SOLO, KOMPAS.com - Saat ini pemilik kendaraan bisa melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di rumah saja tanpa perlu mendatangi kantor Samsat.

Wajib pajak bisa menggunakan layanan Samsat Digital Nasional (Signal) untuk mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dengan menggunakan aplikasi Signal, maka otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP Bukti Lunas Pajak dari Bapenda, e-KD Polis Asuransi dari Jasa Raharja dan e-Pengesahan tanda Digital Pengesahan STNK dari Polri.

Sementara, dikutip dari laman resmi Indonesia.go.id cara untuk registrasi pengguna aplikasi Signal Korlantas Polri, sebagai berikut:

• Masukan data-data pribadi anda seperti NIK, Nama sesuai E-KTP, alamat email, nomor handphone, masukan kata sandi, ulangi kata sandi
• Selanjutnya memasukkan foto E-KTP
• Kemudian verifikasi biometrik wajah dengan melakukan swafoto
• Masukan OTP yang dikirim lewat SMS
• Registrasi berhasil
• Verifikasi ulang dengan mengklik tautan yang dikirimkan oleh Signal ke e-mail yang telah didaftarkan

Untuk langkah berikutnya setelah registrasi, yaitu perlu mendaftarkan atau memasukkan data kendaraan dengan cara berikut:

1. Mendaftar kendaraan milik sendiri:

• Pilih menu tambah data kendaraan bermotor;
• Pilih kendaraan atas nama sendiri;
• Memasukkan nomor registrasi kendaraan bermotor;
• Memasukkan lima digit terakhir nomor rangka mesin;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia;
• Sebagai informasi bahwa untuk perpanjangan STNK yang dilakukan secara online hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK. Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

2. Mendaftarkan kendaraan milik orang lain:

• Pilih tombol simbol tambah untuk menambahkan data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan;
• Memasukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih milik keluarga satu KK;
• Meng-input NRKB (nomor registrasi kendaraan bermotor) pada kolom NRKB;
• Memasukkan nomor rangka lima digit terakhir pada kolom rangka mesin;
• Memasukkan NIK pemilik kendaraan dan mengunggah foto E-KTP;
• Setelah semua kolom terisi maka klik tombol ‘Lanjut’;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia

Sebagai informasi, perpanjangan STNK yang dilakukan secara online melalui aplikasi Signal hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK.

Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

Untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara nontunai, metode Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui aplikasi Signal ke seluruh Bank Daerah sudah terhubung melalui sistem payment gateway atau switching dengan beberapa kanal pembayaran di bank Himbara dan 10 BPD lainnya, yang di antaranya:

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI
• Bank BTN

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor satu tahunan maupun lima tahunan, dan perlu membawa beberapa persyaratan.

Persyaratannya membayar pajak kendaraan adalah membawa KTP asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, serta BPKB asli dan fotokopi untuk pembayaran pajak lima tahunan

Namun, bagaimana bila dalam kondisi tertentu KTP digantikan dengan identitas lainnya yang nama dan alamatnya sama, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM)?

Kasi STNK Ditlantas Polda Jawa Tengah Kompol Ris Andrian mengatakan, KTP tidak bisa diganti SIM saat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

“Sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang sistem penyelenggaraan samsat pasal 11 yang berbunyi " Registrasi pengesahan Ranmor harus memenuhi persyaratan paling sedikit formulir SPRKB, identitas diri dan STNK,” ucap Ris kepada Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Selain itu, Ris juga mengatakan, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun2021 Pasal 10 ayat 6 yang berbunyi:

Tanda bukti identitas pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. untuk perseorangan, melampirkan:

1. kartu tanda penduduk bagi:
a) warga negara Indonesia; atau
b) warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap;

2. surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas

Kemudian, Ris mengatakan, pada Perpol No 7 Tahun 2021 Pasal 61 Ayat 2, yang berbunyi:

Pengesahan STNK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan:
1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
3. STNK; dan
4. TBPKP

Meskipun dalam beberapa kasus identitas seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa menggantikan KTP, namun untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor KTP tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

SOLO, KOMPAS.com - Membayar pajak kendaraan bemrotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pembayaran pajak kendaraan memiliki batas waktu atau jatuh tempo tertentu yang biasanya tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meski begitu, supaya tidak telat atau lupa membayar pajak, pemilik kendaraan bisa membayar pajak lebih awal yang bisa dilakukan 30 hari sebelum jatuh tempo.

Sebelumnya, berdasarkan laman resmi Bapenda Jawa Tengah, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo.

“Bisa, pajak kendaraan bisa dibayarkan mulai 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo,” tulis keterangan dalam laman tersebut.

Namun, berdasarkan unggahan Facebook Bapenda Provinsi Jawa Tengah, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 30 hari sebelum jatuh tempo, mulai 5 November 2024.

“Pembayaran pajak Kendaraan bermotor yang semula dapat dibayarkan 60 hari sebelum jatuh tempo, mulai tanggal 5 November 2024 pembayaran pajak kendaraan bisa dibayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo,” tulis unggahan tersebut.

Dalam postingan tersebut, juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk jangan lupa membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebelumnya, Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu juga mengatakan, pembayaran pajak kendaraan mendahului jatuh tempo bisa dilakukan 30 hari sebelumnya.

“Untuk pembayaran sebelum jatuh tempo bisa dilakukan maksimal 30 hari atau satu bulan sebelum jatuh tempo,” ucap Herlina kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Dengan membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo, membuat wajib pajak untuk menghindari keterlambatan, sehingga kendaraan tetap terdaftar dengan baik dan bebas dari denda atau sanksi administratif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kenaikan tarif progresif pajakkendaraan bermotor (PKB) yang lebih tinggi mulai 5 Januari 2025 mendatang.

Kenaikan tarif ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, yang mengatur pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.

Untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tarif pajak akan meningkat 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan, dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menaikkan tarif sebesar 0,5 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

"Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama," bunyi Pasal 7 Perda tersebut.

Berikut tarif pajak progresif berdasarkan aturan terbaru;

- 2 persen untuk kendaraan pertama
- 3 persen untuk kendaraan kedua
- 4 persen untuk kendaraan ketiga
- 5 persen untuk kendaraan keempat
- 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya

Pada kebijakan sebelumnya, tarif pajak progresif mulai dari kendaraan pertama hingga kendaraan ke-17 bisa mencapai 10 persen.

Dengan aturan baru ini, kenaikan tarif lebih sederhana, namun lebih tinggi untuk setiap kendaraan tambahan setelah yang pertama.

Pajak progresif hanya berlaku bagi kendaraan yang dimiliki oleh individu dengan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan/atau alamat yang sama.

Oleh karena itu, semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Perda ini tidak berlaku bagi kendaraan yang dimiliki oleh badan usaha, yang tetap dikenakan tarif tetap sebesar 2 persen.

Peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kepatuhan pajak.

Namun, bagi mereka yang berencana menambah jumlah kendaraan, penting untuk memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan aturan baru tersebut.

Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

SOLO, KOMPAS.com - Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih digelar di beberapa provinsi sepanjang November 2024.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Dengan adanya pemutihan ini, wajib pajak dapat membayar PKB tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

Pada bulan November 2024, setidaknya ada 12 provinsi yang masih gelar pemutihan pajak kendaraan, yaitu:

1. Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak daerah berupa keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBKN). Kebijakan ini tertuang dalam Pergub No. 41 Tahun 2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

Insentif BBNKB ini berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025, sehingga masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi bunga dan denda atas kendaran yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

2. Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

Dalam unggahan akun Instagram @bapanda.jabar, ada lima macam keringanan yang digelar, yaitu:

• Diskon PKB
• Bebas denda PKB
• Bebas BBNKB II
• Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima dan seterusnya
• Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat

Selain itu, ada diskon 10 persen bagi wajib pajak yang membayar PKB melalui Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

3. Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai dari 20 Mei hingga Desember 2024.

Ada 3 program keringanan yang diadakan, yaitu:

1. Pembebasan BBNKB II

• Diadakan hingga 19 Desember 2024
• Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Tengah

2. Diskon pajak tahun berjalan

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pengurangan pajak tahunan berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua

3. Pembebasan biaya pajak progresif

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya

4. Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menggelar program pemutihan PKB daerah mulai 1 Oktober sampai 30 November 2024.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @bapendajatim, ada beberapa program pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur, yaitu:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ)

5. Aceh

Provinsi Aceh menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

• Pembebasan pajak progresif
• Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

6. Lampung

Pemprov Lampung mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

Dalam unggahan Instagram @Bapedan_lampng, ada empat program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu:

1. Bebas pajak progresif

• Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

2. Gratis pengembalian nama kendaraan

• Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

3. Bebas denda

• Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
• Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

4. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

• Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

7. Bengkulu

Pemprov Bengkulu adakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

Program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni:

• pembebasan tunggakan PKB
• Denda PKB
• BBNKB II.

8. Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor.

Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

• Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
• Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

9. Sumatera Barat

Pemprov Sumatera Barat turut menggelar program pemutihan PKB mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan Instagram @bapenda.sumbar, ada enam keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu:

1. Diskon pokok PKB

• 20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
• 20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

2. Pembebasan BBNKB II

• Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

3. Pembebasan denda PKB

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Pembebasan denda BBNKB II

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

5. Pembebasan pajak progresif

• Pembebasan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.

6. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

• Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

10. Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @Bapenda_sumselm ada tiga program keringanan yang diberikan, yaitu:

1. Keringanan PKB

• Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

2. Diskon BBNKB II

• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

3. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

11. Bali

Provinsi Bali juga memberikan program pemutihan lagi bagi wajib pajak dengan plat Bali, pembebasan pajak digelar sejak 1 November hingga 20 Desember.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, keringanan yang bisa didapatkan wajib pajak yaitu:

• Bebas Sanksi Administratif bagi yang terlambat membayar PKB

12. Banten

Program pemutihan juga digelar oleh Pemprov Banten yang berlaku sampai bulan Desember 2024.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, ada empat keuntungan dari program pemutihan Banten ini, yaitu:

1. Bebas pokok denda

• Tunggakan PKB tahun ke-4 kecuali mutasi ke luar Provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024

2. Diskon PKB 20 persen

• Bagi yang melakukan mutasi dari luar Provinsi, berlaku sampai dengan 21 Desember 2024

3. Bebas denda PKB

• Kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024.

salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak satu tahunan maupun lima tahunan.

Untuk pajak lima tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disertai dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor.

Selain itu, pembayaran pajak kendaraan (PKB) lima tahunan perlu melampirkan BPKB. Namun beberapa pemilik kendaraan mungkin tidak menyimpan BPKB asli karena alasan tertentu, seperti digadaikan atau ditahan pihak leasing.

Lantas, bisakah bayar pajak lima tahunan tanpa melampirkan BPKB asli?

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani mengatakan, pemilik kendaraan bermotor yang akan membayar pajak lima tahunan harus membawa BPKB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Selain itu, pada Pasal 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, penerbitan STNK perpanjangan, yang masuk dalam pajak lima tahunan, harus memenuhi persyaratan berupa mengisi formulir permohonan.

Pemohon atau pemilik kendaraan bermotor juga harus melampirkan sejumlah dokumen persyaratan yang mencakup:

• Tanda bukti identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (bagi yang diwakilkan)
• STNK
• BPKB
• Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Dewi juga mengatakan, untuk cek fisik kendaraan yang di luar daerah bisa melakukannya di Samsat terdekat.

“Kalau cek fisiknya bisa dimintakan cek fisik bantuan di tempat Anda berada," kata Dewi kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kemudian, tarif pajak kendaraan lima tahunan berbeda-beda tergantung jenis dan tipe masing-masing sepeda motor atau mobil.

Namun, secara umum, pajak lima tahunan akan dikenakan tambahan biaya STNK dan TNKB atau pelat nomor dengan perincian:

Kendaraan roda dua:

• STNK: Rp 100.000
• TNKB: Rp 60.000

Kendaraan roda empat:

• STNK: Rp 200.000
• TNKB: Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta (28/10/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai tiga hari kerja setelah tanggal diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Lalu, insentif ini akan berlangsung hingga berlakunya ketentuan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

Artinya, insentif BBNKB ini efektif berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025. Dengan demikian, masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI juga menghapus sanksi bunga dan/atau denda atas kendaraan yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara jabatan tanpa permohonan dari wajib pajak.

Meski begitu, wajib pajak yang telah membayar BBNKB sebelum 23 Oktober 2024 tidak dapat meminta pengembalian pembayaran.

“Terhadap BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah,” bunyi Pasal 5 Pergub Jakarta 41/2024.

Jakarta -

Kijang Innova Zenix Hybrid dan Wuling Almaz 2.0 Pro Hybrid sama-sama bermesin 2.0 L dengan teknologi hibrida. Lalu berapa beda besar pajak antara kedua model tersebut?

Wuling Almaz Hybrid maupun Kijang Innova Zenix Hybrid sama-sama menawarkan mesin berkapasitas 2.0 L. Keduanya juga menyematkan teknologi hibrida yang membuat mobil jadi lebih ramah lingkungan. Dengan teknologi serupa, harga jualnya berbeda. Untuk Kijang Innova Zenix Hybrid, Toyota menawarkan beberapa varian.

Pajak Wuling Almaz Hybrid vs Innova Zenix Hybrid

Untuk Innova Zenix Hybrid varian tertinggi dibanderol Rp 633,6 juta. Sementara Wuling Almaz Hybrid hanya memiliki satu varian yaitu 2.0 Pro Hybrid. Almaz Hybrid ini dijual seharga Rp 476 juta. Dengan selisih harga Rp 200 jutaan, bagaimana dengan pajak tahunannya?

Dalam penelusuran detikOto di laman Samsat Jakarta, untuk Kijang Innova Zenix Hybrid besar pajak tahunannya sekitar Rp 8 jutaan. Untuk varian Q CVT TSS alias yang tertinggi pajak tahunannya sebesar Rp 8.852.800. Sementara untuk Zenix Hybrid varian V CVT pajak tahunan sebesar Rp 8.291.000. Pajak Innova Zenix hybrid itu berlaku untuk kendaraan pertama di wilayah Jakarta keluaran 2024.

Wuling Almaz Hybrid pajak tahunannya lebih murah. Tercatat pajak tahunan Wuling Almaz Hybrid itu sebesar Rp 6.989.000 untuk lansiran 2024 dan kepemilikan pertama di wilayah Jakarta.

Adapun bicara spesifikasi, Almaz RS Pro Hybrid dibekali mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 hp dan torsi 320 Nm. Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid. Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna.

Sementara itu, Kijang Innova Zenix Hybrid menggendong mesin 2.000 cc M20A-FXS (152 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm) dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm. Hasilnya, tenaga gabungan mencapai 186 PS. Tenaganya meningkat dibanding Innova Reborn bensin (139 PS) maupun diesel (149 PS). Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV dibekali baterai hybrid Ni-MH yang dikemas dalam paket compact dan disimpan di bawah kedua jok depan tanpa mengurangi ruang di area kabin.

(dry/din)

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk melayani para pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan, Samsat Induk Jakarta akan ditambah jam operasionalnya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta @humaspajakjakarta, Jumat (25/10/2024), disebutkan bahwa mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani wajib pajak di hari Sabtu.

"Mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani Sobat di hari Sabtu. Yuk, manfaatkan waktu weekend untuk urus pajak kendaraan bermotor!" tulis keterangan pada unggahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)

Berikut ini lokasi Samsat di Jakarta:
1. Samsat Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat
2. Samsat Jakarta Selatan: Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. Samsat Jakarta Timur: Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur
4. Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat: Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara

Namun, perlu diketahui, untuk waktu operasinya sendiri hanya setengah hari, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Meski hanya sebentar, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang memiliki kesibukan pada Senin-Jumat hingga tak sempat bayar pajak kendaraan.

Untuk bayar pajak tahunan atau pengesahan STNK, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Signal. Tapi, untuk pajak lima tahunan, pemilik kendaraan atau wajib pajak harus datang ke Samsat.

Berikut ini tata cara bayar pajak kendaraan lima tahunan di Samsat:
Persyaratan

• STNK Asli dan Foto Copy
• BPKB Asli dan Foto Copy (BPKB Asli diperlihatkan ke petugas)
• KTP Asli dan Foto Copy KTP Pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
• Foto Copy Domisisi Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP Perusahaan dan TDP Perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan)
• Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, Surat Kuasa diatas Kop Surat Perusahaan, ttd pemberi kuasa dan stempel perusahaan diatas materai (*melampirkan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)

Cek Fisik Kendaraan

1. Lakukan pengecekan fisik terlebih dulu dengan memarkirkan kendaraan di area yang disediakan
2. Ambil nomor antrean
3. Petugas akan melakukan cek fisik, nomor rangka, dan mesin
4. Hasil cek fisik akan disahkan
5. Pemohon melakukan pembayaran formulir PNBP dan melengkapinya
6. Selanjutnya mendaftar di customer service
7. Mengambil nomor antrean untuk perpanjang STNK
8. Petugas akan melakukan verifikasi berkas
9. Lakukan pembayaran setelah dipanggil oleh petugas
10. Setelah itu ambil STNK dan TNKB baru

Biaya Pajak Lima Tahunan
Biaya yang harus dibayarkan sedikit berbeda dari pajak tahunan. Sebab, pada pajak lima tahunan terdapat tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, berikut ini tarif PNBP yang harus dibayar:
PNBP STNK

• Kendaraan roda dua atau tiga Rp 100.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 200.000

PNPB TNKB

• Kendaraan roda dua atau roda tiga Rp 60.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah provinsi di Indonesia mengumumkan program relaksasi yang memberikan keringanan dan pemutihanpajak kendaraan bermotor tahun ini.

Pemutihanpajak kendaraan bermotor atau PKB ini merupakan program penghapusan denda bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan, sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa harus melunasi denda keterlambatan.

Adapun daftar wilayah yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Jawa Barat: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas tunggakan pokok tahun ke 3 dan 4

2. Banten: 4 Oktober 2024-31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Banten memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pokok denda sampai 31 Desember 2024, untuk tunggakan PKB tahun ke 4 kecuali mutasi ke luar provinsi.
• Diskon PKB 20 persen sampai 21 Desember 2024, untuk yang melakukan mutasi dari luar Provinsi.
• Bebas denda PKB sampai 31 Desember 2024, kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar Provinsi.

3. Sumatera Utara: 21 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Utara memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB
• Diskon 5 persen pokok PKB, sebelum jatuh tempo 30 sampai dengan 60 hari

4. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Selatan memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas bunga dan beda pajak kendaraan bermotor
• Bebas pajak progresif

5. Sumatera Barat: 1 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon pokok PKB, sebelum dan sesudah jatuh tempo
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB

6. Lampung: 2 September 2024-16 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Lampung memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pajak progresif, gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.
• Bebas denda pajak
• Diskon tunggakan pajak tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sebesar 50-70 persen berdasarkan CC kendaraan.

7. Kalimantan Selatan: 1 Juli 2024-9 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Kalimantan Selatan memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas sanksi administratif atau denda PKB dan BBNKB
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda SWDKLLJ
• Diskon pokok PKB sebesar 2 persen bagi yang melakukan pembayaran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo

8. Bengkulu: 4 Juni 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Bengkulu memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan tunggakan pokok PKB dan denda PKB
• Pembebasan denda tahun lalu SWDKLLJ

9. Jawa Tengah: 20 Mei 2024-19 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Tengah memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi
• Diskon pajak tahun berjalan
• Pembebasan biaya pajak progresif
• Keringanan tunggakan PKB

10. Jawa Timur: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari akun Instagram @bapendajatim, ada empat program pembebasan yang dapat dimanfaatkan warga Jawa Timur , yakni:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

11. Aceh: 18 Desember 2023- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsat_acehbesar, Provinsi Aceh memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas Pajak Progresif
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

12. Kalimantan Barat: 19 Juni 2024-20 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatpontianak, Provinsi Kalimantan Barat memberikan lima keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas denda pajak kendaraan bermotor
• Bebas denda BBNKB II
• Gratis BBNKB kedua
• Bebas pajak progresif
• Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tunggakan Pajak Tahun Keempat dan Kelima khusus kendaraan Roda 2 dan Roda 3

13. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan Instagram @bapenda_sumsel, Provinsi Sumatera Selatan memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Keringanan PKB, tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.
• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.
• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.