Jakarta: Universitas Pancasila (UP) terus memperkuat komitmennya untuk menjadi salah satu institusi pendidikan terkemuka yang diakui secara global. Dalam peringatan Dies Natalis ke-58, yang juga menjadi momentum refleksi dan perencanaan strategis, UP menegaskan targetnya untuk memperluas jangkauan prestasi hingga ke tingkat internasional.

UP telah mencanangkan program akreditasi internasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing global para lulusannya. Rektor Universitas Pancasila, Marsudi Wahyu Kisworo, menekankan bahwa Universitas Pancasila sedang mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mengikuti program akreditasi seperti GreenMetric. Sebuah program yang menilai kesadaran lingkungan kampus dan keberlanjutan.

Selain itu, UP juga telah merancang kurikulum berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics) untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan industri global di era digital saat ini. "Di masa depan, kreativitas akan menjadi kunci. Kami mengupayakan agar lulusan kami memiliki daya inovatif dan kreatif yang tinggi, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan global," ujar Marsudi.
Pengembangan kurikulum berbasis STEM ini merupakan bagian dari upaya besar UP untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan yang dapat menjawab kebutuhan zaman. Menurut Marsudi, lulusan yang unggul di bidang sains dan teknologi akan memiliki posisi kuat dalam menghadapi persaingan kerja di dunia yang semakin algoritmik dan berbasis data.

“Kami ingin lulusan UP menjadi pemimpin masa depan yang mampu merespons tantangan baru dalam industri digital dengan kreativitas dan inovasi tinggi,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada peningkatan kualitas akademis, Universitas Pancasila juga telah berhasil mencatat berbagai prestasi internasional, terutama dalam bidang farmasi. Dalam diskusi tersebut, Marsudi menyebutkan, beberapa mahasiswa farmasi UP yang bekerja sama dengan ilmuwan Korea Selatan telah berhasil mengembangkan produk kosmetik inovatif yang memperoleh pengakuan di tingkat internasional.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti bahwa mahasiswa UP mampu bersaing di panggung global, tetapi juga menunjukkan bahwa kampus ini memiliki kapasitas dan infrastruktur untuk melakukan penelitian berstandar internasional.

Langkah strategis UP untuk meraih akreditasi internasional ini juga dilandasi oleh visi jangka panjang universitas dalam membangun jaringan kerjasama yang luas. Saat ini, UP telah menjalin kemitraan dengan 192 institusi dalam negeri dan 23 institusi luar negeri, mencakup bidang penelitian, pengembangan kurikulum, dan pertukaran mahasiswa serta dosen.

Kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat proses internasionalisasi kampus dan memberi kesempatan bagi mahasiswa UP untuk terlibat dalam berbagai proyek kolaborasi lintasnegara.

Universitas Pancasila juga melihat akreditasi internasional sebagai sebuah langkah penting dalam mencetak lulusan yang siap berkiprah di berbagai sektor industri global. Dengan akreditasi yang diakui di berbagai negara, lulusan UP diharapkan dapat lebih mudah menembus pasar kerja internasional.

“Akreditasi internasional adalah bukti bahwa kita telah memenuhi standar mutu yang diakui dunia. Ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi lulusan kami untuk berkarier di luar negeri, serta meningkatkan daya saing mereka,” tegas Marsudi.

Selain itu, UP juga mendorong berbagai unit kegiatan mahasiswa untuk terus mengukir prestasi di tingkat internasional sebagai bagian dari pengembangan karakter mahasiswa. Di bidang penelitian, UP telah memperoleh berbagai pendanaan hibah, termasuk Proposal Penelitian Kedai Reka dari Kemendiktisaintek yang memungkinkan kampus ini untuk mengembangkan lebih banyak proyek riset yang dapat dihilirisasi.

Pendanaan hibah ini tidak hanya mendukung upaya penelitian yang inovatif, tetapi juga memperkuat peran UP sebagai salah satu pusat riset unggulan di Indonesia yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi dari negara lain.

Dengan semua pencapaian ini, Universitas Pancasila telah menetapkan pijakan yang kuat untuk terus berkembang menjadi institusi berkelas dunia. “Kami optimis bahwa akreditasi internasional akan memperluas cakrawala kami dalam memberikan layanan pendidikan terbaik dan mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia. Akreditasi ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga dorongan untuk kami terus berbenah dan berinovasi,” tutup Marsudi. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Banjarmasin: Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Alim Bachri memastikan akreditasi A untuk institusinya tidak dicabut. Namun hanya mendapatkan surat peringatan karena adanya kasus pembatalan surat keputusan (SK) guru besar sejumlah dosen.

"Jadi ULM hanya diberikan waktu dua bulan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi -BAN-PT- untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi menyusul adanya sanksi berkaitan kasus guru besar," katanya di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat, 27 September 2024.

Tim reakreditasi pun telah dibentuk dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Iwan Aflanie, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Prof Agung Nugroho. Mereka ditargetkan rektor dapat menyelesaikan penyusunan borang akreditasi dalam waktu satu bulan ke depan.
Berkaitan oknum yang diduga terlibat sebagai mafia jurnal dalam kasus guru besar, rektor mengaku telah mengajukan pemecatan yang bersangkutan ke kementerian. Bahkan rektor berencana mengantarkan sendiri surat usulan pemecatan itu secara langsung ke Kemendikbudristek di Jakarta pada Senin pekan depan.

Dalam upaya mencegah terjadinya hal serupa, rektor bersama jajaran pimpinan ULM telah memperbaharui prosedur pengajuan usulan kenaikan pangkat fungsional dosen mulai asisten ahli hingga guru besar menjadi lima tingkatan verifikasi.

"Kami juga telah membentuk lembaga publication management center -PMC- bertugas menyaring publikasi sehingga setiap jurnal bisa diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi PMC," jelasnya.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Suning Kusumawardani, mengingatkan perguruan tinggi yang tidak menyelesaikan proses akreditasi tak bisa meluluskan mahasiswa. Akreditasi penting baik kampus maupu program studi.

"Karena syarat dari penerbitan ijazah adalah program studi dan perguruan tinggi harus terakreditasi," kata Sri dia Gedung Kemendikbudristek Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Kemendikbudristek meluncurkan dua buah buku untuk membantu dan mempercepat perguruan tinggi melakukan akreditasi. Kedua buku itu, yakni Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024.
Buku panduan ini sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sri berharap buku tersebut bisa menjadi pedoman yang mempermudah perguruan tinggi maupun prodi.

Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024 dan SPMI saling melengkapi terkait perencanaan dan penjaminan mutu internal. Keduanya dirancang untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi kami harap ini bisa membantu seluruh proses ini," ujar Sri.

Baca juga: Begini Cara Cek Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

(REN)

Jakarta: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Suning Kusumawardani, mengingatkan perguruan tinggi menyelesaikan proses akreditasi. Program studi (prodi) juga mesti memiliki akreditasi masing-masing.

Ia mengingatkan kampus dan prodi harus terakreditasi paling lambat Agustus 2025. Hal ini sesuai aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

"Di Permendikbudristek itu waktu diluncurkan memberikan batas dua tahun untuk melakukan akreditasi, melakukan transisi selama dua tahun," kata Sri di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Ia menerangkan proses akreditasi ini sangat penting bagi perguruan tinggi, bahkan bersifat wajib. Proses akreditasi bisa berpengaruh terhadap mahasiswa.

Sebab, kampus yang tidak terakreditasi tidak bisa meluluskan mahasiswa. "Karena syarat dari penerbitan ijazah adalah program studi dan perguruan tinggi harus terakreditasi," tegas dia.

Kemendikbudristek meluncurkan dua buah buku untuk membantu dan mempercepat perguruan tinggi melakukan akreditasi. Kedua buku itu, yakni Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024.

Buku panduan ini sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sri berharap buku tersebut bisa menjadi pedoman yang mempermudah perguruan tinggi maupun prodi.

Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024 dan SPMI saling melengkapi terkait perencanaan dan penjaminan mutu internal. Keduanya dirancang untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi kami harap ini bisa membantu seluruh proses ini," ujar Sri.

Baca juga: Kerap Bikin Repot, Kini Akreditasi Prodi Bisa Diajukan Bersamaan Oleh Fakultas

(REN)