Jakarta: Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membentuk tim percepatan pemulihan akreditasi bernama Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Ini menyusul ada surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang meminta ULM mengajukan akreditasi ulang buntut kasus guru besar.

"Kami optimistis dapat memulihkan akreditasi sebagaimana surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memberikan waktu dua bulan untuk mengajukan akreditasi ulang," kata Wakil Rektor bidang Akademik ULM Iwan Aflanie dikutip dari laman Antara, Sabtu, 28 September 2024.

BAN-PT memberikan akreditas A untuk ULM dengan skor 355. Skor untuk akreditasi dengan status A disyaratkan BAN-PT 325.
"Jadi, ukuran sesungguhnya pada Pemantauan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)," beber dia.

Iwan mengaku timnya mengerahkan segala tenaga agar akreditasi ULM bisa kembali A sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sivitas akademik dan masyarakat. Tim AIPT menyiapkan dokumen sembilan borang mencakup kriteria luaran dan capaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Senat ULM juga membentuk tim sebagai pemeriksa internal untuk mendalami kasus ini yang bersinergi dalam upaya mengembalikan nilai akreditasi. Sebelumnya, ULM mempertahankan akreditasi A yang didapat pertama kali Tahun 2019 untuk institusi yang diterbitkan BAN-PT 5 Maret 2024 dengan nilai 355.

BAN-PT disebut-sebut menurunkan akreditasi ULM dari A ke C menyusul kasus dosen yang 'menyuap' untuk mendapat status guru besar. Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyebut akreditasi A untuk institusinya tidak dicabut.

Namun, hanya mendapatkan surat peringatan karena adanya kasus pembatalan surat keputusan (SK) guru besar sejumlah dosen. "Jadi, ULM hanya diberikan waktu dua bulan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi menyusul adanya sanksi berkaitan kasus guru besar," tutur dia.

Baca juga: Mengaku Hanya Dapat Surat Peringatan, Rektor ULM Pastikan Akreditasi A Tak Dicabut

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Banjarmasin: Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Alim Bachri memastikan akreditasi A untuk institusinya tidak dicabut. Namun hanya mendapatkan surat peringatan karena adanya kasus pembatalan surat keputusan (SK) guru besar sejumlah dosen.

"Jadi ULM hanya diberikan waktu dua bulan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi -BAN-PT- untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi menyusul adanya sanksi berkaitan kasus guru besar," katanya di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat, 27 September 2024.

Tim reakreditasi pun telah dibentuk dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Iwan Aflanie, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Prof Agung Nugroho. Mereka ditargetkan rektor dapat menyelesaikan penyusunan borang akreditasi dalam waktu satu bulan ke depan.
Berkaitan oknum yang diduga terlibat sebagai mafia jurnal dalam kasus guru besar, rektor mengaku telah mengajukan pemecatan yang bersangkutan ke kementerian. Bahkan rektor berencana mengantarkan sendiri surat usulan pemecatan itu secara langsung ke Kemendikbudristek di Jakarta pada Senin pekan depan.

Dalam upaya mencegah terjadinya hal serupa, rektor bersama jajaran pimpinan ULM telah memperbaharui prosedur pengajuan usulan kenaikan pangkat fungsional dosen mulai asisten ahli hingga guru besar menjadi lima tingkatan verifikasi.

"Kami juga telah membentuk lembaga publication management center -PMC- bertugas menyaring publikasi sehingga setiap jurnal bisa diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi PMC," jelasnya.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang tutup mulut terkait proses investigasi terhadap asesor yang diduga bermasalah dalam pengusulan guru besar. Ada asesor yang meloloskan asesmen calon guru besar meski tidak memenuhi syarat.

"Maaf untuk proses investigasi apakah sedang kami lakukan atau tidak kami lakukan dan hasilnya seperti apa, tidak dapat kami sampaikan," ujar Chatarina kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Chatarina mengatakan tak akan dibukanya proses dan hasil investigasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta standar operasional prosedur (SOP) tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Karena hal tersebut sesuai aturan UU KIP dan SOP tugas dan fungsi APIP termasuk informasi yang dikecualikan," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek, Lukman, mengungkapkan pihak Itjen Kemendikbudristek tengah menginvestigasi asesor yang diduga meloloskan calon guru besar meski tidak memenuhi syarat.

"Untuk asesor yang terlibat sudah diinvestigasi oleh Tim Irjen, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk sampai pada putusan sanksi," beber Lukman.

Namun, Lukman tak mengungkap jumlah asesor yang terlibat skandal tersebut. Ia juga tak menjawab ketika ditanya sudah berapa lama praktik kotor itu terjadi.

"Ini Irjen yang bisa jawab, karena aduan dan investigasi semua ada di Irjen," ungkap Lukman.

Itjen Kemendikbudristek juga telah selesai memeriksa kasus yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini. Namun, putusan belum bisa diungkap.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Pengusulan Guru Besar Diakali, Kemendikbudristek Perketat Seleksi Asesor

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membenarkan praktik janggal terhadap proses permohonan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen di Kemendikbudristek.

"Saya mengonfirmasi kalau benar adanya itu," kata Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lukman kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Lukman mengungkapkan asesor di Kemendikbudristek melakukan penilaian terhadap calon guru besar. Asesor bermasalah ini meloloskan calon guru besar meski tak memenuhi syarat.
Calon guru besar lolos asesmen meski jumlah artikel di jurnal internasional tak terpenuhi dan angka kredit dosen tak terpenuhi. Selain itu, ada juga calon guru besar lolos asesmen meski memiliki pelanggaran akademik.

Namun, Lukman tak mau mengungkap jumlah asesor bermasalah itu. "Untuk jumlah dan putusannya itu bukan kewenangan kami (Direktorat SDM Dikti)," jelas Lukman.

Dia mengungkapkan kewenangan ada pada Inspektorat Jendral yang melakukan proses pemeriksaan terhadap asesor bermasalah. "Untuk asesor yang terlibat sudah diinvestigasi oleh Tim Irjen, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk sampai pada putusan sanksi," tutur dia.

Lukman mengakui saat ini persoalan mulai diurai, salah satunya yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). "Untuk kasus ULM sudah selesai diproses," beber Lukman.

Namun, ia kembali menegaskan keputusan terkait kasus tersebut ada di Irjen Kemendikbudristek. "Karena aduan dan investigasi semua ada di Irjen," ujar Lukman.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Universitas Lambung Mangkurat Usut Dugaan Rekayasa Persyaratan Gelar Guru Besar

(REN)