JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkan pemberlakukan pelarangan truk-truk sumbu tiga ke atas untuk beroperasi pada momen hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat ini. Hal itu mengingat kondisi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut yang terjadi akibat adanya penurunan daya beli di masyarakat. 

“Kondisi deflasi itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian kita, apalagi sudah lima bulan berturut-turut. Jadi, pemerintah sebaiknya jangan lagi membuat peraturan-peraturan yang malah menambah situasi menjadi sulit seperti kebijakan pelarangan truk sumbu 3 pada momen libur besar keagamaan,” ujar Dewan Pakar Apindo, Danang Girindrawardana kepada media di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Seperti diketahui, pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas pada momen libur hari-hari besar keagamaan akan menyebabkan penambahan biaya tinggi bagi industri. Di mana, barang-barang yang tadinya bisa diangkut cukup hanya dengan satu truk saja, tapi dengan adanya pelarangan terhadap truk sumbu tiga, mau tidak mau armadanya harus ditambah menjadi dua truk atau lebih.

“Penambahan truknya kan jadi berlipat-lipat. Kondisi itu tentu akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi juga bagi pelaku usaha. Jika itu terjadi, harga barang-barang di pasar juga pasti akan naik dan otomatis membuat daya beli masyarakat juga menurun,” tukasnya.

Apalagi, menurut Danang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah kelas menengah Indonesia sebesar 16,5% sejak 2019 lalu. Situasi ini juga diikuti gelombang pemutusan tenaga kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan sebanyak 46.240 pekerja PHK pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024.

“Dalam kondisi seperti itu, jika dibebankan lagi dengan membuat kebijakan yang melarang-larang truk sumbu tiga beroperasi, itu sudah pasti akan memberatkan bagi pengusaha,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu melakukan pelarangan terhadap truk-truk sumbu tiga itu pada momen hari-hari besar keagamaan. Dia mengatakan, pemerintah cukup melakukan pengaturan kendaraan saja.

“Truk-truk itu kan bisa masuk ke tol, nggak ada masalah menurut saya. Tapi, kok sekarang itu menjadi bagian pelarangan selama masa libur hari-hari besar keagamaan. Ini kan menambah beban di dunia usaha,” ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah sebaiknya tidak usah terlalu memaksakan untuk membuat kebijakan pelarangan yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara lain yang tidak merugikan pengusaha. “Apa-apa diatur, itu malah menjadi perkara. Jadi, harus dipikirkan ulang dampak-dampak pengaturan itu,” tandasnya.

Dia memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu tiga tersebut, terutama pada momen Nataru mendatang. Jika itu tetap dilakukan, menurut Danang, itu artinya akan menambah kesulitan baru bagi masyarakat.

“Harga barang-barang akan naik karena naiknya biaya logistik. Itu artinya, daya beli masyarakat akan semakin menurun dan akan berdampak kepada perekonomian kita. Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur akan semakin turun, yang menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami kontraksi,” katanya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan bisa membuat pengusaha rugi apalagi kalau waktunya terlalu lama.

Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengatakan libur yang cukup Panjang membuat rantai pasok industri mengalami banyak masalah. "Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2024).

Terlebih mayoritas truk sumbu tiga digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. Pelarangan itu berdampak pada siklus industri yang terhambat. "Apalagi dengan seringnya kita masih ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ujar Trismawan berkeluh kesah.

Para investor ingin semaksimal mungkin menjalankan industrinya untuk menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. “Tapi, kalau mereka melihat sisi produksi kita terhambat hanya karena putaran rantai pasok yang kurang mendukung, mereka juga berpikir dua tiga kali untuk berinvestasi ke sana,” ucapnya menegaskan.

Belum lagi dari pola distribusi, kebijakan pelarangan ini membuat pengusaha harus menyediakan stok penyangga (buffer stock). Buntutnya pengusaha juga mesti menyediakan Gudang atau tempat penyimpanannya.

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” katanya.

Karena itu ALFI mendorong rantai pasok jangan banyak dibatasi, baik berupa larangan beroperasi di hari libur massal maupun pembatasan jam operasional. Dia melihat kebijakan pelarangan selama ini lebih mengutamakan kepada pergerakan orang yang mudik.

Di negara-lain seperti Thailand dan Vietnam, menurut Trismawan, dibuat aturan walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. Pergerakan kendaraan orang macet, tapi untuk barang dibuat jalurnya sendiri sehingga tidak mengganggu kendaraan pribadi.

"Kalau di kita kan tidak. Belum pernah ada pemilahan jalur barang, jalur orang, sehingga yang disalahkan tetap saja jalur barang,” ungkapnya.