REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan bisa membuat pengusaha rugi apalagi kalau waktunya terlalu lama.

Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengatakan libur yang cukup Panjang membuat rantai pasok industri mengalami banyak masalah. "Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2024).

Terlebih mayoritas truk sumbu tiga digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. Pelarangan itu berdampak pada siklus industri yang terhambat. "Apalagi dengan seringnya kita masih ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ujar Trismawan berkeluh kesah.

Para investor ingin semaksimal mungkin menjalankan industrinya untuk menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. “Tapi, kalau mereka melihat sisi produksi kita terhambat hanya karena putaran rantai pasok yang kurang mendukung, mereka juga berpikir dua tiga kali untuk berinvestasi ke sana,” ucapnya menegaskan.

Belum lagi dari pola distribusi, kebijakan pelarangan ini membuat pengusaha harus menyediakan stok penyangga (buffer stock). Buntutnya pengusaha juga mesti menyediakan Gudang atau tempat penyimpanannya.

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” katanya.

Karena itu ALFI mendorong rantai pasok jangan banyak dibatasi, baik berupa larangan beroperasi di hari libur massal maupun pembatasan jam operasional. Dia melihat kebijakan pelarangan selama ini lebih mengutamakan kepada pergerakan orang yang mudik.

Di negara-lain seperti Thailand dan Vietnam, menurut Trismawan, dibuat aturan walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. Pergerakan kendaraan orang macet, tapi untuk barang dibuat jalurnya sendiri sehingga tidak mengganggu kendaraan pribadi.

"Kalau di kita kan tidak. Belum pernah ada pemilahan jalur barang, jalur orang, sehingga yang disalahkan tetap saja jalur barang,” ungkapnya.

Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membebankan kerja penyelenggara lebih kepada jajaran KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, seharusnya penggunaan pesawat jet dengan dalih untuk distribusi logistik mesti diminimalkan sekecil mungkin.

"Saya kira fasilitas pesawat jet pribadi sangat tidak rasional dijadikan alasan dalam distribusi logistik dalam penyelenggaraan pilkada ini," kata Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian ParamitakepadaMedia Indonesia, Minggu, 14 Juli 2024.

Ia pun meminta KPU tak lagi menggunakan pesawat jet untuk distribusi logistik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pendistribusian logistik untuk Pilkada 2024 dinilai berbeda dengan Pemilu 2024 sebelumnya karena lebih terdesentralisasi.

Baca juga:Sepi Peminat, Pemungutan Suara Ulang Tak Semeriah Februari Lalu

Mita mengatakan, beban KPU di daerah selaku penyelenggara pilkada lebih rendah ketimbang KPU RI saat menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, ia menilai proses pengadaan logistik untuk Pilkada 2024 harus dilakukan dengan cara-cara yang terdesentralisasi, bukan tersentralisasi.

"Saya kira rasionalisasi penggunaan pesawat jet dalam pemilu kemarin yang diklaim berkaitan dengan distribusi logistik belum memiliki rasionalisasi yang jelas," katanya.

JPPR berharap jajaran KPU mampu mempersiapkan logistik yang tetap sasaran, baik dari sisi waktu serta keterpenuhan jenis logistik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Mita mengingatkan, jangan sampai terjadi pengelolaan logistik yang buruk sehingga berdampak pada terhambatnya penggunaan hak pilih pemilih karena kehabisan surat suara.

"Jangan ada lagi surat suara rusak yang berpotensi menggugurkan hak pilih pemilih, meskipun pemilih punya hak mengganti surat suara yang rusak," ungkapnya.

Penggunaan pesawat jet oleh KPU saat tahapan Pemilu 2024 sempat diungkit dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah. KPU berdalih pesawat jet yang disewa selama tahapan Pemilu 2024 untuk kepentingan pendistribusian logistik, terutama ke daerah-daerah terluar di Indonesia seperti di Papua dan Kepulauan Sangihe.





(END)

Jakarta: Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat, menyampaikan tantangan terberat dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Yakni, terkait distribusi logistik ke seluruh daerah penyelenggara.

“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” ungkap Yulianto, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang tersebut. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.
“Dari kecamatan terus kemudian ke desa, dari desa baru sampai di TPS,” tambah Yulianto.

Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik. Selain itu, Yulianto menyampaikan sejauh ini peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II DPR RI untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).

Sama seperti di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Yulianto menyebut Pilkada 2024 akan dikoordinasikan dengan Mabes Polri. Khususnya, terkait dengan pola-pola pengamanan untuk logistik.

“Dan ini akan kami lanjutkan lagi, khusus untuk pengadaan dan distribusi logistik untuk Pilkada serentak 2024,” kata dia.

Pilkada, kata Yulianto, diselenggarakan dihampir seluruh wilayah Indonesia. Kecuali, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di daerah khusus ibu kota ini.

"Selebihnya menyelenggarkan pilkada semua. Jadi pola-pola pengamanan terkait dengan pengadaan logistik beserta distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024,” tambah dia.

Kerja sama itu dilakukan agar mendapatkan dukungan seperti di daerah-daerah terpencil serta daerah yang aksesnya yang sulit dijangkau.

“Itu sama juga nanti kami berkoordinasi penuh agar situasinya logistik di pilkada itu juga tepat waktu persis di pemilu 2024,” kata dia.





(ADN)