Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah masih akan mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang masuk kategori penerima, salah satunya pada November 2024.

Bagi Anda yang ingin mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos November 2024 atau tidak, bisa dilakukan dengan memasukkan NIK KTP di laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

Nantinya, Anda dapat melihat apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak beserta informasi jadwal pencairannya.

Cara Cek Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP

1. Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di HP atau laptop.

2. Masukkan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.

3. Masukkan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Selanjutnya, masukka 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.

5. Kemudian Anda tekan tombol pilih ‘Cari Data’.

6. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, nama Anda akan muncul sebagai penerima manfaat (PM). Terdiri dari nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

7. Jika nama Anda tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’.

Bansos yang Cair November 2024

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Dikutip dari Kompas.com, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp200.000.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan nilai total Rp400.000. BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun.

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024. Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Tonton:Penyaluran Bantuan Stunting Diusulkan Lanjut pada 2025, Anggaran Rp 800 Miliar

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan akan mendapat kesempatan dan akses belajar. Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

- Siswa SD Umum: Rp450.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp225.000
- Siswa SMP Umum: Rp750.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp375.000
- Siswa SMA/SMK Umum: Rp1.000.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp500.000.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Cara Cek Apakah Anda Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP, Ada 3 Bantuan yang Akan Cair

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek bansos NIK KTP? Masih banyak orang yang awam terkait pengecekan status NIK KTP penerima bansos, terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi tertentu yang mengarah pada risiko sosial.

Bansos bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, bahan kebutuhan pokok, maupun bentuk lainnya. Di Indonesia, pendataan penerima bansos dilakukan menggunakan NIK pada KTP.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau membantu dalam situasi-situasi darurat tertentu seperti bencana alam.

Program bansos bisa berupa bantuan tunai, sembako, atau jenis bantuan lainnya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Nah lalu bagaimana cara cek bansos NIK KTP?

Cek NIK KTP penerima bansos

Nah berikut ini adalah pengecekan penerima bansos NIK KTP menggunakan ponsel:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan domisili lengkap mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama penerima manfaat secara lengkap sesuai KTP
4. Isi kolom huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
5. Pilih opsi Cari Data
6. Secara otomatis data pencarian penerima manfaat akan ditampilkan.
7. Apabila nama yang diisikan sebelumnya bukan penerima manfaat, maka terdapat notifikasi bertuliskan, 'Tidak Terdapat Peserta/PM'

Cek bansos NIK KTP via aplikasi

Nah selain cek bansos NIK KTP menggunakan situs resmi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status dengan menggunakan aplikasi berbasis NIK (bansos NIK KTP).

1. Buka aplikasi Cek Bansos
2. Lakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama, NIK, dan email
3. Setelah terdaftar, lakukan login
4. Pilih menu "Cek Bansos"
5. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai alamat tempat tinggal
6. Klik "Cari Data" untuk mengetahui status penerima.

Jenis-jenis bansos

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bansos untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap masalah ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bansos yang umum di Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang harus bersekolah atau anggota keluarga yang harus mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Tujuan PKH adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

• Bantuan untuk ibu hamil: Keluarga dengan ibu hamil mendapatkan bantuan jika rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
• Bantuan pendidikan: Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tetap bersekolah.
• Bantuan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia: Anggota keluarga yang disabilitas atau lansia juga mendapatkan dukungan tambahan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT atau Program Sembako adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terdaftar untuk memperoleh bahan pangan pokok seperti beras dan telur melalui Kartu Sembako. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan di kalangan masyarakat miskin dan rentan.

Penerima manfaat bisa membeli bahan pangan pokok di warung atau agen resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah bantuan biasanya diberikan dalam bentuk saldo yang ditransfer ke Kartu Sembako setiap bulan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek bansos NIK KTP? Masih banyak orang yang awam terkait pengecekan status NIK KTP penerima bansos, terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi tertentu yang mengarah pada risiko sosial.

Bansos bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, bahan kebutuhan pokok, maupun bentuk lainnya. Di Indonesia, pendataan penerima bansos dilakukan menggunakan NIK pada KTP.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau membantu dalam situasi-situasi darurat tertentu seperti bencana alam.

Program bansos bisa berupa bantuan tunai, sembako, atau jenis bantuan lainnya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Nah lalu bagaimana cara cek bansos NIK KTP?

Cek NIK KTP penerima bansos

Nah berikut ini adalah pengecekan penerima bansos NIK KTP menggunakan ponsel:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan domisili lengkap mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama penerima manfaat secara lengkap sesuai KTP
4. Isi kolom huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
5. Pilih opsi Cari Data
6. Secara otomatis data pencarian penerima manfaat akan ditampilkan.
7. Apabila nama yang diisikan sebelumnya bukan penerima manfaat, maka terdapat notifikasi bertuliskan, 'Tidak Terdapat Peserta/PM'

Cek bansos NIK KTP via aplikasi

Nah selain cek bansos NIK KTP menggunakan situs resmi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status dengan menggunakan aplikasi berbasis NIK (bansos NIK KTP).

1. Buka aplikasi Cek Bansos
2. Lakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama, NIK, dan email
3. Setelah terdaftar, lakukan login
4. Pilih menu "Cek Bansos"
5. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai alamat tempat tinggal
6. Klik "Cari Data" untuk mengetahui status penerima.

Jenis-jenis bansos

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bansos untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap masalah ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bansos yang umum di Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang harus bersekolah atau anggota keluarga yang harus mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Tujuan PKH adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

• Bantuan untuk ibu hamil: Keluarga dengan ibu hamil mendapatkan bantuan jika rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
• Bantuan pendidikan: Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tetap bersekolah.
• Bantuan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia: Anggota keluarga yang disabilitas atau lansia juga mendapatkan dukungan tambahan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT atau Program Sembako adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terdaftar untuk memperoleh bahan pangan pokok seperti beras dan telur melalui Kartu Sembako. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan di kalangan masyarakat miskin dan rentan.

Penerima manfaat bisa membeli bahan pangan pokok di warung atau agen resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah bantuan biasanya diberikan dalam bentuk saldo yang ditransfer ke Kartu Sembako setiap bulan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan yang belum tercakup dalam program bantuan lain. BST sering kali diberikan dalam situasi darurat, seperti saat pandemi atau bencana alam.

Penerima bantuan mendapatkan uang tunai yang bisa dicairkan melalui bank atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak krisis.

4. Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia

Pemerintah juga memiliki program khusus untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dan lansia dalam bentuk uang tunai atau bantuan barang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan ini.

Lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau keluarga yang merawat disabilitas berat sering kali menjadi sasaran utama dari program ini. Bantuan ini dapat berupa bantuan tunai, peralatan bantu, atau layanan sosial lainnya.

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah program yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan. Bantuan ini diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan mereka.

Bantuan ini mencakup biaya pendidikan, pembelian buku, seragam, dan keperluan lainnya. PIP mencakup anak-anak dari tingkat SD hingga SMA/sederajat.

6. Bantuan Pangan Beras (BSB)

Bansos bansos NIK KTP lainnya adalah bantuan beras sebesar 10 kg/KPM dengan kualitas beras CBP medium.

7. Kartu Pra-Kerja

Program ini menyediakan pelatihan dan bantuan tunai kepada para pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK. Kartu Pra-Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru atau membuka usaha.

Selain pelatihan, peserta juga mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari selama pelatihan berlangsung. Program ini juga mendukung pekerja informal yang terdampak krisis ekonomi.

8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Program ini adalah bentuk asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjamin akses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Layanan kesehatan mencakup perawatan medis dasar hingga operasi di rumah sakit. Penerima manfaat tidak perlu membayar premi bulanan karena ditanggung oleh pemerintah.

Program-program bansos di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan dengan berbagai pendekatan, dari bantuan tunai, bahan pangan, pendidikan, hingga akses kesehatan.

KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah Anda bisa memilih melakukan pengecekan NIK KTP penerima bansos di situs resmi Cek Bansos atau bisa juga cek bansos NIK KTP dari aplikasi.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi sudah paham kan pengecekan NIK KTP penerima bansos atau cek bansos NIK KTP?

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai tekanan udara ban mobil yang tak bikin boros BBM membuat banyak pembaca penasaran. Begitu pula dengan artikel cara pembuatan SIM pakai NIK KTP.

Selain itu, berita tentang Honda yang mengikuti aturan pemerintah soal pajak mobil hybrid juga banyak dibaca. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Minggu (25/8/2024):

1. Berapa Tekanan Udara Ban Mobil yang Tak Bikin Boros BBM?

Breakerlink Perlunya menyesuaikan tekanan angin ban.

Tekanan udara ban mobil memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, sesuai dengan kondisi muatan dan jenis mobilnya. Melaju dengan ban mobil kempis atau kurang udara dapat menyebabkan potensi kecelakaan seperti pecah ban hingga manuver yang tak akurat.

Selain itu, masyarakat juga menganggap ban kempis dapat membuat mobil lebih boros BBM. Lantas, berapa tekanan udara ban mobil yang benar?

2. Tunggakan Pajak Kendaraan Akan Dikirim Lewat Pesan WhatsApp

Instagram.com/samsatdigital Tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dikirim lewat WA Blast.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat akan menginformasikan sekaligus mengingatkan terkait tunggakan pajak kendaraan melalui aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @samsatdigital, informasi terkait tunggakan pajak kendaraan dikirim lewat WA Blast.

3. Mudah, Begini Cara Pembuatan SIM Pakai NIK KTP

Kompas.com/Donny Ilustrasi pemadanan NIK dengan SIM. Korlantas Polri akan ganti nomor SIM dengan NIK KTP.

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa dilakukan.

Berdasarkan lama resmi Korlantas Polri, pembaharuan nomor SIM dengan NIK ini bisa dilakukan saat perpanjang masa berlaku. Sementara, untuk pemohon SIM baru, maka akan otomatis disesuaikan dengan NIK KTP.

4. Polisi Mulai Latihan Penerapan Sistem Tilang Poin, Ini Skemanya

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Korlantas Polri mulai menggelar latihan pemberlakuan sistem catatan perilaku berlalu lintas atau Traffic Attitude Record (TAR), sebagai upaya meningkatkan kesadaran atas pentingnya tertib berlalu lintas.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebut, sistem tilang poin ini juga diberlakukan agar membuat efek jera ke pengendara supaya tidak mengulangi kesalahannya.

5. Honda Ikuti Aturan pemerintah Soal Pajak Mobil Hybrid

Instagram Yusak Billy Honda Step WGN

Honda mengatakan bakal mengikuti semua aturan mengenai mobil hybrid. Termasuk apabila pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPnBM untuk mobil hybrid. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.

Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terhitung sejak 1 Juli 2024, Ditjen Pajak memang sudah mengimplementasikan pemanfaatan NIK atau NPWP 16 digit untuk sejumlah kegiatan perpajakan.

Pelaksanaan itu sebagaimana diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024.

Kala itu, NIK baru bisa digunakan untuk mengakses 7 layanan perpajakan. Layanan itu di antaranya ialah pendaftaran wajib pajak (e-Registration), informasi konfirmasi status wajib pajak (info KSWP), hingga pengajuan keberatan (e-Objection).

Namun, kini NIK atau NPWP 16 digit sudah bisa digunakan untuk 21 layanan perpajakan.

Berikut daftar layanan perpajakan yang dimaksud:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Selain menggunakan NIK dan NPWP 16 digit, 21 layanan tersebut juga bisa diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan NIK atau NPWP 16 digit pada bulan depan.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya, dalam acara "Sectaxcular 2024", di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).

Lebih lanjut Suryo bilang, pemadanan NIK dan NPWP sebenarnya telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, masih terdapat sekitar 400.000 wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan.

"Sistem administrasi yang baru pemadanan NIK Dan NPWP sudah mendapat 99 persen sehingga 400.000-an mungkin yang belum selesai kami padankan," ucap Suryo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "NIK Kini Bisa Digunakan untuk 21 Layanan Pajak"