JAKARTA, KOMPAS.com – Tia Rahmania mengungkapkan, interupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu, hanyalah ungkapan hati nurani yang spontan.

Interupsi tersebut disampaikan saat Ghufron hadir sebagai narasumber dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Minggu (22/9/2024).

"Saya rasa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari hati nurani saya saja. Ketika melihat background beliau dengan berbagai kasus yang ada, saya merasa perlu untuk menyuarakan harapan agar marwah KPK tetap dijunjung tinggi," ujar Tia, Jumat (27/9/2024).

Tia pun tak tahu apakah pemecatannya dari PDI-P yang membuatnya gagal dilantik jadi anggota DPR berhubungan dengan kritiknya pada Ghufron.

Ia menambahkan, sebagai perwakilan rakyat, ia merasa perlu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait integritas KPK.

Menurutnya, penting bagi para pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

"Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lontarkan itu mungkin mewakili perasaan banyak masyarakat. Karena bagaimana pun, kami dipilih untuk mewakili suara mereka," tambah Tia.

Tia mengakui bahwa pernyataannya muncul sebagai bentuk kritik terhadap latar belakang dan keputusan-keputusan Ghufron yang dianggapnya perlu diperhatikan lebih jauh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung secara pribadi, melainkan lebih kepada menjaga lembaga KPK agar tetap bersih dan transparan.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, yang mampu menjaga harapan rakyat dalam memberantas korupsi," tutup Tia.

Sebelumnya, Tia menginterupsi Nurul Ghufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam acara tersebut.

Saat itu, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ucap Tia.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” tambah Tia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Tia Rahmania mengaku hanya ingin memulihkan nama baiknya yang tercoreng karena dituduh melakukan tindak pidana penggelembungan suara Pemilu 2024.

Tia mengatakan, dirinya tidak berharap untuk kembali lagi menjadi anggota partai atau menduduki kursi legislatif, setelah terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dia alami.

“Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya,” kata Tia di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Tia mengatakan, sebagai seorang dosen, dirinya tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak berintegritas karena tuduhan tersebut.

Tia juga menjalani perannya sebagai ibu, dan tak ingin anak cucunya menganggap dirinya melakukan kerja politik dengan cara yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

“Kemudian sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya,” tegas dia.

Dia menambahkan, keinginan dirinya untuk berjuang di atas kebenaran tidak lain berkat bimbingan dan ilmu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri.

“Secara pribadi, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun pahit sekalipun,” tegas dia.

Sebagai informasi, Tia dipecat dari PDI-P, dan posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024, kini digantikan oleh calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Bonnie Triyana.

Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memastikan bahwa anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Tia Rahmania, dipecat bukan karena tindakannya mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Calon anggota legislatif (caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I itu diberhentikan karena terlibat kasus penggelembungan suara.

“Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. Menguntungkan yang bersangkutan sendiri. Seperti juga yang terjadi pada caleg lain di daerah Jawa Tengah V (Rahmad Handoyo),” ujar Juru Bicara PDI-P Chico Hakim kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Chico menerangkan, kasus penggelembungan suara yang dilakukan Tia terungkap setelah Bawaslu Provinsi Banten menyatakan 8 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Dapil Banten I terbukti melakukan pelanggaran pada 13 Mei 2024.

Saat itu, lanjut Chico, 8 PPK di 8 Kecamatan disebut Bawaslu Banten melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania.

“Pada 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK di 8 Kecamatan di Dapil Banten 1, yakni Lebak-Pandeglang terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania,” kata Chico.

DPP PDI-P kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggelar sidang mahkamah partai. Dalam sidang itu, turut didalami kasus serupa yang dialami oleh Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V.

Hasilnya, kata Chico, mahkamah partai menyatakan Tia dan Rahmad terbukti menggelembungkan suara. Keduanya pun dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai.

“Pada 30 Agustus 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU,” ucap Chico.

Setelah itu, lanjut Chico, Badan Kehormatan PDI-P menggelar sidang pelanggaran etik yang dilakukan Tia dan Rahmad saat Pileg 2024 pada 3 September 2024.

“Atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian,” jelas Chico.

Chico menambahkan, surat pemberhentian Tia dan Rahmad kemudian diserahkan DPP PDI-P ke KPU RI pada 13 September 2024.

Dengan begitu, Tia sudah dijatuhi sanksi pemecatan ketika menghadiri agenda Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Anggota DPR Periode 2024-2029 di Lemhanas pada 22 September 2024.

“Pada 23 September 2024 KPU merilis Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.

Dalam surat keputusan yang terbit 23 September 2024, KPU menetapkan Didik Haryadi, caleg PDI-P Dapil Jawa Tengah 4 dengan perolehan 74.750 suara, sebagai anggota DPR RI terpilih.

Didik menggantikan Rahmad Handoyo, caleg terpilih dari PDI-P yang memiliki perolehan suara tertinggi ketiga di Dapil Jawa Tengah V.

“Rahmad Handoyo tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” jelas keterangan dalam surat tersebut.

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai caleg PDI-P Dapil Banten 1, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

Diketahui, Tia Rahmania belakangan ini menjadi sorotan setelah mengkritik pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Kritikan tersebut terjadi saat Ghufron menyampaikan materi tentang penguatan antikorupsi dalam Forum Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Anggota DPR Periode 2024-2029, yang disiarkan melalui YouTube Lemhanas pada Minggu (22/9/2024).

Di awal presentasinya, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Menganggap tanda terima kasih itu dianggap budaya timur. Ini yang penting, sekali lagi, budaya berterima kasih itu kalau antar tetangga. Tapi kalau antar rakyat kepada pemerintah yang melayaninya, pemerintahnya baik dan diberikan hadiah, itu tetap tidak boleh karena kita sudah digaji untuk melayani rakyat,” kata Ghufron.

Namun, pernyataan Ghufron segera diinterupsi oleh Tia Rahmania. Tia mengaku merasa tidak nyaman dengan ceramah yang disampaikan oleh Ghufron.

“Izin ya, Pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin Pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ujar Tia.

Tia kemudian menegaskan bahwa Ghufron sebaiknya tidak membicarakan materi tentang integritas kepada Anggota DPR Terpilih, melainkan fokus pada kasus pelanggaran etik yang pernah dilakukannya.

Ia menegaskan bahwa Ghufron bukanlah produk dari Anggota DPR Terpilih periode 2024-2029 dan menekankan bahwa korupsi adalah persoalan etika dan moral. Tia juga meminta panitia acara untuk mencari pembicara yang lebih kredibel.