JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai tekanan udara ban mobil yang tak bikin boros BBM membuat banyak pembaca penasaran. Begitu pula dengan artikel cara pembuatan SIM pakai NIK KTP.

Selain itu, berita tentang Honda yang mengikuti aturan pemerintah soal pajak mobil hybrid juga banyak dibaca. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Minggu (25/8/2024):

1. Berapa Tekanan Udara Ban Mobil yang Tak Bikin Boros BBM?

Breakerlink Perlunya menyesuaikan tekanan angin ban.

Tekanan udara ban mobil memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, sesuai dengan kondisi muatan dan jenis mobilnya. Melaju dengan ban mobil kempis atau kurang udara dapat menyebabkan potensi kecelakaan seperti pecah ban hingga manuver yang tak akurat.

Selain itu, masyarakat juga menganggap ban kempis dapat membuat mobil lebih boros BBM. Lantas, berapa tekanan udara ban mobil yang benar?

2. Tunggakan Pajak Kendaraan Akan Dikirim Lewat Pesan WhatsApp

Instagram.com/samsatdigital Tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dikirim lewat WA Blast.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat akan menginformasikan sekaligus mengingatkan terkait tunggakan pajak kendaraan melalui aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @samsatdigital, informasi terkait tunggakan pajak kendaraan dikirim lewat WA Blast.

3. Mudah, Begini Cara Pembuatan SIM Pakai NIK KTP

Kompas.com/Donny Ilustrasi pemadanan NIK dengan SIM. Korlantas Polri akan ganti nomor SIM dengan NIK KTP.

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa dilakukan.

Berdasarkan lama resmi Korlantas Polri, pembaharuan nomor SIM dengan NIK ini bisa dilakukan saat perpanjang masa berlaku. Sementara, untuk pemohon SIM baru, maka akan otomatis disesuaikan dengan NIK KTP.

4. Polisi Mulai Latihan Penerapan Sistem Tilang Poin, Ini Skemanya

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Korlantas Polri mulai menggelar latihan pemberlakuan sistem catatan perilaku berlalu lintas atau Traffic Attitude Record (TAR), sebagai upaya meningkatkan kesadaran atas pentingnya tertib berlalu lintas.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebut, sistem tilang poin ini juga diberlakukan agar membuat efek jera ke pengendara supaya tidak mengulangi kesalahannya.

5. Honda Ikuti Aturan pemerintah Soal Pajak Mobil Hybrid

Instagram Yusak Billy Honda Step WGN

Honda mengatakan bakal mengikuti semua aturan mengenai mobil hybrid. Termasuk apabila pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPnBM untuk mobil hybrid. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021.

SOLO, KOMPAS.com - Penerapan sistem tilang poin pada Surat Izin Mengemudi (SIM) akan diberlakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Nantinya akan dilakukan berdasarkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dan SIM bisa dicabut jika sering melakukan pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) AKBP Christopher Adhikara Lebang mengatakan, poin diberikan berbeda-beda mulai dari 1, 3, 5, 10, dan 12 bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan pemilik SIM.

ANTARA FOTO/ARNAS PADDA Sejumlah kendaraan melintas di bawah kamera Closed Circuit Television (CCTV) di salah satu ruas jalan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/3/2021). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencanangkan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional sebagai salah satu program prioritas dengan target penerapan tahap pertama dimulai pada Maret 2021 di 10 Polda dan tahap kedua Pada April 2021 di 12 Polda. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp.

Pemilik SIM akan dikenai sanksi apabila poin yang mereka peroleh mencapai 12 poin dan 18 poin.

“12 (poin) penahanan (SIM) sementara, 18 (poin) pencabutan,” ucap Christopher dikutip dari Kompas.com, Minggu (25/8/2024).

Kalau mencapai 12 poin maka sim akan ditahan, kalau sampai 18 poin SIM dicabut. Kemudian,
untuk mendapatkan SIM baru harus menunggu 6 sampai 1 tahun untuk bisa mendaftar pembuatan SIM.

Adapun daftar tilang poin Perpol 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

1 Poin:

• Pasal 275 ayat (1): Mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.
• Pasal 276: Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
• Pasal 278: Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih tanpa perlengkapan wajib.
• Pasal 282: Tidak mematuhi perintah polisi.
• Pasal 285 ayat (1): Mengemudikan sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
• Pasal 287 ayat (3), (4), (6): Melanggar tata cara berhenti, parkir, tidak mengindahkan kendaraan prioritas, dan melanggar aturan penggandengan kendaraan.
• Pasal 288 ayat (2): Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.
• Pasal 289: Penumpang di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan.
• Pasal 290: Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm.
• Pasal 291: Pemotor dan penumpang tidak mengenakan helm standar.
• Pasal 292: Mengangkut penumpang lebih dari satu orang tanpa kereta samping.
• Pasal 293: Mengemudi tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari atau kondisi tertentu.
• Pasal 294: Tidak memberikan isyarat saat akan membelok atau berbalik arah.
• Pasal 295: Tidak memberikan isyarat saat berpindah lajur atau bergerak ke samping.

3 Poin:

• Pasal 279: Mengemudi dengan kendaraan dipasangi perlengkapan yang mengganggu keselamatan.
• Pasal 280: Kendaraan tidak dilengkapi pelat nomor yang sesuai.
• Pasal 284: Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.

5 Poin:

• Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1): Mengemudikan kendaraan tanpa SIM.
• Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1): Mengemudi secara tidak wajar dan mengganggu konsentrasi.
• Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2): Mengemudi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
• Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3): Mengemudi kendaraan beroda empat atau lebih tanpa memenuhi persyaratan laik jalan.
• Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c: Melanggar aturan perintah atau larangan dengan lampu lalu lintas.
• Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a: Menerobos palang pintu kereta.
• Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b: Melakukan balapan di jalan raya.