JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi dan tindak pindana pencucian uang (TPPU).

"Kami langsung banding, Yang Mulia," kata Gazalba dalam sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi kemudian bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah akan mengajukan banding, pikir-pikir, atau menerima.

"Dari penuntut umum KPK?" tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi kepada JPU KPK.

"Kami menyatakan pikir-pikir," jawab JPU KPK.

"Oleh karena terdakwa (Gazalba Saleh) menyatakan, banding, dari KPK (menyatakan) pikir-pikir, maka putusan ini belum memiliki kekuatan hukum," ucap hakim Fahzal.

Gazalba Saleh dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama-sama terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gazalba Saleh, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Hakim menyatakan, Gazalba Saleh terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Selain hukuman itu, Gazalba dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal memberatkan putusan, yakni Gazalba Saleh dinilai tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatannya, dan perbuatannya mencemarkan nama baik lembaga Mahkamah Agung RI.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Gazalbe Saleh dinilai belum pernah dipidana dalam perkara yang lain.

Kemudian, ia sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak anaknya, dan berlaku sopan di dalam persidangan.

Hukuman yang dijatuhkan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Gazalba terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan dakwaan pertama dan kedua.

Dalam pertimbangannya, Wawan menyebut, unsur-unsur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah terpenuhi.

Gazalba dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pihak yang bertentangan dengan jabatannya, secara bersama-sama dengan pihak lain.

Selain itu, Gazalba juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa KPK.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebesar Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Gazalba didakwa menerima 1.128.000 dollar Singapura atau setara Rp 13,3 miliar, 181.100 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 2,9 miliar, serta Rp 9,4 miliar dalam bentuk tunai.

Gazalba juga diduga menerima Rp 37 miliar dari pihak berperkara di MA bernama Jaffar Abdul Gaffar.

Hakim Agung Gazalba Saleh memberikan penjelasan terkait penemuan batu permata di salah satu kebun di Sydney, Australia. Penemuan permata ini sempat dipertanyakan jaksa dalam persidangan sebelumnya.

Mulanya, Gazalba mengaku pernah tinggal dan bekerja di perkebunan Australia pada 1992-1993. Dalam periode itu, ketika bekerja, ia menemukan sebuah batu permata berwarna merah muda.

"Saya kemudian melaporkan kepada bos saya, dan setelah bos saya melihat sejenak, lalu mengembalikan lagi ke saya dan mengatakan bahwa, 'karena kamu yang menemukan, maka kamu bisa simpan sendiri dan itu kepunyaan kamu'" kata Gazalba saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/9).

Penjelasan ini sengaja disampaikan Gazalba merespons pernyataan jaksa dalam tuntutannya yang menyatakan bahwa temuan batu permata di kebun merupakan hal yang tak mungkin.

"Saya jawab bahwa, penemuan itu tidak mustahil, dan di dunia ini semuanya bisa terjadi. Di perkebunan, di perkantoran, di pusat keramaian, di lahan peternakan domba, dan lain-lain," ujar Gazalba.

Ia kemudian mengutip salah satu pemberitaan tentang ditemukannya batu permata di salah satu lahan peternakan di Australia.

Tak hanya itu, Gazalba juga mengambil contoh Timnas Indonesia U-20 yang pernah mengalahkan Timnas Argentina U-20 dalam ajang Seoul Earth On Us Cup 2024 pada Rabu (28/8). Mencoba meyakinkan hakim, bahwa alasannya bukan hal yang mustahil.

"Kesebelasan Indonesia bisa mengalahkan Argentina, sesuatu yang mustahil menurut banyak orang, karena Argentina berapa kali masuk final dan juara dunia, namun kenyataannya Indonesia bisa menang 2-1," ungkap Gazalba.

Ia kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah bekerja di Australia, Gazalba pulang ke Indonesia dengan membawa batu permata tersebut. Permata itu sudah diikat di sebuah cincin.

Gazalba pun sempat mencoba menjual permata itu ke salah toko di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada 1995 silam. Namun harga yang ditawarkan terlalu rendah, niatnya urung dilakukan.

Keberadaan permata itu terus disembunyikan oleh Gazalba hingga Juli 2010. Kala itu, ia bersama keluarga pergi ke Singapura. Di sana, Gazalba kembali mencoba menjual batu permata tersebut.

"Saya coba ke toko perhiasan, orang toko sempat menanyakan sertifikatnya, lalu saya bilang, 'ini batu permata saya temukan, jadi tidak ada sertifikatnya'. Dia bilang, 'tidak apa-apa kalau tidak ada'," jelas Gazalba.

"Setelah orang toko memeriksa dengan teliti batu permata tersebut, lalu orang tersebut mengatakan, 'Kalau dijual seharga Rp 75 ribu dolar Singapura, saya berani beli'," sambung dia.

Gazalba pun menyempatkan diri untuk mengkonversikan nilai jual permata itu ke dalam Rupiah. Pada kurs saat itu, permata tersebut berhasil terjual dengan harga Rp 400 juta.

"Saya kaget dengan harga tersebut, sebab dibandingkan dengan harga di Indonesia sangat jauh sekali. Saya kemudian memutuskan untuk melepaskan sesuai dengan harga yang dikatakan tadi," ujar Gazalba.

Gazalba mengeklaim, saat itu toko yang membeli permatanya tak punya cukup uang dengan mata uang Dollar Singapura, maka pembayaran dilakukan dengan dua mata uang.

"Saya dibayar dengan menggunakan mata uang Singapura, namun karena toko tersebut kekurangan uang tunai, maka saya dibayar dengan USD Dolar yakni SGD 50 ribu dan USD 18.300," ujar Gazalba.

"Hasil penjualan batu permata tersebut saya simpan dan tidak pernah saya berita tahu kepada siapa pun," tutur dia.

Hakim Agung Gazalba Saleh menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/9). Pledoi Gazalba diberi judul 'Pemaksaan Pengakuan dan Rekayasa Penyidikan Bermuara pada Tuntutan Pidana Penjara 15 Tahun'.

"Pidana penjara 15 tahun yang dituntut oleh Penuntut Umum KPK kepada saya terasa sangat berat dan di luar nalar, karena dengan dugaan gratifikasinya hanya senilai Rp 200 juta, dibandingkan dengan beberapa perkara yang sejenis dengan nilai gratifikasinya lebih besar tuntutan di bawah 15 tahun penjara," kata Gazalba.

Ia lalu membandingkan sejumlah perkara lain, seperti misalnya eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin yang hanya dituntut 9 tahun penjara atas dugaan gratifikasi Rp 572 juta.

Selain itu, ia juga menyinggung kasus eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, yang diduga menerima gratifikasi Rp 58,9 miliar, hanya dituntut 10 tahun 3 bulan penjara.

"Apakah penuntut umum KPK memiliki standar acuan dalam menuntut perkara gratifikasi? Jika tidak ada, maka penuntut umum KPK telah menggunakan kewenangannya secara berlebih-lebihan (abuse of power), subjektif, suka-suka, penuh kebencian dan membabi buta," ungkap Gazalba.

Menurutnya, jaksa hanya balas dendam dan meluapkan kemarahannya karena telah gagal memenjarakan Gazalba pada perkara sebelumnya. Bahkan hingga mengesampingkan sifat penegakan hukum yang objektif dan rasional.

Hal ini ditunjukkan dengan ditampilkannya sejumlah foto hingga percakapan pribadi Gazalba yang diumbar dalam persidangan.

"Begitu pula penuntut umum yang sengaja mengumbar foto-foto dan percakapan pribadi WhatsApp di persidangan, yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan hanya demi mempermalukan saya," kata Gazalba.

Gazalba hanya bisa mendoakan kepada para jaksa KPK yang menuntutnya, yakni Wawan Yunarwanto dan kawan-kawan.

"Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Pak Wawan dan kawan-kawan, serta melapangkan rezekinya, amin," ucap Gazalba.

Hakim Agung Gazalba Saleh menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/9). Pledoi Gazalba diberi judul 'Pemaksaan Pengakuan dan Rekayasa Penyidikan Bermuara pada Tuntutan Pidana Penjara 15 Tahun'.

"Pidana penjara 15 tahun yang dituntut oleh Penuntut Umum KPK kepada saya terasa sangat berat dan di luar nalar, karena dengan dugaan gratifikasinya hanya senilai Rp 200 juta, dibandingkan dengan beberapa perkara yang sejenis dengan nilai gratifikasinya lebih besar tuntutan di bawah 15 tahun penjara," kata Gazalba.

Ia lalu membandingkan sejumlah perkara lain, seperti misalnya eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin yang hanya dituntut 9 tahun penjara atas dugaan gratifikasi Rp 572 juta.

Selain itu, ia juga menyinggung kasus eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, yang diduga menerima gratifikasi Rp 58,9 miliar, hanya dituntut 10 tahun 3 bulan penjara.

"Apakah penuntut umum KPK memiliki standar acuan dalam menuntut perkara gratifikasi? Jika tidak ada, maka penuntut umum KPK telah menggunakan kewenangannya secara berlebih-lebihan (abuse of power), subjektif, suka-suka, penuh kebencian dan membabi buta," ungkap Gazalba.

Menurutnya, jaksa hanya balas dendam dan meluapkan kemarahannya karena telah gagal memenjarakan Gazalba pada perkara sebelumnya. Bahkan hingga mengesampingkan sifat penegakan hukum yang objektif dan rasional.

Hal ini ditunjukkan dengan ditampilkannya sejumlah foto hingga percakapan pribadi Gazalba yang diumbar dalam persidangan.

"Begitu pula penuntut umum yang sengaja mengumbar foto-foto dan percakapan pribadi WhatsApp di persidangan, yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan hanya demi mempermalukan saya," kata Gazalba.

Gazalba hanya bisa mendoakan kepada para jaksa KPK yang menuntutnya, yakni Wawan Yunarwanto dan kawan-kawan.

"Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Pak Wawan dan kawan-kawan, serta melapangkan rezekinya, amin," ucap Gazalba.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tuntutan berupa hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Tuntutan itu dibacakan oleh tim jaksa KPK pada persidangan hari ini, Kamis (5/9/2024). Tim jaksa meminta Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat untuk menyatakan Gazalba terbukti bersalah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada pasal 12 B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan Gazalba juga bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur pada pasal 3 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun," demikian bunyi tuntutan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Selain pidana badan, Gazalba dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Di samping itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga meminta agar Majelis Hakim membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar SGD18.000 dan Rp1,58 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gazalba didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sekaligus tindak pidana pencucian uang pada Mei 2024 lalu.

Gazalba disebut menerima gratifikasi terkait dengan perkara kasasi pengusaha Jawahirul Fuad senilai Rp650 juta. Perkara kasasi dimaksud yakni No.3679 K/PID.SUS-LH/2022.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jawahirul Fuad erupakan pemilik usaha UD. Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dia kemudian ditetapkan tersangka lalu diputus bersalam dalam persidangan dengan hukuman penjara satu tahun.

Usai kalah juga pada tingkat banding, Jawahirul mengajukan kasasi. Pada 2022, dia dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti.

Kemudian, pada dakwaan kedua, Gazalba didakwa melakukan pencucian uang dengan cara membelanjakannya ke pembelian aset, membayarkan pelunasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta menukarkannya ke mata uang asing.

Persidangan Gazalba sempat terhenti karena Majelis Hakim Tipikor mengabulkan eksepsi terdakwa pada Mei 2024 lalu. Gazalba pun langsung dibebaskan dari tahanan yang wewenangnya berada di bawah pengadilan.

Tidak lama setelah itu, KPK memutuskan untuk mengajukan upaya perlawanan (verzet) terhadap putusan sela itu.

Setelah itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membatalkan putusan sela Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan (verzet) PT DKI Jakarta itu.

Menurutnya, lembaga antirasuah sepakat dengan pertimbangan majelis hakim PT Jakarta bahwa putusan sela majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya menimbulkan kekacauan sistem praktik peradilan pidana.

"Terlebih pada saat yang bersamaan Majelis Hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat dan PN Tipikor lainnya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara Tipikor Limpahan KPK, yang kesemuanya tidak dilampiri pendelegasiaan dari lembaga lainnya," terang Nawawi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid diduga main perkara di Mahkamah Agung (MA) melalui kakak Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh.

Hal ini terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik keterangan Bahdar Saleh saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat sang adik.

Mulanya, salah satu jaksa KPK mendalami kedekatan Bahdar dengan Nurdin Halid.

Kakak Gazalba Saleh itu mengaku kenal dengan eks Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

“Dengan Pak Nurdin Halid Saudara kenal?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

“Kenal, Pak,” jawab Bahdar.

“Apakah ada membicarakan masalah perkara?” tanya jaksa lagi.

“Beliau pernah menanyakan, saya enggak tahu permasalahannya apa, sudah saya forward,” jawab Bahdar.

Mendengar jawaban itu, jaksa lantas mendalami perkara yang dikomunikasikan Nurdin Halid kepada Bahdar.

Namun, Bahdar berdalih tidak mengerti permasalahan tersebut.

Lantaran berkelit, jaksa komisi antirasuah itu pun memperlihatkan bukti komunikasi antara kakak Gazalba Saleh itu dan politikus Partai Golkar tersebut.

“Ini saya tunjukkan Saudara pernah ada komunikasi dengan Pak Gazalba ini di foto antara percakapan Saudara dengan Pak Nurdin Halid. Ini ada percakapan Saudara ini,” ujar jaksa.

“Saudara menunjukkan ada info perkara, penganiayaan, ini hakimnya Desnayeti, Gazalba Saleh, Sofyan Sitompul. 'Iya terima kasih, Ndi.' Ndi itu maksudnya apa, Pak?” tanya jaksa.

“Oh iya, saya cuma meneruskan saja, Pak,” kata Bahdar.

Jaksa terus mencecar kakak Gazalba Saleh atas komunikasi dengan Nurdin Halid.

Terlebih lagi, ada emoticon menangis dalam percakapan tersebut.

“Ada jawaban Pak Gazalba kepada Saudara, 'Tolong bilang sama puang kenapa baru bilang kalau ada pe itu, aduh sayang sekali karena saya yang pegang' sambil ini emoticon nangis nih Pak, apa maksudnya?” cecar jaksa.

“Saya teruskan ke Pak Nurdin,” jawab Bahdar.

“Atau mungkin sudah telat misalnya pengurusannya? karena ini yang pegang Pak Gazalba?” kata jaksa.

“Saya cuma forward saja,” jawab Bahdar lagi.

Kakak Gazalba Saleh terus berkelit saat didalami maksud dari komunikasi tersebut.

Bahkan, ia mengaku lupa kontes percakapan dengan eks petinggi PSSI tesebut.

“Untuk bilang sama puang kenapa baru ada pe itu, aduh sayang sekali karena saya yang pegang, gimana pak?” cecar jaksa.

“Saya sudah lupa, Pak, apa itunya,” kata Bahdar.

Selepas persidangan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan, komunikasi antara Bahdar dan Nurdin Halid dibuka untuk membongkar dugaan adanya penerimaan oleh Gazalba Saleh.

Sebab, Komisi Antirasuah menduga Hakim Agung nonaktif MA itu menerima uang dari pengurusan perkara, salah satunya dari Nurdin Halid.

“Jadi ini sebenarnya kita dapatkan dari bukti percakapan yang di-capture. Dari situ kan disebutkan bahwa itu ada Nurdin Halid. cuma sebenarnya kaitannya dengan perkara ini tidak terlalu kelihatan,” kata Wawan.

“Cuma kami munculkan sebagai bukti bahwa ada pengurusan perkara yang dilakukan oleh terdakwa melalui kakaknya. Itu saja yang kami tampilkan di persidangan ini,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi dalam sidang perkara yang melibatkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Mahkamah Agung (MA).

“Tim jaksa hari ini akan menghadirkan saksi Bahdar Saleh, Andi Saymsurizal Nurhadi dan Deny dalam persidangan terdakwa Gazalba Saleh," kata seorang jaksa KPK, Senin (12/8/2024).

Bahdar Saleh merupakan kakak dari terdakwa Gazalba Saleh, sedangka Andi Syamsurizal Nurhadi merupakan seorang pengacara, serta pemeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Direktorat LHKPN KPK Deny yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedekatan Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh dengan seorang perempuan, Fify Mulyani, terus didalami Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, Gazalba diduga melunasi cicilan kredit rumah mewah Fify Mulyani seharga Rp 3.891.000.000 yang berada di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung, Jakarta Timur.

Dalam sidang, Kamis (8/8/2024), Jaksa Komisi Antirasuah menghadirkan lima orang saksi untuk membuktikan surat dakwaan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gazalba Saleh, termasuk Fify Mulyani.

Akui teman dekat

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Fify mengaku sebagai teman dekat Gazalba Saleh.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu itu, saat Jaksa KPK menggali kedekatannya dengan Hakim Agung tersebut.

“Kalau hubungan antara saudara dan Pak Gazalba ini bagaimana?” tanya Jaksa KPK Wawan Yunarwaanto.

“Kami berteman sejak kecil,” kata Fify.

Di hadapan Majelis Hakim, Fify mengaku kenal Gazalba Saleh sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan, ia dan Gazalba berada di satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sama.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Teman dekat Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh, Fify Mulyani saat keluar ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

“Teman biasa? Teman dekat, atau teman apa bu?” tanya Jaksa Wawan lagi.

“Kami teman dekat,” kata Fify.

“Sedekat apa?” tanya Jaksa melanjutkan.

“Sudah seperti saudara,” timpal Fify.

Jaksa KPK pun terus menggali lebih detail kedekatan Fify dengan Gazalba Saleh.

“Apakah ada hubungan spesial seperti sepasang kekasih?” tanya Jaksa.

“Tidak,” jawab Fify membantah.

Ungkap panggilan khusus

Mendengar jawaban itu, Jaksa lantas mengkonfirmasi beberapa panggilan khusus Fify kepada Gazalba Saleh.

Kepada Jaksa, Fify mengaku memiliki panggilan kepada Hakim Agung itu berubah-ubah.

“Saudara ada panggilan khusus?” tanya Jaksa.

“Iya dan sering berubah,” kata Fify.

“Apa?” cecar Jaksa KPK.

“Kadang-kadang saya panggil Abi, kadang-kadang saya panggil Ai,“ ungkap Fify.

“Pernah panggil Abi? A?” tanya Jaksa lagi.

“Pernah A, kita panggil singkat saja,” jelas Fify.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar komunikasi via chat maupun video call melalui aplikasi WhatsApp (WA) antara Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh dengan teman dekatnya, Fify Mulyani dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Gazalba, kata Wadir RSUD Pasar Minggu itu, juga sering dipanggil dengan panggilan “Abah”. Sementara, Gazalba disebut memanggil Fify dengan sebutan B.

“Pernah manggil sayang?” tanya Jaksa.

“Iya biasa,” jawab Fify.

“Sayang biasa?” tanya Jaksa lagi.

“Biasa,” kata Fify menimpali.

Bongkar komunikasi

Tidak hanya itu, Jaksa Komisi Antirasuah juga membongkar komunikasi berupa chat dan rekaman video call antara Gazalba Saleh dengan Fify Mulyani.

Bahkan, saat bukti tersebut akan dimunculkan, Fifi meminta jaksa tidak menampilkan gambar saat dirinya tak mengenakan kerudung.

Mulanya, jaksa mengungkap isi pesan antara Gazalba dan Fify dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Termasuk permintaan privat.

Usai mengkonfirmasi beberapa pesan untuk membuktikan adanya kedekatan antara keduanya, Jaksa juga menunjukkan bukti adanya video call.

"Kemudian ada video call," kata Jaksa KPK.

Sebelum dibuka, Fify lantas meminta jaksa untuk tidak membuka gambar dirinya tidak menggunakan kerudung saat video call.

“Yang saya tidak berkerudung, jangan dibuka,” timpal Fify.

“Oh ada? Ibu enggak berhijab, tapi video call sama Pak Gazalba?” tanya Jaksa.

“Kalau ada,” sahut Fify.

“Ada sih Bu, tapi kami enggak buka. Kami pilih yang berhijab,” sentil Jaksa.

Bantah rumah dari Gazalba

Dalam sidang ini, Fify Mulyani mengklaim rumah elit di kawasan Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta Utara dibeli dari hasil mencicil.

Senada dengan petinggi RSUD Pasar Minggu itu, Gazalba Saleh juga membantah bahwa rumah tersebut adalah miliknya.

Di muka persidangan, Hakim Agung nonaktif itu mengaku hanya membantu Fify mencarikan orang guna membuat perabotan untuk di rumah tersebut.

Keduanya pun sama-sama mengaku bahwa uang untuk merenovasi isi rumah termasuk instalasi listrik berasal dari kocek pribadi Fify.

Di akhir persidangan, Gazalba pun tidak melontarkan pertanyaan ataupun membantah keterangan yang disampaikan Wadir RSUD Pasar Minggu itu.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Gazalba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar permintaan Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh kepada teman dekatnya, Fify Mulyani yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Hal ini diungkap Jaksa Komisi Antirasuah ketika tengah mendalami kedekatan Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu itu dengan Gazalba Saleh.

Pesan “mesra” antara keduanya pun sempat dibongkar Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Maacih banyak, makacih banyak kiriman yang kemarin," kata Jaksa membacakan ulang pesan Gazalba kepada Fify yang ditampilkan di muka persidangan.

"Dek kalau mau cerita day to day tolong tulis di buku diary, lalu kasih A untuk A baca," ucap jaksa melanjutkan.

Usai membacakan chat tersebut, Jaksa pun menanyakan siapa sosok A yang dimaksud. Kepada Jaksa, Fify mengungkapkan bahwa A adalah panggilannya untuk Gazalba.

Kemudian, Jaksa melanjutkan membaca chat antara Gazalba dan Fify. Dalam chat ini terungkap, Gazalba memanggil FIfy dengan sebutan 'Bib".

"Saya suka manggil diri saya Bipi. Itu nama kecil saya," timpal FIfy.

Jaksa kembali melanjutkan membaca pesan. Dalam pesan ini terungkap adanya komunikasi yang membahas pasmina milik Fify. Pasmina ini diberikan kepada Gazalba saat mendekam di sel KPK.

"Nanti kasih wangi parfum B sudah habis, nanti B kirim lagi ya A. Nanti kasih barang B yang bisa kau cium-cium ya.," kata Jaksa membacakan chay Fify kepada Gazalba.

"Iya B, sayang-sayang," ucap Jaksa membacakan jawaban Gazalba.

Dalam chat ini, Jaksa juga menyebut Gazalba juga meminta barang pribadi Fify.

"Syal atau pasmina, atau yang lebih dalam lagi ya?" kata Gazalba kepada Fify dalam chat.

"Iya A." balasan Fify.

"Barang yang lebih privat bi," timpal Gazalba sebagaimana isi chat yang dibacakan Jaksa KPK.

Jaksa pun menggali barang privat yang dimaksud dalam chat tersebut. Menurut Fify, itu adalah jilbab miliknya.

"Barang yang lebih privat apa Bu?" tanya Jaksa.

"Yang punya saya, kerudung saya " kata Fify.

Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Gazalba melunasi cicilan kredit rumah mewah teman dekatnya bernama Fify Mulyani.

Rumah elite berada di Sedayu City At Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No. 039 Cakung, Jakarta Timur.

“Terdakwa bersama-sama dengan Fify Mulyani yang merupakan teman dekat terdakwa membeli 1 unit rumah dengan harga Rp 3.891.000.000," kata Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024..

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Gazalba Saleh mengaku meminjam kartu tanda penduduk (KTP) kakaknya, Edi Ilham untuk memberi hadiah kejutan berupa mobil Alphard dan sepeda motor Yamaha N-Max.

Klaim itu Gazalba sampaikan di penghujung sidang saat mendapatkan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Saya memang pernah pinjam KTP dia untuk membelikan motor dan mobil, untuk saksi Edi,” kata Gazalba di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Menurut Gazalba, Edi merupakan sosok kakak yang sangat berjasa dalam mendukung perjalanan kariernya.

Karena itu, menurut Gazalba, ia membelikan motor dan mobil kepada Edi sebagai kejutan.

“Tapi tiba-tiba saya hadirkan motor itu di rumahnya, begitu juga mobil Alphard,” ujar Gazalba.

“Jadi saya selalu memang begitu Yang Mulia, selalu memberi kejutan kepada keluarga saya,” kata dia.

Dalam persidangan tersebut, Edi mengaku KTP miliknya dipinjam Gazalba untuk membeli mobil mewah Alphard.

Keterangan itu Edi sampaikan ketika dicecar ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Fahzal Hendri.

"Jadi pinjam KTP untuk beli mobil Alphard?" tanya Fahzal.

"Siap Yang Mulia," jawab Edi.

Meski demikian, Edi mengaku tidak mengetahui dengan pasti alasan Gazalba meminjam KTP miliknya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui namanya tercantum dalam dokumen STNK dan BPKP Alphard bernomor B 15 ABA itu. Sebab, ia tidak pernah berurusan dengan pihak dealer.

Ketika dicecar oleh Jaksa KPK, Edi juga mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam bukti serah terima Alphard dari pihak dealer.

Adapun salah satu modus dalam pencucian uang adalah penggunaan nominee atau orang terdekat dalam transaksi pembelian maupun kepemilikan.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapatan Gazalba Saleh selama menjabat Hakim Agung pada Mahkamah Agung sejak 2017 sampai 2022 disebut mencapai Rp 6.271.000.000 atau Rp 6,27 miliar.

Informasi itu terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik penerimaan sah Gazalba selaku hakim agung kepada pegawai MA bernama Citra Maulana.

Ia dihadirkan sebagai saksi dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gazalba di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

“Totalnya Rp 6.271.000.000,” kata Jaksa KPK, Senin (5/8/2024).

Jaksa KPK kemudian menguraikan sumber pendapatan Gazalba yang diantaranya berasal dari gaji pokok.

Mereka mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut gaji pokok Gazalba, dari Desember 2017 sampai Desember 2022 sebesar Rp 77.129.300 per bulan.

Hal ini dibenarkan oleh Maulana.

Selain itu, dalam persidangan, Maulana juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, Gazalba selaku hakim agung juga mendapatkan uang tunjangan dari setiap perkara yang ditangani.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Tunjangan yang didapatkan hakim agung dari penanganan perkara disesuaikan dari jumlah perkara yang ditangani.

“Sampai ratusan juta Yang Mulia, bisa sampai Rp 300 juta. Sebulan bisa sampai Rp 300 juta,” kata Maulana.

“Bisa Rp 300 juta?” timpal Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri.

“Bisa Yang Mulia. Ada sampai Rp 1 miliar. Tergantung perkara yang ditangani Yang Mulia,” jawab Maulana.

Masih dalam persidangan yang sama, Maulana juga mengatakan uang tersebut hanya dicairkan melalui transfer ke rekening hakim terkait, termasuk Gazalba.

Uang tidak akan dicairkan dalam bentuk cash atau tunai meskipun hakim agung meminta.

Selain itu, uang juga hanya dicairkan dalam bentuk pecahan rupiah.

“Selalu rupiah,” kata Maulana.

Beli Rumah Rp 7,5 Miliar, Sebagian Pakai Dollar

Sementara itu, salah satu saksi yang dihadirkan KPK, Moch Kharazzi menyebut Gazalba membeli rumahnya senilai Rp 7,5 miliar secara tunai.

Ia menyebut Gazalba datang sendiri ke tempat transaksi jual beli yang dilakukan di salah satu bank BUMN syariah.

Gazalba mengendarai Toyota Camry hitam, membawa sebuah tas dan dua koper yang berisi uang Rp 3 miliar.

“Di dalam koper isinya uang Yang Mulia,” jawab Kharazzi.

Sementara, sebanyak Rp 4,5 miliar lainnya dibayarkan dengan pecahan dollar Singapura pada hari yang sama.

“Berapa dollar Singapuranya?” tanya Fahzal.

“Sekitar 200 ribuan kalau enggak salah,” jawab Kharazzi.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Gazalba Saleh disebut belum mengembalikan kartu tanda penduduk (KTP) mantan asistennya, Ikhsan AR yang dipinjam sejak tahun 2021.

Informasi ini terungkap dalam persidangan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gazalba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Adapun Ikhsan merupakan salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan perbuatan Gazalba.

“Berapa lama KTP itu digunakan? Dipinjam oleh Pak Gazalba?” tanya Jaksa KPK, Senin (5/8/2024).

“Sampai sekarang KTP saya tidak ada saya pegang Pak,” jawab Ikhsan.

“Sampai sekarang enggak dikembalikan?” tanya Jaksa lagi.

“Belum,” timpal Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, ketika membuat dokumen atau mengurus administrasi yang membutuhkan penggunaan kartu kependudukan, ia menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Saat ini, Ikhsan mengaku hanya memegang fotokopi KTP.

Ia belum membuat dokumen kependudukan baru.

“Belum, saya cuma pegang kopi (KTP) saja yang sudah saya laminating memang, Pak” ujar Ikhsan.

Ia mengaku belum berkomunikasi maupun bertemu dengan Gazalba lagi.

Jika sempat bertemu hakim agung itu, kata Ikhsan, ia akan meminta KTP miliknya.

“Seandainya saya pernah ketemu mungkin saya minta kalau misalnya sudah digunakan tapi memang tidak pernah saya ketemu lagi Pak,” tutur Ikhsan.

Dalam persidangan yang sama, ketika dicecar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri, Ikhsan menyebut Gazalba meminjam KTP-nya untuk membeli mobil.

Namun, ia tidak mengetahui persis apakah KTP-nya betul-betul digunakan untuk membeli mobil.

Fahzal lantas memeriksa dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) dan mendapati nama Ikhsan digunakan untuk menukar dollar.

“Ikhsan AR oh, di valas, Sahabat Valas. Digunakan untuk ini, penukaran dollar,” kata Fahzal.

“Saudara dipinjam KTP itu dibayar berapa? Atau cuma-cuma saja?” tanya Fahzal.

“Tidak dibayar Yang Mulia,” jawab Ikhsan.

Di penghujung sidang, Gazalba mengaku mengenal Ikhsan dari pria bernama Andi.

Ia kemudian meminjam KTP Ikhsan melalui perantaranya.

Namun, Gazalba mengeklaim ia batal menggunakan KTP Ikhsan untuk membeli mobil karena sudah ada KTP kakaknya, Edi Ilham Sholeh.

“Untuk KTP pak Ikhsan ini saya sudah kembalikan melalui Pak Andi,” kata Gazalba.

Adapun penggunaan identitas orang lain dalam transaksi pembelian maupun dokumen kepemilikan aset kerap menjadi modus pelaku pencucian uang.

Tindakan itu dilakukan untuk menyamarkan harta hasil tindak kejahatan termasuk korupsi.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.