JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan berbagai alasan, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik.

Seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang.

View this post on Instagram

A post shared by Eldami (@eldami.e)

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi. Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan.

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat).

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor:

1. Pasal 68 ayat (1), bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 58 angka (10) PP 55 tahun 2012 bahwa tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor; dan

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.

Papua: Pada tahun ini, tiga provinsi di Papua telah resmi mengganti kode Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) atau pelat nomor kendaraan. Perubahan ini melibatkan Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dan bertujuan untuk menyesuaikan identitas daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Perubahan pertama terjadi pada Mei lalu, ketika Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengumumkan kode pelat nomor provinsi ke-38 yang sebelumnya menggunakan inisial "PB" kini berubah menjadi "PY." Sementara itu, kode "PB" tetap digunakan oleh Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya, pada Juli, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengganti kode pelat nomor dari "PA" menjadi "PS," sedangkan "PA" masih digunakan untuk pelat nomor di Provinsi Papua.
Yang terbaru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkenalkan kode pelat nomor baru, "PT," menggantikan kode "PA."

Baca Juga: Panduan Lengkap Syarat, Proses, dan Biaya Pembuatan SIM C

Penyerahan pelat nomor dengan kode "PT 1" secara simbolis dilakukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, oleh Dirlantas Polda Papua pada Senin (19/8). Menurut Ribka, perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian administrasi dan identitas daerah.

“PT artinya Papua Tengah sehingga ini menjadi bagian dari penyesuaian administrasi, serta identitas daerah,” kata Ribka dikutip situs resmi Korlantas Polri.

Pengalihan pelat nomor di tiga provinsi ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak kendaraan bermotor. Contohnya, provinsi seperti Jakarta dan Jawa Barat telah merasakan dampak besar dari sektor ini dalam hal pendapatan daerah.

(UDA)

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penataan ulang aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) khusus. Ketua harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut banyak ditemukan pelat khusus yang tak sesuai aturan dan menyulitkan identifikasi.

"Kita semua tahu banyak pemalsuan pelat nomor kemudian pemalsuan STNK. Kemudian banyaknya pelat nomor yang muncul dari suatu institusi. Ini perlu dikembalikan ke aturan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri," kata Benny saat membuka Diskusi Kelompok Terumpun di Hotel Bidakara, Selasa, 23 Juli 2024.

Kompolnas bersama pemangku kepentingan terkait lalu lintas menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terumpun mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diskusi ini diharapkan membantu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
"Ini dilaksanakan setelah Kompolnas melakukan supervisi pemantauan di masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Gelar Perkara Ulang Kasus Vina, Kompolnas Ingatkan Polisi Profesional dan Transparan

Benny berharap diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar dan instansi ini akan menelurkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Usulan ini diharapkan membantu aparat dalam mengidentifikasi TNKB kendaraan secara terintegrasi.

"Maka hari ini kita diskusi untuk merumuskan sama-sama sehingga ke depan aparat mudah mengidentifikasi suatu pelat nomor. Ini kaitannya dengan laka lantas, kejahatan hingga pencurian," ujar Benny.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur mekanisme pemberian TNKB khusus. Pasal 70 mengatakan pertimbangan kepemilikan pelat nomor khusus hanya untuk kendaraan dinas TNI dan Polri.

Namun, kata Benny, publik sering menemukan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor khusus di luar kedua instansi tersebut. Penggunaannya rentan disalahgunakan.

(AGA)