Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang perdana kasus Tia Rahmania melawan Bonnie Triyana dan PDIP dalam sengketa terkait dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Kamis (10/10/2024).

Selain Bonnie dan Mahkamah PDIP, Tia juga menggugat Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu Banten.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdata itu digelar di ruangan Soebekti 2 yang dimulai 11.00 WIB.

"Agenda sidang pertama [penggugat Tia Rahmania]," dalam SIPP dikutip Kamis (10/10/2024).

Adapun dalam petitumnya, Tia meminta PN Jakpus agar mengabulkan semua gugatannya yakni, menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana putusan Mahkamah PDIP tertanggal (14/8/2024).

"Menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2024," dalam petitum yang diajukan Tia.

Tia Gugat KPU ke PTUN

Selain itu, Tia juga telah mengajukan gugatannya terhadap KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu didaftarkan ke PTUN pada (7/10/2024) dan teregister dalam nomor perkara 363/G/2024/PTUN.JKT.

"Perkara 363/G/2024/PTUN.JKT [tergugat KPU RI]," dalam SIPP PTUN.

Hanya saja, untuk poin gugatan Tia Rahmania terhadap KPU RI ke PTUN itu belum ditampilkan di SIPP.

Sekadar informasi, Ria Rahmania adalah bekas kader PDIP. Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I. Namun demikian, statusnya sebagai caleg terpilih dipersoalkan oleh Bonnie Triyana.

Bonnie kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu. Di sisi lain, Mahkamah PDIP kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian karena Tia dianggap menggelembungkan suara. PDIP lalu mengajukan Bonnie untuk menggantikan Tia sebagai caleg terpilih yang kemudian dilantik sebagai anggota DPR pada pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa pagi, (1/10/2024) di ruang sidang paripurna, Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Selatan.

Sebanyak 580 anggota DPR RI yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik hari ini. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

580 anggota DPR RI yang akan mengucapkan sumpah atau janji anggota periode 2024-2029 tentu merasa bahagia dan bersyukur karena bakal dilantik menjadi legislator. Mereka bahkan membawa keluarga dan sanak saudara untuk mengikuti proses tersebut di gedung kura-kura, Senayan.

Namun di antara kebahagiaan 580 anggota DPR baru, ada kegetiran yang dirasakan oleh beberapa orang. Drama 'pergantian pemain' terjadi di internal partai politik jelang pelantikan anggota DPR RI hingga sehari atau H-1 sebelum pelantikan pada Senin (30/9/2024).

Drama tersebut terjadi di internal PDI Perjuangan. Politisi PDIP Arteria Dahlan secara mendadak mengundurkan diri secara sukarela beberapa hari menjelang pelantikan anggota DPR terpilih.

Arteria Dahlan merupakan calon pengganti calon legislatif alias caleg PDIP terpilih dari dapil IV Jawa Timur Sri Rahayu. Adapun, Sri Rahayu dan Arteria resmi mundur setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) KPU 1401/2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 1206/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan umum Tahun 2024.

Dalam SK yang dikeluarkan pada Jumat (27/9/2024) dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, disebutkan bahwa Romy Soekarno yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dari PDIP dapil VI Jatim. Untuk diketahui, Romy Soekarno adalah Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno.

“Iya betul [sukarela mundur]. Enggak ada [paksaan], siapa yang bisa maksa saya. Enggak ada itu. Apalagi kalau dipaksa, akan saya lawan dengan segala konsekuensinya saya lawan,” tutur dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Arteria menambahkan bahwa dia tahu diri karena dibesarkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas, sehingga dia merasa sebagai petugas partai sudah seharusnya bekerja untuk melayani Ibu Ketum dan keluarga besarnya.

“Bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya gak bisa [istirahat]. Saya nitip daerah pemilihan, Tulungagung, apalagi Kabupaten Blitar, Bumi Bung Karno, ya mungkin mudah-mudahan akan lebih pas apabila dilanjutkan oleh Mas Romy,” katanya.

Perbesar

PDIP vs Tia Rahmania

Sebelum Arteria, PDIP menjadi sorotan lantaran memecat kadernya Tia Rahmania. Diberitakan Bisnis, Tia Rahmania merupakan Calon Anggota DPR RI 2024-2029 terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I. Berdasarkan data KPU, Tia Rahmania meraih suara 36.516 pada Pileg 2024 dan menduduki peringkat pertama di Dapil tersebut.

Namun, mimpi Tia Rahmania untuk dilantik sebagai anggota DPR RI 2024-2029 pada 1 Oktober 2024 harus sirna lantaran dipecat oleh PDIP. Pemecatan Tia Rahmania diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keptusan KPU No 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024.

Sosok Tia menjadi terkenal pada awal pekan ini, Senin (23/9/2024), ketika dia secara terbuka mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada saat pembekalan anggota DPR terpilih.

Saat itu, Ghufron tengah memberikan materi soal korupsi di Tanah Air. Tia, yang hadir pada acara itu, menginterupsi pimpinan KPK itu dan langsung menyinggung kasus pelanggaran etik yang menimpanya.

Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa Tia batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan. Dia diganti oleh Bonnie Triyana di daerah pemilihan (dapil) Banten 1.

Batalnya Tia untuk melenggang ke Senayan merupakan konsekuensi langsung dari pemecatannya oleh PDIP. Mahkamah Partai PDIP disebut telah memutuskan Tia terbukti melakukan pelanggaran berupa pengalihan perolehan suara partai ke suara pribadi. Keputusan partai pun diserahkan ke KPU untuk ditindaklanjuti.

Pihak PDIP pun menyebut pemecatan Tia sudah dilakukan sebelum dia mengkritik Ghufron di acara terbuka Senin lalu. Perkara ini pun berbuntut panjang usai Tia melakukan perlawanan. Dia akan menempuh proses hukum berupa pelaporan ke Bareskrim Polri.

Perbesar

Pergantian Anggota DPR PKB

Bukan cuma PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan pergantian nama calon anggota DPR RI jelang detik-detik pelantikan pada hari ini, Selasa (1/10/2024).

Nama-nama anggota baru DPR RI 2024-2029 dari PKB termaktub dalam Keputusan KPU No 1401/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Tahun 2024.

Berdasarkan surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 571/DPP/01/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Perubahan Permohonan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Riau II atas nama Abdul Wahid menjadi Mafirion.

Pada pokoknya menyampaikan kepada KPU bahwa DPP PKB telah menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Partai dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan pemberhentian Mafirion dari keanggotaan PKB.

"Surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 164/DPP/01/IX/2024 tanggal 16 September 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Riau II atas nama Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi," tulis Keputusan KPU.

Selain itu, PKB juga menetapkan Mohammad Irsyad Yusuf sebagai anggota DPR RI 2024-2029 dari dapil Jatim II. Mohammad Irsyad Yusuf menggantikan kembali calon terpilih atas nama Anisah Syakur.

Mohammad Irsyad Yusuf dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

PKB pun mengganti anggota DPR RI di dapil Jatim IV dari Muhammad Khozin menjadi Ach. Ghufron Sirodj. Adapun, Ach. Ghufron Sirodj dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

LEBAK, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menemukan fakta mengejutkan terkait kasus caleg terpilih Tia Rahmania yang dipecatPDI Perjuangan karena dituding menggelembungkan suara. 

Dari hasil penelusuran, Bawaslu Banten tidak menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Tia Rahmania dalam penggelembungan suara. Namun sebaliknya, Bawaslu menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau PPK terbukti terlibat dalam manipulasi suara tersebut.

“Bawaslu Banten menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau ppk terbukti terlibat dalam manipulasi suara Tia Rahmania ke Bonnie Triyana,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banten, Badrul Munir, Sabtu (28/9/2024).

Badrul mengatakan, dalam persidangan tidak ditemukan cukup bukti keterlibatan Tia Rahmania dalam pengalihan suara.

Bawaslu, kata dia, menemukan tujuh PPK yang melakukan manipulasi suara formulir D hasil dengan C hasil tingkat kecamatan yang digunakan sebagai rekapitulasi tingkat kabupaten.

Sebelumnya, Tia Rahmania telah diberhentikan mahkamah PDIP karena dinilai telah menggelembungkan perolehan suara. Sehingga, PDIP menggantikan Tia Rahmania dengan Bonnie Triyana sebagai anggota DPR Dapil Banten 1.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania berseteru dengan PDI Perjuangan (PDIP). Tia semula telah ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih PDIP dari Daerah Pemilihan Banten 1. Namun pada awal September 2024 lalu, Mahkamah Partai memecatnya karena dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024 lalu.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis.

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Artinya, kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

Untuk itu, Chico pun memastikan tidak ada kaitan antara kritik terbuka Tia di acara tersebut ke Ghufron dengan pemecatannya. "Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," lanjut Chico.

Tia Rahmania Melawan

Sementara itu, Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029.

Tia mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024), didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Jupriyanto Purba. Tia Rahmania adalah caleg DPR Dapil Banten 1 itu menyebut kedatangannya ke kepolisian hari untuk berkonsultasi ihwal langkah hukum yang akan dilakukan.

Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024.

Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya kepada wartawan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Perempuan yang juga berkarier sebagai dosen itu mengeklaim hanya ingin membersihkan namanya, tanpa keinginan untuk bisa terpilih lagi sebagai legislator Senayan. Dia membantah putusan internal PDIP bahwa dia mencuri suara rekannya sesama caleg.

Tia menuturkan, dia berani untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai itu karena bimbingan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati berencana untuk menempuh proses hukum, dia menyatakan tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP.

"Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit," ujarnya.

Usai dipecat PDIP karena dianggap terbukti menggelembungkan suara di Pileg 2024 oleh Majelis Partai, Tia Rahmania 'melawan'. Sejumlah langkah dilakukan.

Berikut rangkumannya dikutip Sabtu (28/9):

Tia berkonsultasi ke Bareskrim Polri terkait langkah-langkah hukum yang akan ia tempuh.

Tia, yang juga gagal menjadi anggota DPR RI karena dibatalkan oleh KPU RI, mengaku merasa kecewa dengan putusan partai berlambang banteng itu.

“Saya yang sebelumnya adalah Caleg DPR RI terpilih fraksi PDI Perjuangan, dalam kesempatan ini kami secara khusus hadir di Mabes Polri karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum atau pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada,” ujarnya pada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (27/9).

“Sesungguhnya secara khusus saya mau sampaikan rasa kecewa mendalam terkait keputusan KPU RI yang mana itu mengakomodir dari keputusan mahkamah partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung di mana itu adalah rumah saya,” sambungnya.

KPU Dinilai Sepihak

Ia menilai putusan PDIP dan KPU RI adalah keputusan sepihak. Ia pun mengatakan bahwa penggelembungan suara yang dituduhkan padanya tidak benar.

“Secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara, saya di sini pada kesempatan haru ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu provinsi, hal tersebut bukan seperti itu adanya,” jelasnya.

Ia pun menyebut kehadirannya ke Mabes Polri juga untuk membersihkan namanya yang juga seorang dosen serta seorang ibu.

“Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas,” jelasnya.

“Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi saya ingin membersihkan nama baik saya sebagai seorang ibu,” lanjutnya.

Ia pun membawa nilai yang diberikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebutkan mengajarkan keadilan padanya.

“Saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit sekalipun,” tuturnya.

Penjnelasan Dugaan Penggelembungan

Kuasa hukum Tia, Purba Jupriyanto kemudian menjelaskan bahwa hari ini pihaknya hanya berkonsultasi karena perkara ini masih berlangsung di PN Jakarta Pusat.

“Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di pengadilan negeri jakarta pusat, jadi kita diminta menunggu untuk sementara sampai proses gugatan di pengadilan negeri jakarta pusat memperoleh keputusan,” ujarnya.

Selain itu, ia yakin Tia tidak melakukan apa yang dituduhkan Mahkamah Partai PDIP menjadi alasannya datang ke Bareskrim Polri.

“Sebenarnya, yang membuat kita sampai pada titik ini, karena ada tuduhan-tuduhan kepada Bu Tia, bahwa dia melakukan penggelembungan suara, padahal faktanya kalau kita lihat putusan Bawaslu Provinsi Banten, dikatakan kalau Bu Tia tidak terlibat,” jelasnya.

“Tapi oleh mahkamah partai itu dijadikan dasar, kalau kita lihat pertimbangan mahkamah partai, di situ kan dikatakan, Bu Tia ada mengambil suara Hasbi 51, suara partai 10, 251, suara partai 10, tapi dalam amar putusan mengatakan bu tia melakukan penggelembungan suara 1.600 sekitar itu,” jelasnya.

Purba kemudian menjelaskan bahwa putusan pemecatan Tia ini tidak patut karena partai tak berwenang memutuskan Tia terbukti menggelembungkan suara. Hal itu seharusnya diputuskan oleh Bawaslu.

Dengar Hasto Tahu Duluan

Tia sudah mendengar pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang lolos DPR bukan Tia, tapi Bonnie Triyana. Padahal, suara terbanyak diraih dirinya, bukan Bonnie.

"Pak Hasto, Sekjen, menyampaikan di bulan Juni tanggal 5, bahwa yang menjadi DPR itu adalah Bonnie. Artinya apa? Dia sudah mendahului keputusan Mahkamah Partai," kata Tia.

Tia menjelaskan, Mahkamah Partai baru memutus pada 30 Agustus 2024. Surat pemecatan baru dilayangkan ke KPU pada 13 September 2024.

Karena itu pula, Tia menilai, ada rekayasa yang dilakukan PDIP. Dampaknya, dia dipecat dan gagal jadi anggota DPR.

"Artinya, putusan Mahkamah Partai ini kita menduga, ini semacam rekayasa aja. Tapi statementnya Pak Hasto selaku Sekjen menyampaikan itu di depan orang banyak, dengan kata-kata 'Bonnie terpilih sebagai anggota DPR, walaupun banyak rintangan walaupun banyak liku-liku'. [Itu] pada bulan Juni. Mahkamah Partai keluar putusannya 3 September," jelas Tia.

"Artinya sebelum putusan Mahkamah Partai keluar, ini sudah digiring. Sekelas Sekjen lho bisa menyampaikan seperti itu. Ada videonya, boleh dicek," ucap Tia yang pada 2019 juga nyaleg tapi gagal ini.

Kata PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menanggapi gugatan Tia tersebut.

"Untuk yang pertama, partai politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai," ujar Puan dalam konferensi pers di lobi Nusantara Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/9).

Namun Puan enggan berkomentar lebih banyak soal gugatan yang dilayangkan oleh Tia.

"Bagaimana kronologi penjelasannya, silakan tanya ke DPP Partai, PDI Perjuangan, terkait dengan tadi yang ditanyakan," ucap Puan.

Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengungkap upaya hukum yang dilakukan Tia adalah hak untuk mencari keadilan. Ia mempersilakan Tia untuk melakukan upaya hukum tersebut.

"Silakan, semua orang punya hak untuk mencari keadilan," kata Komarudin usai menghadiri acara Rapat Kerja Daerah khusus PDIP Sulsel, Jumat (27/9).

Ia menegaskan, pemecatan terhadap Tia Rahmania merupakan keputusan DPP PDIP.

"Kalau ada pelanggaran, kalau sanksi yang berat, kalau ada ringan akan ada teguran. Itu semua DPP yang memberikan sanksi. Kami hanya melaporkan pada DPP pelanggaran-pelanggarannya," ucapnya.

PDIP Terima 135 Laporan

Komaruddin menjelaskan, 135 laporan diterima oleh Mahkamah Partai. Dari 135 kasus itu, 11 kasus yang diterima dan disidangkan di Mahkamah Partai. Termasuk, kasus Tia Rahmania hingga Rahmat Handoyo.

"Setelah MK memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Mundur sebagai kader partai, atau saksi berat. Mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Maka sanksinya adalah pemecatan," ucapnya.

Komaruddin mengaku dirinya yang membacakan surat keputusan terhadap Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo berupa sanksi pemecatan.

"Kita bukan gerombolan politik. Kita organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Kalau buat pelanggaran maka akan ada dua cara, dia mengundurkan secara sadar atau diberikan sanksi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tia Rahmania berencana untuk membuat laporan polisi usai pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) melalui Mahkamah Partai. Laporan itu akan dilakukan setelah terbitnya putusan atas gugatan yang dilayangkan Tia kepada PDIP.

Penasihat hukum Tia, Jupriyanto Purba, mengatakan pihaknya mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi terkait dengan upaya hukum yang ingin dilakukan. Namun, terangnya, pihak kepolisian meminta agar pihak Tia menunggu sampai gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memeroleh putusan hakim.

"Jadi kita diminta menunggu untuk sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeroleh keputusan. Itulah yang jadi konsultasi, karena ini menyangkut tentang Undang-undang Partai Politik," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, Tia berencana melapor ke polisi karena keberatan atas putusan Mahkamah Partai PDIP. Putusan itu menyatakan bahwa Tia terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadinya pada Pileg 2024 lalu.

Putusan Mahkamah Partai PDIP itu disebut berbeda dengan putusan Bawaslu Banten soal delapan PPK di dapil tersebut, yang terbukti bersalah melakukan penggelembungan suara. Jupryanto menilai putusan mahkamah merupakan tuduhan kepada kliennya.

Di sisi lain, Tia disebut belum menerima salinan putusan Mahkamah Partai PDIP yang menjatuhkannya sanksi pemecatan. Adapun pemberitahuan yang sudah diterima olehnya berupa surat pemecatan sebagai anggota partai.

"Jadi kita belum dapat sampai dengan saat ini. Baru yang kita dapatkan surat pemecatan sebagai anggota partai, itupun kemarin bukan pada saat [keputusan batal jadi anggota DPR terpilih, red] dikeluarkan KPU," papar Jupryanto.

Adapun Mahkamah Partai PDIP dinilai tidak berwenang memutuskan bahwa Tia melakukan kejahatan UU Pemilu berupa penggelembungan suara. Jupryanto mengatakan apabila adanya dugaan kejahatan pidana dimaksud, harus ditangani oleh penegak hukum terlebih dahulu.

Sementara itu, Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024. Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

Dia menyampaikan bahwa upaya konsultasi yang dilakukan olehnya ke Bareskrim Polri untuk membersihkan namanya.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Adapun gugatan yang dilayangkan oleh pihak Tia di PN Jakarta Pusat terdaftar kemarin, Kamis (26/9/2024), dengan nomor perkara 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst. Perkara itu sudah masuk ke tahap persidangan.

Ada tiga pihak tergugat, salah satunya yakni Mahkamah Partai PDIP. Kemudian, ada Bonnie Triyana selaku caleg DPR terpilih yang menggantikan Tia.

Pihak tergugat lainnya yaitu Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Dalam putusan Mahkamah Partai, Tia disebut memindahkan sebanyak 251 suara milik Hasbi. Kemudian, terdapat tiga turut pihak tergugat yaitu DPP PDIP, KPU serta Bawaslu Banten.

Dalam petitum gugatan, Tia meminta Majelis Hakim menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah PDIP No.009/240514/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024.

Majelis Hakim juga diminta untuk menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tia Rahmania mengungkapkan, interupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu, hanyalah ungkapan hati nurani yang spontan.

Interupsi tersebut disampaikan saat Ghufron hadir sebagai narasumber dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Minggu (22/9/2024).

"Saya rasa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari hati nurani saya saja. Ketika melihat background beliau dengan berbagai kasus yang ada, saya merasa perlu untuk menyuarakan harapan agar marwah KPK tetap dijunjung tinggi," ujar Tia, Jumat (27/9/2024).

Tia pun tak tahu apakah pemecatannya dari PDI-P yang membuatnya gagal dilantik jadi anggota DPR berhubungan dengan kritiknya pada Ghufron.

Ia menambahkan, sebagai perwakilan rakyat, ia merasa perlu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait integritas KPK.

Menurutnya, penting bagi para pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

"Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lontarkan itu mungkin mewakili perasaan banyak masyarakat. Karena bagaimana pun, kami dipilih untuk mewakili suara mereka," tambah Tia.

Tia mengakui bahwa pernyataannya muncul sebagai bentuk kritik terhadap latar belakang dan keputusan-keputusan Ghufron yang dianggapnya perlu diperhatikan lebih jauh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung secara pribadi, melainkan lebih kepada menjaga lembaga KPK agar tetap bersih dan transparan.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, yang mampu menjaga harapan rakyat dalam memberantas korupsi," tutup Tia.

Sebelumnya, Tia menginterupsi Nurul Ghufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam acara tersebut.

Saat itu, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ucap Tia.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” tambah Tia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum caleg PDI-P Tia Rahmania, Jupryanto Purba mengatakan, Mabes Polri menyarankan agar pihaknya menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai.

Tia sebelumnya menggugat terkait pemecatannya dari PDI Perjuangan, yang membuatnya batal dilantik sebagai anggota DPR RI, meski memperoleh suara terbanyak di Dapil I Banten.

"Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta menunggu sampai proses di sana selesai," ujar Jupryanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, tuduhan bahwa Tia Rahmania melakukan penggelembungan suara tidak berdasar. Ia merujuk pada keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Tia tidak terlibat dalam penggelembungan suara.

Namun, Mahkamah Partai justru menjadikan tuduhan ini sebagai dasar pemecatan Tia dari keanggotaan partai.

"Dalam pertimbangan Mahkamah Partai, dikatakan Tia mengambil suara dari Hasbi sebanyak 251 dan suara partai 10, tapi dalam amar keputusannya disebutkan bahwa Tia melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.600. Dari mana keputusan itu muncul?" tanya Jupryanto.

Jupryanto juga menyayangkan langkah partai yang langsung memecat Tia tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Surat pemecatan tersebut baru diterima Tia setelah namanya dicoret dari daftar calon anggota DPR yang akan dilantik.

“Ini tidak patut, seharusnya partai menyerahkan keputusan pemecatan sebelum KPU mengeluarkan Tia sebagai calon anggota DPR. Ini yang menurut kami tidak wajar dan merusak reputasi Tia sebagai dosen dan ibu rumah tangga,” tambah Jupryanto.

Ia menegaskan bahwa mekanisme untuk menuduh seseorang melakukan penggelembungan suara seharusnya mengikuti proses yang diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu dimulai dengan penyelidikan oleh Bawaslu, kemudian penyidikan oleh kepolisian, dan dilanjutkan dengan proses pengadilan.

"Partai tidak berhak memutuskan bahwa seseorang melakukan kejahatan penggelembungan suara. Itu ranah hukum yang harus diputuskan melalui pengadilan," tegasnya.

Jupryanto juga menyinggung pernyataan Sekjen partai yang pada bulan Juni sudah menyebutkan bahwa Bonnie Triyana, akan menjadi anggota DPR, meskipun putusan Mahkamah Partai baru keluar pada September. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya dugaan rekayasa.

“Kami menduga ada rekayasa di balik keputusan Mahkamah Partai ini. Pernyataan Sekjen yang disampaikan sebelum keputusan resmi keluar membuat kami curiga bahwa putusan tersebut sudah diarahkan sebelumnya,” kata Jupryanto.

Saat ini, Jupryanto dan tim hukumnya masih menunggu salinan resmi keputusan Mahkamah Partai.

"Hingga sekarang, kami belum menerima surat resmi mengenai keputusan itu, hanya surat pemecatan yang kami terima kemarin," tegasnya.

Eks Kader PDIP Tia Rahmania, mengaku hanya ingin membersihkan nama baiknya usai dipecat PDIP karena dituduh menggelembungkan suara di Pileg 2024 lalu. Ia juga dibatalkan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 karena hal ini.

Pasca putusan yang Tia anggap sepihak ini, ia mendatangi Bareskrim Polri untuk berdiskusi mencari langkah hukum. Ia mengaku tak bertujuan kembali menduduki kursi parlemen, tapi hanya ingin membersihkan namanya yang telanjur dicemarkan.

“Perlu saya katakan ke teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas,” ujarnya pada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9).

“Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi saya ingin membersihkan nama baik saya,” tegasnya.

Ia pun mengaku, sebagai ibu, ia tak ingin dilihat anaknya sebagai politisi yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya ketika nanti membaca rekam jejak digital saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga tak ingin mahasiswa yang diajarnya melihat tuduhan ini. Menurutnya, ia punya tanggung jawab moral untuk mengajarkan mereka hal-hal yang baik.

“Kemudian tentunya sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya untuk saya sebagai seorang pendidik yang mengajarkan nilai baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik, itu yang menjadi sasaran saya,” lanjutnya.

Tia menyebut bahwa nilai yang diajarkan Megawati lah yang membuatnya berani melangkah ke Mabes Polri.

“Dan sesungguhnya secara pribadi saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit,” tuturnya.

Ia juga memegang teguh sebuah slogan, yaitu Satya Eva Jayate.

“Yaitu, kebenaran pasti akan menemukan jalannya, kebenaran pasti akan menang,” ucapnya.

Tia dipecat oleh PDIP karena dianggap terbukti menggelembungkan suara yang didapatkannya pada Pileg 2024 lalu oleh Mahkamah Partai. Karena keputusan ini, ia pun dibatalkan untuk menjadi anggota DPR RI di periode selanjutnya.

Batalnya Tia Rahmania dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 1368 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifudin pada 23 September 2024.

"Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Banten I," tulis surat keputusan yang dikutip dari laman resmi kpu.go.id pada Rabu (25/9).

Dalam surat keputusan itu, KPU RI resmi menetapkan Bonnie Triyana sebagai anggota DPR RI terpilih di dapil Banten I (Pandeglang-Lebak) menggantikan Tia Rahmania karena telah dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Tia Rahmania mengaku hanya ingin memulihkan nama baiknya yang tercoreng karena dituduh melakukan tindak pidana penggelembungan suara Pemilu 2024.

Tia mengatakan, dirinya tidak berharap untuk kembali lagi menjadi anggota partai atau menduduki kursi legislatif, setelah terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dia alami.

“Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya,” kata Tia di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Tia mengatakan, sebagai seorang dosen, dirinya tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak berintegritas karena tuduhan tersebut.

Tia juga menjalani perannya sebagai ibu, dan tak ingin anak cucunya menganggap dirinya melakukan kerja politik dengan cara yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

“Kemudian sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya,” tegas dia.

Dia menambahkan, keinginan dirinya untuk berjuang di atas kebenaran tidak lain berkat bimbingan dan ilmu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri.

“Secara pribadi, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun pahit sekalipun,” tegas dia.

Sebagai informasi, Tia dipecat dari PDI-P, dan posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024, kini digantikan oleh calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Bonnie Triyana.

Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029.

Tia mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024), didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Jupriyanto Purba. Tia Rahmania adalah caleg DPR Dapil Banten 1 itu menyebut kedatangannya ke kepolisian hari untuk berkonsultasi ihwal langkah hukum yang akan dilakukan.

Tia mengaku kecewa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Partai PDIP. Dia dinyatakan terbukti melakukan pengalihan suara partai ke suara pribadi pada Pemilu 2024.

Padahal, lanjutnya, putusan Bawaslu yang melandasi putusan Mahkamah Partai itu tidak menyatakan Tia menggelembungkan suara.

"Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak berintegritas," ujarnya kepada wartawan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Perempuan yang juga berkarier sebagai dosen itu mengeklaim hanya ingin membersihkan namanya, tanpa keinginan untuk bisa terpilih lagi sebagai legislator Senayan. Dia membantah putusan internal PDIP bahwa dia mencuri suara rekannya sesama caleg.

Tia menuturkan, dia berani untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai itu karena bimbingan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati berencana untuk menempuh proses hukum, dia menyatakan tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP.

"Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit," ujarnya.

Adapun KPU menerbitkan keputusan bahwa Tia tidak lagi menjadi anggota DPR terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU No.1368/2024. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa Tia sebelumnya memang sudah dipecat oleh partai.

Chico mengungkap bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara. Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU. Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Nama Tia menjadi sorotan belakangan ini usai menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di tengah pemaparan materi antikorupsi bagi caleg DPR terpilih, Senin (23/9/2024). Kritik itu disampaikan Tia ke Ghufron pada acara yang diselenggarakan Lemhannas.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, angkat bicara soal Tia Rahmania yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena dipecat dari PDIP sehingga gagal dilantik menjadi anggota DPR RI.

Kata dia, upaya hukum yang dilakukan Tia adalah hak untuk mencari keadilan. Ia mempersilakan Tia untuk melakukan upaya hukum tersebut.

"Silakan, semua orang punya hak untuk mencari keadilan," kata Komarudin usai menghadiri acara Rapat Kerja Daerah khusus PDIP Sulsel, Jumat (27/9).

Ia menegaskan, pemecatan terhadap Tia Rahmania merupakan keputusan DPP PDIP.

"Kalau ada pelanggaran, kalau sanksi yang berat, kalau ada ringan akan ada teguran. Itu semua DPP yang memberikan sanksi. Kami hanya melaporkan pada DPP pelanggaran-pelanggarannya," ucapnya.

Komaruddin menjelaskan, 135 laporan diterima oleh Mahkamah Partai. Dari 135 kasus itu, 11 kasus yang diterima dan disidangkan di Mahkamah Partai. Termasuk, kasus Tia Rahmania hingga Rahmat Handoyo.

"Setelah MK memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Mundur sebagai kader partai, atau saksi berat. Mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Maka sanksinya adalah pemecatan," ucapnya.

Komaruddin mengaku dirinya yang membacakan surat keputusan terhadap Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo berupa sanksi pemecatan.

"Kita bukan gerombolan politik. Kita organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Kalau buat pelanggaran maka akan ada dua cara, dia mengundurkan secara sadar atau diberikan sanksi," tegasnya.

Tia melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis (26/9). Gugatan dilayangkan karena dia tak terima dipecat oleh PDIP karena dituduh melakukan penggelembungan suara.

Akibat dipecat oleh PDIP, Tia Rahmania batal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan posisinya harus digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua, yakni Bonnie Triyana.

Tujuan gugatan ini agar pengadilan membatalkan surat putusan Mahkamah Partai PDIP dan surat pemecatan terhadap kliennya sebagai kader yang dirilis oleh DPP PDIP.

Pihak-pihak yang digugat Tia adalah Mahkamah Partai PDIP, Caleg DPR RI Bonnie Triyana, Caleg DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, DPP PDIP, Bawaslu, dan KPU RI.