JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan gugatan uji materi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (5/11/2024).

Ia meminta agar MK memaknai kembali pasal tersebut secara lebih spesifik.

Menurut dia, bercermin dari Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait UU KPK, seharusnya Presiden RI hanya boleh sekali membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto," kata Boyamin, Selasa kemarin.

Sementara itu, saat ini, nama-nama capim KPK telah mengerucut pada 10 nama dari hasil kerja pansel bentukan Presiden keenam Joko Widodo.

"Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa (yang dimaksud sebagai) presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama calon pimpinan KPK bisa berubah.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut sudah menyiapkan jawaban atas surat dari DPR.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," ujar dia pada Senin (4/11/2024) kepada wartawan.

"(Nama-namanya berubah atau tidak) Tergantung presiden. Boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu meminta agar publik menunggu saja surat jawaban dari Prabowo. Ia menduga, surat itu tidak akan terbit terlalu lama.

Ia juga tak ingin berandai-andai apakah akibat surat itu maka akan dibentuk panitia seleksi (pansel) baru untuk capim KPK.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami memberikan pertimbangan terkait dengan itu," sebut dia.

"Makanya tunggu saja surpres dari presiden terkait dengan hal itu," kata Supratman.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan Pembacaan putusan gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Jampidsus Kejaksaan Agung, karena belum menetapkan RBS dalam perkara tindak pidana korupsi niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Adapun pembacaan putusan akan dilaksanakan Rabu (30/10/2024), sekitar pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua MAKI Boyamin Saiman berharap, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa mengabulkan tuntutannya.

"Semoga hakim mengabulkan gugatan praperadilan dan memerintahkan Jampidsus segera menetapkan RBS sebagai Tersangka Korupsi Timah menyusul yang sudah disidangkan pokok perkaranya seperti Harvey Moeis dkk," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/10/2024)

MAKI menyebutkan, berdasarkan bukti P-3 Kejagung menyebut bahwa kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah mencapai Rp. 271 triliun.

Selanjutnya, Jampidsus telah memeriksa RBS sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Boyamin menjelaskan, dalam preaperadilan, MAKI bersama pihak kuasa hukum telah membuktikan berdasarkan dokumen yang di serahkan pada hakim dan ahli termasuk juga Jampidsus Kejagung, yang mana dalam dokumen tersebut menunjukkan RBS terlibat dalam tindak pidana korupsi timah sebagai inisiator untuk melakukan pertemuan-pertemuan, memberikan modal senilai Rp 50 miliar, dan menerima keuntungan awal senilai Rp.27 miliar. RBS juga menjadi koordinator konsorsium yang mengatur semua hal.

Sebelumnya, MAKI menggugat praperadilan Kejaksaan Agung atas penanganan kasus korupsi tata niaga timah. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024 lantaran Korps Adyaksa itu dalam penyelidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar, yaitu RBS.

RBS ditengarai ikut menerima aliran dana korupsi PT Timah. RBS sudah dipanggil sebagai saksi dua kali. Terakhir, Kejagung sempat memeriksa RBS sebagai saksi pada 1 April lalu. RBS diperiksa sekitar 13 jam oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Sampai hari ini, RBS masih berstatus saksi.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri. Lantas, bagaimana nasib lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi seperti KPK?

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung langkah Polri membentuk Kortastipidkor. "Prinsipnya saya mendukung. Itu memberikan penguatan Polri untuk berantas korupsi dengan lebih baik dan lebih kuat," katanya kepada KONTAN, Jumat (18/10/2024).

Menurut Boyamin, saat ini tim yang ada di Polri sifatnya hanya penegakan hukum. Dengan Perpres No. 122/2024 Polir bisa melakukan pencegahan, penelitian dan lain sebagainya. Jadi diperkuat fungsi Polri ini. "Saya setuju saja karena korupsi memang harus dikeroyok rame-rame oleh lembaga-lembaga yang kuat," tandasnya.

Bagaimana dengan KPK, Boyamin berujar, KPK tetap perlu dikuatkan. "Karena ini biar pengeroyokan rame-rame ini sama-sama kuatnya gitu. Justru ini sebagai bentuk menguatkan KPK juga," jelasnya.

Dikutip dari salinan Perpres Nomor 122 Tahun 2024, pembentukan korps menimbang optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

Pembuat kebijakan menyisipkan 1 pasal di antara pasal 20 dan pasal 21 yang mengatur soal Korps Pemberantasan Korupsi. "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024, dikutip Kamis.

Berdasarkan beleid yang sama, Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Jakarta: Jumlah pendaftar calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai turun drastis pada H-1 penutupan pendaftaran. Pendaftar capim sejumlah 160 orang dan Dewas 121 orang tercatat per Minggu, 14 Juli 2024, pukul 11.18 WIB.

"Betul, menurun drastis," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024

Boyamin membandingkan dengan pendaftar capim KPK periode sebelumnya. Pada 2019 saja, lanjut dia, pendaftar mencapai 376 orang.
"Tahun 2015 pendaftar 400. Jadi sekarang masih kalah jauh," ucap Boyamin.

Baca juga: Jelang Penutupan Pendaftaran, Pansel Harap Calon Pimpinan dan Dewas KPK Bertambah

Dia juga menilai bahwa panitia seleksi (pansel) capim dan Dewas KPK tak independen. Terlebih juga tak ada upaya dari pansel untuk jemput bola ke figur yang dipandang layak untuk ikut seleksi.

"Juga gagal jemput bola. Pansel juga tidak berani umumkan pendaftar, artinya pansel tidak percaya diri," ujar Boyamin.

Sedangkan, Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh menepis bahwa pihaknya tak jemput bola. Menurut dia, langkah itu sudah dilakukan.

"Dari awal sudah dilakukan itu sih, prosedur standar," ucap Yusuf saat dikonfirmasi.

(ABK)