JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai tekanan udara ban mobil yang tak bikin boros BBM membuat banyak pembaca penasaran. Begitu pula dengan artikel cara pembuatan SIM pakai NIK KTP.

Selain itu, berita tentang Honda yang mengikuti aturan pemerintah soal pajak mobil hybrid juga banyak dibaca. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Minggu (25/8/2024):

1. Berapa Tekanan Udara Ban Mobil yang Tak Bikin Boros BBM?

Breakerlink Perlunya menyesuaikan tekanan angin ban.

Tekanan udara ban mobil memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, sesuai dengan kondisi muatan dan jenis mobilnya. Melaju dengan ban mobil kempis atau kurang udara dapat menyebabkan potensi kecelakaan seperti pecah ban hingga manuver yang tak akurat.

Selain itu, masyarakat juga menganggap ban kempis dapat membuat mobil lebih boros BBM. Lantas, berapa tekanan udara ban mobil yang benar?

2. Tunggakan Pajak Kendaraan Akan Dikirim Lewat Pesan WhatsApp

Instagram.com/samsatdigital Tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dikirim lewat WA Blast.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat akan menginformasikan sekaligus mengingatkan terkait tunggakan pajak kendaraan melalui aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @samsatdigital, informasi terkait tunggakan pajak kendaraan dikirim lewat WA Blast.

3. Mudah, Begini Cara Pembuatan SIM Pakai NIK KTP

Kompas.com/Donny Ilustrasi pemadanan NIK dengan SIM. Korlantas Polri akan ganti nomor SIM dengan NIK KTP.

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa dilakukan.

Berdasarkan lama resmi Korlantas Polri, pembaharuan nomor SIM dengan NIK ini bisa dilakukan saat perpanjang masa berlaku. Sementara, untuk pemohon SIM baru, maka akan otomatis disesuaikan dengan NIK KTP.

4. Polisi Mulai Latihan Penerapan Sistem Tilang Poin, Ini Skemanya

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Korlantas Polri mulai menggelar latihan pemberlakuan sistem catatan perilaku berlalu lintas atau Traffic Attitude Record (TAR), sebagai upaya meningkatkan kesadaran atas pentingnya tertib berlalu lintas.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebut, sistem tilang poin ini juga diberlakukan agar membuat efek jera ke pengendara supaya tidak mengulangi kesalahannya.

5. Honda Ikuti Aturan pemerintah Soal Pajak Mobil Hybrid

Instagram Yusak Billy Honda Step WGN

Honda mengatakan bakal mengikuti semua aturan mengenai mobil hybrid. Termasuk apabila pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPnBM untuk mobil hybrid. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021.

Pemerintah Thailand berencana memberikan tambahan insentif atau potongan pajak untuk mobil hybrid. Selain untuk meningkatkan penjualan, langkah tersebut diambil untuk menarik minat investor mendirikan pabrik dan merakit kendaraan sejenis di negara itu.

Disitat dari Nikkei Asia dan Reuters, Board of Investement (BOI) atau Badan Investasi Thailand mengumumkan, pajak mobil hybrid akan turun menjadi hanya 6 persen untuk yang emisinya 100 gram/km dan 9 persen untuk yang emisinya 101-120 gram/km. Sebelumnya, pajak mobil hybrid di sana disebut-sebut mencapai 11 persen.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," ujar Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand, dikutip Selasa (30/7).

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Sumber yang sama menyebut, aturan tersebut berlaku mulai 2028 hingga 2032. Namun, potongan pajak itu tak berlaku untuk semua produsen. Hanya mereka yang mau investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliun selama empat tahun ke depan saja yang berhak menerimanya.

Selain itu, sama seperti di Indonesia, ada batasan tingkat kandungan lokal atau TKDN yang harus dipenuhi. Kemudian kendaraan juga harus punya fitur keselamatan lengkap yang telah teruji.

Kebijakan tersebut ditargetkan mampu menarik investasi sebesar 50 miliar baht atau Rp 22,6 trilunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

"Ini adalah teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand memiliki kapasitas untuk menjadi produsen utama kendaraan hibrida dan mendukung produksi hibrida akan melestarikan produksi suku cadang mobil," kata Narit.

Lalu lintas di Bangkok, Thailand. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikoto

Kini ada tujuh produsen yang telah menikmati insentif mobil hybrid dari BOI Thailand, yakni Toyota, Honda, Mitsubishi Nissan, Great Wall Motor (GWM), MG Motor dan Chery.

Kondisi tersebut membuat pasar mobil hybrid di dalam negeri makin tertekan. Sebab, ketika Thailand hanya akan mengenakan pajak 6-9 persen, Indonesia konon bisa mencapai 30 persen lebih.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Mobil elektrifikasi jenis hybrid masih kalah insentif dari battery electric vehicles (BEV). Kementerian Perindustrian masih berupaya melakukan harmonisasi pajak supaya tidak ketinggalan dari rival terdekatnya dengan pajak lebih kompetitif, Thailand.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk membuat pajak mobil hybrid semakin kompetitif.

"Nanti kita lihat perkembangannya, ini sekarang baru wacana. Nanti kita coba dorong biar bisa minimal diharmonisasi, kita tidak kalah jauh daripada Thailand. Karena rival kita kan di Thailand," ujar Putu di Subang, Jawa Barat, belum lama ini.

Pajak mobil hybrid berpotensi naik. Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam beleid tersebut mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan.

Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Lebih lanjut dalam PP 74 tahun 2021 juga disebutkan, DPP dengan tarif baru untuk mobil hybrid bakal dikenakan jika:

"Adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles," bunyi pasal 36B.

Ini berlaku setelah jangka waktu dua tahun setelah adanya realisasi atau saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles mulai berproduksi komersial.

Adapun kenaikan pajak itu ditandai dengan makin tingginya DPP untuk mobil hybrid, besarannya bervariasi.

Misalnya untuk mobil hybrid yang dikelompokkan dalam pasal 26: kapasitas mesin sampai 3.000 cc, konsumsi BBM lebih dari 23 km/liter. Kelompok mobil hybrid ini bakal dikenakan tarif PPnBM 15 persen dengan dasar DPP sebesar 66 2/3 persen, (sebelumnya DPP 40 persen).

Praktis jika dikenakan tarif baru tersebut, mobil hybrid bisa terkerek naik harganya.

Putu mengaku sudah mendapatkan masukan terkait insentif apa saja untuk menjadi wacana harmonisasi pajak kendaraan yang ramah lingkungan.

"Target semakin cepat (harmonisasi), semakin bagus. Kalau target, kita lihat dulu prosesnya," ujar Putu.

Seperti diketahui baru-baru ini Hyundai sudah mulai melokalisasi ekosistem industri BEV, dari hulu hingga hilir, mulai produksi sampai baterainya.

Akumulasi nilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik tersebut mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 160 triliun dengan rincian investasi, di antaranya: pengolahan USD 850 juta, pertambangan USD 4 miliar, pre-kursor/katoda USD 1,8 miliar, dan pabrik sel baterai USD 3,2 miliar. Sedangkan untuk pabrik mobil saja, pabrik Hyundai menelan investasi sekitar USD 1,2-2,2 miliar (Rp 19-36 triliun).

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengapa mengganti ban mobil tidak boleh beda merek menarik banyak pembaca. Selain itu, banyak juga yang penasaran dengan pajak mobil hybrid yang siap naik.

Tak ketinggalan, banyak yang ingin tahu soal motor listrik terbaru Honda yang bakal hadir di GIIAS 2024. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini deretan artikel otomotif terpopuler pada Selasa (16/7/2024):

1. Alasan Ganti Ban Mobil Tidak Boleh Beda Merek

DOK. Bridgestone Ilustrasi pengecekan roda mobil untuk spooring dan balancing

Seperti diketahui, ban mobil memiliki masa pakai. Karena itu, seiring dengan penggunaanya, kondisi ban bisa mengalami keausan dan wajib diganti.

Ketika melakukan penggantian ban, idealnya dilakukan sekaligus atau satu set. Namun banyak juga pemilik mobil yang mengganti ban hanya sepasang, baik depan atau belakang saja karena adanya pertimbangan tertentu.

2. Ini Dia Yamaha RX-King 4-Tak, Dijual Rp 60 Juta

Dok. Wafarel98 Modifikasi motor RX-King pakai basis Ninja 250

Yamaha RX-King merupakan salah satu motor keluaran tahun 1990 hingga 2000-an yang masih banyak penggemarnya. Namun, karena mesin 2 tak sudah tak memenuhi ambang batas regulasi emisi, motor ini harus disuntik mati dan tidak dilanjutkan penjualannya.

Mimpi para penggemar agar RX-King mengusung mesin 4 tak sepertinya bisa menjadi kenyataan. Salah satunya berkat karya Wafarel98, bengkel modifikasi dan jual beli motor custom di Sukabumi, Jawa Barat, yang menerima pesanan RX-King 4 tak.

3. Pajak Mobil Hybrid Siap Naik, Kemenperin Upayakan Harmonisasi

dok.HLI Presiden RI Joko Widodo bersama Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung mengunjungi pabrik sel baterai terintegrasi pertama di Indonesia dari PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berlokasi di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk melakukan harmonisasi terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid guna meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan.

Pasalnya, instrumen perpajakan tersebut berpotensi disesuaikan kembali setelah adanya realisasi investasi senilai Rp 142 triliun dari konsorsium Hyundai dan LG Energy, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021.

4. Mini Generasi Terbaru Siap Melantai di GIIAS 2024

Dok. Carscoops.com Generasi terbaru Mini Cooper S EV yang dipasarkan di Indonesia dengan nama Mini Electric

Mini Indonesia dipastikan bakal meluncurkan generasi terbaru dari Mini Cooper. SUV ikonik asal Britania Raya ini akan melantai di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada 18-28 Juli 2024 di ICE BSD City, Tangerang.

Informasi ini terungkap saat redaksi Kompas.com coba mengintip persiapan booth Mini yang terletak di Convention Hall, pada Senin (17/5/2024). Meskipun masih dalam tahap persiapan dan pembangunan di sana-sini, booth Mini sudah terlihat bentuknya.

5. Motor Listrik Terbaru Honda Bakal Hadir di GIIAS 2024

ACURANEW.com Honda Motocompacto

Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 bakal memamerkan beragam teknologi otomotif terkini buat para pengunjung. Dari booth Honda yang berlokasi di Hall 6B ICE BSD City di Tangerang, Banten, terlihat pabrikan Jepang bakal membawa motor listrik ringkas Motocompacto.

Hal ini berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (15/7/2024), terlihat sebuah area di dalam booth yang bertuliskan ‘Motocompacto Test Ride’.