Jakarta: Kebijakan pelarangan terhadap beroperasinya truk-truk sumbu 3 ke atas pada setiap momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) harus mempertimbangkan penurunan daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasar yang memicu kenaikan harga.

“Dalam teori ekonomi, sesuatu yang dibatasi apalagi dikurangi itu pasti akan menyebabkan kelangkaan yang otomatis akan menyebabkan kenaikan harga,” ujar Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, dalam acara diskusi dilansir, Selasa, 8 Oktober 2024.

Kondisi tersebut, menurut Heri, telah dibuktikan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya setiap ada periode pembatasan angkutan barang, saat itu juga terjadi inflasi yang tinggi khususnya pada produk-produk makanan dan minuman.

“Pada setiap Hari Raya dan akhir tahun yang inflasinya pasti di atas rata-rata inflasi per tahun. Inflasi yang cukup tinggi ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi melemah,” tuturnya.

Baca juga: Pelarangan Angkutan Barang Sumbu 3 saat HBKN Akan Dikaji Ulang

Ia melanjutkan, jika biasanya dengan uang Rp1 juta bisa membeli 10 unit, tapi karena harga barangnya naik, uang sebesar itu tidak cukup lagi untuk membeli 10 unit tapi menjadi hanya sembilan. Terlebihi pelaku usaha juga akan menurunkan produksi barangnya.

Selain faktor inflasi yang cukup tinggi, Heri juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan fenomena terjadinya deflasi belakangan ini sebelum menerapkan kebijakan pelarangan terhadap sumbu 3 pada saat HBKN, terutama saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang akan tiba dalam waktu dekat ini.

Pelemahan ekonomi

Heri mengatakan deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut dan data purchasing managers index (PMI) berada di zona kontraksi menjadi indikator perlambatan ekonomi. Sementara, sektor industri pengolahan telah berkontribusi sebesar 18 persen terhadap perekonomian nasional.

“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Jadi, kalau sektor ini juga diganggu dengan kebijakan yang mempersulit mereka seperti pelarangan truk sumbu 3 pada saat HBKN, bagaimana industri pengolahan mau mencoba menyumbang lebih banyak untuk PDB nasional kita,” ungkapnya.

Biasanya saat musim libur lebaran dan Nataru menjadi momen bagi industri pengolahan untuk menaikkan produksinya mengingat belanja masyarakat lebih banyak saat itu. Sayangnya larangan truk-truk sumbu 3 beroperasi justru mengganggu distribusi barang.

“Akibatnya, akan terjadi kelangkaan di pasar dan harganya mahal. Akibatnya, para industri itu juga akan mengurangi produksinya dan otomatis itu juga akan mengurangi kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Ia menyarankan, sebelum dilakukan kebijakan pelarangan tersebut, perlu ada Regulatory Impact Assessment (RIA). Melalui RIA ini, menurut dia, para perancang kebijakan publik dapat mengkalkulasi sejak awal berapa besar biaya yang ditanggung dan manfaatnya saat mengimplementasikannya.

“RIA itu dilakukan di awal. Tapi, kita kan biasanya melakukan RIA itu setelah kebijakan itu dijalankan. Jadi, kejadiannya sudah terjadi baru dievaluasi. Sehingga, pemegang kebijakan juga dapat mengevaluasi mana kebijakan yang produktif dan kontraproduktif,” katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, berharap kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat hari libur keagamaan dikaji ulang dan dikorting. Apalagi jumlah hari libur keagamaan di Indonesia cukup banyak.

“Dibanding sesama negara Asia Tenggara, libur keagamaan di kita paling banyak. Jadi, kami berharap walaupun kebijakan ini dilaksanakan, harus dikaji ulang agar pelarangan itu tidak dilakukan terlalu panjang," kata Edy melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Dia mencontohkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jumlah pemudik disebut tidak terlalu banyak dibandingkan dengan libur Lebaran. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tetap mempersilakan truk sumbu 3 beroperasi.
“Kalaupun mau dilarang, mungkin cukup dilakukan saat tanggal merahnya saja, yaitu 25 Desember dan 1 Januari,” kata Edy.

Begitu pun saat Lebaran. Dia berharap pelarangan tidak dilakukan terlalu panjang.

“Paling lama lima harilah. Supaya tidak terlalu merugikan kita para pelaku industri. Apalagi kondisi daya beli kita lagi turun," kata dia.

Edy mengatakan pelarangan pengoperasian truk sumbu 3 yang terlalu lama menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan dan distribusi. Terganggu pula kelancaran proses produksi.

Menurut dia, industri keramik merupakan industri strategis yang harus mendapatkan atensi, dukungan, dan perlindungan pemerintah. Industri keramik tidak hanya padat modal, tapi juga padat karya. Total industri ini mempekerjakan lebih dari 150 ribu orang.

"Produk keramik nasional kita juga memiliki TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang rata-rata di atas 75 persen,” kata Edy.

(UWA)

Jakarta: Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah mengkaji kembali larangan truk sumbu 3 beroperasi di hari-hari besar keagamaan. GPEI menilai larangan itu merugikan pengusaha, terutama yang tak mengenal waktu libur.

"Kondisi ekonomi dunia lagi lesu, ekspor menurun. Yang ada, kita harus menggenjot dan meningkatkan ekspor nasional, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang mempersulit," ujar Sekretaris Jenderal GPEI, Toto Dirgantoro, melalui keterangan tertulis, Jumat, 9 Agustus 2024.

Toto menilai industri ekspor hanya dari kawasan industri ke pelabuhan. Tak terlalu menghambat lalu lintas.
"Mestinya itu bisa diantisipasi, tidak harus dilarang,” ujar dia.

Dia mengutarakan industri ekspor itu tak mengenal hari libur. Kapal-kapal dari luar negeri tak mempertimbangkan hari libur di Indonesia. Apalagi pengusaha juga sudah memiliki kontrak dengan pembeli.

"Artinya, buyer itu yang menentukan kapalnya dan mereka tahunya barang terkirim sesuai schedule," kata Toto.

Jadi, menurut dia, larangan tersebut justru menambah biaya. Eksportir terpaksa menggunakan jasa pengawalan di jalan agar barang-barang bisa terkirim tepat waktu.

Lewat jalan arteri

Toto mengusulkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, melihat juga kepentingan ekonomi, selain masyarakat pemudik. "Pemerintah harus melihat juga kepentingan ekonomi nasional dan biaya usaha, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini," kata dia.

Setidaknya, menurut Toto, truk-truk besar diizinkan untuk melalui jalan-jalan arteri. Ini jika dianggap lewat jalan tol mengganggu orang mudik.

"Jadi, banyak alternatif solusi yang bisa dipikirkan. Karenanya, kita berharap pemerintah memiliki sense of crisis maupun sense of business," kata dia.

Toto mengatakan ekspor sangat berguna untuk memperkuat cadangan devisa negara. “Kalau nggak ada devisa, kita juga mati. Karena, kita juga butuh dolar buat bayar utang-utang negara kita ke luar negeri."

(UWA)