JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan berbagai alasan, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik.

Seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang.

View this post on Instagram

A post shared by Eldami (@eldami.e)

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi. Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan.

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat).

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Diduga pengendara sepeda motor dengan pelat nomor S 3026 OAJ merupakan pelaku eksibisionis terhadap wanita di Kota Batu, Jawa Timur.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor:

1. Pasal 68 ayat (1), bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 58 angka (10) PP 55 tahun 2012 bahwa tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor; dan

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.