Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tuntutan berupa hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Tuntutan itu dibacakan oleh tim jaksa KPK pada persidangan hari ini, Kamis (5/9/2024). Tim jaksa meminta Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat untuk menyatakan Gazalba terbukti bersalah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada pasal 12 B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan Gazalba juga bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur pada pasal 3 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun," demikian bunyi tuntutan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Selain pidana badan, Gazalba dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Di samping itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga meminta agar Majelis Hakim membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar SGD18.000 dan Rp1,58 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gazalba didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sekaligus tindak pidana pencucian uang pada Mei 2024 lalu.

Gazalba disebut menerima gratifikasi terkait dengan perkara kasasi pengusaha Jawahirul Fuad senilai Rp650 juta. Perkara kasasi dimaksud yakni No.3679 K/PID.SUS-LH/2022.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jawahirul Fuad erupakan pemilik usaha UD. Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dia kemudian ditetapkan tersangka lalu diputus bersalam dalam persidangan dengan hukuman penjara satu tahun.

Usai kalah juga pada tingkat banding, Jawahirul mengajukan kasasi. Pada 2022, dia dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti.

Kemudian, pada dakwaan kedua, Gazalba didakwa melakukan pencucian uang dengan cara membelanjakannya ke pembelian aset, membayarkan pelunasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta menukarkannya ke mata uang asing.

Persidangan Gazalba sempat terhenti karena Majelis Hakim Tipikor mengabulkan eksepsi terdakwa pada Mei 2024 lalu. Gazalba pun langsung dibebaskan dari tahanan yang wewenangnya berada di bawah pengadilan.

Tidak lama setelah itu, KPK memutuskan untuk mengajukan upaya perlawanan (verzet) terhadap putusan sela itu.

Setelah itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membatalkan putusan sela Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan (verzet) PT DKI Jakarta itu.

Menurutnya, lembaga antirasuah sepakat dengan pertimbangan majelis hakim PT Jakarta bahwa putusan sela majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya menimbulkan kekacauan sistem praktik peradilan pidana.

"Terlebih pada saat yang bersamaan Majelis Hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat dan PN Tipikor lainnya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara Tipikor Limpahan KPK, yang kesemuanya tidak dilampiri pendelegasiaan dari lembaga lainnya," terang Nawawi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu laporan jaksa, untuk mengusut dugaan perintangan persidangan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh. Potensi pengusutan terbuka, karena ada saksi yang tiba-tiba mencabut keterangan.

“KPK akan mencermati dan menunggu hasil putusan ya. Apabila ada perintah atau penetapan yang bersangkutan dikenakan Pasal 21 tentunya nanti ada namanya laporan perkembangan penuntutan atau lapbangtut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Jaksa KPK akan membuat laporan setelah vonis kasus Gazalba dibacakan. Nantinya, semua pertimbangan hakim atas fakta hukum dalam persidangan akan dipelajari untuk ditindaklanjuti.
“Karena perkaranya sudah ada di persidangan tentunya nanti kita melihat fakta sidang seperti apa, bagaimana saksi ini memberikan keterangannya, apakah sama dengan pada saat penyidikan atau tidak, kalaupun tidak sama, apa alasannya? Dan apakah hakim akan menilai keterangan yang diberikan yang benar di persidangan atau di penyidikan?” ujar Tessa.

Pencabutan keterangan secara tiba-tiba bisa berujung pada pelanggaran hukum jika terendus bau anyir dalam persidangan. Hakim juga nantinya akan memberikan penilaian atas kebenaran keterangan dengan mengomparasi data di penyidikan dan persidangan.

“Kalau seandainya hakim menilai yang benar di penyidikan, kembali lagi ada potensi yang bersangkutan dikenakan Pasal 22 yaitu memberikan keterangan palsu atau tidak mau memberikan keterangan. Jadi, opsi tersebut masih terbuka,” terang Tessa.

KPK juga menyebut pembukaan kasus peritangan itu harus menunggu persidangan selesai. Pencermatan mendetail perlu dilakukan karena menyangkut nasib orang.

“Jadi, kita masih menyimak proses persidangan tanpa terburu-buru, artinya tidak tergopoh-gopoh langsung karena semua aspek baik dasar hukum maupun materinya harus disikapi, nanti,” ucap Tessa.

Sebelumnya, Ahmad Riyadh menjadi saksi dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Gazalba pada 18 Juli 2024. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyecarnya soal pemberian uang dengan total SDG18 ribu ke terdakwa dalam kasus ini.

Namun, dalam persidangan Ahmad malah mencabut pernyataan itu. Padahal, aliran dana itu sudah masuk dalam BAP di tahap penyidikan. “Sekarang saya tanya Saudara, ini ada keterangan Saudara di dalam BAP, jelas dan gamblang. Sekarang Saudara mencabut keterangan Saudara ini, apa alasan pencabutannya?” kata Ketua Majelis Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Ahmad mengaku keterangannya di BAP tidak dicetuskan dalam kondisi yang fit. Dia mengeklaim mendapatkan tekanan saat menjelaskan aliran dana ke Gazalba itu. “Karena saat saya buat itu kondisi mental saya enggak stabil Yang Mulia, saya banyak lupa juga,” ucap Ahmad.

BAP yang dicabut oleh Ahmad yakni terkait pengurusan kasasi kasus Jawahirul Fuad yang ditangani Kejaksaan Negeri Jombang. Dolar Singapura itu diserahkan dalam amplop di salah satu hotel di Surabaya.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Susunan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara lanjutan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh tetap sama.

Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA.

Adapun susunan majelis hakim yang menyidangkan perkara Gazalba Saleh adalah Fahzal Hendri sebagai Ketua dengan anggota Rianto Adam Pontoh dan hakim ad hoc Sukartono.

Sidang ini dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,” kata Hakim Fahzal.

Sebelumnya, KPK sempat meminta PN Jakarta Pusat untuk mengganti majelis hakim yang menangani perkara Gazalba setelah PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan yang dilayangkan KPK atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

“KPK meminta agar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat agar memulai kembali pemeriksaan perkara atas nama tersangka Gazalba Saleh dengan catatan, mengganti susunan majelis terdahulu dengan majelis hakim yang baru,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 25 Juli 2024.

Nawawi mengatakan, mengganti susunan majelis hakim ini penting dilakukan untuk menghindari conflict of interest atau benturan kepentingan.

Sebab, jika majelis hakim yang sama menyidangkan perkara Gazalba, mereka kemungkinan terjebak dalam pendapat putusan sela tersebut.

“Ini maksud kami untuk menghindari jangan sampai majelis hakim terdahulu terjebak dengan produk putusannya yang telah menyatakan bahwa surat dakwaan itu tidak sah atau batal,” tutur Nawawi.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.