BANDUNG, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 14 konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial terkait kampanye Pilkada 2024.

Konten hoaks tersebut ditemukan di berbagai platform media sosial seperti TikTok, X (Twitter), dan sejumlah laman media online.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan, temuan hoaks dan ujaran kebencian itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Per tanggal 15 Oktober, kami menemukan 14 konten hoaks dan ujaran kebencian,” ujar Zacky, Rabu (16/10/2024).

Menurut dia, Bawaslu Jabar bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan konten tersebut ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu juga menilai apakah pelanggaran yang terjadi di media sosial tersebut termasuk tindak pidana pemilihan atau hanya melanggar peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Konten yang berasal dari akun terdaftar akan diproses sebagai tindak pidana pemilihan, sementara konten dari akun yang tidak terdaftar akan dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE.

"Ya tentu kalau yang terdaftar masuknya tidak pidana pemilihan, kalau tidak terdaftar itu masuknya ranah pidana umum pelanggaran atas UU ITE," katanya.

Ditanya terkait menurun atau meningkatnya kampanye hoaks di media sosial pada Pilkada 2024, menurut Zacky, hal tersebut belum bisa di identifikasi.

"Kita belum indentifikasi, nanti lah di akhir seperti apa menurun atau bagaimana," ucapnya.

Foto Agi MPI - Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam saat ditemui di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (16/10).

Editor: Kastolani Marzuki

Stockholm: Dua pelaku pembakaran Al-Quran tahun 2023, Salwan Momika dan Salwan Najem telah dikirim ke pengadilan atas tuduhan ujaran kebencian, berdasarkan keterangan kejaksaan Swedia pada hari Rabu, 28 Agustus 2024

Melansir DW, Kejaksaan Swedia menyatakan bahwa kedua pelaku tersebut "melakukan kejahatan penghasutan terhadap kelompok etnis atau kebangsaan,".

"Kedua orang tersebut didakwa atas 4 kejadian dimana mereka membuat pernyataan dan memperlakukan Al-Quran dengan cara yang dimaksudkan untuk menyatakan penghinaan terhadap umat muslim karena keyakinan mereka," ujar Jaksa Anna Hankkio dalam keterangannya.

Baca Juga: Lakukan Pembakaran Al-Quran, Sosok Sayap Kanan Denmark-Swedia Didakwa

Kejadian tersebut terjadi dalam 4 kejadian, dimana mereka membakar Al-Quran diluar Masjid dan tempat-tempat publik lainnya, berdasarkan keterangan Otoritas Kejaksaan Swedia (Åklagarmyndigheten).
Berdasarkan pernyataan Hankkio, barang bukti kejahatan kedua pelaku tersebut kebanyakan berupa rekaman video.

Namun, terdapat oposisi terhadap dakwaan tersebut yang mengkritik bahwa Swedia sebagai salah satu negara paling liberal di dunia, seharusnya memperlakukan pembakaran Al-Quran sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum.

"Izin yang berkaitan dengan demonstrasi termasuk dalam niat klien saya. Hak-haknya telah dilindungi oleh konstitusi Swedia," ujar Mark Safaryan, pengacara terdakwa, dilansir dari DW.

Pembakaran Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Muslim yang terjadi tahun lalu menuai kontroversi dan amarah dari masyarakat muslim. Kejadian tersebut memperburuk hubungan Swedia dan beberapa negara-negara di Timur Tengah.

Pada bulan Juli 2023, demonstran di Irak menyerang kedutaan Swedia di Baghdad dua kali.Di bulan yang sama. Pemerintah Swedia mengecam pembakaran tersebut dan menyebut tindakan tersebut sebagai "Islamofobia".

Melansir Al-Jazeera, Momika yang merupakan pengungsi dari Irak mengatakan bahwa dia ingin memprotes institusi Islam dan melakukan pelarang terhadap Al-Quran. Dia sempat terancam dideportasi oleh Dinas Migrasi Swedia atas laporan palsu terkait pendaftaran izin tinggalnya, namun dibatalkan dikarenakan dia "teresiko mengalami penyiksaan di Irak".

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta berupaya mencegah terjadinya peningkatan penggunaan isu SARA hingga ujaran kebencian seperti Pilkada 2017 agar tidak terjadi lagi dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan para pemegang kepentingan seperti partai politik hingga tokoh agama.

"Kita berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan DKI Jakarta, stake holder. Kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas etnis, kemudian dengan partai politik untuk terus menyamakan persamaan persepsi," jelas Burhanuddin di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Bawaslu ingin agar setiap pemegang kepentingan punya satu pemahaman agar kejadian Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terulang lagi. Burhanuddin menjelaskan, isu SARA dan ujaran kebencian akan menganggu pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur nantinya.

Dia juga menjelaskan, Bawaslu juga telah melakukan pemetaan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Pemetaan kerawanan tersebut sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran.

Burhanuddin menjelaskan, pihaknya memetakan tiga kategori kerawanan yaitu tinggi (skor 75-100), sedang (25-74), dan rendah (0-24). Bawaslu memetakan isu ke dalam tiga kategori itu dengan berkaca dengan pengalaman Pilpres 2017, Pemilu 2019, dan Pemilu 2024 di DKI Jakarta.

Hasilnya, ada delapan isu yang masuk ke dalam kerawanan tinggi. Pertama, adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum.

Kedua, adanya kampanye yang bermuatan SARA di media sosial. Ketiga, adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari tokoh/kelompok tertentu.

Keempat, adanya tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, adanya keberatan dari perwakilan calon peserta pemilu pada saat kampanye.

Keenam, adanya materi hoaks di media sosial. Ketujuh, adanya penghitungan suara ulang. Kedelapan, adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak di hari pemungutan suara.