JAKARTA, KOMPAS.com – Tia Rahmania mengungkapkan, interupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu, hanyalah ungkapan hati nurani yang spontan.

Interupsi tersebut disampaikan saat Ghufron hadir sebagai narasumber dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Minggu (22/9/2024).

"Saya rasa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari hati nurani saya saja. Ketika melihat background beliau dengan berbagai kasus yang ada, saya merasa perlu untuk menyuarakan harapan agar marwah KPK tetap dijunjung tinggi," ujar Tia, Jumat (27/9/2024).

Tia pun tak tahu apakah pemecatannya dari PDI-P yang membuatnya gagal dilantik jadi anggota DPR berhubungan dengan kritiknya pada Ghufron.

Ia menambahkan, sebagai perwakilan rakyat, ia merasa perlu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait integritas KPK.

Menurutnya, penting bagi para pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

"Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lontarkan itu mungkin mewakili perasaan banyak masyarakat. Karena bagaimana pun, kami dipilih untuk mewakili suara mereka," tambah Tia.

Tia mengakui bahwa pernyataannya muncul sebagai bentuk kritik terhadap latar belakang dan keputusan-keputusan Ghufron yang dianggapnya perlu diperhatikan lebih jauh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung secara pribadi, melainkan lebih kepada menjaga lembaga KPK agar tetap bersih dan transparan.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, yang mampu menjaga harapan rakyat dalam memberantas korupsi," tutup Tia.

Sebelumnya, Tia menginterupsi Nurul Ghufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam acara tersebut.

Saat itu, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ucap Tia.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” tambah Tia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum caleg PDI-P Tia Rahmania, Jupryanto Purba mengatakan, Mabes Polri menyarankan agar pihaknya menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai.

Tia sebelumnya menggugat terkait pemecatannya dari PDI Perjuangan, yang membuatnya batal dilantik sebagai anggota DPR RI, meski memperoleh suara terbanyak di Dapil I Banten.

"Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta menunggu sampai proses di sana selesai," ujar Jupryanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, tuduhan bahwa Tia Rahmania melakukan penggelembungan suara tidak berdasar. Ia merujuk pada keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Tia tidak terlibat dalam penggelembungan suara.

Namun, Mahkamah Partai justru menjadikan tuduhan ini sebagai dasar pemecatan Tia dari keanggotaan partai.

"Dalam pertimbangan Mahkamah Partai, dikatakan Tia mengambil suara dari Hasbi sebanyak 251 dan suara partai 10, tapi dalam amar keputusannya disebutkan bahwa Tia melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.600. Dari mana keputusan itu muncul?" tanya Jupryanto.

Jupryanto juga menyayangkan langkah partai yang langsung memecat Tia tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Surat pemecatan tersebut baru diterima Tia setelah namanya dicoret dari daftar calon anggota DPR yang akan dilantik.

“Ini tidak patut, seharusnya partai menyerahkan keputusan pemecatan sebelum KPU mengeluarkan Tia sebagai calon anggota DPR. Ini yang menurut kami tidak wajar dan merusak reputasi Tia sebagai dosen dan ibu rumah tangga,” tambah Jupryanto.

Ia menegaskan bahwa mekanisme untuk menuduh seseorang melakukan penggelembungan suara seharusnya mengikuti proses yang diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu dimulai dengan penyelidikan oleh Bawaslu, kemudian penyidikan oleh kepolisian, dan dilanjutkan dengan proses pengadilan.

"Partai tidak berhak memutuskan bahwa seseorang melakukan kejahatan penggelembungan suara. Itu ranah hukum yang harus diputuskan melalui pengadilan," tegasnya.

Jupryanto juga menyinggung pernyataan Sekjen partai yang pada bulan Juni sudah menyebutkan bahwa Bonnie Triyana, akan menjadi anggota DPR, meskipun putusan Mahkamah Partai baru keluar pada September. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya dugaan rekayasa.

“Kami menduga ada rekayasa di balik keputusan Mahkamah Partai ini. Pernyataan Sekjen yang disampaikan sebelum keputusan resmi keluar membuat kami curiga bahwa putusan tersebut sudah diarahkan sebelumnya,” kata Jupryanto.

Saat ini, Jupryanto dan tim hukumnya masih menunggu salinan resmi keputusan Mahkamah Partai.

"Hingga sekarang, kami belum menerima surat resmi mengenai keputusan itu, hanya surat pemecatan yang kami terima kemarin," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Tia Rahmania mengaku hanya ingin memulihkan nama baiknya yang tercoreng karena dituduh melakukan tindak pidana penggelembungan suara Pemilu 2024.

Tia mengatakan, dirinya tidak berharap untuk kembali lagi menjadi anggota partai atau menduduki kursi legislatif, setelah terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dia alami.

“Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya,” kata Tia di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Tia mengatakan, sebagai seorang dosen, dirinya tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak berintegritas karena tuduhan tersebut.

Tia juga menjalani perannya sebagai ibu, dan tak ingin anak cucunya menganggap dirinya melakukan kerja politik dengan cara yang jahat.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya,” ungkapnya.

“Kemudian sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya, sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya,” tegas dia.

Dia menambahkan, keinginan dirinya untuk berjuang di atas kebenaran tidak lain berkat bimbingan dan ilmu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri.

“Secara pribadi, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun pahit sekalipun,” tegas dia.

Sebagai informasi, Tia dipecat dari PDI-P, dan posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024, kini digantikan oleh calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Bonnie Triyana.

Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P membantah tudingan merancang skenario pemecatan Tia Rahmania untuk sengaja mengagalkannya menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, sanksi pemecatan terhadap Tia dijatuhkan setelah melewati proses yang panjang di mahkamah partai dan badan kehormatan PDI-P.

Dari proses yang panjang itu, Tia dianggap menggelembungkan suara.

“Ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Dan berdasarkan aturan internal kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai,” ujar Ronny di kantor DPP PDI-P, Kamis (26/9/2024).

Menurut Ronny, kasus penggelembungan suara tersebut berawal dari ada putusan Bawaslu Banten pada 13 Mei 2024, soal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 8 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi,” kata Ronny.

Pada 14 Mei 2024, lanjut Ronny, Mahkamah Partai PDI-P memutuskan menyidangkan perkara Tia berdasarkan permohonan yang dilayangkan oleh Bonnie Triyana.

“Kemudian berdasarkan fakta dan saksi serta alat bukti yang lainnya. Kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi pengelembungan suara,” ucap Ronny.

Menurut Ronny, DPP PDI-P kemudian hasil putusan persidangan mahkamah partai itu kepada KPU RI pada 30 Agustus 2024.

Di samping itu, putusan mahkamah partai juga ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan PDI-P dengan menggelar sidang pada 3 September 2024. Hasilnya, Tia dijatuhi sanksi pemberhentian atas pelanggaran etik dan disiplin partai.

“Jadi Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Tanggal 13 September 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberentian Tia Rahmania ke KPU,” kata Ronny.

“Dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten I, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

Merepons pemberhentian ini, Tia melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan telah teregistrasi 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst.

Kuasa Hukum Tia, Jupriyanto Purba membantah tudingan kliennya menggelembungkan suara pada Pileg 2024.

Dia juga menganggap keputusan Mahkamah Partai PDI-P bahwa Tia terbukti menggelembungkan suara, hingga berujung sanksi pemecatan, adalah seuatu yang menyesatkan.

“Itu tidak benar itu. Keputusan Mahkamah Partai menyatakan Ibu Tia melakukan penggelembungan suara keputusan yang menyesatkan, karena dibuat berdasarkan perhitungan yang dibuat internal PDI-P,” ujar Purba saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Purba mengeklaim pemberhentian terhadap Tia dilakukan secara sepihak oleh tanpa ada pemberitahuan apapun dari PDI-P.

“Jadi kami menduga putusan mahkamah partai sudah didesain dari awal untuk menggagalkan pencalonan Ibu Tia sebagai Anggota DPR RI untuk tahun 2024," kata Purba.

Menurut Purba, pemberhentian tersebut pun tidak memiliki dasar yang kuat dan tak sesuai fakta. Sebab, perolehan jumlah suara Tia sudah dilakukan perubahan dalam rapat pleno oleh KPU.

“Ibu Tia dianggap mengambil suara caleg lain, Mochamad Hasbi Asyidiki sebanyak 251 suara. Padahal pada saat rapat pleno telah dilakukan perubahan untuk dikembalikan suara 251 kepada Hasbi,” kata Purba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Tia Rahmania, Jupriyanto Purba membantah tudingan kliennya menggelembungkan suara pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

Dia pun menganggap keputusan Mahkamah Partai PDI-P bahwa Tia terbukti menggelembungkan suara, hingga berujung sanksi pemecatan, adalah seuatu yang menyesatkan.

“Itu tidak benar itu. Keputusan Mahkamah Partai menyatakan Ibu Tia melakukan penggelembungan suara keputusan yang menyesatkan, karena dibuat berdasarkan perhitungan yang dibuat internal PDI-P,” ujar Purba saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Purba mengeklaim pemberhentian terhadap Tia dilakukan secara sepihak oleh tanpa ada pemberitahuan apapun dari PDI-P.

“Terkait pemberhentian sebagai Anggota Partai tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” jelas Purba.

“Jadi kami menduga putusan mahkamah partai sudah didesain dari awal untuk menggagalkan pencalonan Ibu Tia sebagai Anggota DPR RI untuk tahun 2024," sambungnya.

Menurut Purba, pemberhentian tersebut pun tidak memiliki dasar yang kuat dan tak sesuai fakta. Sebab, perolehan jumlah suara Tia sudah dilakukan perubahan dalam rapat pleno oleh KPU.

“Ibu Tia dianggap mengambil suara caleg lain, Mochamad Hasbi Asyidiki sebanyak 251 suara. Padahal pada saat rapat pleno telah dilakukan perubahan untuk dikembalikan suara 251 kepada Hasbi,” kata Purba.

“Itu sesuai dengan Berita Acara KPU tingkat kecamatan, dan untuk perhitungan calon anggota DPR oleh KPU RI tidak dijadikan penambahan suara Ibu Tia,” ujarnya lagi.

Atas dasar itu, Tia melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan telah teregistrasi 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst.

Selain itu, Purba juga berencana membuat laporan kepolisian atas tudingan penggelembungan suara oleh Tia.

“Dan kami akan melaporkan Hasbi kepada Bareskrim terkait adanya pernyataan yang tidak benar yang diberikan oleh Hasbi, karena ibu Tia tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk pemindahan surat suara hasbi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten I, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024 dan telah dipublikasikan di laman resmi kpu.go.id.