatnya. Caleg DPR PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I itu mengaku ada konflik batin pada dirinya saat mendengarkan pemaparan dari salah satu pimpinan KPK itu.

Dengan mengenakan jaket berlogo KPK, Tia mengkritik Ghufron atas materi yang disampaikan kepada para caleg terpilih.

"Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK lembaga yang didirikan presiden ke-5 republik Indonesia, ketua umum kami. Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu pak negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Lemhannas, Selasa (24/9/2024).

Tia lalu mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

Pegawai Kementan dimaksud merupakan keluarga dari salah satu kerabat Ghufron. Atas perbuatannya, pimpinan KPK 2019-2024 itu dijatuhi sanksi etik berupa teguran tertulis.

"Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak," ujar Tia.

Kader PDIP itu lalu menutup pernyataannya ketika panitia meminta agar Tia menghormati forum tersebut. Dia menutup pernyataannya sebelum akhirnya keluar meninggalkan forum.

Ghufron pun mengaku tidak masalah dengan kritik yang dilontarkan kepadanya di forum terbuka itu. Namun, dia mengaku tidak akan merespons pernyataan Tia karena dirinya sudah meninggalkan forum.

"Nanti saya jawab bu ya. Kalau bertanya tentu akan saya jawab, tapi jangan keluar. Karena bertanya, tetapi tidak di dalam saya tidak akan menjawab," ujar Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania batal dilantik sebagai anggota DPR karena telah dipecat PDI Perjuangan alias PDIP. Posisi Tia digantikan oleh kader PDIP sekaligus sejarawan Bonnie Triyana.

Tia Rahmania sebelumya telah ditetapkan sebagai calon DPR terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I. Nama Tia belakangan ini menjadi buah bibir usai menyentil pimpinan KPK, Nurul Ghufron yang memberikan materi tentang integritas di Lemhanas.

Padahal, Ghufron sendiri telah diputus melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK.

Informasi mengenai pemecatan Tia Rahmania tertuang dalam Keputusan KPU No.1.368/2024 tentang Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2024.

Adapun beleid itu menunjuk Bonnie Triyana menggantikan Tia. Bonnie dalam pengumuman itu tercatat memperoleh suara sebanyak 36.516.

"[Bonnie Triyana] menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania," demikian dikutip dari Keputusan KPU.

Adapun, tulis keputusan tersebut, Tia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania batal dilantik sebagai anggota DPR karena telah dipecat PDI Perjuangan alias PDIP. Posisi Tia digantikan oleh kader PDIP sekaligus sejarawan Bonnie Triyana.

Tia Rahmania sebelumya telah ditetapkan sebagai calon DPR terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I. Nama Tia belakangan ini menjadi buah bibir usai menyentil pimpinan KPK, Nurul Ghufron yang memberikan materi tentang integritas di Lemhanas.

Padahal, Ghufron sendiri telah diputus melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK.

Informasi mengenai pemecatan Tia Rahmania tertuang dalam Keputusan KPU No.1.368/2024 tentang Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2024.

Adapun beleid itu menunjuk Bonnie Triyana menggantikan Tia. Bonnie dalam pengumuman itu tercatat memperoleh suara sebanyak 36.516.

"[Bonnie Triyana] menggantikan calon
terpilih atas nama Tia Rahmania," demikian dikutip dari Keputusan KPU.

Adapun, tulis keputusan tersebut, Tia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat
menjadi anggota DPR karena yang
bersangkutan diberhentikan dari
anggota partai.