JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperkirakan dana sekitar Rp100 triliun untuk subsidi energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) tak tepat sasaran. Dia juga menduga anggaran tersebut dinikmati orang-orang kaya di Indonesia.

Bahlil menyampaikan sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik meleset dari target yang ditentukan. 

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," ungkap Bahlil kepada media usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Bahlil menegaskan subsidi tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi yang kurang bagus. Oleh karena itu, Bahlil menyayangkan jika dana subsidi tersebut justru jatuh ke tangan orang-orang kaya di Indonesia yang notabene punya pendapatan ekonomi sangat berkecukupan.

"Kalian kan gak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," tukasnya.

Bahlil menyampaikan, data tersebut dia peroleh dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga BPH Migas. 

Dia pun terus mencari solusi agar tujuan subsidi tidak meleset. Sejauh ini Bahlil mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa kali rapat. Presiden Prabowo Subianto diketahui memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan tim untuk menyelesaikan persoalan itu.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto, telah menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi yang diikuti Bahlil akhir pekan ini. Rapat tersebut membahas berbagai hal yakni salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) buka-bukaan adanya risiko penyaluran bantuan pompa Kementerian Pertanian (Kementan) tidak tepat sasaran.

Deputi III KSP, Edy Priyono membeberkan, hasil tinjauan KSP ke wilayah Temanggung, Jawa Tengah mendapati adanya penyaluran bantuan pompa air yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, pompa air yang seharusnya diberikan kepada petani padi sawah itu justru ditemukan pada petani hortikultura di dataran tinggi Temanggung.

"Waktu kami ke Temanggung, di situ hampir tidak ada sawah karena banyak ditanami itu komoditas hortikultura seperti cabai, tembakau tapi mendapatkan jatah pompa," ungkap Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (5/8/2024).

Oleh karena itu, Edy mengaku khawatir bahwa program pompanisasi Kementan yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menggenjot produksi beras nasional justru tidak tepat sasaran.

Dia pun mengusulkan agar Kementan bersama tim di daerah yang melibatkan TNI dan Polri serta Dinas Pertanian Daerah agar membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) sehingga penyaluran bantuan pompa ditujukan untuk daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

"Karena kami terus terang tidak tahu apakah yang seperti ini hanya terjadi di Temanggung atau juga di daerah lain. Kami khawatir kalau ini terjadi di dearah lain," ucapnya.

Merespons hal tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa alokasi penyaluran pompa air program pompanisasi ditetapkan berdasarkan usulan berjenjang dari Dinas Pertanian di daerah. Kendati begitu, dia mengeklaim pihaknya bakal segera menindaklanjuti temuan dugaan salah sasaran alokasi pompa air di Temanggung, Jawa Tengah.

"Kami akan tindaklanjuti terkait dengan yang ditemukan di Temanggung alokasi pompa itu," ujar Idil dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (26/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa program pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20.000 unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70.000 unit.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang. Hal ini dia sampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu (26/6/2024).

"Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Namun, ini menjadi sangat krusial," katanya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.