JAKARTA, KOMPAS.com – Tia Rahmania mengungkapkan, interupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu, hanyalah ungkapan hati nurani yang spontan.

Interupsi tersebut disampaikan saat Ghufron hadir sebagai narasumber dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Minggu (22/9/2024).

"Saya rasa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari hati nurani saya saja. Ketika melihat background beliau dengan berbagai kasus yang ada, saya merasa perlu untuk menyuarakan harapan agar marwah KPK tetap dijunjung tinggi," ujar Tia, Jumat (27/9/2024).

Tia pun tak tahu apakah pemecatannya dari PDI-P yang membuatnya gagal dilantik jadi anggota DPR berhubungan dengan kritiknya pada Ghufron.

Ia menambahkan, sebagai perwakilan rakyat, ia merasa perlu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait integritas KPK.

Menurutnya, penting bagi para pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

"Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lontarkan itu mungkin mewakili perasaan banyak masyarakat. Karena bagaimana pun, kami dipilih untuk mewakili suara mereka," tambah Tia.

Tia mengakui bahwa pernyataannya muncul sebagai bentuk kritik terhadap latar belakang dan keputusan-keputusan Ghufron yang dianggapnya perlu diperhatikan lebih jauh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung secara pribadi, melainkan lebih kepada menjaga lembaga KPK agar tetap bersih dan transparan.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, yang mampu menjaga harapan rakyat dalam memberantas korupsi," tutup Tia.

Sebelumnya, Tia menginterupsi Nurul Ghufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam acara tersebut.

Saat itu, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ucap Tia.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” tambah Tia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Tia Rahmania mengaku hanya ingin memulihkan nama baiknya yang tercoreng karena dituduh melakukan tindak pidana penggelembungan suara Pemilu 2024.

Tia mengatakan, dirinya tidak berharap untuk kembali lagi menjadi anggota partai atau menduduki kursi legislatif, setelah terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dia alami.

“Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya,” kata Tia di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Tia mengatakan, sebagai seorang dosen, dirinya tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak berintegritas karena tuduhan tersebut.

Tia juga menjalani perannya sebagai ibu, dan tak ingin anak cucunya menganggap dirinya melakukan kerja politik dengan cara yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

“Kemudian sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya,” tegas dia.

Dia menambahkan, keinginan dirinya untuk berjuang di atas kebenaran tidak lain berkat bimbingan dan ilmu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri.

“Secara pribadi, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun pahit sekalipun,” tegas dia.

Sebagai informasi, Tia dipecat dari PDI-P, dan posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024, kini digantikan oleh calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Bonnie Triyana.

Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029.

Tia mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024), didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Jupriyanto Purba. Tia Rahmania adalah caleg DPR Dapil Banten 1 itu menyebut kedatangannya ke kepolisian hari untuk berkonsultasi ihwal langkah hukum yang akan dilakukan.

Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024.

Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya kepada wartawan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Perempuan yang juga berkarier sebagai dosen itu mengeklaim hanya ingin membersihkan namanya, tanpa keinginan untuk bisa terpilih lagi sebagai legislator Senayan. Dia membantah putusan internal PDIP bahwa dia mencuri suara rekannya sesama caleg.

Tia menuturkan, dia berani untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai itu karena bimbingan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati berencana untuk menempuh proses hukum, dia menyatakan tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP.

"Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit," ujarnya.

Adapun KPU menerbitkan keputusan bahwa Tia tidak lagi menjadi anggota DPR terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU No.1368/2024. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara. Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Nama Tia menjadi sorotan belakangan ini usai menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di tengah pemaparan materi antikorupsi bagi caleg DPR terpilih, Senin (23/9/2024). Kritik itu disampaikan Tia ke Ghufron pada acara yang diselenggarakan Lemhannas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh antara PDI Perjuangan alias PDIP dengan Tia Rahmania akhirnya berlanjut ke ranah pidana. Kubu Tia akan melaporkan semua pengurus partai berlambang banteng tersebut ke Polri.

Penasihat hukum Tia Rahmania, Jupryanto Purba menegaskan bahwa tuduhan PDIP terhadap kliennya tidak benar dan fitnah serta tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dia mengakui bahwa kliennya sudah pernah dilaporkan Bonnie Triyana ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Namun, menurutnya, putusan menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti melakukan pelanggaran adninistrasi seperti yang telah dituduhkan Bonnie Triyana.

"Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut tertuang di dalam no putusan nomor:002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024," tuturnya dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, dia juga mengemukakan kliennya juga sempat dilaporkan atas dugaan tindak pidana. Namun hasilnya, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Putusan laporan tindak pidana pemilu dengan nomor laporan : 005/REG/LP/PL/11.00/IV/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan tercantum pada Formulir Model B.18 Bawaslu Provinsi Banten," katanya.

Dia juga menilai bahwa tindakan mahkamah PDIP merupakan fitnah dan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang.

"Fitnah itu, itu mau kita clearkan, kejahatan itu terhadap kehormatan seseorang. Besok kemungkinan laporannya," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kliennya baru tahu soal perubahan namanya di KPU pada hari Senin 23 September 2024 malam, hari yang sama ketika ia mengkritik keras Wakil KPK Nurul Ghufron.

"Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumah Tia pada hari ini yaitu Kamis 26 September 2024. Padahal surat itu telah ditanda tangani 13 September dan tidak pernah disampaikan ke Tia Rahmania, sehingga muncul dugaan adanya kelompok kejahatan yang sengaja ingin menjatuhkan Tia Rahmania menjelang pelantikannya," tuturnya.

PDIP Jelaskan Perkara

Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap alasan di balik pemecatan kadernya yang juga merupakan anggota DPR terpilih 2024–2029 dari Dapil Banten 1, Tia Rahmania.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Artinya, kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

Untuk itu, Chico pun memastikan tidak ada kaitan antara kritik terbuka Tia di acara tersebut ke Ghufron dengan pemecatannya.

"Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," lanjut Chico.

Sebagai informasi, lanjutnya, Mahkamah Partai menyidangkan total 180 kasus perselisihan perolehan suara dan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.

Kasus yang disidangkan terjadi di level DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI.

"Dari 180 kasus, ada 11 perkara yang dikabulkan, antara lain untuk DPR RI Bonnie Triyana di Dapil Banten I dan Didik Hariyadi di Dapil V Jateng," pungkas Chico.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P membantah tudingan merancang skenario pemecatan Tia Rahmania untuk sengaja mengagalkannya menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, sanksi pemecatan terhadap Tia dijatuhkan setelah melewati proses yang panjang di mahkamah partai dan badan kehormatan PDI-P.

Dari proses yang panjang itu, Tia dianggap menggelembungkan suara.

“Ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Dan berdasarkan aturan internal kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai,” ujar Ronny di kantor DPP PDI-P, Kamis (26/9/2024).

Menurut Ronny, kasus penggelembungan suara tersebut berawal dari ada putusan Bawaslu Banten pada 13 Mei 2024, soal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 8 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi,” kata Ronny.

Pada 14 Mei 2024, lanjut Ronny, Mahkamah Partai PDI-P memutuskan menyidangkan perkara Tia berdasarkan permohonan yang dilayangkan oleh Bonnie Triyana.

“Kemudian berdasarkan fakta dan saksi serta alat bukti yang lainnya. Kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi pengelembungan suara,” ucap Ronny.

Menurut Ronny, DPP PDI-P kemudian hasil putusan persidangan mahkamah partai itu kepada KPU RI pada 30 Agustus 2024.

Di samping itu, putusan mahkamah partai juga ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan PDI-P dengan menggelar sidang pada 3 September 2024. Hasilnya, Tia dijatuhi sanksi pemberhentian atas pelanggaran etik dan disiplin partai.

“Jadi Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Tanggal 13 September 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberentian Tia Rahmania ke KPU,” kata Ronny.

“Dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten I, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

Merepons pemberhentian ini, Tia melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan telah teregistrasi 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst.

Kuasa Hukum Tia, Jupriyanto Purba membantah tudingan kliennya menggelembungkan suara pada Pileg 2024.

Dia juga menganggap keputusan Mahkamah Partai PDI-P bahwa Tia terbukti menggelembungkan suara, hingga berujung sanksi pemecatan, adalah seuatu yang menyesatkan.

“Itu tidak benar itu. Keputusan Mahkamah Partai menyatakan Ibu Tia melakukan penggelembungan suara keputusan yang menyesatkan, karena dibuat berdasarkan perhitungan yang dibuat internal PDI-P,” ujar Purba saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Purba mengeklaim pemberhentian terhadap Tia dilakukan secara sepihak oleh tanpa ada pemberitahuan apapun dari PDI-P.

“Jadi kami menduga putusan mahkamah partai sudah didesain dari awal untuk menggagalkan pencalonan Ibu Tia sebagai Anggota DPR RI untuk tahun 2024," kata Purba.

Menurut Purba, pemberhentian tersebut pun tidak memiliki dasar yang kuat dan tak sesuai fakta. Sebab, perolehan jumlah suara Tia sudah dilakukan perubahan dalam rapat pleno oleh KPU.

“Ibu Tia dianggap mengambil suara caleg lain, Mochamad Hasbi Asyidiki sebanyak 251 suara. Padahal pada saat rapat pleno telah dilakukan perubahan untuk dikembalikan suara 251 kepada Hasbi,” kata Purba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Tia Rahmania, Jupriyanto Purba membantah tudingan kliennya menggelembungkan suara pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

Dia pun menganggap keputusan Mahkamah Partai PDI-P bahwa Tia terbukti menggelembungkan suara, hingga berujung sanksi pemecatan, adalah seuatu yang menyesatkan.

“Itu tidak benar itu. Keputusan Mahkamah Partai menyatakan Ibu Tia melakukan penggelembungan suara keputusan yang menyesatkan, karena dibuat berdasarkan perhitungan yang dibuat internal PDI-P,” ujar Purba saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Purba mengeklaim pemberhentian terhadap Tia dilakukan secara sepihak oleh tanpa ada pemberitahuan apapun dari PDI-P.

“Terkait pemberhentian sebagai Anggota Partai tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” jelas Purba.

“Jadi kami menduga putusan mahkamah partai sudah didesain dari awal untuk menggagalkan pencalonan Ibu Tia sebagai Anggota DPR RI untuk tahun 2024," sambungnya.

Menurut Purba, pemberhentian tersebut pun tidak memiliki dasar yang kuat dan tak sesuai fakta. Sebab, perolehan jumlah suara Tia sudah dilakukan perubahan dalam rapat pleno oleh KPU.

“Ibu Tia dianggap mengambil suara caleg lain, Mochamad Hasbi Asyidiki sebanyak 251 suara. Padahal pada saat rapat pleno telah dilakukan perubahan untuk dikembalikan suara 251 kepada Hasbi,” kata Purba.

“Itu sesuai dengan Berita Acara KPU tingkat kecamatan, dan untuk perhitungan calon anggota DPR oleh KPU RI tidak dijadikan penambahan suara Ibu Tia,” ujarnya lagi.

Atas dasar itu, Tia melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan telah teregistrasi 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst.

Selain itu, Purba juga berencana membuat laporan kepolisian atas tudingan penggelembungan suara oleh Tia.

“Dan kami akan melaporkan Hasbi kepada Bareskrim terkait adanya pernyataan yang tidak benar yang diberikan oleh Hasbi, karena ibu Tia tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk pemindahan surat suara hasbi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten I, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024 dan telah dipublikasikan di laman resmi kpu.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap alasan di balik pemecatan kadernya yang juga merupakan anggota DPR terpilih 2024–2029 dari Dapil Banten 1, Tia Rahmania.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Artinya, kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

Untuk itu, Chico pun memastikan tidak ada kaitan antara kritik terbuka Tia di acara tersebut ke Ghufron dengan pemecatannya.

"Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," lanjut Chico.

Sebagai informasi, lanjutnya, Mahkamah Partai menyidangkan total 180 kasus perselisihan perolehan suara dan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.

Kasus yang disidangkan terjadi di level DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI.

"Dari 180 kasus, ada 11 perkara yang dikabulkan, antara lain untuk DPR RI Bonnie Triyana di Dapil Banten I dan Didik Hariyadi di Dapil V Jateng," pungkas Chico.

Untuk diketahui, nama Tia belakangan ini menjadi sorotan usai mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron secara langsung di tengah pemaparan materi yang disampaikan olehnya untuk anggota DPR terpilih, Senin (23/9/2024).

Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan keputusan bahwa Tia tidak lagi menjadi anggota DPR terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU No.1368/2024.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Tia Rahmania menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat sesi pembekalan yang digelar oleh Lemhannas, Senin (23/9/2024).

Pada saat interupsi disampaikan ke forum, Ghufron sebagai pemateri tengah menjelaskan soal jenis-jenis korupsi. Dia menyebut tiga jenis korupsi yaitu petty corruption, grand corruption serta political corruption atau state capture corruption.

Ghufron pun mempersilahkan Tia untuk menyampaikan pendapatnya. Caleg DPR PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I itu mengaku ada konflik batin pada dirinya saat mendengarkan pemaparan dari salah satu pimpinan KPK itu.

Dengan mengenakan jaket berlogo KPK, Tia mengkritik Ghufron atas materi yang disampaikan kepada para caleh terpilih.

"Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK lembaga yang didirikan presiden ke-5 republik Indonesia, ketua umum kami. Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu pak negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Lemhannas, Selasa (24/9/2024).

Tia lalu mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

"Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimmana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak," ujar Tia.