Jakarta -

Masih banyaknya kendaraan truk over load over dimension (ODOL) masih menjadi permasalah di jalan raya. Akibatnya jalan rusak dan marak terjadi kecelakaan.

"Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali," ujar Ade Surya, Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

"Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik," katanya.

Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

"Jadi, pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik," tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen.

"Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya," tukasnya.

Karenanya, untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif.

"Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

"Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik," tuturnya.

(rrd/rir)

JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

Jakarta: Penyelesaian masalah angkutan over dimension over load (ODOL) selalu terbentur dua hal. Pertama ingin mengedepankan keselamatan dan kedua ingin mengamankan segi ekonomi. Keduanya kerap tarik-menarik.

"Selama ini penyelesaian ODOL kan ada trade off-nya. Lebih mengutamakan sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak,” ujar Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya, melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, sudut pandang kementerian kerap berbeda menyikapi angkutan ODOL. Kementerian di bidang ekonomi mengedepankan sisi ekonomi, sedangkan kementerian terkait perhubungan lebih menekankan sisi keselamatan.
“Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,” kata dia.

Ade menekankan penyelesaian masalah ODOL sangat penting untuk menunjang logistik. Menurut dia, jika logistiknya baik, harga logistik di tingkat konsumen juga akan rendah.

“Jadi, pemberlakuan zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi konsumen karena harga barang menjadi tinggi akibat biaya logostik naik,” kata dia.

Pemberlakuan zero ODOL, lanjut Ade, memiliki konsekuensi bertambahkan biaya logistik. Musababnya, jumlah truk yang digunakan pasti bertambah.

"Bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya pemberlakuan zero ODOL tak masalah. Yang berdampak itu justru konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,” kata dia.

Dua alternatif selesaikan ODOL

Untuk menemukan jalan tengah, pertama Ade menyarankan pemerintah memberikan insentif seiring pemberlakuan zero ODOL. Pemerintah harus berpikir bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah.

"Agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan zero ODOL ini,” kata dia.

Kedua, Ade mendorong pemerintah mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurut dia, penggunaan truk tidak cocok untuk jarak jauh. Sewajarnya truk hanya efektif untuk jarak 100 kilometer.

Ade juga menekankan penyelesaian masalah ODOL ini adalah di sisi perencanaannya, bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini.

“Sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu melakukan perencanaan yang dituangkan dalam blueprint,” kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta -

Para pengusaha transportasi barang dan logistik menilai keberadaan truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi masalah besar transportasi di Indonesia. Untuk itu, pengusaha meminta pemerintah terutama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti bisa segera mengatasi masalah ini.

Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman bahkan mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah angkutal ODOL.

"Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini," ujar Kyatmaja di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya.

"Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan," katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. "Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan," tuturnya.

Dia berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. "Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah," ungkapnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

"Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia," katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

"Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia," katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. "Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.

(rrd/rir)

JAKARTA, investor.id – Para pengusaha transportasi barang dan logistik yang tergabung dalam Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah Over Dimension Overload (ODOL).

Ketua Umum Kamselindo, Kyatmaja Lookman mengatakan pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur tersebut bertujuan agar ada yang mengkoordinir kementerian-kementerian teknis terkait untuk membuat sebuah roadmap atau kebijakan yang bisa disepakati bersama.   

“Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini,” ujar Kyatmaja dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya. “Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. “Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan,” tuturnya.

Kyatmaja berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. “Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah,” ungkapnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

“Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons positif rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur. Dia berharap Menteri Koordinator baru ini bisa menyelesaikan persoalan truk yang kelebihan muatan atau ODOL.

Pasalnya, selama ini, kebijakan larangan truk ODOL belum terealisasi. Namun, menurut Basuki, dengan kemauan kuat pemerintahan berikutnya, kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Menko Bidang Infrastruktur.

Dia mengatakan penyelesaian masalah ODOL ini harus dilakukan dengan melibatkan semua institusi terkait. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan saat Zero ODOL diterapkan.

Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah ODOL ini tidak bisa terselesaikan. “Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

“Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. “Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur,” ujarnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana mengatakan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL) akan sulit diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur.

“Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,” ujar dia.

Bahkan, Ian mengusulkan kepada pemerintahan baru untuk membentuk Badan Logistik setingkat Kementerian yang bertugas membuat blueprint logistik terkait kebijakan Zero ODOL dan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

“Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,” demikian penjelasannya.

Ada pun pembenahan yang dimaksud mulai dari penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif. Diperlukan juga penataan terhadap industri-industri, terutama yang tidak berada di kawasan industri serta infrastruktur transportasi, seperti kereta api dan laut.

Menurut Ian, masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

“Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,” kata dia.

Semisal moda transportasi kereta api yang belum dapat digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. Selain itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang belum mampu menampung barang dalam jumlah banyak.

“Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai. Jadi, untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,” tutur Ian.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload ( ODOL ) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurusi logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini.

?Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,? ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana.

Dia mencontohkan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain. ?Itu kan bentuk upaya agar logistik menjadi lebih baik,? tukasnya.

Menurutnya masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas, merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, lanjutnya, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama misalnya, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

?Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,? tegasnya.

Selain itu melakukan pembenahan terhadap industri-industri terutama yang tidak berada di kawasan industri. ?Nah, itu perlu ada penataan ulang,? katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya infrastruktur transportasinya juga harus dibenahi juga. ?Dalam hal ini, infrastruktur kereta api dan laut harus dioptimalkan,? ucapnya.

Moda transportasi kereta api misalnya, belum bisa digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. ?Jadi, mereka bukan jualan servisisnya, tapi jualan space. Artinya, ada booking slot yang kalau dipakai pun harus dibayar di awal,? tandasnya.

Tidak hanya itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang juga belum mampu untuk menampung barang dalam jumlah banyak. ?Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai,? ungkapnya.

Jadi, katanya untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Selain itu, harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. ?Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,? tukasnya.

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dibenahi dalam menerapkan Zero ODOL ini, dia pun mengusulkan agar pemerintahan baru nanti membentuk sebuah Badan Logistik setingkat Kementerian yang akan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

?Setidaknya Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,? katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono merekomendasikan pemerintahan selanjutnya lebih tegas dalam menangani kendaraan over dimension overload atau ODOL. Basuki menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah tersebut.

Basuki mengakui penanganan ODOL tidak berhasil selama 10 tahun menjadi Menteri PUPR. Menurutnya, gagalnya penanganan ODOL disebabkan belum ada kata mufakat terkait penanganan ODOL dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Penanganan kendaraan ODOL mungkin bisa dilakukan oleh Kemenko Infrastruktur lantaran dapat mengkoordinasikan kebijakan pengentasan kendaraan ODOL dengan Kementerian Perindustrian, kementerian Perdagangan, kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum," kata Basuki di kantornya, Jumat (4/10).

Basuki menyampaikan, pihaknya telah menemukan kata sepakat terkait pengentasan kendaraan ODOL dengan Kementerian Perhubungan. Kedua kementerian tersebut fokus pada kondisi jalan dan keselamatan berkendara di atas jalan.

Sementara itu, argumen yang dilayangkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah daya saing produk lokal di pasar. Kedua kementerian tersebut berargumen peniadaan kendaraan ODOL akhirnya akan menggenjot biaya logistik di dalam negeri.

Oleh karena itu, Basuki menyarankan agar pemerintahan selanjutnya harus lebih kuat dalam meniadakan kendaraan ODOl di jalan. Basuki berpendapat efektivitas Kemenko Infrastruktur akan bergantung pada pucuk pimpinannya.

"Organisasi itu kendaraan untuk manajemen. Saya kira pembentukan Kemenko Infrastruktur bisa dilakukan jika jumlah kementerian makin banyak," katanya.

Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.

Presiden Joko Widodo menyebut keputusan mengenai pembentukan kementerian adalah hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki wewenang penuh untuk menentukan jumlah kementerian dan lembaga di kabinetnya nanti.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian dan lembaga di masa pemerintahan periode 2024-2029. Muzani mengatakan, Prabowo ingin fokus pada program yang lebih spesifik di setiap bidang.

Saat ini, menurut dia, beberapa urusan pemerintahan masih digabungkan di dalam satu kementerian. "Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program, satu kementerian satu bidang," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku kesal lantaran truk kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) masih melanggar aturan pemerintah.

Padahal pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Tentang ODOL, yang gregetan itu bukan kalian saja. Tapi saya juga gregetan, sejak tahun 20211 saya menjabat mereka berjanji bahwa mereka akan taat tapi sampai saat ini belum,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hal ini pun membuat jumlah jalan raya yang rusak semakin bertambah karena dilalui oleh truk yang memiliki beban berlebihan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR sudah sepakat akan menindak tegas Odol yang masih melanggar aturan.

“Artinya mereka yang over dimension itu harus di-oversize, itu harus ditertibkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bakal melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan dan penegakkan hukum akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 19-25 Agustus 2024. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, pengawasan dan penegakkan hukum dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku kesal lantaran truk kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) masih melanggar aturan pemerintah.

Padahal pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Tentang ODOL, yang gregetan itu bukan kalian saja. Tapi saya juga gregetan, sejak tahun 20211 saya menjabat mereka berjanji bahwa mereka akan taat tapi sampai saat ini belum,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hal ini pun membuat jumlah jalan raya yang rusak semakin bertambah karena dilalui oleh truk yang memiliki beban berlebihan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR sudah sepakat akan menindak tegas Odol yang masih melanggar aturan.

“Artinya mereka yang over dimension itu harus di-oversize, itu harus ditertibkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bakal melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan dan penegakkan hukum akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 19-25 Agustus 2024. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, pengawasan dan penegakkan hukum dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Pada 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi," ungkap Risyapudin, dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) masih sering ditemukan di jalan. Padahal sudah banyak efek buruk dari truk yang membawa beban terlalu banyak.

Senior Investigator Komite Nasional Keselematan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, truk ODOL menjadi penyebab jalan rusak karena bobotnya yang terlalu berat. Selain itu ada kebiasaan lain yang bikin lebih cepat rusak di jalan.

"Mereka selalu mengencangkan baut roda saat truknya dibebani berlebihan. Akibatnya banyak truk mengalami patah baut sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa," ucap Wildan kepada Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Wildan menemukan, truk yang ODOL hampir semuanya mengencangkan baut roda secara berlebihan. Bahkan menggunakan impact gun yang membuat baut roda malah tidak kuat dan patah saat membawa beban.

"Pada saat dimuat brlebihan, tekanan angin bannya dinaikkan dan bautnya dikencangkan agar bisa menopang beban yang berlebih," kata Wildan.

Bukan truknya saja yang kerap rusak, tapi juga jadi biang tabrak belakang saat masuk ke tol. Muatan yang berlebihan membuat truk cuma bisa jalan di kecepatan yang rendah, begitu juga akselerasinya yang pelan.

"Kecepatan mereka sangat rendah di jalan tol, sehingga selisih kecepatan menjadi sangat tinggi. Penyebabnya akan menurunkan waktu reaksi pengemudi kendaraan kecil yang sedang melaju kencang, risiko tabrak belakang meningkat," kata Wildan.

Belum lagi kalau truknya berpindah lajur secara tiba-tiba dengan akselerasi yang sangat rendah. Akibatnya pengemudi di belakang kaget dan tidak mampu bereaksi, tabrak belakang sulit dihindari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian memaparkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Masalah pertama adalah infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy dalam keterangan tertulis.

Masalah kedua adalah kemacetan, yang memengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL).

Berdasarkan survei Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, pada tahun 2017 sampai 2022, terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.

"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.

Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut.

Ia mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa. Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70 persen.

Sisanya, sebanyak 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui laut.

Di sisi lain, di Indonesia 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," ujar Hedy.

Ia optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," kata dia.