JAKARTA, KOMPAS.com - Kakak kandung Hakim Agung Gazalba Saleh, Edi Ilham, menolak memberi kesaksian atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adiknya.

Pernyataan itu Edi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi Gazalba Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Seperti biasa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri memeriksa identitas para saksi yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada majelis hakim, Edi mengaku mengenal Gazalba.

"Ada hubungan keluarga?" tanya Fahzal, Senin (5/8/2024).

"Saya kakak kandungnya, Yang Mulia," jawab Edi.

Fahzal lantas menjelaskan kepada Edi mengenai haknya sebagai saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Ia diperbolehkan mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan, tetapi tanpa disumpah.

"Sesuai dengan surat saya kemarin, Yang Mulia, saya mengundurkan diri," ujar Edi.

"Mengundurkan diri?" timbal Fahzal.

"Iya sebagai saksi," jawab Edi.

Fahzal kemudian meminta tanggapan Jaksa KPK terkait sikap Edi yang menolak memberikan kesaksian karena hubungan darah.

Merespons hal itu, Jaksa KPK meminta Edi tetap dimintai keterangan di muka sidang meskipun tidak disumpah.

"Menurut kami, karena keterangan saksi ini penting, kami mengusulkan untuk dapat didengarkan keterangannya," kata Jaksa KPK.

Fahzal kemudian menjelaskan kepada Edi bahwa dirinya akan tetap dimintai keterangan tanpa sumpah.

Meski demikian, ia mengingatkan Edi tetap memberikan keterangan dengan benar.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan kakak kandung Gazalba Saleh bernama Edi Ilham sebagai saksi.

Gazalba merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Hari ini (5/8), kami Tim Jaksa hadirkan saksi-saksi, sebagai berikutz Edi Ilham (kakak terdakwa)," kata Jaksa KPK Yoga Pratomo dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Yoga mengatakan, pihaknya juga menghadirkan lima orang saksi lainnya.

Mereka adalah dosen Miftahul Huda, Pegawai MA Citra Maulana, asisten Gazalba bernama Iksan AR, pihak money changer bernama Dickie, dan swasta bernama Moch Kharazzi.

"Masih membuktikan peruntukan uang dari terdakwa Gazalba Saleh," ujar Yoga.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadap-hadapkan atau mengkonfrontasi advokat Ahmad Riyadh dengan penyidik Komisi Antirasuah pada Senin, 22 Juli 2024 mendatang.

Hal ini dilakukan lantaran Ahmad Riyadh mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan adanya pemberian uang senilai 18.000 dollar Singapura (SGD) atau setara Rp 200 juta ke Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Hal itu disampaikan Ahmad Riyadh saat dihadirkan sebagai saksi dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Gazalba Saleh.

Penyidik KPK bakal menjadi saksi verbalisan atau saksi atas suatu perkara pidana lantaran adanya keterangan di BAP yang telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

"Untuk verbalisan kita agendakan sidang Senin depan Yang Mulia," kata jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Atas permohonan menghadapkan Ahmad Riyadh dan Penyidik KPK oleh JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri pun meminta Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu untuk kembali hadir dalam sidang Senin, pekan depan.

"Hari Senin bapak (Riyadh) datang lagi ya, untuk dikonfrontir dengan verbalisan," kata Hakim Fahzal.

Pencabutan BAP disampaikan Ahmad Riyadh setelah dicecar oleh jaksa KPK soal adanya pemberian yang ke Gazalba Saleh.

“Sekarang simpel saja pertanyaannya, uang itu apakah saudara serahkan ke Gazalba Saleh?” tanya jaksa. “Tidak saya serahkan, untuk saya sendiri, tidak ada untuk Pak Gazalba,” jawab Ahmad Riyadh.

Atas jawaban tersebut, jaksa lantas menyinggung BAP Ahmad Riyadh saat proses penyidikan. Namun, Pengacara asal Surabaya itu menyatakan mencabut keterangan yang telah disampaikan.

“Keterangan saudara di BAP apa?” sentil jaksa. “Itu yang akan saya cabut,” kata Ahmad Riyadh.

Mendengar hal ini, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri pun turut mendalami pencabutan keterangan tersebut:

"Ini ada keterangan Saudara di dalam BAP, jelas dan gamblang. Sekarang Saudara mencabut keterangan Saudara ini, apa alasan pencabutannya?" tanya hakim Fahzal.

Kepada majelis hakim, Ahmad Riyadh mengaku tengah dalam kondisi mental yang tidak stabil saat memberikan keterangan.

"Saat saya buat itu kondisi mental saya enggak stabil Yang Mulia, saya banyak lupa juga," kata Riyadh.

"Apakah Saudara di bawah tekanan?" tanya hakim melanjutkan. "Tekanannya bukan fisik Yang Mulia," jawab Riyadh.

Hakim meminta jaksa membacakan BAP Riyadh nomor 10. BAP itu menerangkan adanya pemberian uang ke Gazalba senilai SGD 18.000 atau setara Rp 200 juta di Hotel Sheraton, Surabaya.

Uang ratusan juta ini disebut berasal dari terdakwa Jawahirul Fuad, pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya yang terjerat kasus pidana terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Ia divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Hukuman ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Jaksa membongkar adanya pemberian uang kepada Gazalba Saleh di Bandara Juanda sebagaimana yang diungkap Ahmad Riyadh dalam BAP nomor 19.

"Kemudian pertemuan yang di Juanda tadi penyerahan uang, bagaimana?" tanya jaksa. "Itu yang saya cabut di persidangan ini Yang Mulia," kata Ahmad Riyadh.

"Alasannya?" tanya jaksa.

"Karena memang enggak pernah ada penyerahan uang itu," jawab Ahmad Riyadh.

"Enggak pernah ada?" cecar jaksa.

"Enggak pernah ada," ucap Exco PSSI itu.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama asal Surabaya bernama Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh.

Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA.

Sidang ini dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta karena eksepsi kemarin, putusan sela kemarin dibatalkan,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,” kata Hakim Fahzal.

Diketahui, PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan yang dilayangkan KPK atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono dalam sidang di ruang utama PT DKI Jakarta, Senin 24 Juli 2024.

Perlawanan ini diajukan KPK lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa KPK.

Majelis Hakim Tinggi menyatakan surat dakwaan jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif tersebut.

“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Gazalba Saleh,” kata hakim.

“Memerintahkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan melanjutkan mengadili dan memutus perkara a quo,” imbuh dia.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.