Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Secara bersamaan, Nadiem menghadirkan Asesmen Nasional (AN) sebagai alat evaluasi pembelajaran di sekolah.

Banyak masyarakat memperdebatkan apakah UN laik dikembalikan atau tidak. Terlebih, kini Nadiem sudah tak lagi menjabat menteri di bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku akan mengkaji kebijakan UN. Ia belum bisa memastikan apakah UN akan dikembalikan atau tetap dihapuskan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengusulkan UN tak perlu dikembalikan. Namun, perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan AN.

"Jangan kita balik ke UN. Tapi evaluasi AN. Data AN harus dibuka ke publik," kata Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Ubaid mengatakan UN hanya mampu mengukur kemampuan peserta didik. Sementara itu, AN lebih komprehensif.

"AN ini bisa melihat semuanya. Tapi masalahnya AN datanya ditaruh di laci. Tidak bisa kita lihat bersama," tutur dia.

Dia menekankan AN harus diperkuat dengan memberikan akses kepada publik. Sehingga perbaikan pendidikan bisa dilakukan bersama.

"Jadi kita tahu hasil rapor pendidikan ini seperti apa. Selama ini kita sipil enggak tahu, tahunya hanya akreditasi. Kalau AN terbuka kita bisa saling memperkuat," ujar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Luncurkan Dataset AN dan Pembaruan Rapor Pendidikan Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Sejumlah kampus di luar negeri tak bisa langsung menerima lulusan SMA dari Indonesia karena ada perbedaan standar atau tes tersendiri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah merancang dan melengkapi tes seleksi yang akan diterapkan untuk murid kelas 12 untuk mengatasi hal itu.

"Saat ini kami terus melengkapi tes seleksi untuk murid kelas 12," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Sehingga, bila ada perguruan tinggi luar negeri yang memerlukan hasil tes terstandar, dapat diperoleh dari tes yang diselenggarakan untuk keperluan seleksi di Indonesia. Nino mengungkapkan pihaknya tengah merancang tes terstandar itu.
"Tes terstandarnya bisa menggunakan UTBK dari Indonesia atau SAT dari Amerika dan lain-lain, tergantung kebijakan setiap universitas (di luar negeri)," ungkap dia.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pada perguruan tinggi luar negeri melalui Atase Pendidikan terkait Kurikulum Merdeka yang salah satunya menghapus Ujian Nasional (UN). Namun, standar pendidikannya tetap sama.

Salah satu kampus yang tak bisa langsung menerima lulusan SMA asal Indonesia adalah University of Twente, Belanda. Dalam laman admisi kampus utwente.nl, dituliskan sejak 2020, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tidak ada lagi.

Sehingga, siswa yang lulus sejak tahun 2020 dengan ijazah pendidikan menengah dari Indonesia tidak dapat diterima secara langsung karena jenjangnya tidak setara dengan pendidikan pra-universitas Belanda (disebut 'VWO' dalam bahasa Belanda). Nino menyebut University of Twente belum tersosialisasi perihal Kurikulum Merdeka.

"Perlu komunikasi dan penjelasan ke masing-masing universitas," kata dia.

Ia meyakini ketika University of Twente atau kampus lainnya di luar negeri memahami Kurikulum Merdeka, akan menganggap lulusan Indonesia tak perlu penyetaraan. Nino yakin standar kurikulum Indonesia akan setara dengan sejumlah negara.

"Standar kurikulummya bakal setara. Tapi pencapaian tiap murid kan bervariasi. Karena itu tiap universitas punya kebijakan sendiri, batas nilai berapa yang diterima dan apakah perlu dilengkapi hasil tes terstandar," jelas Nino.

Baca juga: UN Dihapus Bikin Kampus di Belanda Tak Langsung Terima Lulusa SMA, Kemendikbudristek: Perlu Komunikasi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)