REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah yang tengah bergulir di MK. Hal itu disampaikan oleh Saldi dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Saldi mengatakan, Anwar Usman telah mendeklarasikan keinginannya itu di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“RPH beberapa waktu yang lalu itu sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Anwar Usman. Jadi, ini bukan diminta siapa-siapa, beliau tidak akan ikut memutus yang berkaitan dengan syarat usia ini,” kata Saldi.

Saldi merasa perlu menyampaikan sikap Anwar Usman tersebut agar semua pihak tidak curiga kepada mantan Ketua MK itu. “Jadi ini perlu disampaikan agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga. Jadi beliau sudah declare (menyatakan) di RPH bahwa tidak akan ikut memutus,” ucap Saldi.

Sidang lanjutan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu dipimpin oleh Saldi dengan didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan M. Guntur Hamzah. Agenda persidangan ialah perbaikan permohonan.

Pada mulanya, A. Fahrur Rozi selaku pemohon I menyampaikan permohonan provisi agar Anwar Usman memeriksa dan memutus perkara yang ia ajukan. Menurut dia, Anwar Usman memiliki ikatan keluarga dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang berpotensi maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Kaesang, kata dia, merupakan keponakan dari Anwar Usman.

“Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dan meminta dengan hormat agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo,” kata Fahrur.

Namun, karena Anwar Usman telah menyatakan tidak akan ikut memutus perkara uji materi UU Pilkada yang berkaitan dengan syarat usia, imbuh Saldi, maka permohonan provisi pemohon sudah tidak relevan.

“Artinya, yang saudara mintakan provisi itu menjadi tidak relevan lagi,” ujar Saldi.

Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka ingin syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK agar memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e menjadi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Arkaan Wahyu Re A, Sigit Nugroho Sudibyanto memohon mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan gugatan tersebut karena ingin Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Solo.

Pihaknya mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di mana dalam pasal 7 ayat 2 UU Pilkada huruf (e) berbunyi 'berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota'

"Mas Sigit mengajukan permohonan uji materi terkait pemaknaan pasal 7 ayat 2. Jadi sejak kapan batasan umur mulai dihitung. Mas Sigit mengajukan permohonan didasari oleh PKPU yang lama memang hitungan umur 30 atau 25 itu sejak didaftarkan," kata kuasa hukum kedua pemohon, Arif Sahudi ditemui Senin, (15/07).

Sementara itu, untuk pemohon lainnya atas nama Arkaan Arif mengatakan, permohonan uji materi tersebut agar Kaesang dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan di masa kepemimpinan kakaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota.

"Mas Arkaan ini juga orang Solo asli, KTP Solo. Beliau mengajukan ini agar Mas Kaesang nanti menyalonkan di wali kota Solo. Harapannya Solo itu tetap menjadi prioritas. Kalau sekarang Pak Jokowi jadi presiden, dilanjutkan Mas Gibran sebagai Wapres. Harapannya nanti wali kotanya Pak Kaesang sehingga nanti program berjalan tidak terputus,” katanya.

Arif lalu menjelaskan keinginan Arkaan tersebut karena menurutnya untuk menjadi Gubernur DKI atau di Jawa Tengah, Kaesang bisa terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo. "Sehingga dengan uji materi ini dikabulkan. Maka mas Kaesang hanya bisa memenuhi syarat di Kota Solo, menjadi wali kota Solo," terang Arif.

Pihaknya juga sempat menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ini penuh ketidakpastian. Jane kapan tho (sebenarnya kapan)? Biarlah ini menjadi ranah hakim Majelis MK,” katanya.

Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan berkas melalui surat elektronik pada Jumat (12/7/2024). Ia berharap MK dapat mempercepat proses persidangan atas gugatan mereka.

“Hardcopy-nya pun sudah kita kirim hari ini. Kami menginginkan sidang ini dipercepat sebagaimana MA mempercepat permohonan uji materi atas PKPU yang diajukan oleh Partai Garuda,” katanya.

Sebagai informasi, Arkaan adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A yang pernah mengajukan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden di MK pada 2023 lalu. Di mana gugatan Arkaan ditolak, sementara gugatan Almas dikabulkan MK lewat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.