JAKARTA, KOMPAS.com – Proses registrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat rencananya akan lebih cepat, karena Korlantas Polri bakal menerapkan cek fisik elektronik.

Untuk diketahui, cek fisik kendaraan diperlukan saat akan memperpanjang pajak kendaraan dan ganti pelat nomor setiap 5 tahun sekali.

Saat proses cek fisik, biasanya nomor rangka akan digesek menggunakan kertas khusus, sehingga terlihat jelas nomornya.

Stanly Cek fisik kendaraan saat perpanjang STNK. Berapa biaya perpanjang STNK lima tahunan? Bagaimana syarat perpanjang STNK (persyaratan perpanjang stnk) lima tahunan?

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, pemilik kendaraan tetap diharuskan datang langsung ke Samsat saat ganti pelat nomor 5 tahunan. Tapi, pengecekannya dilakukan secara elektronik.

“Kan ini elektronik, sama seperti yang lain. Jadi cek fisik sudah tidak gesek-gesek lagi, sudah pakai kamera. Kan itu sudah dari zaman dulu, nanti kami akan luncurkan cek fisik elektronik,” ujar Yusri, kepada Kompas.com (27/10/2024).

Yusri menambahkan, pelayanan cek fisik kendaraan online dapat mempersingkat waktu pengecekan.

“Sekarang kan cek fisik bisa 30 menit, tunggu (mesin) dingin dulu, antre. Nanti 1 menit enggak sampai, jadi pelayanan masyarakat cepat. Itu namanya proses elektronik,” ucap Yusri.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut sudah dilakukan di beberapa Polres dan Polda. Sehingga, proses pengurusan STNK dan BPKB menjadi lebih singkat waktunya.

“Selain itu ke depan arsip kita kan sudah arsip digital namanya, sudah tidak pakai gudang arsip. Nanti saya ubah semuanya jadi arsip digital,” kata dia.

SOLO, KOMPAS.com - Setiap lima tahun sekali pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak, bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor polisi.

Salah satu syarat wajib yang perlu dibawa saat membayar pajak lima tahunan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Lantas, bagaimana jika BPKB sedang digadaikan di leasing?

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas (Kanit Gakkum Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, AKP Endang Tri Handayani, mengatakan, pemilik kendaraan harus membawa surat keterangan leasing jika BPKB menjadi jaminan saat akan ganti STNK dan TNKB.

kompas.com Ilustrasi BPKB motor.

"Ketika BPKB masih menjadi jaminan di leasing maka dalam pajak lima tahunan harus menyertakan surat keterangan dari leasing tersebut," katanya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Surat keterangan ini berguna untuk membenarkan bahwa BPKB tersebut masih menjadi jaminan atau agunan. Hal ini penting karena pembayaran pajak lima tahunan, yang dilakukan bersamaan dengan penggantian STNK dan pelat nomor, mewajibkan keberadaan BPKB sebagai salah satu syarat.

Selain BPKB, pemilik juga perlu membawa kendaraannya saat melakukan pajak lima tahunan di Samsat untuk cek fisik.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani juga mengatakan, BPKB harus ada saat membayar pajak lima tahunan.

Apalagi saat ini, di Jawa Tengah proses heregistrasi atau pendaftaran ulang khusus untuk kendaraan bermotor roda empat sedang berlangsung, sehingga selain ganti STNK, kendaraan bermotor roda empat di provinsi ini akan mendapatkan susunan pelat nomor yang berbeda dari sebelumnya.

"Jateng saat ini lagi heregistrasi, sehingga khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih harus berganti nomor polisi, begitu (juga) dengan roda dua pelat merah," kata Dewi.

Maka dari itu, jika BPKB di leasing maka pemiliknya harus meminta atau berkoordinasi dengan pihak leasing tersebut.

"Jika BPKB masih di-leasing maka solusinya bisa dilakukan koordinasi ke leasing masing-masing," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Setelah itu anggota DPR akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sebagai anggota dewan, para anggota DPR akan mendapat sejumlah fasilitas. Salah satunya berupa mobil operasional yang menggunakan pelat nomor khusus DPR.

Budiyanto, pengamat masalah transportasi mengatakan, mobil anggota DPR akan menggunakan pelat nomor khusus agar berbeda dengan pelat nomor mobil biasa.

TMC Polda Metro Belum Lama Diumumkan, Pelat Nomor Dewa Baru Sudah Dipalsukan

Pelat nomor ini berbeda karena tidak perlu ganti setiap lima tahun sekali atau “ganti kaleng” seperti mobil biasa.

“Dasar hukum TNKB mereka diatur oleh internal mereka melalui persekjen. Tidak (ganti kaleng). Pelat nomer tetap dikeluarkan oleh Korlantas,” ujar Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya tersebut mengatakan, meski memakai pelat nomor khusus, mobil yang pakai pelat nomor DPR bukan kendaraan yang memperoleh hak utama.

“Sama dengan kendaraan bermotor umum. Kendaraan yang perlu diprioritaskan, antara lain pimpinan lembaga tinggi negara (Ketua MPR, Ketua DPR dan yang dikawal oleh petugas resmi),” ujarnya.

Tujuh kendaraan atau pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Keplisian Negara Republik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan berbagai alasan, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik.

Seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang.

View this post on Instagram

A post shared by Eldami (@eldami.e)

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi. Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan.

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat).

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Diduga pengendara sepeda motor dengan pelat nomor S 3026 OAJ merupakan pelaku eksibisionis terhadap wanita di Kota Batu, Jawa Timur.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor:

1. Pasal 68 ayat (1), bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 58 angka (10) PP 55 tahun 2012 bahwa tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor; dan

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.

Sadar atau tidak, makin sering ditemukan sepeda motor yang beroperasi dan tidak dilengkapi dengan pelat nomor. Umumnya pada bagian belakang, entah lepas, hilang, rusak, atau dengan sengaja mencopotnya.

Sebagai pengguna jalan yang baik, melengkapi kendaraan dengan pelat nomor merupakan keharusan yang telah diatur Undang-Undang. Bila diabaikan sudah barang tentu merupakan tindakan pelanggaran.

Untuk pengingat, keharusan memasang pelat nomor termaktub di Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Selain itu juga diatur di dalam Pasal 58 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan :

Tempat pemasangan tanda nomer kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan :

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor.

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.

Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum Budiyanto bilang pelat nomor kendaraan adalah bukti legitimasi operasional kendaraan bermotor di jalan.

“Pelat nomor sebagai bukti legitimasi operasional kendaraan bermotor di jalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib dipasang pada tempat yang telah ditentukan baik pada posisi bagian depan maupun sisi belakang,” katanya saat dihubungi kumparan Kamis (5/9).

Pria yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP itu juga mengatakan apabila kendaraan beroperasi di jalan kemudian tidak dilengkapi identitas tersebut, petugas wajib mencurigai dan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

"Patut diduga bahwa kendaran tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum,” lanjutnya.

Karena merupakan amanat Undang-Undang, maka sudah menjadi kewajiban bahwa kendaraan wajib dipasang pelat nomor keluaran kepolisian.

“Kendaraan bermotor yang tidak dipasang pelat nomor polisi merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu,” tegasnya.

Banyak cara yang dilakukan pelanggar lalu lintas untuk menghindari aturan membayar pajak tahunan atau menghindari daerah ganjil genap.

Salah satu caranya adalah membuat pelat nomor palsu seperti yang dijual di pinggir jalan atau di marketplace. Tak tanggung-tanggung, pembuat pelat palsu tersebut kadang ada yang bisa membuat persis dengan logo Korlantas Polri.

Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum AKBP Budiyanto, mengatakan pembuat pelat nomor polisi di pinggir jalan merupakan fenomena yang sudah lama terjadi.

Alasan mereka klasik bahwa apa yang mereka lakukan hanya sekadar menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Pembuatan pelat nomor polisi kendaraan bermotor yang mereka buat adalah pesanan dari pemilik ranmor yang pelat nomornya hilang atau rusak. Pada saat pesan mereka pada umumnya menunjukkan bukti STNK tersebut,” Budiyanto saat dihubungi kumparan beberapa waktu lalu.

Lalu apakah penggunaan pelat nomor yang dibuat di pinggir jalan tersebut sah?

Budiyanto mengatakan saat ini masih banyak temuan di lapangan, di jalan atau dalam kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh kepolisian masih ditemukan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan identitas yang diduga palsu atau adanya unsur pidana pemalsuan.

“Apa pun alasannya bahwa pembuatan pelat nomor polisi kendaraan bermotor yang sah dan diperbolehkan oleh Undang-undang hanya nomor polisi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI,” katanya.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

1. Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

4. Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan.

Lebih lanjut, Budiyanto juga menjelaskan untuk keamanan dan keabsahan dari pada TNKB dalam beleid yang sama diatur dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Ranmor:

1. TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.

2. Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

5. TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Dengan demikian, kata Budiyanto bahwa pelat nomor kendaraan yang dibuat di pinggir jalan atau di tempat lain yang bukan dikeluarkan oleh Polri dianggap tidak sah dan melanggar Undang-undang.

Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan, para pelanggar bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp 500 ribu.

“Apabila TNKB atau pelat nomor polisi dilengkapi dengan identitas palsu merupakan tindak pidana kejahatan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun,” tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pikap listrikTeslaCybertruck sudah masuk ke Indonesia melalui importir umum. Belum lama ini, beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan mobil tersebut melintas di jalan raya menggunakan pelat nomor yang tidak semestinya.

Pada video yang diunggah oleh akun Instagram @indra_fathan, Kamis (29/8/2024), terlihat Cybertruck melaju santai di jalan raya. Anehnya, mobil listrik tersebut menggunakan pelat nomor berwarna hitam dengan nomor "PB 8000".

Video tersebut juga mengundang komentar dari banyak warganet. Banyak yang mengatakan bahwa video tersebut berlokasi di Medan, Sumatera Utara, sementara pelat nomor yang digunakan adalah untuk daerah Papua Barat.

View this post on Instagram

A post shared by Indra Radian Fathan (@indra_fathan)

"Mobil US, plat Papua, ada d Medan, platnya gk biru," tulis pemilik akun Instagram @stian_ep, pada kolom komentar.

"Plat Papua ada di Medan Sumut tp platnya gak ada list birunya," tulis pemilik akun Instagram @reynal_elcamaro, pada kolom komentar.

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, disebutkan pada Pasal 45 ayat 2 bahwa warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

KOMPAS.com/FATHAN Tesla Cybertruck

Menurut Keputusan Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Materil TNKB dan TCKB Roda Empat atau Lebih dan Roda Dua atau Tiga, dijelaskan bahwa kendaraan bermotor listrik untuk perseorangan dan sewa, memiliki warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan lis warna biru.

Sementara pada Cybertruck di video tersebut, menggunakan pelat nomor berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.

Mengacu pada Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat 1 (a), TNKB kendaraan motor perseorangan, badan hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA), dan Badan Internasional, pelat nomor kendaraan sudah diganti dengan warna dasar putih dan tulisan berwarna hitam.

Polri Pelat nomor kendaraan listrik akan diberikan warna biru pada ruang masa berlaku

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penggunaan pelat nomor palsu atau yang tidak diterbitkan oleh Polri tidak sah dan tidak berlaku, serta dapat dikenakan sanksi denda. Ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 280 UU LLAJ, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Kepolisian menindak penggunaan pelat nomor rahasia yang tidak sesuai peruntukannya, kini BYD Seal terpantau menggunakan pelat nomor ZZH.

Akun Twitter TMC Polda Metro Jaya mengunggah video pelat nomor B-8104-ZZH yang terpasang di mobil BYD Seal. Pelat nomor itu terindikasi palsu.

"Anggota Sat Lantas Jakarta Timur melakukan penindakan kepada pengendara mobil yang diduga menggunakan plat TNKB tidak sesuai surat2 asli kendaraan di sekitaran Tl. Halim Baru Jl. Mayjend. Sutoyo Cawang UKI Jaktim," tulis TMCPoldaMetro, dilihat Senin (5/8/2024).

[Gambas:Instagram]

Kepolisian menegaskan bahwa pelat nomor ZZ tidak ditujukan untuk kendaraan pribadi. Pelat ZZ hanya untuk kendaraan dinas.

pelat nomor khusus berkode 'ZZ' akan menggunakan angka 1 di depan. Sementara di nomor rahasia untuk intelijen tidak akan dibeberkan ke publik.

"Polisi yang tadinya 'RFP' jadi 'ZZP', Angkatan Darat 'ZZD', kan gitu semuanya, kepala 1 angka 1," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus beberapa waktu yang lalu.

"Nomor rahasia cuma boleh intelijen dan di polisi reserse. Apa hurufnya enggak ada yang tahu, yang tahu cuma ETLE dan database saya. Kalau kemarin kan tau QH, IR, ZR kalau entar ngacak karena kita sudah pakai database," jelas Yusri.

Namun, belakangan marak penyalahgunaan pelat nomor khusus dan rahasia tersebu muncul lagi. Masyarakat sipil ternyata 'membeli' pelat nomor kode 'ZZ' itu untuk gagah-gagahan atau menghindari penindakan petugas.

Korlantas Polri mengungkap banyaknya praktik pemalsuan pelat nomor kendaraan khusus 'ZZ' yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Korlantas mengatakan pemalsuan pelat nomor ini dapat memakan biaya hingga Rp 100 juta untuk masa berlaku satu tahun.

Di sisi lain BYD Seal merupakan mobil listrik dengan level jarak tempuh terjauh. Lewat versi Seal Extended Range Premium, mobil bisa menempuh jarak hingga 650 km. BYD Seal ditawarkan dalam dua versi yaitu Seal Extended Range Premium dan Seal AWD Performance.

Review BYD Seal Performance: Mobil Listrik yang Paling Layak Dibeli?

Review BYD Seal Performance: Mobil Listrik yang Paling Layak Dibeli?