Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon-calon menteri ke kediamannya di Kertanegara Selasa kemarin. Total ada 49 nama calon menteri yang dipanggil Prabowo, salah satunya adalah Widiyanti Putri Wardhana.

Siapa Widiyanti Putri Wardhana?

Widiyanti Putri Wardhana merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis, khususnya di sektor agribisnis dan energi. Saat ini Widiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021.

Teladan Prima Agro (TPA) adalah perusahaan terbuka yang bergerak di sektor agribisnis yang berfokus kepada pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkelanjutan, serta energi terbarukan.

TPA memulai operasi perkebunan perusahaan pada tahun 2004 dan terletak secara strategis di provinsi Kalimantan timur, dimulai dari Kabupaten Berau dan berkembang ke Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengutip laman resmi Teladan Prima Agro, Selasa (15/10/2024), Widiyanti Putri Wardhana pernah menjabat sebagai direktur perusahaan sejak 2012 hingga 2021. Perempuan cantik itu juga juga menjabat sebagai komisaris di beberapa anak usaha Teladan Prima Agro sejak 2013. Widiyanti Putri Wardhana pernah jadi Komisaris PT Teladan Agro Resources pada periode 2007 sampai 2012.

Dunia bisnis bukanlah hal baru bagi Widiyanti. Dia merupakan putri dari Wiwoho Basuki, pengusaha terkemuka yang sukses membangun kekayaan di sektor energi dan batu bara melalui PT Indika Energy Tbk, PT Kieco Jaya Agung, dan PT Cirebon Elektrik Power yang berfokus pada proyek pembangkit listrik.Keluarga Widiyanti memiliki keterkaitan erat dengan dunia perbankan dan energi.

Pengalaman profesionalnya di bank nasional dan internasional menunjukkan bahwa ia tidak hanya terbatas pada sektor agribisnis, tetapi juga memahami mekanisme keuangan dan strategi investasi.

Selain membangun karier di dunia bisnis, Widiyanti Putri Wardhana adalah sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba. Dibekali dengan komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif terhadap Tanah Air, Widiyanti Putri Wardhana didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) pada periode tahun 2018-2024.

Widiyanti Putri Wardhana juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani. Widiyanti Putri Wardhana meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat tahun 1993.

DENPASAR—Kabupaten Jembrana memulai babak baru penanganan sampah dengan mengirimkan hasil pengolahan sampah berupa refuse devired fuel atau RDF seberat 12 ton ke Jawa Timur.

RDF tersebut merupakan produksi dari pengolahan sampah di PT Wisesa Global Solusindo yang mengelola TPA di Desa Kaliakah, Kabupaten Jembrana. Bupati Tamba mengatakan, masalah sampah bertahun - tahun belum ada solusi maksimal, sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Tidak hanya dialami oleh Jembrana, tetapi semua kabupaten lain di Bali dan Indonesia.

”Dengan upaya mengatasi sampah eksisting menjadi RDF ini saya yakin solusi bisa mengatasi tumpukan sampah ini,” jelasnya dikutip dari siaran pers, Kamis (22/08/2024).

Sama seperti daerah lain di Indonesia, Jembrana mengalami persoalan pelik soal sampah. Ini disebabkan kondisi TPA eksisting sudah semakin overload akibat tidak sebandingnya volume dengan luasan lahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kabupaten paling ujung barat Bali ini menggandeng swasta mengolah sampah di TPA Peh.

Diestimasikan dengan pengolahan, sebanyak 75.000-100.000 ton sampah di TPA Peh bisa dikurangi dengan mengubahnya menjadi refuse derived fuel (RDF). Dia meyakini , dalam empat tahun kerjasama ini berjalan baik mampu menuntaskan tumpukan gunung sampah diTPA Peh yang diestimasi mencapai 100 ribu ton.

Saat ini, peralatan dari pihak ketiga sudah cukup memadai, hanya perlu beberapa peralatan tambahan. Bupati Tamba sudah meminta Penjabat Gubernur Bali agar mengalokasikan BKK Provinsi Bali untuk menambah peralatan tahun anggaran perubahan 2024. ”Pj Gubernur sudah setuju,” imbuhnya.

Tamba mengklaim sudah banyak kabupaten lain yang akan datang untuk melihat RDF ini. Namun sementara belum menerima kabupaten lain yang akan melihat proses pengolahan RDF. Dia menyampaikan, saat ini masih belum mencapai target permintaan volume RDF. Tetapi nantinya setalah ada penambahan bisa mencapai target volume harian permintaan pihak ketiga yang akan membeli RDF.

”Ini merupakan pilot project. Upaya mewujudkan program ini, bukan pekerjaan mudah. Prosesnya selama setahun lebih, hingga akhirnya ada kerjasama dengan pihak ketiga yang bersedia bekerjasama menyediakan peralatan, tanpa harus mengeluarkan anggaran daerah,” ungkapnya.

Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani mengatakan , pihaknya sudah memberikan spesifikasi dibutuhkan. Karena itu Ia berharap produk RDF dari TPA ini menghasilkan kadar tertentu yang bisa diterima standar pabrik .

“ Kedepan seperti yang bapak bupati bilang 4 tahun cepat atau lambat tapi kalau bisa ya dipercepat teratasinya . Karena kami punya komitmen energi terbarukan dan satu lagi energi terbarukan ini juga merupakan program suistainablity di pabrik kita yang harus kami jalankan," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan target ambisius untuk tidak lagi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru pada tahun 2030.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis Indonesia dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan juga untuk menekan emisi gas rumah kaca.

"Pada tahun 2030, kami berkomitmen untuk tidak membangun TPA baru," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Selasa (16/7).

Saat ini, KLHK tengah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA, salah satunya adalah dengan memperluas peran bank sampah di berbagai daerah.

Langkah ini juga sudah termaktub dalam dokumen zero emission 2050 yang diluncurkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, pada hari yang sama.

Rosa menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut, terdapat detail mengenai target pembangunan bank sampah, termasuk jumlah sampah yang harus dikelola, terutama sampah organik yang merupakan penghasil gas metana terbesar di TPA.

"Diharapkan pada tahun 2030, ketika tidak ada lagi pembangunan TPA baru, TPA yang lama hanya akan digunakan untuk membuang residu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengakui bahwa pengelolaan sampah yang efektif masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

KLHK mencatat bahwa jumlah timbunan sampah secara nasional pada tahun 2023 telah mencapai 69,9 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya masih belum dapat terkelola sesuai data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," ungkap Siti.

Siti juga menyatakan bahwa pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100% dengan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah sesuai SIPSN.

Target tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Untuk itu, Siti mendorong semua pihak untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari yang semula berbasis kumpul, angkut, dan buang menjadi prinsip ekonomi sirkuler.