Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpesan kepada Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik malam ini. Bahlil banyak menyinggung soal lifting minyak yang harus lebih ditingkatkan.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia tercatat hanya 610.000 barel per hari (bph) sehingga perlu impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sudah ada proses eksplorasi sumur baru yang harus segera dituntaskan oleh Djoko.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 610.000 barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan ," katanya usai melantik Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Sudah selesai eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian di tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama bapak," tambah Bahlil.

Bahlil juga meminta Djoko memangkas aturan di sektor Migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Ia lalu meminta semua pihak bekerja secara untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

Bahlil mengingatkan pentingnya mendorong kedaulatan energi dan industri, dan meminta SKK Migas bisa bekerja sama dengan baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia turut mengingatkan pegawai di Kementerian ESDM bekerja lebih aktif dan proaktif.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," tegas Bahlil.

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita di sini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Pemerintah mencatat sebanyak Rp 100 triliun subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak atau masyarakat mampu.

Bahlil mengatakan, nilai ini setara 20%-30% dari total alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Bahlil menjelaskan, Dari laporan PT Pertamina, PT PLN dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperkirakan dana sekitar Rp100 triliun untuk subsidi energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) tak tepat sasaran. Dia juga menduga anggaran tersebut dinikmati orang-orang kaya di Indonesia.

Bahlil menyampaikan sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik meleset dari target yang ditentukan. 

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," ungkap Bahlil kepada media usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Bahlil menegaskan subsidi tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi yang kurang bagus. Oleh karena itu, Bahlil menyayangkan jika dana subsidi tersebut justru jatuh ke tangan orang-orang kaya di Indonesia yang notabene punya pendapatan ekonomi sangat berkecukupan.

"Kalian kan gak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," tukasnya.

Bahlil menyampaikan, data tersebut dia peroleh dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga BPH Migas. 

Dia pun terus mencari solusi agar tujuan subsidi tidak meleset. Sejauh ini Bahlil mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa kali rapat. Presiden Prabowo Subianto diketahui memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan tim untuk menyelesaikan persoalan itu.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto, telah menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi yang diikuti Bahlil akhir pekan ini. Rapat tersebut membahas berbagai hal yakni salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal rencana mengubah skema subsidi energi. Bahlil mengatakan skema itu tengah digodok sementara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Sementara untuk LPG, pihaknya masih akan mempertimbangkan karena penyaluran produk tersebut menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Pihaknya akan menggodok opsi skema subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," terangnya.

Untuk menggodok skema subsidi yang baru, tidak hanya Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan Kementerian Sosial, Pertamina, PLN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Alasan Skema Subsidi Diubah

Adapun alasan skema subsidi energi ini harus diubah, karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Namun selama ini tidak tepat sasaran, padahal harus diterima oleh yang berhak.

Dia mencontohkan subsidi BBM yang juga digunakan kepada mobil dengan cubicle centimeter (CC) yang besar dan pelat hitam. Menurutnya hal itu yang perlu menjadi perhatian.

"Ini kan subsidi kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Terdiri dari LPG, kemudian listrik, kemudian BBM. Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa. Kami mulai rapatkan untuk menggodok karena ditengarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Gelar Doktor yang disandang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menimbulkan polemik. Meski begitu, di mata akademisi, promosi tersebut masih sesuai jalur.

Menurut Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., masuknya Bahlil ke SKSG UI dengan mengambil jalur riset sudah sesuai aturan. Ia mengungkapkan  bahwa Bahlil menyampaikan dua pertanyaan penelitian yang memotivasinya untuk mengambil program doktoral di SKSG UI, yakni pertama apakah kebijakan hilirisasi nikel yang dikerjakan saat ini secara akademik benar/tepat (evidence-based policy)? dan kedua jika kurang tepat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hilirisasi membawa manfaat yang lebih besar?

Selama proses penelitian, lanjut Teguh, komposisi tim promotor yakni Prof. Chandra Wijaya (FIA), Teguh Dartanto (FEB), dan Athor Subroto (SKSG/FEB) sering melakukan diskusi dan perdebatan terkait arah penelitian, metodologi dan cakupan penelitian.

Selain itu, Teguh juga meminta Bahlil untuk turun lapangan melihat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Morowali dan Weda Bay (Halmahera Tengah), serta melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Saat itu, dirinya pun turun ke lapangan untuk memastikan Bahlil menjalankan prosedur dan panduan wawancara.

“Bahlil juga memiliki privilege akses informasi, data dan sumber daya untuk melakukan penelitian ini,  jauh sebelum mendaftar kuliah. Dalam konteks saat ini seperti akreditasi AACSB (akreditasi internasional terkemuka sekolah bisnis yang dimiliki FEB UI), memiliki mahasiswa dan disertasi seperti ini akan sangat bermanfaat untuk societal impacts,” kata Teguh.

Sebagai informasi, program SKSG UI untuk jalur riset memiliki prosedur perkuliahan ketat dalam meluluskan mahasiswa dengan tidak melihat siapa latar belakang calon mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan karena setiap penelitian harus memiliki tingkat kemiripan yang sangat kecil, yakni di bawah 10% guna mempertahankan kualitas dengan ketat.

"Terkait isu kualitas bisa diperdebatkan tetapi penguji luar Prof. Didik Rachbini (Universitas Paramadina), Prof. Arif Satria (IPB University), Prof. Kozuke Mizuno (Kyoto University) dan penguji internal UI bukanlah orang-orang yang bisa dibeli untuk meluluskan disertasi Bahlil. Mengenai kewajaran masa studi, kasus yang sama, FEB UI tahun 2004 pernah meluluskan Doktor Sugeng Purwanto dengan masa studi 13 bulan 26 hari (Rekor MURI Doktor tercepat),” demikian penjelasan Teguh.

Di sisi lain, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Hasanuddin (Unhas) yang juga lulusan Universitas Indonesia, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si menilai Bahlil Lahadalia berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat cum laude, mengingat Bahlil tergolong mahasiswa yang mengikuti rangkaian proses akademik yang baik dan disiplin.

“Bahlil termasuk mahasiswa yang aktif dan sangat dekat dengan tema disertasi yang dia tulis, termasuk kedekatan dengan informan dan akses terhadap data penelitian hingga penyusunan laporan penelitian untuk menghasilkan disertasi,” ujarnya.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki setumpuk pekerjaan rumah, baik di sektor minyak dan gas (migas), mineral dan batubara (minerba), maupun di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dalam pemerintaan baru.

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM diberikan tugas oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan pembenahan terhadap regulassi yang selama tumpang tindih dan berpotensi menghambat kemandirian energi.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Di sektor migas, produksi siap jual alias lifting minyak terus mengalami penurunan sejak 1997 dari produksi tembus 1,6 juta minyak barel per hari (bph) pada medio 1996-1997 hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu bph, padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak.

Imbas konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta minyak barel per hari ini mengakibatkan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun habis untuk mengimpor minyak ke Indonesia, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG).

Selain lifting minyak dan impor migas, pekerjaan rumah di sektor migas lainnya adalah membenahi iklim investasi di sektor hulu migas yang cenderung minim dan kurang menarik bagi investor di hulu migas.

Adapun, yang tidak kalah penting untuk diselesaikan lainnya di sektor hulu migas adalah pemerintahan baru harus merampungkan revisi undang-undang migas yang selama belasan tahun masih urung selesai.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

Memang, Bahlil mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

Selain itu, Bahlil juga akan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali untuk menambah produksi minyak.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," kata Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

Mutakhir, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil migas untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, salah satu isu yang harus dikawal oleh Menteri ESDM era pemerintahan baru di sektor migas adalah merampungkan revisi UU Migas. Sebab, UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/10).

Selain UU Migas, Menteri ESDM harus dijelaskan secara jelas dan baik mengenai Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) gross split. Memang, saat ini sudah ada perbaikan skema gross split dari 29 item menjadi 5 item untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor dan tambahan bagi hasil untuk investor mencapai 95%.

"Itu bagus, tapi belum tentu cukup menarik bagi investor karena buat satu negara term dan condition atau fiscal policy-nya tidak bisa diambil dari negara lain. Tiap negara sumber daya alam punya karakteristik masing-masing. Kita perbaiki sistemnya agar lebih menarik bagi investor" ujar Elan.

Menurut Elan, dulu investasi hulu migas cukup menarik saat ini justru kalah menarik dengan negara seperti Meksiko, Kolombia, Afrika, Vietnam, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyesuaikan apa-apa saja yang membuat menarik bagi investor seperti di negara lain.

"Makanya benchmark kita itu harusnya luar negeri bukan dalam negeri," tutur Elan.

Dari sektor minerba, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri ESDM di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Selain kedua hal tersebut adalah adalah kejelasan Mitra Instansi Pengelola (MIP). Namun, bukan sekadar penerapan. Yang jadi concern APBI juga bagaimana simulasi dan visible atau tidaknya diterapkan ke berbagai IUP dengan skala produksi yang berbeda.

Selain itu, tentunya penegakan terhadap prinsip tata kelola tambang yang baik juga semakin ditekankan kepada seluruh pemegang izin. Agar pertambangan batubara ke depan tidak saja menjadi penyumbang penerimaan negara namun bertanggung jawab dengan lingkungan.

Dari sisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri ESDM.

Mada menuturkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Tonton:Bahlil Lahadalia Kembali Menjabat Menteri ESDM, Fokus pada Kedaulatan Energi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjadi sorotoan publik karena gelar doktor yang didapatnya dari Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu.

Pertama,disertasi doktoral Bahlil yang berjudul ‘Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’ dianggap menjiplak lantaran memiliki kesamaan mencapai 95% dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan aplikasi cek plagiarisme Turnitin.

Menanggapi hal tersebut, pihak UIN Syarif Hidayatullah memberikan klarifikasi dan kronologi atas temuan dugaan plagarisme tersebut yang terjadi karena adanya kesalahan internal.

Guru Besar UIN Prof. Maila Dinia Husni Rahiem M.A., Ph.D menjelaskan bahwa seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memeriksa keaslian disertasi Bahlil melalui akun Turnitin kampus dan mendapatkan hasil similarity sebesar 13%.

Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository Turnitin kampus. Saat pemeriksaan ulang, lanjutnya, sistem mendeteksi kesamaan 100% karena file tersebut sudah terekam dalam database Turnitin sebagai dokumen resmi.

"Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil Lahadalia menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi yang dibuat Bahlil pernah diunggah ke repository Turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar. Ketika lima orang dari berbagai perguruan tinggi melakukan pengecekan ulang, lanjutnya, mereka memperoleh hasil similarity antara 95% hingga 100%. Hasil uji ini kemudian tersebar di media sosial dan semakin memperkuat kesalahpahaman tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10/2024).

Polemik kedua, yakni terkait jangka waktu kuliah dan riset singkat yakni sekitar satu tahun dan 7 bulan hingga akhirnya Bahlil dinyatakan lulus dengan predikat pujian cumlaude oleh UI.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI sekaligus Co-promotor disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Teguh Dartanto menjelaskan bahwa Bahlil sempat bertanya pada dirinya tentang program S3 Universitas Indonesia (UI).

Dia lantas menyarankan Bahlil mengambil S3 jalur riset di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI menjadi opsi yang lebih memungkinkan dan tidak mengambil S3 di FEB UI karena di semester pertama ada kuliah terstruktur di hari kerja.

"Bahlil memenuhi syarat untuk mendaftar S3 di SKSG UI karena telah lulus Magister Ilmu Ekonomi dari UNCEN pada 2009. Saya melihat ijazah yang ter-scan di sistem SKSG UI. Informasi di PDDIKTI mengenai BL yang dianggap mengundurkan diri kurang akurat. Bahlil telah menempuh 4 semester, sesuai dengan Peraturan Rektor No. 26/2022, sehingga layak untuk maju ke tahap promosi," terang Teguh, yang baru saja terpilih sebagai Rektor UI.

Selanjutnya, Teguh juga menyoroti isu jurnal predator yang menyerang Bahlil. Dia mengatakan Bahlil memenuhi syarat tiga publikasi, yaitu satu jurnal internasional bereputasi, satu jurnal SINTA 2, dan satu prosiding yang dapat diganti menjadi jurnal SINTA 2.

"Pemberitaan terkait jurnal predator pada bulan Juli 2024 sudah diselesaikan oleh SKSG sejak Maret-April 2024. Bahlil harus menulis ulang di jurnal lain untuk syarat kelulusan. Tidak benar bahwa Bahlil lulus dengan jurnal predator," imbuhnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Arif Satria, salah satu penguji Bahlil, mengaku bahwa dirinya diminta dan bersedia menjadi penguji. Kebersediaan Arif karena dia meyakini Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi ternama pasti menjaga reputasi dengan sistem penjaminan mutu yang kuat.

Dia mengaku sering menjadi penguji S3 di UI dan untuk sampai pada sidang promosi melalui tahapan panjang yang ketat.

"Hal ini juga disampaikan oleh pimpinan sidang kepada promotor, co-promotor maupun penguji sebelum acara dimulai, bahwa sidang promosi pak Bahlil sudah sesuai prosedur di UI. Bahwa masa studi S3 selama 4 semester juga sesuai aturan UI. Dijelaskan pula bahwa artikel jurnal yang digunakan sebagai syarat untuk S3 sesuai ketentuan," kata Arif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bulan depan Indonesia mengekspor prekursor atau bahan baku baterai ke Amerika Serikat (AS). Bahan baku baterai tersebut untuk Tesla.

Bahlil mengatakan, prekursor itu berasal dari Kawasan Industri Weda Bay.

"Bahkan prekursor kan bulan depan sudah kita ekspor untuk ke Amerika untuk memenuhi Tesla, yang ada di Weda Bay," kata Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh mengenai ekspor ini. Termasuk, saat ditanya berapa besar volume ekspor prekursor tersebut.

"Nanti kita umumkan, kita resmikan dulu baru kita umumkan," kata Bahlil

Bicara soal Tesla, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan Indonesia tidak bergantung pada 1-2 merek tertentu dalam membuka investasi mobil listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air. Pernyataan tersebut menanggapi Elon Musk yang tak kunjung bangun pabrik Tesla di Indonesia.

"Saya kira kita (Indonesia) tidak bergantung pada satu atau dua merek," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Jokowi membeberkan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi mobil listrik di Indonesia. Selain itu juga sudah ada investasi dari Wulling, BYD, VinFast dan Chery.

"Sebentar lagi akan ada pabrik katoda anoda yang nanti juga ini akan memperkuat industri EV baterai kita. Kalau EV baterainya ada untuk masuk ke industri mobil, sangat mudah karena 40-50% komponen mobil ada di baterai listriknya," ucap Jokowi saat itu.